REFORMULASI KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN DALAM MENANGGGULANGI MASUKNYA PAHAM TERORISME/ RADIKALISME KE WILAYAH INDONESIA

Angel Hana Frika Naibaho, Nopelyanty Gulo

Abstract


Memasuki Wilayah Indonesia merupakan suatu hal yang mesti memerhatikan segala aturan yang terkait ataupun berlaku di Indonesia. Memasuki Wilayah Indonesia artinya pula siap mengikuti segala aturan yang berlaku di Indonesia. Sebab tak sembarang aturan yang telah dibuat untuk mengatur segala hal terkait Keimigrasian Indonesia. Terorisme adalah bentuk kejahatan yang dapat sangat kuat melintasi batas negara (kejahatan lintas negara) dan bahkan terorganisir (kejahatan lintas negara terorganisir) karena ia menciptakan jaringan dengan kelompok-kelompok terorganisir yang berada di negara lain. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi terorisme yang memiliki jaringan internasional, konsep Cekal (Prevent-Tangkal) menjadi instrumen yang sangat terbuka.Terorisme adalah bentuk kejahatan yang dapat sangat kuat melintasi batas negara (kejahatan lintas negara) dan bahkan terorganisir (kejahatan lintas negara terorganisir) karena ia menciptakan jaringan dengan kelompok-kelompok terorganisir yang berada di negara lain. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi terorisme yang memiliki jaringan internasional, konsep Cekal (Prevent-Tangkal) menjadi instrumen yang sangat terbuka. Pencegahan adalah larangan sementara meninggalkan Indonesia karena alasan yang berkaitan dengan imigrasi atauialasan lainiyang ditentukanioleh hukum. Sementara itu, pencegahaniadalah larangan masuk ke wilayah Indonesia oleh orang asing karena alasan imigrasi.


Keywords


Perundang-undangan, Keimigrasian, Hukum, terorisme.

Full Text:

PDF

References


Antonio Cassese, sebagaimana dikutip oleh Jawahir Tontowi. 2004. Islam Neo-Imperialisme dan Terorisme Perspektif Hukum Internasional dan Nasional.Yogyakarta:UII Press, hlm 124.

Romli Atmasasmita. 2016. Analisis Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme: Pergeseran Pendekatan Reaktif Kepada Pendekatan Proaktif. Makalah disampaikan pada Seminar tentang Pemberdayaan Lembaga Negara dalam Penanganan Terorisme di Indonesia, Sekolah Tinggi Hukum Militer “AHM-PTHM”, Jakarta, 8 Maret 2016.

Bab IX tentang Pencegahan dan Penangkalan, pasal 91-103 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Sri Sumantri, membagi lembaga negara berdasarkan fungsinya menjadi lembaga negara utama (principal state organ)y.

https://www.idntimes.com/news/indonesia/marisa-safitri-2/banyak-yang-tak-tahu-ini-tugas-dan-fungsi-bnpt/full

Pasal 226 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian [Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian].

Model Kontrol Keimigrasian dalam Mencegah Tindak Pidana Terorisme di Indonesia https://jurnal.unej.ac.id/index.php/eJLH/article/view/9819/6574

NCB-Interpol, “Penandatanganan SOP Polri-Ditjen Imigrasi tentang Penanganan Hits atau Alert pada Sistem Interpol I-24/7 yang Berintegrasi dengan Sistem Border Control Management (BCM) Imigrasi”, diakses 28/3/2019 pada laman (https://interpol.go.id/en/news/776-penandatanganan-sop-polri)

H Djalal, “Menentukan Batas Negara Guna Meningkatkan Pengawasan, Penegakan Hukum dan Kedaulatan NKRI” 3:2 J Pertahanan Dan Bela Negara 1

UU No.6 Tahun 2011


Article Metrics

Abstract view : 370 times
PDF - 179 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.