PEMBANGUNAN TERPADU DAERAH PENYANGGA DEPAN DI WILAYAH PERBATASAN KABUPATEN NUNUKAN - MALAYSIA GUNA MENDUKUNG KETAHANAN NASIONAL

(1) * Joseph Robert Giri Mail (Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Indonesia)
(2) Sri Sundari Mail (Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Indonesia)
(3) Haetami Haetami Mail (Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Indonesia)
*corresponding author

Abstract


Indonesia memiliki kedaulatan dan hak berdaulat di Laut Natuna Utara. Dalam rangka menegakkan kedaulatan dan hak berdaulat di wilayah Laut Natuna Utara terutama pada masa damai, Indonesia melaksanakan upaya pengendalian laut. Namun demikian, pengendalian laut yang dilaksanakan saat ini masih belum optimal karena masih adanya ancaman/kerawanan, belum terbangun unity of effort guna mendukung pengendalian laut secara kolaboratif antara TN AL dan Bakamla RI serta belum efektifnya strategi operasi kolaborasi TNI AL dan Bakamla RI di Laut Natuna Utara.  Penelitian ini mengkaji kondisi existing ancaman/kerawanan di Laut Natuna Utara dan kolaborasi TNI AL - Bakamla RI serta merumuskan strategi operasi kolaborasi TNI AL - Bakamla RI dalam mendukung pengendalian laut di Laut Natuna Utara. Penelitian ini menggunakan teori ancaman, teori kolaborasi dan teori strategi serta pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan dengan melaksanakan wawancara terhadap 5 Narasumber yang berasal dari TNI AL dan Bakamla RI. Hasil penelitian ini menyatakan ancaman/kerawanan yang ada di Laut Natuna saat ini antara lain kehadiran kapal pemerintah/perang asing berbendera Vietnam dan China, penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal ikan asing berbendara Vietnam dan anomali pergerakan kapal niaga di Laut Natuna serta potensi ancaman/kerawanan dari kehadiran kapal pemerintah/perang asing berbendera negara NATO dan sekutunya. Selain itu saat ini belum ada operasi kolaborasi TNI AL dan Bakamla RI di Laut Natuna sehingga perlu adanya rumusan strategi operasi kolaborasi TNI AL dan Bakamla RI di wilayah tersebut dalam rangka menghadapi ancaman/kerawanan yang ada

Keywords


Pembangunan Terpadu, Daerah Penyangga Depan, Ketahanan Nasional

   

DOI

https://doi.org/10.31604/jips.v11i2.2024.567-572
      

Article metrics

10.31604/jips.v11i2.2024.567-572 Abstract views : 0 | PDF views : 0

   

Cite

   

Full Text

Download

References


Bahan ajar Bidang Studi Ketahanan Nasional, Lemhannas RI, tahun 2021.

Bahan Ajaran Sesko TNI. 27 Maret 2013. Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan.

Bujuk Induk tentang Pembinaan Teritorial (Binter). 2007. Penerbit Mabesad Jakarta.

Depdagri. Dirjen Pemerintahan Umum Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan. 2004. Platform Penanganan Permasalahan Perbatasan Antar Negara.

Dephan. 2005. Menata Sistem Pertahanan. (Kaji Ulang Pertahanan/ Strategic Defence Review).

Dephan. 2008. Buku Putih Pertahanan Indonesia. Penerbit Dephan RI.

Disjarahad. 2012. Peranan TNI AD dalam Pengamanan Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerbit Disjarahad.

DR. Marnixon.R.C. 2006. Konsepsi Hukum dalam Pengaturan dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Antar Negara. Penerbit P.T. Alumni, Bandung.

Herman. Hidayat. 2005. Dari Entikong sampai Nunukan. (Dinamika Daerah Perbatasan Kalimantan-Malaysia Timur). Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

J. Suryo. Prabowo. 2009. Pokok-Pokok Pemikiran tentang Perang Semesta. Penerbit Pusat Pengkajian dan Strategi Nasional.

J. Suryo. Prabowo. 2012. Desain Pertahanan Negrara Aspek Militer. Penerbit Pusat Pengkajian dan Strategi Nasional.

Juklak tentang Pedoman Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Aspek Darat. 2005. Penerbit Mabesad Jakarta.

Mustafa. Abubakar. 2006. Menata Pulau-Pulau Kecil Perbatasan. (Belajar dari kasus Sipadan, Ligitan dan Sebatik). Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012.

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Pengelola Perbatasan.

Pokja Tim Orasi Ilmiah Seskoad 2004. Pemberdayaan Wilayah Pertahanan dalam Menghadapi Perang Modern.

Suryo. Sakti. H. 2009. Batas Wilayah Negara Indonesia. (Dimensi, Permasalahan dan Strategi Penanganan). Penerbit Gava Media, Yogjakarta.

Tono. Suratman. 2008. Patriotisme Semangat Bela Negara. Penerbit Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LPKN), Bogor.

Tono. Suratman. 2010. Pramuka Pilar Tangguh Generasi Muda Bangsa. Penerbit Buana Printing, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Penerbit Penerbit Fermanana, Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penerbit Citra Umbara, Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Daerah. Penerbit Citra Umbara, Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penerbit Fermanana, Bandung.

UU RI no 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.