(2) Feni Rosalia
*corresponding author
AbstractProses globalisasi yang berlangsung dengan sangat cepat, telah menjadi kekuatan yang dominan dengan melibatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dengan proses perubahan ini, pemerintah dituntut untuk lebih terbuka, efektif, efisien, dan transparansi dalam melaksanakan tugas terkait pemerintahan sehingga dapat melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Untuk menjawab tuntutan dan tantangan tersebut, salah satu langkah pemerintah dalam memanfaatkan perubahan arus globalisasi ini dengan membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan mewujudkan pelayanan publik menjadi lebih prima sebagai bukti penting dan komitmen pemerintah. Penelitian ini menggunakan analisis tingkat kematangan pada evaluasi SPBE. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dokumentasi, observasi, dan wawancara mendalam serta tinjauan literatur. Hasil penelitian menggambarkan bahwa penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kota metro memiliki keunggulan dalam layanan administrasi publik dan administrasi pemerintahan daerah, namun memiliki kelemahan pada manajemen penerapan SPBE dan audit TIK. Meskipun demikian, pelayanan publik berbasis elektronik membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, perlu pemeliharaan dan peningkatan SPBE dalam hal ini penguatan infrastruktur jaringan supaya kualitas pelayanan publik optimal. Â KeywordsAnalisis, SPBE, Pelayanan Publik
|
DOIhttps://doi.org/10.31604/jips.v12i1.2025.438-445 |
Article metrics10.31604/jips.v12i1.2025.438-445 Abstract views : 0 |
Cite |
References
Basyo, I., & Anirwan, A. (2023). Pelayanan Publik Era Digital: Studi Literatur. Indonesian Journal of Intellectual Publication, 4(1), 23–31. https://doi.org/10.51577/ijipublication.v4i1.477
Budai, B. B., & Tózsa, I. (2020). Regional inequalities in front-office services: Focus shift in e-government front offices and their regional projections in Hungary. Regional Statistics, 10(2), 206–227. https://doi.org/10.15196/RS100212
Cahyadi, A. (2003). E-Government: Suatu Tinjauan Konsep dan Permasalahan. The Winners, 4(1), 1. https://doi.org/10.21512/tw.v4i1.3796
Imania, A. N., & Haryani, T. N. (2021). E – Government di Kota Surakarta Dilihat dari Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Wacana Publik, 1(1), 176. https://doi.org/10.20961/wp.v1i1.53143
Irawan, B. (2015). E-Government Sebagai Bentuk Baru Dalam Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Teoritik. Jurnal Paradigma, 4(3), 202. http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JParadigma/article/download/419/379
Nabila Septia Warman, Syamsir Syamsir, Muhammad Maldini, Over Nurhasanah, Nadya Rahmah Oktariandani, & Iqnur Hafizh Syafikruzi. (2022). Implementasi Inovasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Pekanbaru. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya, 1(2), 132–148. https://doi.org/10.55606/mateandrau.v1i2.161
Rahadi, D. D. R. (2007). Peranan teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan di sektor publik. Seminar Nasional Teknologi 2007 (SNT 2007), 2007(November), 1–13.
Roblek, V., Bach, M. P., Meško, M., & Bertoncel, T. (2020). Best practices of the social innovations in the framework of the e-government evolution. Amfiteatru Economic, 22(53), 275–302. https://doi.org/10.24818/ea/2020/53/275
Rozikin, M., Hesty, W., & Sulikah, S. (2020). Kolaborasi dan E-Literacy: Kunci Keberhasilan Inovasi E-Government Pemerintah Daerah. Jurnal Borneo Administrator, 16(1), 61–80. https://doi.org/10.24258/jba.v16i1.603
Refbacks
- There are currently no refbacks.





