PERILAKU TIDAK ETIS PEJABAT DAN KRISIS LEGITIMASI POLITIK INDONESIA 2025

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor penyebab gejolak politik Indonesia 2025, mengevaluasi respons pemerintah, dan menganalisis dampak perilaku tidak etis para pejabat terhadap stabilitas demokrasi. Metode penelitian kualitatif meliputi studi dokumen kebijakan, tinjauan media. Hasil menunjukkan bahwa 12 gelombang demonstrasi besar sepanjang 2025 dipicu oleh banyaknya kebijakan kontroversial yang dicanangkan seperti kenaikan PPN, larangan LPG 3 kg, dan hingga skandal etika pejabat, termasuk korupsi masif dan tunjangan berlebihan DPR di tengah sulitnya ekonomi. Mekanisme moral disengagement memungkinkan pejabat merasionalisasi tindakan tidak etis tersebut, sementara kepemimpinan etis yang lemah dan tekanan mencapai target memperburuk budaya birokrasi. Respons pemerintah cenderung reaktif dimana jika viral terlebih dulu, baru cabut kemudian. Hal ini justru memperdalam krisis legitimasi. Perwujudan stabilitas demokrasi hanya dapat diperkuat melalui reformasi tata kelola, seperti penerapan kepemimpinan etis, penegakan akuntabilitas, dan peningkatan transparansi dalam proses pembuatan kebijakan. Pendekatan ini diharapkan memulihkan kepercayaan publik dan mencegah terulangnya konflik politik serupa atau lebih parah di masa mendatang.