Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora
P-ISSN :2548-5067 || E-ISSN :2598-6236 Muqoddimah Scientific Journal: Journal of Social Sciences, Politics and Humanities is a collection of scientific research on Social Sciences, particularly those relating to the disciplines of Social, Political, Administrative and Humanities, published by FISIP Muhammadiyah University, Tapanuli Selatan University, the purpose of developing this journal is as a forum for publication of results research results and critical review of new concepts in the social sciences. Muqoddimah Scientific Journal: Journal of Social Sciences, Politics and Humanities accepts the contribution of research articles and conceptual articles (non-research) from general authors. Every year one volume is published consisting of four numbers, namely in February, May, August and November, each number containing a minimum of five articles. This journal emphasizes more on research articles. The results of the research written should be the latest research (maximum of the last 5 years), both independent and group research results. Articles written in Indonesian or English Published by: FISIP Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan Jl. St. Mohd. Arief No. 32 Padangsidimpuan, North Sumatra, Indonesia, 22716 Website: http://um-tapsel.ac.id Email: journal.muqaddimah@um-tapsel.ac.id, Phone / Fax: (0634) 21696 Doi :crossref/jim Akreditasi Sinta : Sinta 4
Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Authors who publish with this journal agree to the following terms: a. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. More information on Creative Commons here: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ b. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal. c. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access). d. Authors are required to make sure submitted content does not infringe third-party copyright. Authors must obtain permission to reproduce any third-party material for online – and print, if applicable – publication in perpetuity. It is also the authors’ responsibility to include any acknowledgements requested by copyright holders, and to mark clearly third-party material used with permission, material that has separate licensing terms, and material used under exceptions or limitations to copyright.
Konstruksi Makna Economic Trust Dalam Komunikasi Purbaya Yudhi Sadewa Pada Gen Z Di Tiktok
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konstruksi makna kepercayaan ekonomi generasi Z terhadap konten ekonomi yang disampaikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa di TikTok. Media sosial semakin populer sebagai sumber informasi ekonomi, yang mempengaruhi pemahaman dan kepercayaan audiens. Penelitian ini menyelidiki bagaimana orang berinteraksi dengan konten digital dan membentuk makna kepercayaan. Ini melakukannya dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berbasis pada teori realitas sosial. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan lima informan Gen Z yang aktif mengikuti TikTok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan ekonomi dapat dibangun melalui penggunaan data yang transparan, kredibilitas komunikator, dan gaya komunikasi yang sederhana dan relevan. Tapi kepercayaan ini tidak tetap dan berubah-ubah karena dipengaruhi oleh hal-hal dari luar, seperti algoritma TikTok (FYP), pendapat publik dalam kolom komentar, dan kemampuan digital individu untuk membaca. Selain itu, format video pendek dianggap efektif untuk menyampaikan informasi secara cepat dan mudah dipahami, tetapi mereka juga dapat menyederhanakan masalah ekonomi yang rumit. Akibatnya, audiens cenderung memeriksa informasi tambahan dari sumber lain sebelum mendapatkan informasi yang lengkap. Menurut penelitian ini, makna kepercayaan ekonomi Gen Z dibentuk oleh interaksi antara konten, konteks platform, dan interpretasi individu. TikTok berfungsi sebagai media awal untuk meningkatkan kesadaran ekonomi, tetapi tidak sepenuhnya membangun kepercayaan
Copyright (c) 2026 Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Etika Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Kantor Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang
Kualitas pelayanan publik merupakan indikator utama dalam menilai efektivitas kinerja pemerintah dalam memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh etika pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat di Kantor Desa Leppangeng, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, melibatkan 95 responden yang merupakan penduduk desa setempat. Data dikumpulkan melalui observasi, angket, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan program SPSS melalui uji validitas, reliabilitas, serta analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel etika pelayanan publik (X) berada dalam kategori baik dengan nilai persentase 66% hingga 74,7%. Sementara itu, variabel kepuasan masyarakat (Y) juga dikategorikan baik dengan nilai persentase sebesar 68% hingga 86%. Analisis regresi dan uji hipotesis (Uji F) menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara etika pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat. Semakin baik etika pelayanan yang diterapkan oleh aparat desa—seperti keramahan, kesopanan, dan tanggung jawab—maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat. Meski demikian, masih diperlukan peningkatan pada aspek konsistensi dan ketepatan waktu pelayanan untuk mencapai standar pelayanan prima.
Pengaruh Profesionalisme Kerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat profesionalisme kerja pegawai serta menganalisis pengaruh profesionalisme kerja pegawai terhadap kualitas pelayanan publik di Kantor Desa Leppangeng, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe penelitian asosiatif. Populasi penelitian adalah seluruh masyarakat Desa Leppangeng yang berjumlah 1.772 jiwa, dengan sampel sebanyak 95 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin dan teknik simple random sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, kuesioner, wawancara, dan studi pustaka. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, serta analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat profesionalisme kerja pegawai berada pada kategori baik, yang ditinjau dari aspek kompetensi, tanggung jawab, komitmen, serta etika dan integritas. Kualitas pelayanan publik juga berada pada kategori baik berdasarkan indikator bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa profesionalisme kerja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat profesionalisme pegawai, maka semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan profesionalisme aparatur desa.
Digital Mediatization and Islamic Political Mobilization: A Bibliometric Study of Global Literature
This study examines the global scholarly landscape on the mediatization of religion and the political mobilization of Islam in the digital era through a bibliometric approach to Scopus-indexed publications from 2015 to 2025. The primary aim of this research is to systematically map publication trends, thematic cluster structures, geographic distribution of authors, as well as the most influential journals and academic actors in the field. Using VOSviewer for data visualization, the analysis reveals a steady increase in publication volume over the past decade, predominantly driven by academic institutions in the Global North, such as the United States, Australia, and Germany. Nevertheless, international collaboration between countries remains limited. Thematic mapping identifies key terms such as Islam, politics, social media, and Islamophobia as interconnected within issues of identity, power, and digital activism. Journals such as The Muslim World and Contemporary Islam emerge as central nodes in the dissemination of knowledge. These findings suggest that while the field continues to grow, there remains a geographic and conceptual imbalance in representation. Therefore, broader participation from scholars in the Global South, integration of interdisciplinary approaches, and the strengthening of inclusive and contextual knowledge production frameworks are essential for a more comprehensive understanding of digital Islam and symbolic politics in the new media era.
Strategi Pemasaran Digital Melalui Instagram Dalam Kolaborasi Brand Lokal: Studi Kasus Chambre De La Vain x 99clover
Penelitian ini mengkaji strategi pemasaran digital melalui Instagram dalam kolaborasi brand lokal Chambre De La Vain dan 99Clover. Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah terbatasnya kajian yang secara spesifik membahas penerapan strategi pemasaran digital dalam konteks kolaborasi antar brand lokal di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penerapan elemen Marketing Mix 4P (product, price, place, promotion) serta model AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) pada kampanye kolaborasi yang dilaksanakan melalui platform Instagram. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi konten Instagram kedua brand, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi ini menerapkan strategi pemasaran yang terintegrasi, mencakup pengembangan lini produk eksklusif, penetapan harga berbasis nilai, distribusi melalui kanal digital ganda, serta promosi berbasis influencer yang organik. Strategi tersebut terbukti efektif dalam membangun respons psikologis konsumen secara bertahap hingga mendorong tindakan pembelian, yang tercermin dari terjualnya lebih dari 300 unit produk dalam lima menit pertama peluncuran
Strategi Komunikasi Humas DPRD Deli Serdang Dalam Membangun Opini Publik Di Kanal Digital
Penelitian ini membahas strategi komunikasi Humas DPRD Deli Serdang dalam membangun opini publik melalui kanal digital. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan media digital yang mendorong humas pemerintahan memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi publik yang lebih cepat, terbuka, dan interaktif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi terhadap aktivitas komunikasi Humas DPRD Deli Serdang di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi Humas DPRD Deli Serdang dilakukan melalui pemanfaatan media sosial sebagai sarana publikasi utama, penggunaan konten visual yang menarik, penerapan komunikasi dua arah dengan masyarakat, serta pengelolaan opini publik melalui penyaringan komentar dan pemilihan isu yang dipublikasikan. Penelitian ini juga menemukan adanya hambatan dalam pengelolaan komunikasi digital, seperti keterbatasan sumber daya manusia, tingginya jumlah kegiatan DPRD, keterbatasan waktu pengelolaan konten, serta tantangan menghadapi komentar negatif masyarakat di media sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa media sosial memiliki peran penting dalam membentuk opini publik terhadap lembaga pemerintahan, sehingga diperlukan strategi komunikasi yang adaptif, interaktif, dan profesional dalam pengelolaan komunikasi digital pemerintahan
Praktik Pembayaran Upah Menggunakan Sistem Bawon Di Desa Ndano Kabupaten Bima Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
Pembayaran upah merupakan aspek krusial dalam hubungan kerja di sektor pertanian. Di Desa Ndano, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, pembayaran upah panen padi mayoritas menggunakan sistem bawon, yaitu upah berupa sebagian hasil panen berdasarkan kesepakatan lisan antara pemilik lahan dan buruh tani. Namun dalam praktiknya, sering terjadi ketidaksesuaian antara kesepakatan awal dengan realisasi pembayaran, seperti keterlambatan atau pengurangan jumlah upah yang memicu ketidakpuasan buruh tani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembayaran upah sistem bawon di Desa Ndano dan meninjaunya berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi lapangan (field research) melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bawon di desa tersebut masih bersifat tradisional tanpa perjanjian tertulis, sehingga kejelasan akad belum terpenuhi sepenuhnya. Ketidaksesuaian pembayaran tersebut dipengaruhi oleh faktor hasil panen yang tidak menentu dan keterbatasan ekonomi pemilik lahan. Dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah, sistem bawon pada dasarnya diperbolehkan (mubah) selama memenuhi prinsip keadilan, kejelasan, dan terhindar dari unsur ketidakpastian (gharar). Oleh karena itu, diperlukan kesepakatan kerja yang lebih jelas dan tertulis demi menjamin keadilan pembayaran upah serta meningkatkan kesejahteraan buruh tani
Di Balik Subsidi Pupuk: Analisis Efisiensi Dan Relasi Kekuasaan Antar Aktor Kebijakan Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan subsidi pupuk serta mengidentifikasi permasalahan aktor kebijakan dalam penyaluran dan pengawasannya. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui studi dan analisis data sekunder yang relevan dengan kebijakan subsidi pupuk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan subsidi pupuk memberikan dampak positif dalam mendukung produksi pertanian dan ketahanan pangan nasional, khususnya bagi petani kecil yang sangat bergantung pada ketersediaan pupuk dengan harga terjangkau. Namun, dalam pelaksanaannya, sejumlah permasalahan serius masih menghambat efektivitas kebijakan, antara lain ketidaktepatan sasaran penerima, distribusi yang tidak merata antar wilayah, kelemahan dalam sistem pendataan petani, serta lemahnya pengawasan di tingkat daerah. Selain itu, terdapat indikasi dominasi aktor tertentu dalam proses distribusi yang menyebabkan kebocoran subsidi dan mengurangi manfaat yang seharusnya diterima oleh petani. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam koordinasi antar aktor kebijakan, peningkatantransparansi, serta penguatan sistem pengawasan agar kebijakan subsidi pupuk dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan benar-benar berpihak kepada petani sebagai kelompok utama yang dituju.
Optimalisasi Sistem Manajemen Hukum untuk Meningkatkan Kepatuhan Regulasi dalam Tata Kelola Perusahaan
Penelitian ini mengkaji optimalisasi sistem manajemen hukum dalam rangka meningkatkan kepatuhan regulasi pada tata kelola perusahaan. Dalam perkembangan dunia bisnis modern yang semakin kompleks, risiko hukum tidak lagi dipahami sebagai persoalan administratif semata, melainkan telah bergeser menjadi risiko strategis yang berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha, reputasi, dan nilai perusahaan secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sistem manajemen hukum, manajemen risiko hukum, tata kelola perusahaan, serta budaya kepatuhan dalam memperkuat efektivitas kepatuhan regulasi perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis yang berorientasi pada eksplorasi, kajian kritis, dan sintesis berbagai konsep teoretis yang bersumber dari literatur ilmiah. Data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif melalui proses reduksi, kategorisasi, dan sintesis literatur. Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas kepatuhan regulasi tidak hanya bergantung pada keberadaan struktur formal seperti kebijakan dan prosedur, tetapi juga pada tingkat integrasi sistem manajemen hukum dengan proses bisnis, pengelolaan risiko secara komprehensif, serta internalisasi budaya kepatuhan di seluruh tingkatan organisasi. Temuan utama mengindikasikan masih adanya kesenjangan antara kepatuhan formal dan kepatuhan substantif dalam praktik tata kelola perusahaan. Di samping itu, lemahnya koordinasi antar fungsi legal, manajemen risiko, dan audit internal menyebabkan sistem kepatuhan belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan perlunya pergeseran pendekatan dari yang bersifat reaktif menuju pendekatan yang lebih proaktif dalam pengelolaan risiko hukum.
Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif Kabupaten Garut
Partisipasi politik perempuan di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, meskipun kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) telah diterapkan untuk mendorong kesetaraan gender dalam pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PUG dalam peningkatan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Garut serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap tujuh informan yang dipilih secara purposif dan terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan. Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak NVivo dengan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan kuota perempuan dalam Daftar Calon Tetap secara konsisten mencapai 34%-35% pada Pemilu 2014, 2019, dan 2024. Namun, keterwakilan perempuan yang terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada 3 periode terakhir baru mencapai 14%, 18%, dan 24%. Selain itu, faktor lingkungan sosial, ekonomi dan politik menjadi dimensi yang paling dominan berpengaruh dalam implementasi PUG. Adapun faktor pendukung dalam implementasi PUG meliputi regulasi afirmatif, komitmen pemerintah daerah, dukungan kelembagaan, dan meningkatnya kesadaran politik perempuan, sedangkan faktor penghambatnya mencakup budaya patriarki, beban ganda perempuan dalam ranah domestik, rendahnya kepercayaan diri kader perempuan, serta lemahnya koordinasi antar organisasi akibat perbedaan persepsi dalam implementasi PUG.
Evaluasi Kebijakan Tata Kelola Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Kota Batam
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Wali Kota Batam Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Kota Batam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode evaluasi kebijakan berdasarkan kriteria William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi literatur yang melibatkan Dinas Perhubungan Kota Batam, juru parkir, masyarakat, dan pengamat kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan parkir di Kota Batam belum berjalan optimal. Permasalahan utama meliputi kebocoran retribusi, penggunaan sistem manual, lemahnya pengawasan, keberadaan parkir liar, serta rendahnya kualitas pelayanan parkir. Selain itu, kebijakan dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Faktor penghambat lebih dominan dibanding faktor pendukung, terutama terkait keterbatasan sumber daya, rendahnya transparansi, dan lemahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan reformasi kebijakan melalui digitalisasi sistem parkir, penguatan pengawasan, revisi regulasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia agar pengelolaan parkir lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Transformasi Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Memperkuat Ketahanan Ideologi Pancasila Di Era Artificial Intelligence
Perkembangan teknologi kecerdasan buatan telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pola komunikasi, akses informasi, dan pembentukan nilai pada generasi muda. Perubahan tersebut menghadirkan tantangan terhadap ketahanan ideologi Pancasila, terutama melalui penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, polarisasi sosial, serta penetrasi nilai-nilai global yang tidak selalu selaras dengan karakter bangsa Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam memperkuat ketahanan ideologi Pancasila di era kecerdasan buatan. Penelitian menggunakan metode kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif melalui analisis berbagai artikel ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi peran, strategi, dan inovasi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam menghadapi tantangan era digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi Pendidikan Kewarganegaraan perlu dilakukan melalui penguatan literasi digital, internalisasi nilai-nilai Pancasila, pengembangan kemampuan berpikir kritis, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran berbasis kecerdasan buatan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Pendidikan Kewarganegaraan berperan strategis dalam membentuk warga negara yang memiliki kesadaran ideologis, kemampuan menyaring informasi, serta komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi Pendidikan Kewarganegaraan menjadi instrumen penting dalam memperkuat ketahanan ideologi Pancasila di tengah dinamika perkembangan teknologi kecerdasan buatan.
Kapabilitas Digital Organisasi dan Inovasi Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapabilitas digital organisasi dalam mendukung inovasi pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan berbasis digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapabilitas digital organisasi berperan dalam mendukung inovasi pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi digital pegawai, dukungan kepemimpinan, pemanfaatan infrastruktur teknologi, penerapan tata kelola digital, dan budaya organisasi yang adaptif. Inovasi pelayanan berbasis digital, seperti Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD), memberikan kemudahan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Namun, masih terdapat kendala berupa kemampuan digital pegawai yang belum merata, keterbatasan infrastruktur, gangguan jaringan internet, dan rendahnya literasi digital masyarakat sehingga diperlukan peningkatan kapasitas pegawai, penguatan infrastruktur, dan sosialisasi layanan digital
Analisis Sentimen Masyarakat terhadap Kebijakan Publik Menggunakan Data Media Sosial
Perkembangan media sosial telah menghasilkan data digital yang dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi respons masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemanfaatan analisis sentimen sebagai instrumen evaluasi respons publik terhadap kebijakan pemerintah di media sosial. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan dukungan data kualitatif. Data dikumpulkan melalui angket terhadap 42 responden, wawancara semi-terstruktur dengan 9 informan, dan observasi terhadap lima kebijakan pemerintah yang dipublikasikan melalui empat akun media sosial resmi pemerintah. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, analisis interaktif, dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden memberikan persepsi positif terhadap pemanfaatan analisis sentimen dalam mendukung evaluasi kebijakan. Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa media sosial menyediakan informasi real-time mengenai opini masyarakat sehingga memudahkan pemerintah mengidentifikasi kecenderungan sentimen positif, negatif, dan netral terhadap kebijakan yang diterapkan. Penelitian menyimpulkan bahwa integrasi analisis sentimen dengan sistem informasi manajemen dan digital government dapat meningkatkan efektivitas evaluasi kebijakan, memperkuat komunikasi publik, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih responsif, transparan, dan berbasis bukti (evidence-based policy)
Transformasi Figur Politik sebagai Objek Budaya Populer dalam Tren Partisipatif di TikTok
Penelitian ini menganalisis transformasi figur politik dalam tren partisipatif #sahronibabes di TikTok sebagai bentuk pergeseran representasi dalam budaya populer digital. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode netnografi, penelitian ini mengkaji 40 konten publik yang mereproduksi outfit golf masa lalu milik figur politik Ahmad Sahroni melalui imitasi visual dan penggunaan audio populer. Kerangka teoretis dibangun menggunakan teori representasi Hall (1997) sebagai grand theory, participatory culture Jenkins (2006) sebagai middle-range theory, dan konsep imitation publics Zulli dan Zulli (2022) sebagai kerangka operasional. Temuan menunjukkan bahwa praktik partisipatif tidak beroperasi melalui kritik politik eksplisit, melainkan melalui reproduksi visual kolektif yang bersifat humoris dan estetis. Simbol politik mengalami dekontekstualisasi dari konteks institusionalnya dan direartikulasi sebagai ikon budaya populer melalui mekanisme re-encoding kolektif. Proses ini memperlihatkan bagaimana TikTok memfasilitasi kulturalisasi figur publik melalui repetisi visual, intertekstualitas budaya pop, dan logika hiburan platform, sehingga otoritas representasional figur politik menjadi cair dan dinegosiasikan ulang oleh audiens secara kolektif.
Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Retribusi Terhadap Kepuasan Pedagang Pasar Pangkajene
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan retribusi terhadap kepuasan pedagang Pasar Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang. Permasalahan penelitian dilatarbelakangi oleh masih adanya keluhan pedagang terkait kurangnya keterbukaan informasi mengenai tarif retribusi, penggunaan dana retribusi, serta belum optimalnya fasilitas pasar yang disediakan pemerintah daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode explanatory research. Populasi penelitian berjumlah 526 pedagang dan sampel sebanyak 85 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan teknik simple random sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis data menggunakan uji validitas, reliabilitas, analisis deskriptif, uji asumsi klasik, serta regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pedagang. Akuntabilitas juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pedagang. Secara simultan, transparansi dan akuntabilitas memberikan pengaruh signifikan terhadap kepuasan pedagang Pasar Pangkajene. Penelitian ini menyimpulkan bahwa semakin baik penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan retribusi pasar, maka semakin tinggi tingkat kepuasan pedagang terhadap pelayanan dan fasilitas pasar.
Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menurungkan Angka Anak Tidak Sekolah Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang
Penelitian ini menganalisis strategi pemerintah daerah dalam menurunkan angka Anak Tidak Sekolah (ATS), khususnya kategori Belum Pernah Bersekolah (BPB), di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, serta analisis data menggunakan NVivo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah diwujudkan melalui pendataan, verifikasi data, pembangunan Sekolah Rakyat, dan pelibatan stakeholder. Analisis memperlihatkan indikator penetapan tindakan strategis paling dominan (44%), diikuti alokasi sumber daya (22%), penetapan tujuan jangka panjang (18%), dan evaluasi strategi (14%). Faktor pendukung utama adalah komitmen pemerintah daerah dan dukungan kebijakan, sedangkan hambatan meliputi keterbatasan anggaran, infrastruktur pendidikan, akurasi data, rendahnya motivasi anak, serta pengaruh budaya masyarakat. Kesimpulannya, meskipun pemerintah daerah memiliki komitmen tinggi, strategi yang dijalankan belum optimal, sehingga perlu penguatan sistem pendataan, peningkatan anggaran, pendekatan sosial-psikologis, serta evaluasi berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan pendidikan anak
Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Luat Lombang Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi perempuan dan seberapa besar tingkat partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan di Luat Lombang Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Adapun hasil yang diperoleh yaitu tingkat partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan di Desa Luat Lombang Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan masih rendah. Hal ini dibuktikan berdasarkan uji hipotesis menggunakan korelasi product moment, dimana diperoleh r hitung sebesar 0,29, dan r tabel dengan jumlah sampel sebanyak 36 orang sebesar 0,27. Kemudian r hitung dibandingkan dengan r tabel, sehingga diperoleh r hitung ? r tabel, yaitu 0,29 ? 0,27, artinya hipotesis yang menyatakan tingkat partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan di Desa Luat Lombang Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan masih rendah diterima. Dan persentase tingkat partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan di Desa Luat Lombang Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan diperoleh sebesar 8,41% yang dihitung berdasarkan uji koefisien determinasi. Dimana dari angka tersebut mendukung uji hipotesis sebelumnya yang menyatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Luat Lombang Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan masih rendah.
Strategi Pengelolaan Tenaga Kerja Berbasis Pemberdayaan Masyarakat : Studi Kasus Desa Wisata Omah Kecebong Yogyakarta
Hak-hak tenaga kerja yang bertujuan untuk mensejahterakan tenaga kerja tertera dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pemerintah mengembangkan Undang-Undang ketenagakerjaan dengan menciptakan Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja termuat pasar tenaga kerja yang bertujuan untuk menciptakan pasar tenaga kerja yang lebih flleksibel di Indonesia. Selain Undang-undang ketenagakerjaan dan pasar tenaga kerja, pada penelitian ini juga terdapat demografi ekonomi. Demografi ekonomi yang disoroti lebih pada usia produktivitas tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis usaha Omah Kecebong yang ditinjau dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Pasar Tenaga Kerja dan Demografi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam metode penelitian kualitatif ini adalah pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara serta observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha Omah Kecebong telah berjalan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Berbeda dengan peneliti terdahulu yang umumnya berfokus pada kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan atau aspek upah tenaga kerja di Omah Kecebong tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aspek hukum, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat lokal melalui penciptaan lapangan kerja berbasis komunitas dan pemanfaatan potensi sosial budaya setempat. Omah Kecebong juga memberdayakan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja serta mempekerjakan tenaga kerja pada usia produktif.
Analisis Implementasi Program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Dalam Meningkatkan Ketahanan Masyarakat Desa
Indonesia merupakan negara dengan tingkat risiko bencana yang tinggi sehingga memerlukan upaya pengurangan risiko bencana yang berkelanjutan melalui penguatan kapasitas dan ketahanan masyarakat. Program Desa Tangguh Bencana (Destana) dikembangkan sebagai salah satu strategi berbasis masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan ketahanan masyarakat desa dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Desa Tangguh Bencana (Destana) dalam meningkatkan ketahanan masyarakat desa. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, laporan resmi, dan dokumen pendukung lainnya, kemudian dianalisis secara deskriptif menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Destana berperan dalam meningkatkan ketahanan masyarakat desa melalui penguatan kapasitas, kesiapsiagaan, partisipasi masyarakat, dan kelembagaan dalam pengurangan risiko bencana. Keberhasilan implementasi program ditentukan oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Tantangan implementasi masih berkaitan dengan keterbatasan sumber daya dan struktur birokrasi yang berdampak pada belum optimalnya integrasi Program Destana ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Integrasi Program Destana ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa menjadi prasyarat penting untuk mendukung keberlanjutan program serta memperkuat ketahanan masyarakat desa terhadap bencana
Komunikasi Publik Aparat dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kementerian Agama Kota Banjarmasin
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh paradoks peningkatan kinerja prosedural PTSP Kementerian Agama Kota Banjarmasin (efisiensi waktu 29,2% dan kepuasan agregat 84,2% ke 91,5%) namun diiringi penurunan indikator komunikasi publik (kejelasan informasi, respons petugas, komunikasi dua arah). Tujuan penelitian mendeskripsikan bentuk praktik komunikasi publik aparat, menganalisis strategi, mengidentifikasi hambatan, dan menjelaskan upaya mengatasinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam 6 informan (Kepala PTSP, 2 petugas, 3 masyarakat), observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dengan triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian: (1) Bentuk komunikasi publik berlangsung dalam empat jenis pelayanan (perizinan, pendaftaran, konsultasi, informasi) dengan integrasi pola satu arah dan dua arah melalui tiga saluran: tatap muka (dominan), media cetak (pelengkap), dan media digital (perluasan jangkauan). (2) Lima hambatan utama: semantik (istilah teknis), teknis (gangguan jaringan), psikologis (persepsi negatif masyarakat), organisasional (koordinasi dan keterbatasan petugas), serta kultural (keragaman budaya). (3) Upaya mengatasi hambatan melalui strategi antisipatif, interaktif, evaluatif, dan kolaboratif. Penelitian menyimpulkan integrasi pola komunikasi satu arah dan dua arah menciptakan sistem komunikasi yang efisien dan responsif. Rekomendasi: penguatan kapasitas petugas, penyederhanaan bahasa layanan, penguatan infrastruktur teknologi, penambahan petugas, dan intensifikasi sosialisasi
Representasi Body Shaming Terhadap Perempuan dalam Film 200 Pounds Beauty: Analisis Semiotika Roland Barthes
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi perilaku body shaming terhadap perempuan dalam film 200 Pounds Beauty menggunakan pendekatan semiotika Roland Barthes. Film ini menampilkan bagaimana standar kecantikan yang dikonstruksi secara sosial memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap tubuh perempuan serta berdampak pada kondisi psikologis tokoh utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis untuk mengungkap makna tersembunyi di balik tanda-tanda berupa visual, dialog, dan narasi film. Data diperoleh melalui teknik observasi terhadap enam adegan utama yang merepresentasikan perilaku body shaming, didukung dengan studi pustaka dan dokumentasi berupa tangkapan layar adegan. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan makna, yaitu denotasi, konotasi, dan mitos. Hasil penelitian menunjukkan bahwa film 200 Pounds Beauty merepresentasikan body shaming dalam bentuk verbal dan nonverbal yang dialami tokoh Juwita Lestari, baik di lingkungan kerja maupun dalam relasi sosial. Pada tingkat konotasi, adegan-adegan tersebut menggambarkan tekanan mental, ketidakpercayaan diri, dan perasaan tidak layak dicintai akibat dominasi standar kecantikan tertentu. Sementara itu, pada tingkat mitos, film ini mereproduksi konstruksi sosial yang menempatkan tubuh ideal sebagai syarat penerimaan dan nilai sosial perempuan
Representasi Konflik Keluarga dalam Film Bolehkah Sekali Saja Kumenangis: Analisis Semiotika Roland Barthes
Konflik keluarga merupakan fenomena yang masih sering terjadi di Indonesia, baik dalam bentuk kekerasan verbal, psikologis, maupun fisik yang kerap dinormalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Film sebagai media representasi memiliki peran penting dalam merefleksikan sekaligus mengonstruksi realitas sosial tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis representasi konflik keluarga dalam film Bolehkah Sekali Saja Kumenangis karya Reka Wijaya melalui pendekatan semiotika Roland Barthes yang mengkaji makna pada tingkat denotasi, konotasi, dan mitos. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi nonpartisipan dan dokumentasi terhadap adegan, dialog, serta gestur yang merepresentasikan konflik keluarga. Hasil penelitian pada tingkat denotasi dan konotasi menunjukkan adanya eskalasi pola konflik berulang (perpetual conflict) dari kekerasan verbal hingga fisik yang merefleksikan ketimpangan kuasa, trauma, serta hilangnya rasa aman korban. Temuan ideologis mendasar pada tingkat mitos membongkar bagaimana film ini mereproduksi sekaligus mendekonstruksi ideologi patriarki yang menempatkan figur ayah sebagai otoritas mutlak serta melegitimasi kekerasan sebagai instrumen pendisiplinan. Implikasinya terhadap kajian gender politics di Indonesia ditunjukkan melalui kehadiran mitos tandingan (counter-myth), di mana keputusan korban untuk keluar dari relasi yang abusif menjadi bentuk pendistribusian ulang relasi kuasa yang setara sekaligus perlawanan nyata terhadap normalisasi kekerasan domestik demi tuntutan keutuhan keluarga. Penelitian ini menegaskan pentingnya membangun komunikasi keluarga yang empatik, terbuka,dan bebas dari kekerasan serta menunjukkan bahwa film dapat menjadi media kritik sosial yang transformatif bagi penguatan hak-hak perempuan dan anak di ranah domestik.
Explaining Dowry Violence in India: Patriarchy, Structural Inequality and Legal Failure
Within a family, patriarchal norms place women in an unequal position. At the same time, socio-economic factors such as the caste system and differences in access to education and income reinforce these inequalities. These conditions increase the pressure for domestic violence and control of women, which puts them at risk of death. In addition, at the institutional level, when law enforcement is weak and regulatory implementation is inconsistent, the tendency toward harmful dowry practices will persist. This study examines the tradition of dowry in India as a social practice that encourages gender-based violence in the institution of marriage. Referring to the perspective of radical feminism, this study emphasizes that violence related to the dowry tradition is the result of the interaction between cultural norms, economic conditions, and institutional failure. To identify the structural factors that shape the practice of dowry and its impact, this study uses a literature review method through analysis of academic studies, official crime data, policy documents, and reports on violence against women. The results show that dowries are not only used as a symbol of marriage but also as a mechanism that reproduces economic obligations, gender expectations, and social hierarchies in domestic relationships.
Implementasi Pelayanan Perizinan Berbasis Digital Studi Pada Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu Di Kota Manado
Transformasi digital pelayanan publik mendorong pemerintah daerah mengembangkan sistem pelayanan yang lebih efektif, transparan, dan mudah diakses. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pelayanan perizinan berbasis digital melalui Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIP2T) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis implementasi kebijakan menggunakan model Thomas B. Smith yang mencakup kebijakan yang diidealkan, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, dan faktor lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIP2T telah berjalan cukup efektif, didukung oleh landasan regulasi, komitmen pemerintah daerah, struktur organisasi yang jelas, peningkatan kompetensi aparatur, koordinasi lintas sektor, serta inovasi pelayanan digital. SIP2T memberikan kemudahan akses, mempercepat proses perizinan, dan meningkatkan transparansi pelayanan. Namun, implementasinya belum sepenuhnya optimal akibat kesenjangan literasi digital, keterbatasan akses perangkat dan jaringan internet, kompetensi teknologi sebagian aparatur, serta budaya masyarakat yang masih mengandalkan pelayanan tatap muka. Penguatan literasi digital, kapasitas aparatur, infrastruktur teknologi, dan pendampingan masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pelayanan perizinan digital yang inklusif dan berkelanjutan.
Transformasi Rekomendasi Digital: Pengaruh Word of Mouth terhadap Minat Beli pada Aplikasi Fore Coffee melalui Pendekatan Teori SOR
Pertumbuhan industri kedai kopi di Indonesia mendorong meningkatnya persaingan antar merek, sehingga perusahaan perlu menerapkan strategi komunikasi pemasaran yang efektif untuk menarik minat konsumen. Salah satu strategi yang memiliki pengaruh kuat adalah Word of Mouth (WOM), yaitu komunikasi antar konsumen yang menyampaikan pengalaman, rekomendasi, maupun informasi mengenai suatu produk atau layanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Word of Mouth terhadap minat beli konsumen pada aplikasi Fore Coffee dengan menggunakan pendekatan teori Stimulus-Organism-Response (SOR). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif eksplanatori dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling terhadap 100 responden yang pernah menerima informasi WOM mengenai Fore Coffee. Data dikumpulkan melalui kuesioner online menggunakan skala Likert dan dianalisis menggunakan uji korelasi Spearman serta regresi logistik ordinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara Word of Mouth dan minat beli dengan nilai korelasi sebesar 0,641 (p < 0,001). Analisis regresi logistik ordinal menunjukkan bahwa WOM berpengaruh signifikan terhadap minat beli dengan nilai odds ratio sebesar 4,20. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang menerima WOM positif memiliki peluang lebih besar untuk memiliki tingkat minat beli yang lebih tinggi terhadap aplikasi Fore Coffee. Temuan ini memperkuat relevansi teori SOR dalam menjelaskan bagaimana stimulus berupa WOM dapat memengaruhi proses psikologis konsumen hingga menghasilkan respons berupa minat beli.
Komunikasi Pembangunan Pertanian Etnis Bugis di Kolaka Timur: Analisis Konstruktivisme Sosial
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur dalam meningkatkan peluang pertanian komoditi unggulan pada etnis Bugis dengan menggunakan perspektif konstruktivisme sosial Berger dan Luckmann. Pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus digunakan untuk menggali secara mendalam praktik komunikasi pembangunan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, serta divalidasi menggunakan triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi pemerintah berjalan melalui empat tahap utama. Pertama, perencanaan komunikasi yang bersifat partisipatif mencerminkan proses eksternalisasi gagasan pembangunan, di mana pemerintah dan masyarakat Bugis merumuskan arah kebijakan bersama. Kedua, pengelolaan media dan saluran komunikasi menjadi bentuk objektivasi, ketika gagasan pembangunan diwujudkan dalam ruang publik melalui tatap muka, media tradisional, digital, dan kultural. Ketiga, implementasi program mencerminkan proses internalisasi, di mana petani Bugis mengadaptasi inovasi pertanian dengan tetap mempertahankan kearifan lokal. Keempat, evaluasi memperlihatkan konsolidasi makna sosial, ditandai dengan peningkatan produktivitas padi dan jagung sebesar 12-15%, serta penguatan legitimasi kultural masyarakat terhadap kebijakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi komunikasi pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat dan sensitif terhadap konteks budaya lokal mampu membangun realitas sosial baru berupa integrasi antara modernisasi pertanian dan tradisi agraris Bugis. Temuan ini memberi implikasi praktis bahwa keberhasilan komunikasi pembangunan tidak hanya ditentukan oleh media dan pesan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menjadikan masyarakat sebagai mitra dialogis dalam proses konstruksi makna pertanian.
Dinamika Implementasi Posyandu dalam Peningkatan Kesehatan Masyarakat Pedesaan di Desa Tanta Hulu Kabupaten Tabalong
Penelitian bertujuan mengkaji dinamika implementasi Posyandu dalam meningkatkan kesehatan masyarakat pedesaan dengan fokus pada Desa Tanta Hulu, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong. Menggunakan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Posyandu dipengaruhi oleh lima dimensi utama, yaitu aksesibilitas dan pemanfaatan layanan, peran kader Posyandu, partisipasi serta respons masyarakat, kelembagaan dan dukungan pemerintah, serta digitalisasi layanan kesehatan dan hambatan teknologi. Analisis dengan kerangka (Grindle, 1980) memperlihatkan bahwa meskipun substansi kebijakan kesehatan jelas dan terarah, konteks sosial, ekonomi, dan infrastruktur lokal sering kali tidak mendukung, sehingga menimbulkan kesenjangan implementasi. Temuan juga menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur digital, kompetensi kader, serta lemahnya koordinasi kelembagaan menjadi tantangan utama dalam memastikan keberlanjutan program. Namun, di sisi lain, praktik diskresi kader dalam kerangka street-level bureaucracy memungkinkan adaptasi kebijakan sesuai kondisi lokal, meskipun hal ini menyebabkan variasi implementasi. Interpretasi dengan teori difusi inovasi (Rogers, 2003), Technology Acceptance Model (Davis, 1989), dan perspektif governance (Rhodes, 1997) menegaskan pentingnya faktor kompatibilitas teknologi, persepsi manfaat, dan kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat efektivitas program. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas kader, penyediaan infrastruktur yang inklusif, adaptasi teknologi sesuai konteks pedesaan, serta kolaborasi kelembagaan yang lebih solid merupakan prasyarat penting untuk mengoptimalkan peran Posyandu.
Dinamika Komunikasi Persuasif dalam Pembentukan Perilaku Impulsive Buying pada Pria Generasi X Pengguna E-Commerce: Studi Kasus di Universitas Teknologi Sumbawa
Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana pesan persuasif pada platform e-commerce memengaruhi perilaku impulsive buying pada pria Generasi X di lingkungan Universitas Teknologi Sumbawa menggunakan perspektif Elaboration Likelihood Model (ELM). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena meningkatnya perilaku pembelian impulsif pada kelompok konsumen yang secara teoritis dikenal memiliki karakteristik rasional dan penuh pertimbangan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap lima informan yang dipilih secara purposive. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai peripheral cues seperti flash sale, live commerce, notifikasi promosi, kemudahan transaksi, serta algoritma rekomendasi berhasil menggeser proses pengolahan informasi informan dari jalur sentral menuju jalur periferal. Pergeseran tersebut menyebabkan menurunnya kontrol kognitif sehingga keputusan pembelian lebih didominasi oleh dorongan emosional dibandingkan pertimbangan rasional. Temuan ini memperlihatkan bahwa karakteristik rasional Generasi X tidak selalu mampu menjadi faktor protektif ketika individu berada pada kondisi kelelahan kognitif dan terus-menerus terpapar stimulus komunikasi digital.
Evaluation And Optimization Strategy Of Regional Asset Management In The General Bureau Of The Asset Division Of The Governor's Office Of North Sumatera Province
Regional Asset Management (BMD) is a crucial aspect in supporting accountable, transparent, and effective governance. However, asset management at the General Bureau of the Asset Section of the North Sumatra Provincial Governor's Office still faces several challenges, such as inconsistencies in asset data, late recording, suboptimal inventory, and weak internal controls. These conditions indicate a gap between current asset management practices and the ideal conditions according to applicable regulations. This study aims to identify the actual condition of asset management, evaluate its level of optimization, analyze the gap between actual and ideal conditions, and formulate an asset management optimization strategy. The study used a qualitative descriptive approach, collecting data through interviews, observation, documentation, and questionnaires with nine respondents. Data analysis was conducted using a gap analysis approach. The results indicate that asset management has been running quite well, but is not optimal in terms of data accuracy, recording, inventory, supervision, and utilization of information technology. The gap analysis indicates that there are still differences between the actual and ideal conditions of asset management. Therefore, an optimization strategy was formulated through strengthening the asset management system, improving inventory quality, strengthening internal controls, enhancing human resource competency, and optimizing the use of information technology. This strategy is expected to increase the effectiveness of asset management, orderly administration, and accountability in the management of Regional Property.
Strategy For Optimizing State-Owned Enterprise (SOE) Vacant Land On Karya Wisata Street, Medan, Using The Highest And Best Use (HBU) And Value-Based Decision (VBD) Approaches
Penelitian ini menganalisis strategi optimalisasi lahan kosong milik BUMN di Jalan Karya Wisata, Medan, menggunakan pendekatan Highest and Best Use dan Value-Based Decision. Penelitian menerapkan metode deskriptif dengan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, kuesioner, dokumen perusahaan, regulasi tata ruang, serta data pasar. Empat alternatif pengembangan dianalisis, yaitu rumah hunian, perkantoran dan komersial, sarana olahraga, dan kawasan mixed-use. Hasil menunjukkan bahwa seluruh alternatif layak secara legal dan fisik, tetapi hanya perkantoran-komersial dan mixed-use yang layak secara finansial. Perkantoran-komersial menghasilkan NPV tertinggi sebesar Rp8,50 miliar, sedangkan mixed-use menghasilkan IRR tertinggi 14,12% dan payback period tercepat 8,85 tahun. Sintesis AHP menempatkan mixed-use sebagai pilihan utama dengan skor 0,3178, sedangkan Satisficing Option menghasilkan nilai V 7,8446. Dengan demikian, mixed-use merupakan strategi paling optimal karena menyeimbangkan fungsi, biaya, produktivitas, dan keberlanjutan pendapatan aset. Pendekatan tersebut mempertahankan kepemilikan dan membuka sumber pendapatan berulang melalui integrasi fungsi hunian, bisnis, olahraga, serta layanan pendukung
Public Relations Strategy Of Sidomulyo Village Government In Maintaining A Positive Image In Sibiru-Biru District, Deli Serdang Regency
This study aims to determine the Public Relations strategies employed by the Sidomulyo Village Government to maintain a positive image in Sibiru-Biru District, Deli Serdang Regency. This study employed qualitative methods with a descriptive approach. Eight informants were selected using purposive sampling. These included the Village Head, Village Secretary, BPD Chair, community leaders, village residents, and Karang Taruna (Youth Organization) administrators. Data collection involved observation, in-depth interviews, and documentation. Data analysis involved data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the Sidomulyo Village Government implements various Public Relations strategies through two-way communication with the community, holding village meetings, information transparency, utilizing social media as a means of public communication, and providing responsive public services. These strategies have been effective in increasing public trust in the village government, thereby maintaining its positive image. Supporting factors for these strategies include communicative leadership, support from community organizations, transparent budget management, and community participation. Inhibiting factors include limited human resources, low digital literacy among some residents, and unequal community participation.
Analisis Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Di Kabupaten Sijunjung
Penelitian ini mengkaji pengembangan kawasan strategis pariwisata dan dampak pengembangannya di Kabupaten Sijunjung. Latar belakang penelitian didasari pada Kecamatan Sijunjung yang belum memiliki citra yang melekat sebagai kawasan strategis pariwisata, sehingga belum optimalnya dampak dari pengembangan kawasan pariwisata tersebut. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan pengembangan kawasan strategis pariwisata melalui aspek komponen pariwisata, zonasi wilayah, dan pengembangan desa wisata, serta menganalisis dampaknya terhadap aspek ekonomi, sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan sampel 135 responden. Hasil menunjukkan bahwa KSP Sijunjung memiliki daya tarik wisata yang beragam, namun masih terdapat kekurangan pada aksesibilitas (66,07% objek wisata melalui jalan rusak berat), minim rambu petunjuk jalan, belum ada angkutan umum trayek tetap, dan minimnya rumah makan di beberapa objek wisata. Berdasarkan persepsi masyarakat, pengembangan kawasan strategis pariwisata sangat berdampak terhadap aspek pemberdayaan, sosial, dan ekonomi
Analisis Yuridis Keterlambatan Pengakuan Anak Pasca Putusan MK No. 46/2010 (Studi Penetapan PN Tuban Nomor 108/Pdt.P/2025/PN Tbn)
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum positif Indonesia mengenai batas waktu pengakuan anak pasca Putusan MK No. 46/2010 dalam konteks kelalaian orang tua memenuhi hak keperdataan anak pada Penetapan PN Tuban Nomor 108/Pdt.P/2025/PN Tbn; dan menganalisis praktik peradilan dalam menangani keterlambatan pengakuan anak serta disparitas putusan di berbagai pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, yang dianalisis secara kualitatif-normatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) hukum positif Indonesia menganut dualisme antara sistem administrasi kependudukan yang mengatur batas waktu pelaporan secara ketat (30 hari) dan sistem hukum keluarga yang sama sekali tidak mengatur batas waktu pengakuan anak; ketiadaan batas waktu ini merupakan kekosongan norma berlapis (double normative vacuum) yang menciptakan celah kelalaian dan dapat menghilangkan hak keperdataan anak, termasuk hak waris apabila orang tua meninggal sebelum pengakuan dilakukan; (2) dalam praktik peradilan, kelalaian dapat berlangsung hingga 29 tahun akibat sifat voluntair perkara dan ketiadaan peraturan terkait keterlambatan, serta terjadi disparitas putusan pengakuan anak karena tidak adanya PERMA lanjutan pasca Putusan MK No. 46/2010. Penelitian ini merekomendasikan agar Mahkamah Agung menerbitkan PERMA yang memuat tata cara penerapan Putusan MK No. 46/2010, kriteria alat bukti yang kuat termasuk kapan pembuktian tes DNA diperlukan, serta kriteria alasan keterlambatan yang dapat dibenarkan secara hukum
Analisis Yuridis Tradisi Pemberian Mahar Pernikahan Di Indonesia Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09/2021
Tradisi pemberian mahar dalam pernikahan memiliki akar budaya dan keagamaan yang mendalam di Indonesia. Mahar tidak hanya menjadi simbol penghormatan kepada mempelai wanita, tetapi juga merupakan salah satu syarat sah pernikahan dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis tradisi pemberian mahar berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia, khususnya dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09/2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar tidak hanya memiliki nilai simbolis, tetapi juga dapat memiliki implikasi hukum dalam pengaturan harta bersama, perpajakan, dan kewajiban administrasi negara. Dengan demikian, regulasi ini memberikan kerangka hukum yang lebih jelas terkait aspek keuangan dalam tradisi pemberian mahar, meskipun masih terdapat tantangan dalam penerapannya di masyarakat. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa tradisi pemberian mahar dapat berjalan selaras dengan aturan hukum yang berlaku. Selain itu, peningkatan edukasi hukum mengenai pentingnya memahami aspek yuridis dari mahar juga sangat diperlukan. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat tidak hanya akan menjalankan tradisi ini sebagai kewajiban budaya atau agama, tetapi juga dengan kesadaran akan dampaknya terhadap harta perkawinan dan kewajiban administratif. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya pemeriksaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mencerminkan kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum yang lebih menyeluruh.
Dekonstruksi Kuliner sebagai Alat Diplomasi Budaya Lokal: Studi Kasus Ekologi Politik Lawa Bale di Komunitas Danau Tempe
Dalam era globalisasi yang mengikis batas budaya, kuliner tradisional menjadi salah satu instrumen penting dalam mempertahankan identitas lokal sekaligus sebagai sarana diplomasi budaya. Dalam lokus yang luas, kuliner menjadi salah satu objek kajian sosial politik karena menyiratkan makna dan simbol dalam aspek implementasi aktivitas sosial politik dalam masyarakat lokal. Penelitian ini mengkaji degradasi makna kuliner tradisional Lawa Bale di komunitas Danau Tempe sebagai simbol budaya yang tidak netral, melainkan dipenuhi kepentingan politik dan ideologi. Dengan pendekatan dekonstruksi Derrida, penelitian ini menganalisis bagaimana Lawa Bale yang dulunya dimaknai sebagai bagian dari kesakralan dan harmoni ekologis, kini direduksi menjadi komoditas dalam diplomasi budaya dan pariwisata lokal. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo No. 14 Tahun 2016 menjadi instrumen hukum yang mengatur sekaligus membentuk narasi representasi budaya dan ekologi. Penelitian ini menggambarkan berbagai kontradiksi biner diantaranya alam vs. budaya, pertumbuhan ekonomi vs. kelestarian lingkungan, lokal vs. global yang menjadi landasan wacana pembangunan dan diplomasi, namun menghadapi berbagai kontradiksi. Lawa Bale dihadirkan sebagai simbol identitas yang membawa jejak masa lalu, namun didegradasi oleh kepentingan ekonomi, ideologi, dan birokrasi kekuasaan. Dengan demikian, kuliner tradisional tidak hanya dapat dibaca sebagai ekspresi budaya, melainkan sebagai teks politik yang mengandung konflik representasi, kekuasaan, dan krisis ekologis yang disamarkan oleh pelestarian.
Efektivitas Program Posyandu Lansia di Desa Plintahan Kecamatan Pandaan
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan Program Posyandu Lansia dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi lansia di Desa Plintahan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, yang masih menghadapi kendala pada sarana prasarana, sosialisasi, dan partisipasi lansia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta melibatkan informan yaitu ketua PKK Desa Plintahan, kader KB, dan peserta posyandu Lansia. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program dilihat dari tiga indikator, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Pada indikator pencapaian tujuan, program telah berjalan rutin dan memberikan manfaat, meskipun belum optimal akibat keterbatasan fasilitas dan partisipasi yang belum merata. Pada indikator integrasi, koordinasi antar pelaksana telah berjalan, namun sosialisasi belum konsisten. Pada indikator adaptasi, pelaksana mampu menyesuaikan kondisi lapangan meskipun masih bersifat situasional. Secara keseluruhan, program berjalan cukup efektif, namun masih memerlukan penguatan sarana, sosialisasi, dan partisipasi lansia.
Strategi Komunikasi Politik Komisi Pemilihan Umum Melalui Media Sosial Dan Keterkaitannya Dengan Partisipasi Politik Generasi Muda Di Kota Manado
Perkembangan media sosial telah membuka peluang bagi penyelenggara pemilu untuk membangun komunikasi politik yang lebih efektif dengan masyarakat, khususnya generasi muda. Namun, tingginya penggunaan media sosial belum diikuti peningkatan partisipasi politik, sebagaimana terlihat pada penurunan partisipasi pemilih di Kota Manado pada Pilkada 2024. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi komunikasi politik Komisi Pemilihan Umum Kota Manado melalui media sosial serta keterkaitannya dengan partisipasi politik generasi muda. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi akun media sosial resmi KPU, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi dan member checking. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi KPU telah menerapkan unsur-unsur model Lasswell, namun masih didominasi konten informatif yang berfokus pada prosedur kepemiluan sehingga belum mampu membangun keterlibatan emosional dan motivasi politik generasi muda. Media sosial lebih berfungsi sebagai sumber informasi dan penguat legitimasi pemilu daripada pendorong utama partisipasi politik. Partisipasi generasi muda lebih terkait pendidikan politik dalam keluarga, lingkungan sosial, pengalaman organisasi, dan kepercayaan terhadap demokrasi. Penelitian menyimpulkan bahwa strategi komunikasi politik KPU melalui media sosial bagi partisipasi politik generasi muda bersifat nyata, tetapi tidak langsung, sehingga diperlukan strategi komunikasi yang lebih adaptif, interaktif, dan berbasis karakteristik audiens.
Implementasi Kebijakan Ijazah Elektronik Pada Satuan Pendidikan Dasar Di Kota Manado Dalam Meningkatkan Sistem Layanan Publik
Transformasi digital di bidang pendidikan merupakan bagian dari reformasi pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan keamanan administrasi. Salah satu implementasinya adalah kebijakan Ijazah Elektronik (e-Ijazah) berdasarkan Permendikdasmen Nomor 58 Tahun 2024. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan e-Ijazah pada satuan pendidikan dasar di Kota Manado menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, disposisi pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri atas pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado, kepala sekolah, operator sekolah, dan tenaga administrasi. Analisis data dilakukan melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-Ijazah telah berjalan sesuai ketentuan, didukung kejelasan standar kebijakan, koordinasi yang efektif, komitmen pelaksana, serta dukungan lingkungan. Namun, masih terdapat kendala pada kompetensi teknologi informasi operator, keterbatasan jumlah operator, dan kualitas infrastruktur jaringan. Penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi e-Ijazah bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, penguatan infrastruktur teknologi informasi, koordinasi antarlembaga, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung transformasi digital pelayanan pendidikan.
Analisis Penerapan VAR terhadap Citra dan Komunikasi Pemasaran Super League Indonesia Musim 2025/2026
Penelitian ini menganalisis pengaruh penerapan VAR terhadap citra liga dan efektivitas komunikasi pemasaran Super League Indonesia Musim 2025/2026, serta menguji peran citra liga sebagai variabel mediasi dalam hubungan tersebut. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis tematik, data dikumpulkan melalui observasi non-partisipatif, dokumentasi, dan wawancara mendalam semi-terstruktur bersama 12–15 informan kunci yang dipilih secara purposive sampling, meliputi operator liga PT LIB, ofisial klub, mitra sponsor, jurnalis olahraga, dan perwakilan suporter. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, penerapan VAR berhasil merekonstruksi citra kognitif liga ke arah yang lebih modern, transparan, dan profesional, sekaligus memitigasi stigma negatif "wasit mafia". Namun secara afektif, dampaknya bersifat dualistik karena jeda waktu peninjauan (delay) memicu penurunan kepuasan emosional penonton akibat terputusnya dinamika permainan. Kedua, dalam lanskap komunikasi pemasaran, jeda On Field Review justru berhasil dikomersialisasikan sebagai aset bernilai tinggi (peak viewership) bagi sponsor melalui penempatan L-Shape banner dan iklan split-screen, sekaligus meningkatkan engagement digital lewat konten edukasi pascapertandingan. Ketiga, citra liga terbukti bertindak sebagai variabel mediasi mutlak (complete mediator) yang menerjemahkan inovasi teknologi perwasitan menjadi nilai ekonomi, di mana korporasi dan investor baru menempatkan modal jangka panjang setelah reputasi dan kredibilitas kompetisi terbangun sesuai standar FIFA. Penelitian ini merekomendasikan pengelola kompetisi untuk meningkatkan transparansi visual di stadion dan memperkuat manajemen komunikasi krisis guna memitigasi sentimen negatif di media sosial.
Implementasi Kebijakan “Marijo Batanam” Dalam Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah Yang Volatil Di Kabupaten Minahasa Selatan
Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Kebijakan Marijo Batanam dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Minahasa Selatan. Kebijakan ini merupakan inovasi pemerintah daerah untuk memperkuat sektor pertanian, meningkatkan ketahanan pangan, dan memberdayakan masyarakat pascapandemi COVID-19. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap pemerintah daerah, perangkat daerah, penyuluh pertanian, pemerintah desa, kelompok tani, dan masyarakat. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, sedangkan analisis implementasi mengacu pada model Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Marijo Batanam telah berjalan cukup baik serta berkontribusi terhadap penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, dan pemulihan ekonomi daerah. Keberhasilan implementasi didukung oleh kejelasan regulasi, ketersediaan sumber daya, komunikasi yang efektif, dukungan lingkungan, dan komitmen pelaksana. Namun, masih terdapat kendala berupa koordinasi lintas perangkat daerah yang belum optimal, pengelolaan sumber daya yang belum terintegrasi, fluktuasi harga komoditas, perubahan iklim, keterbatasan fiskal, dan rendahnya minat generasi muda pada sektor pertanian. Penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan ditentukan oleh sinergi antarlembaga, pengelolaan sumber daya yang efektif, dan kolaborasi berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian.
Global Energy Governance Dalam Pengelolaan Sungai Mekong Sebagai Sumber Daya Air Bersama (2023-2025)
Penelitian ini menganalisis implementasi Global Energy Governance dalam pengelolaan Sungai Mekong sebagai sumber daya air bersama pada periode 2023–2025, dengan menggunakan kerangka analisis yang dikembangkan oleh Thijs Van de Graaf. Pendekatan ini menekankan empat komponen utama, yaitu aktor, institusi, norma/aturan, dan mekanisme global, serta lima tujuan utama, yakni keamanan energi, pembangunan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, tata kelola domestik yang baik, dan keamanan internasional. Studi ini menunjukkan bahwa Mekong River Commission berperan sebagai aktor kunci dalam memfasilitasi kerja sama lintas negara melalui instrumen seperti Procedures for Notification, Prior Consultation, and Agreement (PNPCA) dan Basin Development Strategy (BDS) 2021–2030. Dalam praktiknya, pengembangan hidroenergi di kawasan Mekong berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi regional dan integrasi pasar energi, namun juga menimbulkan tantangan serius terhadap keberlanjutan lingkungan, seperti degradasi ekosistem dan penurunan keanekaragaman hayati. Melalui mekanisme koordinasi, berbagi data, dan pendekatan berbasis bukti, MRC berupaya menyeimbangkan berbagai kepentingan tersebut. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam implementasi prinsip tata kelola yang baik, terutama terkait kepatuhan negara, transparansi, dan distribusi manfaat yang adil. Oleh karena itu, penguatan institusi, harmonisasi kebijakan nasional, dan peningkatan partisipasi aktor non-negara menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola energi dan sumber daya air yang berkelanjutan di kawasan Mekong.
Persepsi Tenaga Kesehatan Pada Sistem Aplikasi Digital Dalam Penerbitan Izin Praktek Di Mal Pelayanan Publik Kota Manado
Transformasi digital dalam pelayanan publik merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan pemerintah. Salah satu implementasinya adalah penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIP2T) pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Manado dalam proses penerbitan Surat Izin Praktik (SIP) tenaga kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi tenaga kesehatan terhadap penggunaan aplikasi SIP2T berdasarkan dua konstruk utama Technology Acceptance Model (TAM), yaitu Perceived Ease of Use dan Perceived Usefulness. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi Perceived Usefulness merupakan faktor yang paling dominan dalam membentuk penerimaan aplikasi SIP2T. Tenaga kesehatan menilai aplikasi ini mampu menyederhanakan prosedur birokrasi, mempercepat penerbitan Surat Izin Praktik, meningkatkan efisiensi waktu, mengurangi biaya administrasi dan kunjungan langsung ke kantor pelayanan, serta meningkatkan transparansi melalui fitur real-time tracking. Sebaliknya, dimensi Perceived Ease of Use masih menghadapi berbagai kendala, antara lain navigasi aplikasi yang kurang intuitif, mekanisme pengunggahan dokumen yang kompleks, fitur error handling yang belum informatif, serta gangguan stabilitas sistem. Hambatan tersebut lebih banyak dirasakan oleh tenaga kesehatan senior yang memiliki literasi digital relatif lebih rendah sehingga masih memerlukan pendampingan melalui layanan helpdesk dan PC Corner. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan transformasi digital pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh kesiapan organisasi dan kualitas teknologi, tetapi juga oleh manfaat nyata yang dirasakan pengguna serta kemudahan dalam mengoperasikan sistem. Oleh karena itu, penyempurnaan antarmuka aplikasi, peningkatan reliabilitas sistem, penguatan interoperabilitas data, dan pengembangan program literasi digital menjadi strategi penting untuk meningkatkan penerimaan teknologi serta mewujudkan pelayanan publik digital yang efektif, efisien, inklusif, dan berkelanjutan.
Diplomasi Publik Jepang Melalui Pemanfaatan JKT48 Dalam Penyebaran Budaya Pop Jepang Di Indonesia
Penelitian ini merupakan hasil penelitian dalam menggambarkan seberapa besar peran JKT48 yang menjadi alat diplomasi publik Pemerintah Jepang dalam penyebaran budaya Jepang di Indonesia. Dalam buku berjudul “Strategic Publics in Public Diplomacy: A Typology and a Heuristic Device for Multiple Public” karangan Andreas Pacher menyebutkan bahwa diplomasi publik menjelaskan bahwa praktik diplomasi publik dapat dijabarkan secara terstruktur melalui model teori tiga tingkat yang meliputi 1) Government to government, 2) Immediate strategic publics, dan 3) Mass public. Metode penelitian yang digunakan penulis terhadap kasus Diplomasi Publik tersebut menggunakan metode kualitatif dengan melakukan penyebaran kuesioner terhadap komunitas terkait dan melalui buku dan jurnal terkait. Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis dapat menunjukan bahwa sebagian besar dampak dan pengaruh JKT48 berasal dari antusias masyarakat terutama kaum remaja terkait budaya Jepang yang dibawakan JKT48 melalui genre musik J-Pop. Sebagai alat diplomasi Pemerintah Jepang, JKT48 melakukan pendekatan dengan menghadiri acara bertajuk budaya Jepang dan membuat konser-konser dari pihak JKT48. Berdasarkan upaya-upaya tersebut JKT48 secara langsung telah menyebarkan budaya-budaya khas Jepang.
Komunikasi Dalam Ritual Dan Budaya Pada Upacara Rambu Tuka’ Syukuran Tongkonan Oleh Masyarakat Toraja
Rambu Tuka’ dalam acara syukuran rumah adat Tongkonan merupakan bentuk komunikasi budaya yang sangat penting bagi masyarakat Toraja untuk menegaskan jati diri dan memperkuat kebersamaan sosial. Namun, di tengah perkembangan zaman dan perubahan cara berpikir generasi muda, pemahaman terhadap symbol-simbol dalam ritual ini mulai mengalami penurunan makna. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pola komunikasi dalam upacara Rambu Tuka’ berlangsung serta bagaimana ritual tersebut membentuk dan mempertahankan identitas budaya masyarakat di era modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi komunikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi dalam ritual Rambu Tuka’ berfungsi sebagai sistem symbol yang menyampaikan nilai rasa syukur, asal-usul keluarga, dan pengakuan status sosial. Meskipun dikalangan generasi muda terjadi pergeseran makna dari pemahaman yang mendalam ke arah yang lebih melihat sisi penempilan atau estetika, akibat keterbatasan pemahaman bahasa dan pengaruh teknologi digital, ritual ini tetap berperan penting dalam menanamkan identitas budaya. Temuan penelitian ini juga memperlihatkan adanya usaha dari generasi tua untuk menyesuaikan cara penyampaian makna ritual, sementara generasi muda melakukan adaptasi melalui media digital sebagai bentuk upaya mempertahankan budaya. Kesimpulannya, bahwa Rambu Tuka’ bukan hanya sekadar tradisi perayaan, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat Toraja untuk merundingkan dan menjaga identitas mereka, dengan menghubungkan nilai-nilai masa lalu dengan kehidupan modern saat ini.
Komunikasi Duka dalam Ruang Digital: Strategi Ekspresi Duka Pasca Kehilangan Anggota Keluarga
Penelitian ini menganalisis strategi komunikasi duka individu yang mengalami kehilangan anggota keluarga dan mengekspresikan kesedihan melalui mediamengeksplorasi sosial, khususnya Instagram. Dengan pendekatan kualitatif fenomenologis dan teknik Interpretative Phenomenological Analysis (IPA), penelitian ini pengalaman hidup lima informan yang secara aktif menggunakan ruang digital sebagai sarana coping emosional. Temuan menunjukkan bahwa praktik berkabung digital tidak hanya berfungsi sebagai wadah ekspresi, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mempertahankan ikatan berkelanjutan dengan almarhum, sesuai dengan Continuing Bonds Theory. Media sosial memfasilitasi pengelolaan memori, penataan ulang relasi simbolik, serta penciptaan ruang reflektif bagi individu yang berduka. Namun, penelitian ini juga mengungkap ambivalensi ruang digital, di mana dukungan empatik sering kali bersifat dangkal dan diatur oleh norma sosial mengenai bagaimana kesedihan seharusnya dikomunikasikan. Dalam konteks budaya kolektivis, duka dipahami sebagai proses relasional yang tidak linear, sarat negosiasi makna, dan dipengaruhi oleh nilai keluarga serta ekspektasi sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa komunikasi duka digital merupakan praktik sosial-budaya yang kompleks, bukan sekadar fenomena teknologi.
Pengaruh Beban Kerja Dan Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Driver Shopeefood Di Surabaya Timur
Tujuan penelitian ini menganalisis pengaruh beban kerja dan pengisian terhadap kepuasan kerja driver ShopeeFood di Surabaya Timur. Studi ini menerapkan metodologi kuantitatif menggunakan teknik purposive sampling . Data dikumpulkan dari 120 responden berdasarkan kriteria sebagai driver skema Hub dan bekerja minimal enam bulan. Data diolah menggunakan Structural Equation Modeling–Partial Least Square (SEM-PLS) melalui perangkat lunak SmartPLS. Hasil pengujian menjelaskan beban kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Target yang harus dicapai menjadi salah satu penyebab ketidakpuasan driver . Sebaliknya, kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Upah/gaji menjadi unsur pada meningkatkan kepuasan kerja driver . Untuk menjaga kepuasan driver ShopeeFood di Surabaya Timur, perusahaan perlu menyiarkan target harian dan meningkatkan insentif program.
Komunikasi Kebijakan Dalam Implementasi Program Penanganan Kerawanan Pangan Di Provinsi Jambi
Penelitian ini mengkaji komunikasi kebijakan dalam implementasi program penanganan kerawanan pangan di Provinsi Jambi, khususnya pada proses penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Tahun 2025. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan landasan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dan instansi terkait, serta didukung dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transmisi kebijakan telah berjalan secara berjenjang dari Badan Pangan Nasional hingga pemerintah Kabupaten/Kota. Namun terdapat permasalahan pada aspek konsistensi, di mana peta FSVA yang ditetapkan oleh Gubernur Jambi masih menggunakan metode lama (9 indikator), tidak sesuai kesepakatan awal yang menggunakan metodologi baru (12 indikator). Sumber daya manusia dan fasilitas dinilai memadai, disposisi implementor cukup baik, namun Standar Operasional Prosedur (SOP) belum diperbarui sesuai petunjuk teknis terbaru
Tanggung Jawab Ayah Dalam Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Cerai Talak Di Sumatera Barat
Perceraian melalui cerai talak merupakan salah satu fenomena hukum keluarga yang masih sering terjadi di Indonesia dan membawa konsekuensi hukum yang signifikan terhadap pemenuhan hak-hak anak, terutama hak atas nafkah dari ayah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 41 dan Pasal 45, serta ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, ayah tetap berkewajiban menanggung biaya hidup, pendidikan, kesehatan, dan pemeliharaan anak hingga anak mencapai usia dewasa atau sekurang-kurangnya berusia dua puluh satu tahun. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan kewajiban nafkah anak pasca cerai talak di Sumatera Barat melalui kajian terhadap enam putusan Pengadilan Agama di Padang, Pariaman, dan Bukittinggi. Fokus penelitian mencakup faktor penyebab tidak terpenuhinya nafkah anak, bentuk tanggung jawab ayah setelah perceraian, serta kepastian hukum dalam menjamin hak-hak anak. Dengan menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis, data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara dengan hakim, panitera, advokat, serta para pihak yang pernah menjalani perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban nafkah anak masih sering diabaikan akibat keterbatasan ekonomi, terputusnya komunikasi antarpihak, rendahnya kesadaran hukum, dan kurangnya tanggung jawab moral ayah. Selain itu, kepastian hukum belum optimal karena lemahnya mekanisme pengawasan dan penegakan putusan sehingga diperlukan penguatan regulasi serta sistem eksekusi yang lebih efektif
Strategi Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Wisata Geopark Ranah Minang Silokek Di Nagari Kumanis
Nagari Kumanis merupakan salah satu nagari dalam kawasan Geopark Ranah Minang Silokek yang memiliki potensi wisata dan produk ekonomi kreatif, namun jumlah kunjungan wisatawannya belum sebanding dengan sumber daya yang tersedia. Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi wisata dan merumuskan strategi pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi wisata di Nagari Kumanis. Penelitian menggunakan metode survei dengan pendekatan kuantitatif terhadap 94 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin. Analisis potensi wisata dilakukan dengan Importance Performance Analysis (IPA) terhadap komponen wisata 4A, yaitu attraction, amenities, accessibility, dan ancillary, sedangkan perumusan strategi menggunakan Logical Framework Analysis (LFA) melalui Focus Group Discussion. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 33 indikator yang dianalisis, terdapat 10 indikator pada Kuadran I (prioritas utama) yang didominasi komponen amenitas dan aksesibilitas sehingga menjadi prioritas utama perbaikan. Nagari Kumanis unggul pada komponen atraksi dan ancillary, tetapi masih lemah pada amenitas dan aksesibilitas. Strategi pengembangan yang direkomendasikan adalah meningkatkan alokasi anggaran APBD untuk perbaikan infrastruktur wisata serta membangun kemitraan dengan pemerintah dan pihak swasta untuk mengembangkan paket wisata dan menyelenggarakan event wisata guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal masyarakat secara berkelanjutan
Posisi Saudi Pro League Dalam Kerangka Visi 2030: Analisis Kebijakan Transformasi Olahraga Arab Saudi
Arab Saudi secara aktif memanfaatkan olahraga sebagai instrumen diplomasi dan ekonomi melalui Saudi Pro League yang terintegrasi penuh dalam Vision 2030. Penelitian ini bertujuan menganalisis posisi Saudi Pro League dalam kerangka Vision 2030 serta kaitannya dengan transformasi ekonomi, nation branding, diplomasi olahraga, dan kritik sportswashing. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif-analitis berbasis studi pustaka dan analisis dokumen, penelitian ini menemukan bahwa Saudi Pro League berperan strategis dalam tiga pilar Vision 2030. Pada A Vibrant Society, liga mendorong inklusi sosial dan perluasan hiburan domestik. Pada A Thriving Economy, liga mengakselerasi diversifikasi ekonomi non-migas lewat investasi negara yang masif. Pada An Ambitious Nation, liga berfungsi sebagai alat diplomasi untuk memperbaiki citra global dan memperkuat pengaruh di kawasan Teluk. Kesimpulannya, Saudi Pro League bukan sekadar kompetisi, melainkan instrumen kebijakan ekonomi dan politik yang strategis. Meskipun strategi ini diwarnai kritik sportswashing terkait hak asasi manusia, hal tersebut merupakan dinamika penyerta dari tujuan utama Arab Saudi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dan prestise internasional.
Peranan Balai Pemasyarakatan Dalam Pembimbingan Klien Residivis Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi
Balai Pemasyarakatan (Bapas) memegang peranan strategis dalam sistem pemasyarakatan, khususnya dalam pembimbingan klien residivis penerima pembebasan bersyarat. Data Bapas Kelas II Bukittinggi menunjukkan bahwa dari 710 klien pembebasan bersyarat tahun 2025, sebanyak 56 orang merupakan klien residivis, sementara hanya terdapat 28 pembimbing kemasyarakatan yang bertugas di wilayah kerja mencakup 8 kabupaten/kota. Penelitian ini bertujuan menganalisis peranan Bapas Kelas II Bukittinggi dalam pembimbingan klien residivis penerima pembebasan bersyarat, kendala yang dihadapi, dan upaya penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pembimbingan telah dilaksanakan melalui mekanisme wajib lapor, kunjungan rumah, serta tahapan pembimbingan awal, lanjutan dan akhir yang disertai program kepribadian dan kemandirian, namun belum optimal karena tidak ada diferensiasi pola pembimbingan dengan klien non-residivis; (2) kendala bersumber dari faktor internal (keterbatasan SDM, anggaran, sarana-prasarana, dan kekosongan regulasi khusus) dan faktor eksternal (rendahnya kepatuhan klien dan stigma sosial); (3) upaya penyelesaian dilakukan melalui optimalisasi Pokmas Lipas, pembentukan Pos Bapas, peningkatan intensitas pembimbingan, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah dan masyarakat
Krisis Human Security dalam Migrasi Afrika ke Eropa: Analisis Film Adú
Migrasi warga Afrika menuju Eropa merupakan fenomena global yang sarat dengan ancaman terhadap keamanan manusia (human security), mencakup dimensi ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personal, komunitas, dan politik. Penelitian ini bertujuan menganalisis representasi krisis human security dalam film Adú (2020) karya Salvador Calvo, yang mengisahkan perjalanan seorang anak Kamerun bernama Adú menuju Eropa serta menyilangkannya dengan kisah petugas Guardia Civil di perbatasan Melilla dan seorang aktivis lingkungan. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis isi dan semiotika, berlandaskan kerangka tujuh pilar human security dari United Nations Development Programme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa film ini merepresentasikan krisis multidimensional, mulai dari ketidakamanan ekonomi dan pangan yang mendorong migrasi, ancaman keselamatan personal sepanjang perjalanan, disintegrasi komunitas dan keluarga, kegagalan keamanan politik akibat kekerasan aparat perbatasan, hingga kerentanan ekstrem yang dialami migran anak. Film Adú berfungsi sebagai kritik sinematik terhadap kebijakan perbatasan Eropa yang represif sekaligus ajakan reflektif bagi penonton global untuk memahami migrasi sebagai krisis kemanusiaan, bukan semata persoalan keamanan negara
Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Yang Dibuat Di Luar Negeri Yang Telah Di-Apostille
Apostille, sebagai implementasi Konvensi Den Haag 1961, menghilangkan kewajiban legalisasi diplomatik dan konsuler untuk dokumen publik asing serta menyederhanakan lalu lintas dokumen lintas negara. Indonesia mengaksesi konvensi ini melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 dan mengaturnya lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille. Penelitian ini mengkaji proses otentifikasi akta otentik dari luar negeri ke Indonesia serta keabsahan akta yang telah di-Apostille ketika digunakan dalam sistem hukum Indonesia, menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan kerangka konseptual kewenangan, pertanggungjawaban, serta kepastian hukum jabatan notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Apostille hanya berfungsi sebagai pengesahan formal atas asal dokumen dan tanda tangan pejabat, menggantikan rangkaian legalisasi berjenjang yang sebelumnya berlaku. Namun, penerimaan akta di Indonesia tetap bergantung pada aspek penerimaan substansial, yaitu kesesuaian bentuk menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan kesesuaian materi dengan hukum Indonesia. Dengan demikian, akta luar negeri yang telah di-Apostille tetap harus memenuhi syarat formil dan materiil akta autentik menurut hukum nasional untuk memperoleh kekuatan pembuktian sempurna, sehingga notaris perlu melakukan pemeriksaan kesesuaian substansi sebelum akta digunakan sebagai alat bukti atau dasar perbuatan hukum di Indonesia
Kedudukan Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Yang Tidak Diambil Pemiliknya (Studi Kejaksaan Negeri Padang)
Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum barang bukti tersebut ditinjau dari perspektif Hukum Acara Pidana dan Hukum Administrasi Negara, praktik pengelolaannya di Kejaksaan Negeri Padang, serta implikasi hukum dan akibatnya pada beban negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris (socio-legal) yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan perbandingan. Data diperoleh melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum di Kejaksaan Negeri Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) barang bukti yang ditinggalkan pemiliknya berada dalam status limbo hukum (legal limbo), bukan lagi benda sitaan murni namun belum menjadi barang rampasan negara, akibat kekosongan norma (rechtsvacuum) batas waktu pengambilan dalam KUHAP; (2) praktik pengelolaan dilakukan melalui registrasi ketat berbasis E-Piutang dan CMS serta pemanggilan patut melalui surat P-37, telepon, dan pengumuman media massa, namun penumpukan 199-267 unit kendaraan per tahun tetap terjadi; (3) kondisi ini menimbulkan beban administratif, penyusutan ruang penyimpanan, dan kerugian finansial negara akibat biaya pemeliharaan yang terus berjalan. Sebagai solusi, Kejaksaan Negeri Padang melakukan terobosan hukum progresif dengan mengubah status barang bukti menjadi “Barang Temuan” (res derelictae) melalui penetapan pengadilan setelah penghapusan piutang negara (P-49) atas denda yang daluwarsa, kemudian melelangnya bersama KPKNL dan menyetorkan hasilnya sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sehingga mengubah beban negara menjadi keuntungan fiskal dan mewujudkan asas kemanfaatan hukum
Diplomasi Kemanusiaan Islamic Relief Worldwide (IRW) Dalam Penanganan Konflik Gaza Tahun 2023-2025
Eskalasi konflik yang terjadi di Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menimbulkan krisis kemanusiaan yang berdampak luas terhadap masyarakat sipil Palestina, seperti tingginya korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta terbatasnya akses bantuan kemanusiaan. Dalam konflik Gaza, Islamic Relief Worldwide (IRW) aktif menjalankan perannya sebagai organisasi nonpemerintah yang berbasis agama dalam melakukan diplomasi kemanusiaan. Melalui teori diplomasi kemanusiaan oleh Minear dan Smith, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis peran IRW dalam penanganan konflik Gaza tahun 2023-2025. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif melalui studi pustaka dari laporan organisasi, jurnal, dan laman website resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IRW menjalankan empat aktivitas utama diplomasi kemanusiaan, yaitu 1) arranging the presence of humanitarian actors, 2) negotiating access to local citizens, 3) engaging in advocacy, dan 4) monitoring assistance programme. Melalui keempat aktivitas tersebut, IRW mampu mempertahankan operasional bantuan kemanusiaan kepada masyarakat sipil Palestina meskipun terdapat keterbatasan akses dan situasi keamanan yang tidak stabil bagi para staf IRW dalam menjalankan tugas mereka.
Implementasi Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) Dalam Meningkatkan Legalitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pariaman
Legalitas usaha merupakan aspek penting dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah Indonesia mengembangkan sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) sebagai instrumen reformasi birokrasi dan transformasi digital pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko. Namun, implementasi OSS-RBA di daerah masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait literasi digital dan kesiapan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi OSS-RBA dalam meningkatkan legalitas UMKM di Kota Pariaman menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research) dan analisis dokumen. Data diperoleh dari laporan DPMPTSP Kota Pariaman, data penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), dokumen perencanaan daerah, laporan OSS Nasional, regulasi, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi OSS-RBA telah meningkatkan legalitas UMKM melalui kemudahan akses perizinan dan percepatan penerbitan NIB. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi, ketersediaan sumber daya, komitmen aparatur, dan struktur birokrasi yang mendukung. Faktor pendukung utama meliputi regulasi daerah, sinergi antarinstansi, kemudahan teknologi, dan inovasi layanan jemput bola. Sementara itu, hambatan utama meliputi rendahnya literasi digital, keterbatasan jaringan internet, dan kendala teknis sistem OSS. OSS-RBA berkontribusi dalam meningkatkan legalitas UMKM dan memperkuat tata kelola pelayanan publik berbasis digital di Kota Pariaman
Efektivitas Aplikasi Cek Bansos Dalam Mendukung Implementasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Di Kabupaten Pasaman Barat
Tata kelola data kesejahteraan sosial secara konvensional seringkali lambat dan kurang transparan, sehingga memicu kesalahan sasaran penerima manfaat. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas aplikasi bantuan sosial berbasis digital dalam mendukung implementasi kebijakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional di Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan kajian dokumen. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model interaktif yang meliputi tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan empat fitur utama pada aplikasi tersebut berhasil mentransformasi tata kelola data menjadi lebih partisipatif, terbuka, dan akuntabel. Temuan di lapangan membuktikan tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi dalam memperbarui data kelayakan secara mandiri. Data tersebut kemudian divalidasi menggunakan pendekatan kemiskinan multidimensi melalui verifikasi berjenjang dari tingkat desa hingga pemerintah pusat. Kesimpulannya, inovasi digital ini sangat efektif dalam menekan angka kesalahan penyaluran bantuan sosial. Pemerintah daerah disarankan untuk mempercepat pemerataan literasi digital pada kelompok masyarakat rentan dan memperkuat kapasitas aparatur tingkat desa guna mengoptimalkan keberlanjutan kebijakan perlindungan sosial yang tepat sasaran.
Dari Toko Fisik ke Marketplace Digital: Analisis Tata Kelola Transformasi Perdagangan dalam Perspektif Administrasi Publik
Transformasi digital dalam sektor perdagangan telah mengubah secara signifikan struktur ekonomi dan tata kelola publik, terutama melalui pergeseran dari model toko fisik menuju marketplace digital yang terintegrasi. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan kemajuan teknologi, tetapi juga menunjukkan perubahan relasi antara pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah dalam ekosistem ekonomi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika transformasi perdagangan digital dalam perspektif administrasi publik, dengan menekankan pada aspek tata kelola dan kebijakan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur terhadap berbagai sumber ilmiah terkini yang relevan dengan transformasi digital, e-commerce, dan digital governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi e-commerce berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital, khususnya melalui integrasi UMKM ke dalam platform digital. Namun, proses transformasi ini juga dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti kesenjangan literasi digital, keterbatasan infrastruktur, serta ketergantungan terhadap platform teknologi. Selain itu, efektivitas transformasi sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola digital dan kebijakan publik yang adaptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan transformasi perdagangan digital memerlukan pendekatan tata kelola yang kolaboratif, inklusif, dan berbasis data guna memastikan keberlanjutan serta pemerataan manfaat ekonomi digital.
Peran Human Initiative Dalam Distribusi Bantuan Kepada Palestina Melalui Program Initiative For Children-Empowerment
Penelitian ini mengkaji peran Human Initiative dalam upaya distribusi bantuan kemanusiaan kepada Palestina melalui program Initiative for Children dan Initiative for Empowerment. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang melibatkan studi dokumentasi, diskusi kelompok, dan observasi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi dan implementasi program bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh Human Initiative di wilayah konflik Palestina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Human Initiative telah berhasil membangun jaringan kemitraan strategis dengan berbagai organisasi lokal dan internasional untuk memfasilitasi distribusi bantuan yang efektif. Meski masih banyak tantangan yang dihadapi seperti keterbatasan akses, blokade di wilayah Gaza, dan kondisi keamanan yang tidak stabil, Human Initiative berhasil mengembangkan strategi adaptif untuk memastikan keberlanjutan bantuan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Human Initiative tidak hanya terbatas pada distribusi bantuan, tetapi juga mencakup upaya pembangunan sistem dukungan yang berkelanjutan dan terintegrasi untuk masyarakat Palestina.
Strategi Komunikasi Pemerintah Desa Empang Atas Melalui WhatsApp dalam Penyebaran Informasi
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong pemerintah desa memanfaatkan media digital sebagai sarana penyebaran informasi kepada masyarakat. Salah satu media yang digunakan adalah WhatsApp melalui fitur grup untuk menyampaikan informasi mengenai pelayanan publik, kegiatan pemerintahan, pembangunan desa dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi Pemerintah Desa Empang Atas melalui grup WhatsApp “RUANG INFO DESA EMPANG ATAS” dalam penyebaran informasi kepada masyarakat di era digitalisasi berdasarkan model strategi komunikasi Hafied Cangara yang meliputi tahapan penelitian, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling sebanyak 10 orang yang terdiri atas 5 perangkat desa dan 5 masyarakat Desa Empang Atas yang memenuhi kriteria penelitian. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi Pemerintah Desa Empang Atas telah menerapkan empat tahapan strategi komunikasi Hafied Cangara, yaitu penelitian, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, sedangkan tahap pelaporan belum diterapkan secara formal karena hasil pelaksanaan dan evaluasi belum didokumentasikan dalam bentuk laporan khusus. Secara keseluruhan, strategi komunikasi melalui grup WhatsApp telah mendukung penyebaran informasi kepada masyarakat di era digitalisasi, namun penerapan model strategi komunikasi Hafied Cangara belum sepenuhnya optimal karena tahap pelaporan belum dilaksanakan secara formal.
Pola Komunikasi Masyarakat Suku Mbojo (Bima) di Desa Gapit Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola komunikasi masyarakat Suku Mbojo di Desa Gapit, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa menggunakan teori Etnografi Komunikasi Dell Hymes melalui unsur SPEAKING, yaitu Setting and Scene, Participants, Ends, Act Sequence, Key, Instrumentalities, Norms, dan Genre. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan penelitian terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, perangkat desa, masyarakat, dan pemuda yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi masyarakat Suku Mbojo masih didominasi komunikasi tatap muka dalam kegiatan musyawarah, adat, keagamaan, dan interaksi sehari-hari. Masyarakat menyesuaikan cara berkomunikasi berdasarkan situasi, tujuan, dan pihak yang terlibat, dengan tetap menjunjung tinggi nilai kesopanan, musyawarah, saling menghormati, dan kebersamaan. Perkembangan teknologi komunikasi dimanfaatkan sebagai media pendukung penyampaian informasi melalui telepon seluler dan media sosial, tetapi tidak menggantikan komunikasi langsung sebagai bentuk interaksi utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pola komunikasi masyarakat Suku Mbojo bersifat adaptif terhadap perkembangan teknologi, namun tetap mempertahankan nilai-nilai budaya lokal sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat.