PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN IMPORT BARANG ILEGAL

Abstract

Tujuan penelitian menganalisa ekonomi di daerah perbatasan yang menjadi penyebab terjadinya perdagangan pasar bebas antar Indonesia dan Malaysia di wilayah perbatasan. Jumlah produksi di Indonesia yang tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan masyarakat menimbulkan terjadinya aktivitas impor Barag-barang dari negara Malaysia. Di dalam Masa Era Globalisasi dan Perdagangan Bebas sering terjadi penyeludupan barang-barang impor di daerah perbatasan di Indonesia. Penyeludupan di daerah perbatasan adalah suatu hal yang sering terjadi karena letaknya dekat di wilayah perbatasan Malaysia dan Singapura menjadi salah satu pintu masuk bagi upaya penyeludupan barang ilegal ke Indonesia. Sehingga mempengaruhi ekonomi pasar terutama di daerah perbatasan di Indonesia dan para pelaku ekonomi maupun produsen mengeluh akibat pnghasilan mereka menurun bahkan ada yang gulung tikar/tutup. Adapun Artikel ini bertujuan untuk membahas keadaan ekonomi daerah perbatasan yang ada di Indonesia, daerah tergolong jauh dari jangkauan pemerintah daerah maupun Pusat. Rendahnya pengembangan potensi di wilayah perbatasan tersebut memicu terjadinya permasalahan yang berpengaruh pada segi ekonomi di masyarakat perbatasan. Penulis akan membahas tentang “Pengembangan Ekonomi Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia dalam menghadapi Ancaman Impor Barang Ilegalâ€. Dalam hal ini Peneliti membahas bahwa maraknya terjadi perdagangan barang impor ilegal di daerah perbatasan seperti pakaian bekas dan elektronik karena barang tersebut menjadi kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sandang. Pembeli terobsesi mengkonsumsi produk barang impor agar terlihat berkelas, harga murah, dan bermerk menjadi pilihan utama bagi para pembeli barang bekas terutama pakaian bekas, namun tidak mengutamakan kesehatan dari pakaian bekas tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini semakin maraknya perdagangan barang impor ilegal karena kurangnya pengawasan dari Pemerintah Daerah dan lemahnya penegakan hukum, letak geografis yang strategis, kondisi industri dalam negeri dan masyarakat.