(2) Evi Priyanti
(3) Dewi Noor Azizah
*corresponding author
AbstractPeningkatan kualitas pelayanan publik merupakan satu dari sekian banyak agenda besar reformasi yang mengamanatkan kepada pemerintah bahwa salah satu tujuan besar dari adanya reformasi adalah perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang salah satunya dilakukan oleh lembaga birokrasi. Dalam keadaan yang nyata, pelayanan publik yang seyogyanya melayani masyarakat dengan baik, masih ditemukan kendala dan hambatan yang mengganggu peningkatan kualitas pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana tingkat efektifitas kinerja pemerintah dan efisiensi pelayanan publik setelah dimulainya pelaksanaan agenda perbaikan pelayanan publik oleh pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan juga studi literatur atau dokumentasi.Berdasarkan hasil penelitian di lembaga birokrasi yang telah disebutkan di atas, ditemukan bahwa Efektivitas kinerja pemerintah daerah khususnya Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung melalui pelayanan publik dalam mengatasi permasalahan Banjir adalah suatu pencapaian hasil yang memuaskan dalam Produktifitas Aparat, Kualitas Layanan terkait laporan masyarakat tentang bencana banjir, Responsivitas dalam kemampuan aparat pada Dinas Pekerjaan Umum yang bekerjasama dengan beberapa instansi pemerintahan lain untuk menangani permasalahan akibat bencana banjir guna mengenali kebutuhan korban bencana melalui tahap-tahap pra bencana, saat tanggap darurat, serta pasca bencana. Pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung sudah menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik yang prima, seperti akuntabilitas, transparansi, jaminan kepastian waktu, kemudahan, serta kelancaran yang dirasakan oleh masyarakat dalam permintaan pemberesan masalah banjir yang terjadi di Kota Bandung.
KeywordsEfektivitas, Kinerja, Pelayanan Publik, Banjir
|
DOIhttps://doi.org/10.31604/jips.v10i5.2023.2481-2492 |
Article metrics10.31604/jips.v10i5.2023.2481-2492 Abstract views : 0 | PDF views : 0 |
Cite |
Full Text Download
|
References
Osborne, D. Dan Gaebler, T. 1996.. Mewirausahakan Birokrasi (Reinventing Government). Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo. Dalam Jurnal Vol. 1 No. 2 Tahun 2016 oleh Ronni Juwandi
Kumorotomo, W. 2009. Etika Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Press. Hal 158
Bagun, Ricard. 2 Juli 2005. Membongkar Budaya Visi Indonesia 2030 Dan TantanganMenuju Raksasa Dunia. Jakarta: Kompas (2007: 202).
Juwandi, Ronni. 2016. Efektivitas BPPT Kota Bandung dalam Reformasi Birokrasi. Untirta Civic Education Jurnal Vol. 1 No. 2 hal 157 Ibid hal 158
Boy Anezman. 2015. Menakar Kepuasan Publik: Tinjauan Atas Dua Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Bandung. Diakses pada 12 November 2018 melalui link http://ngopimovement.org/menakar-kepuasan-publik-tinjauan-atas-dua-survey-kepuasan-masyarakat-terhadap-kinerja-pemerintah-kota-bandung/
Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta. Hal 4
Robbins, Stephen P dan Timothy A. J. 2010. Organizational Behavior. Australia: Person Education, dialih bahasa oleh Diana Angelica dalam buku Perilaku Organisasi terbit di Jakarta: Salemba Empat. Hal 8
Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaruan Hal 106
Rukman. 2006. Efektivitas Kerja Karyawan. Bandung: Budi Mulia. Hal 14
Steers, M. Richard. Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga. Hal 53
Lubis, S.M. Hari dan Martani H. 1987. Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial. Hal 55
Mahsun, Mohammad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE. Hal 25
Mahmudi. 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Hal 8-9 Ibid Hal 22
Kaswan. 2010. Manajemen sumber Daya Manusia untuk Keunggulan Bersaing Organisasi. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal 293
Widodo, Joko. 2001. Good Governance: Telaah dari Domensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Surabaya: Insan Cendekia. Hal 131
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Hal 8
Rohidi dan Mulyarto. 1922. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI- Press. Hal 15
Moenir, H. A. S. 2008. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara. Hal 27
Menurut Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Departemen Dalam Negeri (2004) . Undang-undang Otonomi Daerah. Tamita Utama Jakarta
peraturan daerah Kota Bandung No. 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung
Refbacks
- There are currently no refbacks.






Download