PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA BERTENTANGAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG CIPTA KERJA

nazdirulloh nazdirulloh, achmad hariri

Abstract


Pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan dengan bentuk peraturan pemerintah penggati Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang merupakan salah satu peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, Presiden diberi kewenangan secara lansung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang terdapat di dalam pasal 22, Pemerintah Mengeluarkan Perppu dengan tujuan menggantikan atau memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan hal tersebut polemik telah terjadi di kalangan akademisi maupun masyarakat baik yang pro maupun ada yang kontra, karena Perppu tersebut jadi menarik perhatian dan bertolak belakang (Bertentangan) dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Uji Formil), Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk mengkaji isu tersebut secara Metode Penelitian Normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yaitu putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Cipta Kerja (Uji Formil) dan Permasalahan di dalam penelitian ini adalah menitik beratkan Apa Urgensi Mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja? dan Apakah Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Cipta Kerja? dengan permasalahan tersebut tujuan penelitian ini bisa menemukan “hal ikhwal kegentingan memaksa” apa yang mendasari menyebabkan Presiden mengeluarkan Perppu Cipta Kerja tersebut di situasi saat ini yang sangat jelas bertentangan dengan putusan MK Nomor. 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Cipta Kerja.

Keywords


Kata Kunci: Perppu, cipta kerja, putusan MK

Full Text:

PDF

References


Anggraeni, Ricca, and Indah Mutiara Sari, ‘Menelisik Tertib Hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Melalui Validitas Suatu Norma Hukum’, Crepido, 2.1 (2020), 35–45

Ariana, Riska, ‘METODE PENELITIAN’, 2016, 1–23

Asshiddiqie, Jimly, ‘GAGASAN NEGARA HUKUM INDONESIA’, 2006, pp. 1–17

Astuti, Indriyani, ‘Prof. Jimly : Perppu Cipta Kerja Langgar Prinsip Negara Hukum’, 2023, 2023 [accessed 24 March 2023]

Bima, Muhammad Rinaldy, ‘Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Landasan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang’, Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 7.1 (2019)

DPR, ‘Tatib_Dpr_2020.Pdf’, 2020

Ekonomi, Pusat Analisa Kebijakan Hukum dan, ‘Inti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020’, 2020 [accessed 23 March 2023]

Hajri, W A, ‘Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang’, Ejournal.Uniks.Ac.Id, 2021

Handriana, Ricky, and Maharani Nurdin, ‘Analisis Yuridis Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja’, 6 (2023), 142–52

Hsb, Ali Marwan, ‘Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ( Compelling Circumstances of the Enactment Government Regulation in Lieu of Law)’, Jurnal LEGISLASI INDONESIA, Vol. 14 N0 (2017), 114

Huda, Ni’matul, ‘Problematika Substantif Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi’, Jurnal Konstitusi, 10.4 (2016), 557

Hutajulu, Marihot Janpieter, ‘Filsafat Hukum Dalam Putusan Pengadilan/Hakim’, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 9.1 (2015), 91

Irawan, Atang, ‘Undang-Undang Cipta Kerja Di Tengah Himpitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020’, Litigasi, 23.1 (2022), 101–33

LMF/ESP, ‘Dosen UII Berikan Pandangan Mengenai Perppu Cipta Kerja’, Uii, 2023 [accessed 23 March 2023]

Mahkamah konstitusi, ‘PUTUSAN Nomor 138/PUU-VII/2009’ (jakarta: 2009, 2009), 141–43

Maulidi, M. Agus, ‘Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi’, Jurnal Konstitusi, 16.2 (2019), 339

Mubaroq, Sopiani & Zainal, ‘POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN’, 2020

Noverius Laoli, ‘Pakar Hukum Tata Negara Soroti Penerbitan Perppu Cipta Kerja Pakar’, 2022 [accessed 23 March 2023]

nug/hpy, ‘Perekonomian Indonesia Stabil, Modal Bagus Menuju 2023’, Kementrian Keuangan (jakarta: 22/03/2023, 2022)

Nuh, Muhammad Syarif Nuh Syarif, ‘Hakekat Keadaan Darurat Negara (State of Emergency) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang’, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 18.2 (2011), 229–46

peraturan pemerintah RI, ‘PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA’ (jaka, 2022), pp. 3–5

Prayitno, Cipto, ‘Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden Dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang’, Jurnal Konstitusi, 17.3 (2020), 513

Ranisya, Salma Nurul, and Indah Dwiprigitaningtias, ‘Kebijakan Presiden Dalam Menangani Perekonomian Indonesia Saat Pandemi Covid 19 Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020’, Jurnal Dialektika Hukum, 2.1 (2020), 1–18

Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Dasar 1945’ (jakarta, 1945), 1–12

———, ‘Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman’ (jakarta, 2004)

Serikat, Federasi, Pekerja Farmasi, Kspsi Pemohon, Federasi Serikat, Pekerja Kimia, Pertambangan Kspsi, and others, ‘PERBAIKAN PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Serikat Buruh Sejahtera Independen ’ 92 ..........................’, 2023

Sikumbang, Sony Maulana, and Dkk, ‘Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang Undangan’, Universitas Terbuka, 2019, 1–50

Subiyanto, Achmad Edi, ‘Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang’, Jurnal Lex Jurnalica Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 11.1 (2014), 9–19

Suhariyanto, Didik, ‘Problematika Penetapan Perppu Kondisi Negara Problems of the Determination of Country Conditions in Emergency in the Legal System In’, Jurnal USM Law Review, 4.1 (2021), 190–207

Toding, Adventus, ‘Pembelajaran Hukum Melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2013’, Jurnal Konstitusi, 10.4 (2016), 605

Uswah, ‘Pakar Hukum UM Surabaya Nilai Perppu Cipta Kerja Tidak Tepat, Ini 5 Alasannya’, UM-Surabaya, 2023 [accessed 22 March 2023]

UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua UU No. 12 Tahun 2011, ‘UU No. 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan’, 144881, 2022, 1–63

Wiyanto, Andy, ‘J URNAL’, 2010

Yuridis, Analisis, Gugatan Citizen, Lawsuit Dalam, Konflik Lingkungan, Waduk Sepat, Ahmad Bahrul Efendi, and others, ‘Res Judicata’, 5.200 (2022), 110–20




DOI: http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v6i2.438-449

Article Metrics

Abstract view : 589 times
PDF - 405 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora