(2) Anggi Pratama Nasution
(3) Puja Rizky Ramadhan
*corresponding author
AbstractTujuan penelitian ini  adalah menganalisa pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah dengan belanja modal sebagai variabel moderating di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Jenis Penelitian ini Asositaif . Data yang digunakan adalah data melalui  website resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan. Populasi penelitian ini sebanyak 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.Teknik sampling yang digunakan adalah sampel  jenuh. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Hal ini menyatakan PAD merupakan sumber penting untuk membiayai belanja daerah, sehingga peningkatan PAD berdampak langsung pada peningkatan belanja daerah. Belanja Modal memiliki peran sebagai variabel moderating yang memperlemah hubungan antara PAD dan belanja daerah. Meskipun belanja modal juga adalah bagian dari belanja daerah, alokasi belanja modal yang efektif dapat mengurangi dampak penurunan PAD terhadap belanja daerah. Namun, jika alokasi belanja modal tidak efisien, dapat berdampak negatif terhadap keseluruhan belanja daerah. KeywordsPendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah dan Belanja Modal
|
DOIhttps://doi.org/10.31604/jips.v11i11.2024.%25p |
Article metrics10.31604/jips.v11i11.2024.%p Abstract views : 0 | PDF views : 0 |
Cite |
Full Text Download
|
References
Abidin, M.Z. (2015). Tinjauan Implementasi Keuangan Daerah di Indonesia: Praktik dan Permasalahannya. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 6 (1), 13-34.
Adyatma, E. (2015). Dampak pendapatan primer daerah dan alokasi umum terhadap belanja modal dalam memperlambat pertumbuhan ekonomi. Majalah elektronik Akuntansi Universitas Stikubank.
Apriliawati (2020) Dampak Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah di Kota Bandung. Jurnal Akuntansi Ardiansyah, R. (2023). Faktor penentu pendapatan utama daerah dan aset penyeimbang kemandirian ekonomi daerah. Jurnal Manajemen dan Profesionalisme, 4 (1), 92-106.
Asih, S. (2018). Dampak bagi hasil pajak daerah, pendapatan primer daerah, pembayaran daerah dan distribusi penerimaan pajak terhadap belanja daerah sebagai variabel perlambatan pertumbuhan ekonomi pada pemerintah kabupaten dan kota. Jurnal Bisnis dan Akuntan Publik, 9 (1), 177-191.
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (2022). Luas dan jumlah pulau menurut wilayah/kota administratif di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021. Diakses tanggal 3 Juli 2024, dari https://sumut.bps.go.id/statictable/2022/03/01/2518/lebar -region- dan-saarten -number-area-city-utara-provinsi-2021.html
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (2024). Realisasi pendapatan dan belanja pemerintah provinsi (dalam ribuan rupee) Kabupaten/Kota.id/indicator/13/373/1/realisasi-pendapatan-dan-toko-pemerintah-provinsi-ribu-rupiah-menrut-kabupaten-kota . html
Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara 2018-2022. Diakses pada 21 Juli 2024, dari https://sumut.bps.go.id/publication/2023/12/01/cdfe7166890417b876d20be8/statistik-keuangan-pemerintah-daerah-provinsi-sumatera-utara-2021-2022-.html
Bratakusumah, D.S. dan Solihin, D. (2002). Otonomi dalam pemerintahan provinsi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Halim, Abdul. (2004). Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
Harahap, AP (2018). Dampak Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Serdang. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Bisnis-Net, 1 (1).
Latif, A. (2022). Analisis Kontribusi PBB dan BPHTB Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi Periode 2011-2016. Madani: Jurnal Sains Multidisiplin, 1(1).
Mardiasme (2018). Otonomi dan pengendalian perekonomian daerah. Yogyakarta: Andi Mengimbangi.
Maslikah, S.H. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dana Distribusi Umum Terhadap Alokasi Anggaran Modal (Studi Kasus Daerah/Kota di Provinsi Jawa Tengah).
Mawarni, D., & Abdullah, S. (2013). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Aceh). Jurnal Akuntansi ISSN, 2302(2013), 0164.
Mukhibad, H., & Aji, M. W. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah dengan belanja modal sebagai variabel intervening. Jurnal Akuntansi Dan Governance Andalas, 3(1), 97-115.
Nugraeni, N., & Paramitalaksmi, R. (2020, Januari). PENGARUH DANA UMUM (DAU) FLYPAPER DAN PENDAPATAN PRIMER (PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH (BD). Dalam jurnal PROSES SEMINAR NASIONAL DMI (vol. 1, hal. 100-106).
Rahmawati (2017) Dampak Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah di Kota Bandung. Jurnal Penelitian Akuntansi.
Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 13 (2006). Pengertian Belanja Modal. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Prasetyo, A.D. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap belanja daerah sebagai variabel moderasi belanja modal. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, 16 (1), 60-76.
PSAK No. 2 (2011) Pengertian Belanja Modal. Jakarta: Badan Inspeksi Republik Indonesia
Saraswati, D. (2018). Pengaruh pendapatan primer daerah, perimbangan dana dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah ketika efisiensi perekonomian pemerintah daerah menjadi variabel moderasi pada kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara. Jurnal Bisnis dan Akuntan Publik, 8 (1), 44-55.
Sugiyono. tahun 2014. Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan RandD. Bandung: Alfabet
Sulaeman, A.S. dan Silvja, V. (2019). Pendapatan Asli Daerah, Transfer Daerah dan Belanja Modal, Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Daerah di Indonesia. Hubungan dengan Pendidik, 4(1), 97-112. n Mardon, RD, Rotinsula, DC Greenfoot, GM (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 21 (4).
UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.
UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta: Menteri Luar Negeri.
UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia
Refbacks
- There are currently no refbacks.






Download