DIPLOMASI TNI AL DI KAWASAN PASIFIK SELATAN DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT ISU INTERNASIONALISASI PERMASALAHAN PAPUA

Abstract

Gerakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di papua seperti halnya yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka merupakan gangguan terhadap stabilitas keamanan Nasional yang dapat mengancam integritas NKRI. Upaya yang dilakukan oleh simpatisan organisasi papua merdeka bukan hanya melalui tindakan kekerasan dan provokasi di dalam negeri, tetapi juga melaksanakan diplomasi ke dunia Internasional untuk mencari dukungan. Aksi diplomasi dalam mencari dukungan internasional dan sentimen geografi dengan mengangkat isu solidaritas rumpun Melanesia menyebabkan adanya dukungan dari beberapa negara di kawasan Pasifik Selatan salah satunya oleh Vanuatu yang selalu mengangkat isu Pelanggaran HAM di Papua dalam forum-forum Internasional. TNI AL adalah bagian dari kekuatan bangsa dalam bidang pertahanan yang memiliki salah satu tugas diplomasi seperti yang tertuang pada UU Nomor 34 tahun 2004 yaitu melaksanakan tugas diplomasi TNI AL dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah. Kekuatan diplomatis dari Angkatan Laut dapat mendukung kebijakan negara khususnya pada masa negosiasi maupun dalam interaksi internasional. Dalam beberapa kejadian yang dilakukan oleh beberapa negara, diplomasi Angkatan Laut digunakan sebagai fungsi prestise, yaitu kekuatan Angkatan Laut mampu membentuk ketenangan psikologis dalam tingkat domestik, memproyeksikan citra umum suatu negara, meningkatan reputasi dan kredibilitar militer suatu negara, dalam pelaksanaan diplomasi TNI AL ke Kawasan Pasifik Selatan perlu adanya suatu kajian tentang sasaran yang ingin dicapai, peluang dan kendala serta strategi yang digunakan.