PENYERAPAN APBN PADA SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI (SPPG) DALAM MENDUKUNG EFEKTIVITAS PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI KEC HAMPARAN PERAK, DELI SERDANG

(1) * Yoan Paquita R.G Mail (Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Indonesia)
(2) Renny Maisyarah Mail (Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Indonesia)
*corresponding author

Abstract


Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya peserta didik, melalui penyediaan makanan bergizi secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki peran penting sebagai unit pelaksana yang mengelola dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyerapan anggaran yang belum optimal dapat menghambat pelaksanaan kegiatan, memengaruhi kualitas pelayanan, serta mengurangi efektivitas pencapaian tujuan Program Makan Bergizi Gratis. Keberhasilan pelaksanaan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran, tetapi juga oleh kemampuan SPPG dalam menyerap dan mengelola anggaran secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pengelola SPPG serta pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai proses penyerapan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat penyerapan APBN pada SPPG, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran, mengkaji kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran, serta merumuskan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas Program Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kondisi penyerapan APBN pada SPPG, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan anggaran, serta rekomendasi bagi pemerintah dan pengelola SPPG dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kajian di bidang akuntansi sektor publik, pengelolaan keuangan negara, dan evaluasi program pemerintah

Keywords


Penyerapan APBN, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Program Makan Bergizi Gratis, Efektivitas Program, Pengelolaan Keuangan Negara

   

DOI

https://doi.org/10.31604/jips.v13i6.2026.%25p
      

Article metrics

10.31604/jips.v13i6.2026.%p Abstract views : 0

   

Cite

   

References


Dewi, V. R. (2022). ANALISIS REALISASI ANGGARAN BELANJA TA 2019 SD 2021 UNTUK MENGUKUR EFISIENSI PENYERAPAN ANGGARAN DI KPPN TEGAL.

Suhipna, D. (2013). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PENYERAPAN ANGGARAN DI WILAYAH KERJA KPPN SRAGEN. Exsplorasi, 25(2).

Setyawan, A. (2017). Analisis keterlambatan penyerapan anggaran belanja satuan kerja kementerian/lembaga di wilayah pembayaran KPPN Bojonegoro tahun anggaran 2015 (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

Saepuloh, S., & Hilmi, F. (2026). MBG (Makan Bergizi Gratis) sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Analisis Model SPPG dan Tantangan Tata Kelola Publik. Ekalaya: Jurnal Ekonomi Akuntansi, 4(1), 10-21.

Andriani, D., & Hasanah, U. (2021). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 13(2), 95–108.

Halim, A., & Abdullah, S. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Instansi Pemerintah. Jurnal Akuntansi Publik, 8(1), 45–59.

Kurniawan, R. (2022). Efektivitas Pengelolaan Anggaran dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Sektor Publik. Jurnal Administrasi Publik, 10(2), 120–134.

Prasetyo, A., & Lestari, N. (2023). Analisis Penyerapan Anggaran dan Kinerja Pelaksanaan APBN pada Instansi Pemerintah. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 14(1), 55–70.

Sari, M., & Yuliana, D. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pemerintah. Jurnal Akuntansi Indonesia, 11(1), 35–49.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.