(2) Zulkarnaini Zulkarnaini
*corresponding author
AbstractPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis Akuntabilitas Pengelolaan Aset Tetap khususnya pada aset tanah dan kendaraan dinas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya dengan menggunakan kerangka teori akuntabilitas publik Mark Bovens yang terdiri dari Dimensi Informasi, Penjelasan/Pembenaran, dan Konsekuensi. Melalui metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan aset sudah optimal namun pada dimensi informasi, pelaporan vertikal ke pengawas tercapai namun transparansi horizontal ke publik gagal; pada dimensi penjelasan, penyelamatan aset fisik dilakukan secara rasional namun terhambat oleh budaya birokrasi defensif; sedangkan pada dimensi konsekuensi sama sekali belum tercapai akibat ketiadaan instrumen sanksi dan reward/punishment internal. Faktor penghambat utama mencakup fragmentasi wewenang yang memicu praktik lempar tanggung jawab (shifting the blame), rendahnya kompetensi sumber daya manusia (SDM), buruknya manajemen kearsipan masa lalu, serta patologi kultur birokrasi yang tertutup terhadap transparansi publik
KeywordsAkuntabilitas, Pengelolaan Aset Tetap, Good Governance, BPKAD
|
DOIhttps://doi.org/10.31604/jips.v13i7.2026.2025-2030 |
Article metrics10.31604/jips.v13i7.2026.2025-2030 Abstract views : 0 | PDF views : 0 |
Cite |
Full Text Download
|
References
Abdul Halim dan Syam Kusufi. (2012). Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep dan Aplikasi. Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep Dan Aplikasi, edisi 1
Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework1. European Law Journal, 13(4)
Creswell, J. W., & Crewell, J. D. (2021). Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. In Introducing English Language.
Hasanah, N. (2020). Evaluasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) barang milik daerah dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan [Skripsi, Universitas Brawijaya]. Repository Universitas Brawijaya
Mardiasmo. (2021). Otonomi and Manajemen Keuangan Daerah. In Otonomi and Manajemen Keuangan Daerah.
Panggabean, S., & Simanjuntak, A. (2021). Analisis akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah pada badan pengelola keuangan dan aset daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik, 3(2), 45–58
Saputra, M. I. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pelaporan barang milik daerah pada pemerintah daerah [Skripsi, Universitas Andalas]. Scholar Unand
Setiawan, A. (2023). Implementasi Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia. 2(10), 2153–2163
Sri Rachmawati Rachman, Nofal Supriaddin, P. M. D. (2025). Analisis Inventarisasi Barang Milik Daerah Atas Tanah dalam Mewujudkan Tata Kelola Aset Daerah yang Baik (Studi Kasus Pemerintah Kota Kendari)
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Wijaya, H., & Yuliani, F. (2021). Hambatan birokrasi dalam implementasi good governance pada penatausahaan aset tetap daerah. Jurnal Administrasi Negara, 27(3), 310–325.
Yustiana, H., Arifuddin, & Kartini. (2023). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemindahtanganan Dan Penghapusan Barang Milik Negara (Bmn). Jurnal Cahaya Mandalika, 3(2), 646–654
Refbacks
- There are currently no refbacks.






Download