(2) Tri Tiya Widiyarini
(3) Muhammad Rici Nur Ardiansyah
(4) Kalvin Edo Wahyudi
*corresponding author
AbstractAdministrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainâ€. Administrasi kependudukan berperan dalam mengatur data kependudukan seperti proses penciptaan KTP, KK, surat kelahiran, surat kematian, surat keterangan pindah, surat nikah, dan juga surat pengubahan status kewarganegaraan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat strategi yang diimplementasikan Pemerintah Desa Banjarsari dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara serta menggunakan teknik analisis data Model Analisis Data Kualitatif Miles Huberman. Hasil dari penelitian ini adalah berhasil mengetahui strategi yang diterapkan dan hasil implementasinya.Kata Kunci: Administrasi Kependudukan, Desa Banjarsari, Strategi PelayananÂ
KeywordsAdministrasi Kependudukan, Desa Banjarsari, Strategi Pelayanan
|
DOIhttps://doi.org/10.31604/jips.v11i2.2024.757-775 |
Article metrics10.31604/jips.v11i2.2024.757-775 Abstract views : 0 | PDF views : 0 |
Cite |
Full Text Download
|
References
Abdussamad, Y. (n.d.). Sistem Pelayanan Administrasi.
Ali, K., & Saputra, A. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar. Warta Dharmawangsa, 14(4), 602–614. https://doi.org/10.46576/wdw.v14i4.891
Alprinces Moclin, Ari J Rorong, H. F. K. (2021). Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Tengah Pandemi COVID-19 Di Kantor Desa Pusunge Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jurnal Administrasi Publik, 7(111), 107–115.
Christiani, C. (2020). STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ( Studi Kasus Di Kelurahan Tempelan Kecamatan Blora Kabupaten Blora). MIMBAR
ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang, 17(2), 123. https://doi.org/10.56444/mia.v17i2.1783
Darabad, B. (2017). NEW GOVERNING PRINCIPLES OF PUBLIC LAW IN RESPECT OF PUBLIC SERVICES. European journal of social sciences. https://doi.org/10.46827/EJSSS.V0I0.169.
Kadarisman, M. (2019). Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Administrasi di Kota Depok. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 16(1), 17–32. https://doi.org/10.31113/jia.v16i1.202
Mirea, M. (2016). PUBLIC SERVICE, SEEN FROM THE POINT OF VIEW OF THE CITIZEN, ITS MAIN BENEFICIARY. Economy & Business Journal, 10, 588-606.
Mohi, W. K., & Botutihe, N. (2020). Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pelayanan pada Masyarakat Melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Publik (Jurnal Ilmu Administrasi), 9(2), 115. https://doi.org/10.31314/pjia.9.2.115-124.2020
Pasaribu, N. T. (2023). Tata Kelola Pemerintahan Desa. Ciricle Archive, 1(1), 1–12.
Perdana, H. (2019). Pelayanan administrasi di desa wanasari kecamatan muara wahau kabupaten kutai timur. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 7(3), 1325–1336.
Pongantung, M. C., Dengo, S., & Mambo, R. (2021). Manajemen Strategis Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Desa Motoling Dua Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Administrasi Publik, 7(103), 76–86.
Sofyani, H., Ali, U., & Septiari, D. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Perannya terhadap Kinerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). JIA (Jurnal Ilmiah …, 5(2), 325–359.
Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. Binamulia Hukum, 7(1), 82–95. https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16
Undaan, K. (2014). Kapasitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kudus. Jurnal Bina Praja, 06(02), 101–116. https://doi.org/10.21787/jbp.06.2014.101-116
Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, 24 (2013).
Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (2014).
Zdyb, M. (2018). Standardy służby publicznej. Uwagi ogólne. , 64, 9. https://doi.org/10.17951/G.2017.64.2.9.
Refbacks
- There are currently no refbacks.






Download