DINAMIKA HUBUNGAN POLITIK ANTAR AKTOR DALAM PENGELOLAAN DANA DESA : STUDI PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN DESA.

Riza Maulana, Arizka Warganegara, Tabah Maryanah

Abstract


Desa diberikan wewenang yang luas untuk memanfaatkan dana desa sepenuhnya demi kemajuan dan kemakmuran desanya. Laporan Kinerja pengelolaan Dana Desa secara administratif terlihat cukup baik dan rapi, namun tidak menutup kemungkinan kenyataan di lapangan masih terdapat dinamika permasalahan dan kesenjangan yang cukup signifikan antara dokumen pelaporan dengan praktik implementasinya. Berkenaan dengan hal tersebut, adapun tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pola hubungan politik antar aktor dalam pengelolaan Dana Desa terjadi di Desa dengan kinerja keuangan yang baik dan kurang baik, serta faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan dalam pola interaksi tersebut dengan menggunakan perspektif Pluralisme-Elitis. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Pekon Margodadi Kecamatan Sumberejo yang berstatus Kinerja Keuangan yang baik dan Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung memiliki Staus Kinerja Keuangan Kurang Baik menjadi sampel peneliatian. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada Pekon Margodadi yang berstatus kinerja keuangan baik, memiliki pola hubungan Pluralis. Sedangkan Pekon Gunung Meraksa yang berstatus kinerja keuangan kurang baik, memiliki pola hubungan Elitis. Adapun pola hubungan diantara kedua Pekon tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : kepemimpinan, BPD, partisipasi masyarakat, patronase, transparansi dan dinamika konflik.

Keywords


Dana Desa, Status Kinerja Keuangan Desa, Pola Hubungan antar Aktor Desa

Full Text:

PDF

References


Afni, I. N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Urut Sewu Kabupaten Kebumen (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang).

Angkasa, N., & Nuzirwan, N. (2022). PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA. Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum.

Anshori, M. (2011). Politik Pengelolaan Hak Bersama Dinamika Relasi Kuasa Dalam Pengelolaan Perkebunan Karet Rakyat Melalui Lembaga Kesejahteraan Desa Di Desa Kemuja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

Andriani, U., & Zulaika, T. (2019). Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Akademi Akuntansi (JAA), 2(2), 119-144.

Anggara, I. (2019). Analisis Akuntabilitas Laporan Keuangan pada PT. PBRS Puduarta Insansi Medan. Skripsi.

Arief Rahman, S. E., & Com, M. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul).

Arifin, E., & Rahardjo, L. (2017). Village funds management and its impact on community development in Indonesia. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(2), 125-140.

Asmawati, I., & Basuki, P. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan, 2(1), 63-76.

Astuty, E. (2013). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES)(Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). Publika, 1(2).

Atiningsih, S. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT), 10(1), 14-25.

Aqidah, N., & Hariani, D. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumapel Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik. Journal of Public Policy and Management Review, 8(2).

Bahrudin, A. (2016). Pola Hubungan Pemerintahan Desa Dan Parlemen Desa Menuju Good Governance. Serat Acitya, 4(3), 135.

Dahl, R. A. (1961). Who Governs? Democracy and Power in an American City. Yale University Press.

Dahl, R. A. (1971). Polyarchy: Participation and Opposition. Yale University Press.

Haerani, H. (2017). Implementasi Nilai Budaya Siri’na Pacce dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Tanabangka Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Hanafie, H., Nugraha, A., & Huda, M. (2019). Akuntabilitas Dana Desa (Kajian Tentang Akuntabilitas Dana Desa di Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep). JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 4(1), 39-46.

Hasan, N., & Widowati, L. R. (2019). Penguatan Tata Kelola Desa dalam Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, 3(2), 120-133.

Hidayat, P. (2015). Kontestasi Dan Relasi Kuasa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Daerah (Studi Kasus Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Tulang Bawang Barat). (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

Hanif Nurcholis 2011. Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Jakarta : penerbit ERLANGGA.

Islamy, L.O., & Andriani, R. (2022). Proses Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Administrasi Negara.

Istiqomah, S. (2015). Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ringintunggal Kec. Gayam Kab. Bojonegoro Tahun 2013) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

Johara T. Jayadinata dan I.G.P. Pramandika 2006. pembangunan desa dalam perencanaan. Bandung : penerbit ITB.Ibrahim, M. (2009). The role of governance. Harvard International Review, 31(2), 66-71.

Khan, F., Rahman, A., & Khan, A. (2016). The impact of good governance on village funds management: A case study of Bangladesh. Journal of Rural Development, 35(3), 307-322.

Kurniawan, D., & Mahendra, D. (2020). Hubungan Politik Antar Aktor dalam Penyelenggaraan Program Desa di Indonesia. Jurnal Kajian Pemerintahan: Journal of Governance Studies, 4(1), 49-62.

Mardiasmo. 2002. Oonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Andi.

Moleong, Lexy. J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Munir, H. Dasril dkk 2004. Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : YPAPI.

Mills, S. (2003). Michel Foucault, Routledge, London.

Mishkin, F. C. (1999). Global financial instability: Framework, events, issues. Journal of Economic Perspectives, 13(4), 3-20.

Mubyarto. (2018). Dinamika Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Otonomi Desa. Jurnal Pemerintahan: Kajian dan Riset Administrasi Pemerintahan, 2(1), 1-12.

Nugroho, A. (2014). The challenges of implementing good governance in Indonesia: A case study of local government. Jurnal Studi Pemerintahan, 2(1), 10-25.

Nawawi, H. Hadari. 2005. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta : Gadjah Mada University.

Patton, Andri. 2005. peran informasi leader dalam pembangunan desa di daerah perbatasan kabupaten malinau, malang : universitas brawijaya.

Pratikno. (2014). Pemerintahan Desa di Era Otonomi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Pramusinto, A., & Latief, M.S. (2012). Dinamika Good Governance di Tingkat Desa.

Rama, B., & Setiawan, F.A. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara.

Robert A. Simanjuntak dan Djoko Hidayanto.2002. Dana Alokasi Umum di Masa deapan. Jakarta




DOI: https://doi.org/10.31604/jips.v12i9.2025.3644-3658

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bookmark and Share