PENYELESAIAN HUKUM KETENAGAKERJAAN BERKAITAN DENGAN ALASAN EFISIENSI OLEH PIHAK PERUSAHAAN

Abstract

Sistem hukum seharusnya tidak menggunakan ayat (3) Pasal 164 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai alasan yang sah untuk memberhentikan karyawan dalam banyak kasus. Perusahaan tidak harus ditutup sepenuhnya ketika seorang karyawan meninggalkan posisinya sesuai dengan ayat (3) Pasal I64 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Pesangon terutang kepada karyawan karena perusahaan harus ditutup karena ketidakefisienan pemberi kerja, seperti yang dinyatakan dalam paragraf sebelumnya. Perselisihan mengenai pemutusan hubungan kerja dapat terjadi ketika pemberi kerja dan pekerja memutuskan untuk berpisah. Pekerja yang memiliki masalah hukum dengan pemecatan mereka dapat membawa kasus mereka ke pengadilan melalui proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Berbagai upaya dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan melalui berbagai jalur, termasuk negosiasi bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, Pengadilan Hubungan Industrial, dan Mahkamah Agung. Penting untuk diingat bahwa memberhentikan karyawan adalah pilihan terakhir.