*corresponding author
AbstractKemiskinan merupakan permasalahan pembangunan yang bersifat multidimensi dan kompleks, sehingga penanganannya memerlukan kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi. Di Kota Tangerang, tingkat kemiskinan menunjukkan tren yang relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional, namun upaya pengentasan kemiskinan masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam aspek implementasi kebijakan. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menurunkan angka kemiskinan melalui pelaksanaan program bantuan sosial, peningkatan akses layanan dasar, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun demikian, keterbatasan akurasi data kelompok miskin dan rentan, fragmentasi program lintas perangkat daerah, serta dominasi pendekatan bantuan sosial yang bersifat konsumtif menjadi kendala utama dalam mencapai hasil yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan basis data terpadu, integrasi kebijakan lintas sektor, serta pemberdayaan ekonomi produktif berbasis wilayah menjadi strategi penting untuk meningkatkan efektivitas pengentasan kemiskinan dan mendorong kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang secara berkelanjutan
Keywordspengentasan kemiskinan, kebijakan publik, pemberdayaan ekonomi, Kota Tangerang
|
DOIhttps://doi.org/10.31604/jips.v13i3.2026.823-833 |
Article metrics10.31604/jips.v13i3.2026.823-833 Abstract views : 0 | PDF views : 0 |
Cite |
Full Text Download
|
References
Alkire, S., & Foster, J. (2011). Multidimensional poverty measurement and analysis. Oxford Poverty & Human Development Initiative.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang. (2025). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang 2025–2029.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang. (2025). Data kemiskinan Kota Tangerang tahun 2020–2025.
Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang. (2025). Data ketenagakerjaan dan pelatihan kerja.
Dinas Sosial Kota Tangerang. (2025). Data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan intervensi sosial.
Dunn, W. N. (1999). Public policy analysis: An introduction (3rd ed.). Prentice Hall.
Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. (2025). Slide presentasi: Peta prioritas wilayah pengentasan kemiskinan.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2020). Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020–2024. Bappenas.
Narayan, D. (Ed.). (2005). Measuring empowerment: Cross-disciplinary perspectives. The World Bank.
Pemerintah Kota Tangerang. (2025). Data Sistem Informasi Pengelolaan Daerah (SIPD) September 2025.
Presiden Republik Indonesia. (2022). Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Refbacks
- There are currently no refbacks.






Download