SUATU KAJIAN KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMOKRATIS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIH BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME

Abstract

Keberadaan kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dan hukum yang lebih tinggi, serta kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD, menyulitkan transparansi kebijakan daerah yang demokratis dalam pemerintahan yang bersih tanpa korupsi, kolusi, dan nepotisme. Gabungan antara penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif digunakan dalam metode penelitian. Metode penelitian hukum empiris melibatkan wawancara mendalam serta observasi, dengan data yang disusun dan dievaluasi secara kualitatif. Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum di analisis secara normatif dengan menggunakan pendekatan historis, komparatif, peraturan perundang-undangan, dan konseptual, sesuai kebutuhan. Hasil kajian dan diskusi menunjukkan bahwa Perda tentang partisipasi masyarakat dalam mengkritisi kebijakan di Pemda Padang Lawas masih sedang dikaji oleh eksekutif; ada upaya untuk mendorong partisipasi kritis dan konstruktif melalui Musrenbangdes serta penggunaan HP dalam pemerintahan yang bersih. Indikasi praktik KKN tidak hanya terjadi di pemerintah pusat tapi juga di Pemda; partisipasi masyarakat penting untuk mencegah KKN dalam kebijakan daerah. Keterbukaan penting untuk pendidikan politik rakyat daerah dan kebijakan daerah yang partisipatif. Penggunaan wewenang yang tidak tepat dalam perencanaan kebijakan daerah bisa berakibat fatal, sehingga partisipasi masyarakat diperlukan. Hak asasi warga harus dilindungi secara hukum dalam menghadapi setiap kebijakan daerah.