(Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Indonesia)*corresponding author
AbstractKebijakan Sekolah Rakyat muncul sebagai respons terhadap persoalan ketimpangan akses pendidikan dan kemiskinan di Indonesia. Meskipun diposisikan sebagai kebijakan afirmatif untuk kelompok rentan, proses kemunculannya belum banyak dianalisis dalam kerangka teori kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur untuk menganalisis kebijakan Sekolah Rakyat di Indonesia dengan menggunakan kerangka Multiple Streams Framework (MSF) oleh John W. Kingdon serta perspektif manajemen pendidikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa program Sekolah Rakyat didorong oleh tingginya angka putus sekolah antarwilayah dan antarjenjang. Sekolah Rakyat diformulasikan sebagai kebijakan afirmatif berbasis asrama dan pembiayaan penuh bagi kelompok miskin dan miskin ekstrem. Kebijakan ini mendapatkan dukungan politik nasional dan komitmen penuh pemerintah sehingga menciptakan peluang kebijakan yang memungkinkan percepatan adopsi kebijakan secara menyeluruh. Dalam perspektif manajemen pendidikan modern, penguatan tata kelola dan optimalisasi teknologi pembelajaran menjadi prasyarat agar Sekolah Rakyat tidak berhenti pada simbol kelembagaan, melainkan efektif mendorong mobilitas sosial vertikal secara berkelanjutan
KeywordsSekolah Rakyat, Miskin, Multiple Streams Framework, dan kebijakan pendidikan
|
DOIhttps://doi.org/10.31604/jips.v13i2.2026.686-698 |
Article metrics10.31604/jips.v13i2.2026.686-698 Abstract views : 0 | PDF views : 0 |
Cite |
Full Text Download
|
References
Abraham, B. G., Wang, W., Chanie, M. A., Addis, A. K., Cai, B., & Shi, F. (2024). Applying Kingdon’s Multiple Streams Framework to understand health policy processes: A systematic review. Academic Journal of Politics and Public Administration, 1(5).
Alhumami, A. (2025). Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan untuk mewujudkan SDM unggul yang produktif. Bulletin of World Policy, 8(3), 537–550.
Asrulla, A., Indriyani, T., & Jeka, F. (2024). Tantangan Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Pendidikan Di Era Society 5.0. Jurnal Genta Mulia, 15(1), 161-178.
Badan Pusat Statistik. (2025). Statistik pendidikan 2025 (Vol. 14). Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/id/publication/2025/11/21/d048070f37740b0e04d99350/statistik-pendidikan-2025.html
Béland, D., & Howlett, M. (2016). The role and impact of the multiple-streams approach in comparative policy analysis. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, 18(3), 221–227.
Berkat, Setinawati, & Basrowi. (2025). The role of educational management in enhancing innovation and problem-solving competencies for students towards global competitiveness: A literature review. Social Sciences & Humanities Open, 11, 101280.
Hoefer, R. (2022). The multiple streams framework: Understanding and applying the problems, policies, and politics approach. Journal of Political Practice and Research, 3(1), 1–5.
Hoefer, R. (2022). The multiple streams framework: Understanding and applying the problems, policies, and politics approach. Journal of Political Practice and Research, 3(1), 1–5.
Ibnu, K. I. M., & Kurniawan, T. (2025). Implementasi kebijakan Program Sekolah Rakyat Kementerian Sosial RI (studi kasus: Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan). Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 15(1).
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. (2025). Instruksi Presiden. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Izah, N., & Muyasaroh, S. (2025). Analisis wacana kritis Program Sekolah Rakyat sebagai upaya pemerataan pendidikan di Indonesia. Jurnal Pendidikan Tambusai, 9(2), 27525–27531.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025). Ikhtisar data pendidikan tahun 2024/2025. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal.
Kingdon, J. W. (2003). Agendas, alternatives, and public policies (2nd ed.). Longman. (Original work published 1984)
Knaggård, Å. (2015). The multiple streams framework and the problem broker. European Journal of Political Research, 54(3), 450–465.
Maharani, C., Ningrum, D. A., Fatmawati, A. E., & Fadilla, A. (2024). Dampak kemiskinan terhadap kualitas pendidikan anak di Indonesia: Rekomendasi kebijakan yang efektif. Journal of Macroeconomics and Social Development, 1(3), 1–10.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus. (2013). Peraturan Menteri. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat. (2025). Peraturan Menteri Sosial. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia
Rafsanjani, M. F., Mukti, S., Kosim, R. M., Hidayat, A., & Supiana. (2026). Analisis kebijakan penyelenggaraan Sekolah Rakyat dalam tata kerja dan penerimaan peserta didik baru. Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 11(01).
Republik Indonesia. (2025). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Rose, P., & Dyer, C. (2008). Chronic poverty and education: A review of the literature (CPRC Working Paper No. 131). Chronic Poverty Research Centre.
Sapitri, S. D., Rochman, S., Indriyani, F., Anggreini, P., & Yuliani, S. (2025). Peran pendidikan berkualitas dalam memutus kemiskinan untuk mendukung SDGs di Indonesia. Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia, 4(3), 1503–1512. https://doi.org/10.31004/jpion.v4i3.585
Siregar, F. E. (2026). Sekolah rakyat dan pemenuhan hak atas pendidikan dari perspektif hukum konstitusi. Jurnal Ius Constituendum, 11(1), 218–236.
Sumual, S. D. M., Rawis, J. A. M., Ngadiorejo, H., & Sumarauw, L. (2024). Teori manajemen pendidikan: Suatu analisis konseptual dan aplikasinya di sekolah. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, 4(1).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301. Jakarta: Pemerintah Indonesia
Refbacks
- There are currently no refbacks.
