*corresponding author
AbstractDalam penelitian ini membahas tentang bagaimana implementasi pelayanan kesehatan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia dan mencari tahu kendala apa saja yang menjadi faktor penghambat pelayanan kesehatan di Lapas Kelas II A Banceuy Bandung . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan di analisis secara deskriptif dengan menggunakan teori Grindel dengan bantuan tehnik triangulasi sumber sebagai cara mengecek keabsahan data dari penelitian tersebut. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan dengan melihat dari segi Undang-Undang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti maupun buku-buku literatur, dan juga studi lapangan. Adapun yang di teliti ialah Kepala Lapas, Perawat/Petugas Poliklinik dan Narapidana/Tahanan selaku informan yang memahami sekaligus terlibat di dalam penelitian dengan maksud agar mereka menjelaskan bagaimana kondisi yang ada di Lapas Kelas II A Banceuy Bandung. Hasil temuan yang dilakukan oleh peneliti yang telah terjun langsung ke lapangan menunjukan bahwa penerapan yang dilakukan pihak Lapas Kelas II A Banceuy Bandung dalam pemberian pelayanan kesehatan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia belumlah maksimal akan tetapi cukup di hargai upaya yang dilakukan oleh perawat/petugas maupun semua yang bertanggung jawab di bidang pelayanan kesehatan yang pelaksanaannya di Poliklinik Lapas Kelas II A Banceuy Bandung KeywordsImplementasi, Kesehatan, Narapidana, Lansia
|
DOIhttps://doi.org/10.31604/jips.v8i3.2021.372-386 |
Article metrics10.31604/jips.v8i3.2021.372-386 Abstract views : 0 | PDF views : 0 |
Cite |
Full Text Download
|
References
Azis,Aminah, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Medan : Usu Press, 1998.
Herlina, Apong, dkk, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum, Jakarta : Buku Saku Polisi, Unicef, 2014.
Mulyadi,Lilik, Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, Bandung : P.T Alumni,2014
Sujatno,Adi, Sistem Pemasyarakatan membangun manusia mandiri, Jakarta: Direktorat Pemasyarakatan Departemen Hukum Dan HAM RI, 2004
Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
Azizah, Lilik Ma’rifatul. (2011). Keperawatan Lanjut Usia. Yogyakarta : Graha Ilmu
Fatmah. (2010). Gizi Lanjut Usia. Jakarta : Erlangga.
Kholifah, Siti Nur. (2016). Keperawatan Gerontik. Jakarta Selatan : Kemenkes RI.
Aiello et al., (2010). A.E. Aiello, G.F. Murray, V. Perez, R.M. Coulborn,B.M. Davis, M. Uddin, D.K. Shay, S.H. Waterman, A.S. Monto Mask use, hand hygiene, and seasonal influenza-like illness among young adults: a randomized intervention trial JID (J. Infect. Dis.), 201 (2010), pp. 491-498
Antok Kurniawan. (2020). Strategi Melindungi Hak Narapidana Lanjut Usia. Artikel. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Depok.
Cox, J.F., & Lawrence, J.E. (2010). Planning services for elderly inmates with mental illness. Corrections Today, 72(3), 52-57.
Fitri, Anis Mustika. (2017). Implementasi Kualitas Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien Di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI.Skripsi.Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Kinner et al. (2020). Prisons and custodial settings are part of a comprehensive response to COVID-19. Comment. Vol.5, Issue 4.
Moazen et al. ( 2019 ). Victorian systems will not solve modern prison health problems.Artikel.Correspondence,Vol.394.
Permana. Ryan Adi, & Mahmud, Rudyanto Hadi. (2017). Pelaksanaan Sistem Layanan Kunjungan Bagi Wbp Di Rutan Wonogiri, Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Publik Berdasarkan Uu No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.Artikel.Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta.
Sinlae, Ronny Adrianus. (2016). Pemberian Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Yang Menderita Sakit Berat Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompu.Skripsi.Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
Republik Indonesia (2009), Undang-Undang Tentang Kesehatan No.36 Tahun 2009, Jakarta.
Republik Indonesia (1999), Peraturan Pemerintah Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan No.58 Tahun 1999, Jakarta.
Republik Indonesia (1999), Undang-Undang Tentang Pelayanan Publik No.25 Tahun 1999, Jakarta.
Republik Indonesia (1995), Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan No.12 Tahun 1995, Jakarta.
Refbacks
- There are currently no refbacks.






Download