Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora
P-ISSN :2548-5067 || E-ISSN :2598-6236 Muqoddimah Scientific Journal: Journal of Social Sciences, Politics and Humanities is a collection of scientific research on Social Sciences, particularly those relating to the disciplines of Social, Political, Administrative and Humanities, published by FISIP Muhammadiyah University, Tapanuli Selatan University, the purpose of developing this journal is as a forum for publication of results research results and critical review of new concepts in the social sciences. Muqoddimah Scientific Journal: Journal of Social Sciences, Politics and Humanities accepts the contribution of research articles and conceptual articles (non-research) from general authors. Every year one volume is published consisting of four numbers, namely in February, May, August and November, each number containing a minimum of five articles. This journal emphasizes more on research articles. The results of the research written should be the latest research (maximum of the last 5 years), both independent and group research results. Articles written in Indonesian or English Published by: FISIP Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan Jl. St. Mohd. Arief No. 32 Padangsidimpuan, North Sumatra, Indonesia, 22716 Website: http://um-tapsel.ac.id Email: journal.muqaddimah@um-tapsel.ac.id, Phone / Fax: (0634) 21696 Doi :crossref/jim Akreditasi Sinta : Sinta 4
Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Authors who publish with this journal agree to the following terms: a. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. More information on Creative Commons here: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ b. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal. c. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access). d. Authors are required to make sure submitted content does not infringe third-party copyright. Authors must obtain permission to reproduce any third-party material for online – and print, if applicable – publication in perpetuity. It is also the authors’ responsibility to include any acknowledgements requested by copyright holders, and to mark clearly third-party material used with permission, material that has separate licensing terms, and material used under exceptions or limitations to copyright.
Nilai Filosofis Tradisi Tabuik Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Pariaman
Penelitian ini bertujuan mengkaji secara aksiologis nilai-nilai yang terkandung dalam Tradisi Tabuik sebagai warisan budaya di kehidupan sosial masyarakat Pariaman. Tradisi tahunan yang memperingati syahidnya Husain bin Ali di Karbala ini telah mengalami dinamika nilai signifikan, bergeser dari ritual yang sakral menuju komodifikasi pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan kualitatif, dengan menganalisis sembilan tahapan ritual utama Tabuik mulai dari Mambuek Deraga hingga Tabuik Dibuang Kalauik. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Tabuik mengandung nilai aksiologi yang kompleks yang terbagi menjadi empat dimensi utama: Religius, Sosial, Estetika, dan Ekonomi. Dialektika nilai Religius dan Ekonomi menjadi fokus, di mana desakralisasi diimbangi oleh fungsi pragmatisnya dalam memperkuat integrasi sosial dan ekonomi lokal Pariaman. Kesimpulannya, nilai filosofis Tabuik bertumpu pada kesetiaan, persatuan komunal, dan utilitas kebudayaan sebagai penggerak pariwisata berkelanjutan.
Copyright (c) 2026 Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Collaborative Governance dalam Pengembangan Agrowisata Belimbing Desa Ngringinrejo Bojonegoro
Pengembangan agrowisata menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat potensi lokal. Agrowisata Belimbing di Desa Ngringinrejo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, berkembang melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses kolaborasi antaraktor dalam pengembangan agrowisata menggunakan kerangka Collaborative Governance dari Ansell dan Gash, yang mencakup dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antaraktor berjalan cukup baik, berdampak positif pada peningkatan ekonomi lokal, memperkuat hubungan antaraktor, dan meningkatkan citra desa sebagai kawasan agrowisata. Kepercayaan terbentuk melalui interaksi sosial dan kesamaan tujuan, meskipun intensitas dialog tatap muka dan koordinasi rutin menurun. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan mekanisme komunikasi, peningkatan partisipasi masyarakat, dan transparansi antaraktor merupakan langkah penting untuk menjaga keberlanjutan kolaborasi antaraktor dalam pengembangan Agrowisata Belimbing. Dengan upaya tersebut, kolaborasi dapat terus berjalan efektif dan memberi manfaat bagi masyarakat serta perkembangan destinasi wisata secara berkelanjutan.
Pembentukan Identitas Orang dengan Disabilitas Psikososial di Media Sosial
ODP (Orang dengan Disabilitas Psikososial) merupakan salah satu kalangan dengan tingkat diskriminasi yang tinggi oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan stigma yang melekat kepada identitasnya sebagai manusia yang tidak berfungsi secara optimal dalam aspek kognitif dan kepribadian. Beberapa dari ODP masih ada yang masih bisa menjalani aktivitas sehari-hari, salah satunya bermain media sosial Twitter. Penelitian ini menggunakan metode Etnografi Digital untuk memahami pola interaksi dari masing-masing informan di dalam dunia maya. Berdasarkan hasil data dari dua informan ODP, pembentukan identitas mereka di media sosial berbeda dengan apa yang ditampilkan di dunia nyata. Identitas mereka sebagai ODP tidak ditunjukkan secara langsung di dalam media sosial, melainkan melewati tweet dan interaksi mereka di dalam twitter. Informan IQ menggunakan identitas sebagai penggemar Kpop dan Hallyu Wave serta tidak menunjukkan identitasnya sebagai ODP dalam media sosial. Kedua informan memilih untuk membuka identitas mereka sebagai ODP ke orang-orang terdekat saja. Media sosial seperti Twitter dapat menjadi alat bagi ODP untuk membentuk identitas baru dan lepas dari stigma masyarakat yang diskriminatif terhadap ODP tersebut.
Peran Aplikasi E-Peken terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Surabaya
E-peken merupakan aplikasi yang ditujukan untuk pengembangan UMKM di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode wawancara, observasi lapangan serta studi literatur untuk melihat objek lebih mendalam. Teori yang dipakai yaitu teori fungsionalisme struktural dari talcoot parson untuk menganalisis fungsi-fungsi yang saling berkaitan dari pemerintah, wirausaha dan konsumen. E-Peken berperan sebagai alat untuk mempromosikan produk Usaha Mikro Kecil dan menengah, Toko Kelontong serta Sentra Wisata Kuliner Kota Surabaya pasca Pandemi. Adanya proses adaptasi, sosialisasi, pengarahan melalui grup paguyuban serta pelatihan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah dan perdagangan memudahkan para wirausaha yang tergabung memperoleh keuntungan untuk mengembangkan usahanya. namun ditengah perjalanannya, E-Peken harus menghadapi tantangan seperti kekurangan minat pembeli, proses transaksi tanpa pihak ketiga serta jaminan kredibilitas wirausaha yang mendaftar. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk mengembangkan efektivitas aplikasi E-Peken dan mengatasi tantangan yang ada.
Pengaruh Kearifan Lokal terhadap Adaptasi Gaya Belajar Mahasiswa dalam Meningkatkan Literasi Kewarganegaraan di Era Digital
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tantangan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di era digital, khususnya rendahnya literasi kewarganegaraan mahasiswa akibat maraknya informasi tidak akurat dan lemahnya internalisasi nilai Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kearifan lokal terhadap adaptasi gaya belajar mahasiswa serta kontribusinya dalam meningkatkan literasi kewarganegaraan digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan subjek 28 mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang memiliki latar belakang budaya beragam. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, angket berbasis teori gaya belajar VARK, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal berpengaruh kuat terhadap adaptasi gaya belajar mahasiswa, terutama dalam aspek kedisiplinan, kerja sama, etika digital, dan motivasi belajar. Adaptasi gaya belajar berbasis visual, auditori, membaca/menulis, dan kinestetik berkontribusi signifikan terhadap peningkatan literasi kewarganegaraan digital, khususnya kemampuan menyaring informasi, memahami hak dan kewajiban digital, serta menerapkan etika komunikasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi kearifan lokal dalam pembelajaran mampu memperkuat literasi kewarganegaraan digital mahasiswa secara kontekstual dan berkelanjutan
Evaluasi Program Ning Yaonah Dalam Pelayanan Akta Kematian Di Kabupaten Jombang
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Ning Yaonah dalam pelayanan akta kematian di Kabupaten Jombang. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis evaluasi menggunakan teori William N. Dunn yang meliputi enam kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Ning Yaonah telah memberikan kemudahan akses pelayanan akta kematian secara digital. Namun, pada tataran implementasi program belum berjalan optimal, terutama dalam aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur jaringan yang belum merata, dan sistem Ning Yaonah yang masih sulit dipahami, serta minimnya sosialisasi layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem layanan, peningkatan kapasitas aparatur, dan strategi sosialisasi yang berkelanjutan agar pelayanan akta kematian berbasis digital dapat berjalan lebih optimal.
Studi Tentang Pertarungan Nilai dalam Praktik Sosial Sekolah: Analisis Pendekatan Perspektif Teori Bourdieu.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertarungan nilai dalam praktik sosial di tiga model sekolah dasar di Kota Pangkalpinang, khususnya Sekolah Alam Pangkalpinang, SD Negeri 44 Pangkalpinang, dan SD Islam Al-Azhar 71 Pangkalpinang. Studi ini bertujuan untuk memahami nilai-nilai sosial dan moral yang terintegrasi dalam praktik pendidikan yang beragam, serta struktur sosial yang memengaruhi bentuk habitus, modal, dan arena di masing-masing sekolah melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi terhadap kepala sekolah, guru, dan wali kelas untuk mengumpulkan data, dan kemudian melakukan analisis data kualitatif melalui model interaktif Miles & Huberman. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa masing-masing sekolah mengembangkan nilai sosial yang berbeda dan strategi reproduksi sosial yang berbeda. Sekolah Alam Pangkalpinang mengembangkan habitus ekologis dan spiritual melalui pembelajaran berbasis pengalaman dan kegiatan kewirausahaan. SD Negeri 44 Pangkalpinang menekankan kebiasaan disiplin, tanggung jawab, dan cinta lingkungan sebagai habitus sosial warga sekolah. Sementara itu, SD Islam Al-Azhar 71 Pangkalpinang mengintegrasikan nilai-nilai Islam, akademik global, dan karakter religius dalam kurikulum terintegrasi nasional, Al-Azhar, dan Cambridge. Dalam perspektif Bourdieu, praktik sosial pendidikan dari ketiga sekolah mengindikasikan pertarungan nilai antara kapital budaya setempat, religius, dan global, yang berlangsung dalam arena pendidikan dasar. Temuan ini menegaskan bahwa pendidikan adalah arena reproduksi nilai simbolis, di mana sekolah bersaing untuk mendapatkan legitimasi moral dan sosial melalui modal budaya, sosial, dan simbolik yang mereka miliki. Penelitian ini menegaskan bahwa sekolah perlu mengadopsi pendekatan reflektif dan kontekstual dalam penanaman nilai agar dapat menjadi ruang dialog antar nilai dan budaya.
Collaborative Governance Pengembangan "Living Lab" Sekolah Bidang Lingkungan Hidup: Studi Kasus Kemitraan SMPN 3 Katingan Kuala Dengan PT. Pagatan Usaha Makmur
Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik collaborative governance dalam pengembangan living lab sekolah bidang lingkungan hidup melalui studi kasus kemitraan antara SMPN 3 Katingan Kuala dan PT Pagatan Usaha Makmur. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan SMPN 3 Katingan Kuala dan PT Pagatan Usaha Makmur telah membentuk praktik collaborative governance yang berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Kolaborasi diwujudkan melalui berbagai kegiatan edukatif dan partisipatif, seperti MPLS Menyenangkan berbasis outing class, peringatan Hari Orang Utan Sedunia, guru tamu kehutanan, penguatan peran orang tua melalui ngaji parenting, kegiatan cinta lingkungan, outing class di hutan konsesi, hingga pengembangan Laboratorium Green School. Selain itu juga terdapat inovasi BAKAT ECOBRIK sebagai bentuk penguatan living lab yang bersifat transformatif. Inovasi ini mengintegrasikan pendidikan, konservasi lingkungan, dan ekonomi sirkular melalui tiga pilar utama, yaitu Laboratorium Green School, Bank Sampah, dan Kandang Cerdas. Collaborative governance efektif sebagai kerangka pengembangan living lab sekolah bidang lingkungan hidup, terutama ketika didukung oleh komitmen aktor, kesesuaian dengan konteks lokal, dan orientasi keberlanjutan jangka panjang. Temuan ini memberikan kontribusi empiris bagi kajian administrasi publik, khususnya pada pengembangan model kolaborasi sekolah–swasta dalam pendidikan lingkungan hidup berbasis inovasi lokal.
Transformasi Pendidikan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang
Masyarakat adat Ammatoa Kajang merupakan salah satu masyarakat yang masih memegang teguh tradisi kelokalan yang berpengaruh sampai ke bidang pendidikan yang dianut. Pendidikan Masyarakat adat Kajang dominan berkutat pada pendidikan informal seperti pengetahuan yang diajarkan oleh keluarga deengan berdasar kepada Pasang ri Kajang. Di tengah majunya pendidikan formal di Indonesia, pendidikan informal Kajang masih berlaku sampai saat ini, meskipun filtrasinya telah terkikis arus transformasi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan transformasi pendidikan di Kawasan Adat Kajang. Jenis penelitian berupa deskriptif menggunakan data kualitatif, informan terdiri dari tokoh adat, tokoh masyarakat, siswa dan guru. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teori perubahan sosial. Hasil penelitian menunjukkan : (1) Pendidikan informal mendominasi jenis pendidikan di lingkungan masyarakat adat Kajang dibandingkan pendidikan berbasis formal, sedangkan pendidikan non-formal diselenggarakan di luar wilayah kawasan adat. (2) Transformasi yang berlangsung di pendidikan kawasan adat adalah praktik pendidikan, strategi pembelajaran dan penggunaan teknologi.
Efektivitas Penerapan Aplikasi SIKS-NG dalam Pengusulan Bantuan Sosial di Desa Plintahan Kecamatan Pandaan
Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dalam pengusulan bantuan sosial di Desa Plintahan, Kecamatan Pandaan. Permasalahan utama adalah sejauh mana aplikasi ini mampu meningkatkan akurasi data, ketepatan sasaran, dan transparansi penyaluran bantuan. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIKS-NG cukup efektif dalam meningkatkan akurasi dan transparansi data dengan ketepatan sasaran mencapai 85%, meskipun masih terkendala keterbatasan sarana dan keterlambatan pembaruan data. Program ini berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi dan kemandirian masyarakat. Dengan demikian, penerapan SIKS-NG dinilai efektif, namun perlu peningkatan kapasitas operator dan perbaikan teknis untuk mencapai efektivitas optimal.
Nahdlatul Ulama dan Negara Kesatuan Republik Indonesia: Landasan Ideologis, Historis, dan Keagamaan
Di tengah dinamika pemikiran keislaman dan kebangsaan serta menguatnya wacana pendirian negara Islam dan khilafah, posisi dan sikap organisasi Islam arus utama menjadi penting dalam memperkuat fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis dasar pemikiran Nahdlatul Ulama (NU) dalam menerima Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dan konstitusi negara melalui pendekatan studi literatur. Subjek penelitian ini adalah Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan, sedangkan objek penelitiannya berupa pandangan, sikap, dan keputusan-keputusan resmi NU terkait negara dan pemerintahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (studi literatur), di mana teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap sumber primer berupa Q?n?n As?s?, AD/ART NU, keputusan Muktamar dan Munas Alim Ulama, serta hasil bahtsul mas?’il, dan sumber sekunder berupa literatur klasik dan kontemporer yang relevan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan historis untuk menelusuri konteks sosial-politik lahirnya sikap NU, serta pendekatan hermeneutika dan fenomenologi untuk menafsirkan teks dan memahami makna di balik keputusan-keputusan NU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NU memandang negara sebagai wasilah untuk mewujudkan kemaslahatan umat, menerima Pancasila sebagai ideologi yang selaras dengan nilai-nilai Islam, serta menolak konsep khilafah dan Negara Islam Indonesia karena dinilai tidak relevan dengan realitas negara-bangsa modern.
Gotong Royong Menuju Kompetisi Pasar: Amandemen UUD 1945 Tahun 2002 dan Ketimpangan Keadilan dalam Ekonomi Digital di Indonesia
The shift in economic power structures following the amendments to the 1945 Constitution, particularly through Article 33 paragraph (4), marked a turning point in Indonesia's economic paradigm, moving from a mutual cooperation orientation toward market competition. The purpose of this study is to analyze this context in the expansion of the digital economy and its implications for the principle of equitable efficiency as mandated by Article 33 paragraph (4). Using the justice approach of Caporaso and Levine (1992) and the constitutional framework of Article 33 paragraph (4), this study describes how the efficiency and competition orientations underlying digital economic development tend to conflict with the values of social justice that are at the core of the Pancasila people's economy. Digital markets operating based on commercial logic result in an unequal distribution of access and profits, strengthen the dominance of large actors, and weaken the state's role in creating equality. Empirical impacts are evident in the inequality of digital infrastructure and access, the dominance of digital start-ups with high foreign capital expansion costs, e-commerce concentration, consumer data security and protection, technology adoption and capabilities across business scales, access to financing for MSMEs, and the lack of social security protection for informal workers. Without strong state policy intervention to expand digital infrastructure and ensure the inclusive distribution of economic benefits, the digital economy has the potential to deepen socio-economic inequality in Indonesia.
Analisis Penerapan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Putusan Dan Prosedur Di BPSK Bukittinggi
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam proses penyelesaian sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik diimplementasikan dalam prosedur dan putusan BPSK. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris, Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPSK Bukittinggi telah menerapkan sebagian besar asas AUPB dalam proses penyelesaian sengketa. Asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik telah tercermin dalam berbagai prosedur, mekanisme kerja, serta pertimbangan majelis. Namun demikian, penelitian juga menemukan sejumlah kendala struktural, terutama menyangkut keterbatasan kewenangan BPSK, potensi pembatalan putusan oleh pengadilan, serta minimnya fasilitas administratif dan digitalisasi layanan. Kondisi tersebut berdampak pada efektivitas BPSK sebagai lembaga quasi-peradilan dalam memberikan perlindungan konsumen. Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta optimalisasi transparansi dan akses layanan publik untuk memperkuat fungsi BPSK sebagai penjaga kepentingan konsumen
Peran Produk Digital Fintech Terhadap Inklusi Keuangan Dan Tranformasi Ekonomi Masyarakat Indonesia Di Era Ekonomi Digital
Perkembangan teknologi finansial (financial technology atau fintech) telah memberikan kontribusi besar terhadap perluasan inklusi keuangan dan transformasi ekonomi di Indonesia. Produk digital fintech, seperti layanan peer-to-peer lending, dompet digital, dan sistem pembayaran berbasis aplikasi, membuka akses keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional, khususnya di daerah terpencil dan kelompok berpendapatan rendah. Namun, efektivitas fintech dalam mendorong inklusi keuangan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya literasi digital, kurangnya perlindungan konsumen, serta risiko keamanan data. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji peran strategis layanan digital fintech dalam memperluas inklusi keuangan serta mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitasnya, baik yang bersifat mendukung maupun menghambat, terhadap proses transformasi ekonomi nasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa sinergi antara inovasi teknologi, kebijakan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan peningkatan literasi keuangan menjadi kunci utama untuk memastikan keberlanjutan peran fintech dalam memperkuat ekonomi digital Indonesia.
Pengaruh Penggunaan Tagar #SIKAPIUANGMU di Platform X Terhadap Literasi Keuangan Digital Generasi Z: Mediasi Difusi Inovasi
Perkembangan era digital telah mentransformasi pola komunikasi dan konsumsi informasi masyarakat, menjadikan media sosial sebagai kanal strategis literasi publik. Di Indonesia, meskipun penetrasi internet mencapai 78,19%, terdapat kesenjangan signifikan antara literasi keuangan (66,46%) dan inklusi keuangan (80,51%). Generasi Z sebagai digital natives memiliki keterpaparan tinggi terhadap informasi finansial namun belum siap menghadapi risiko digital, ditandai fenomena konsumtif, penipuan finansial, dan keputusan investasi tidak rasional. Menanggapi tantangan ini, Otoritas Jasa Keuangan meluncurkan kampanye literasi keuangan melalui tagar #SikapiUangmu di Platform X. Penelitian ini menganalisis pengaruh penggunaan tagar tersebut terhadap literasi keuangan digital Generasi Z dengan tahapan difusi inovasi sebagai variabel mediasi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori melibatkan 200 responden berusia 17-26 tahun melalui purposive sampling. Data dianalisis menggunakan PLS-SEM. Hasil menunjukkan penggunaan tagar berpengaruh positif signifikan terhadap tahapan difusi inovasi (?=0,809; p<0,001), tahapan difusi inovasi berpengaruh positif signifikan terhadap literasi keuangan digital (?=0,250; p<0,001), dan terjadi mediasi penuh (indirect effect ?=0,311; VAF=66,7%). Temuan mengkonfirmasi proses difusi inovasi sebagai mekanisme transformasi yang mengonversi paparan informasi menjadi literasi melalui tahapan kognitif, afektif, dan behavioral terstruktur, memberikan kontribusi teoretis integrasi Teori Difusi Inovasi Rogers dengan literasi keuangan digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan tagar #SikapiUangmu efektif meningkatkan literasi keuangan digital apabila pengguna melewati seluruh tahapan difusi inovasi secara sistematis, menegaskan pentingnya strategi komunikasi digital yang berfokus pada proses, bukan sekadar eksposur. Kata kunci: difusi inovasi, Generasi Z, literasi keuangan digital, media sosial, tagar The development of the digital era has transformed communication patterns and information consumption, making social media a strategic channel for public literacy. In Indonesia, despite internet penetration reaching 78.19%, there is a significant gap between financial literacy (66.46%) and financial inclusion (80.51%). Generation Z as digital natives have high exposure to financial information but are not ready to face digital risks, characterized by consumptive behavior, financial fraud, and irrational investment decisions. Responding to this challenge, the Financial Services Authority launched a financial literacy campaign through the #SikapiUangmu hashtag on Platform X. This study analyzes the influence of hashtag usage on Generation Z digital financial literacy with innovation diffusion stages as a mediating variable. The research uses a quantitative explanatory approach involving 200 respondents aged 17-26 years through purposive sampling. Data were analyzed using PLS-SEM. Results show hashtag usage has a positive significant effect on innovation diffusion stages (?=0.809; p<0.001), innovation diffusion stages have a positive significant effect on digital financial literacy (?=0.250; p<0.001), and full mediation occurs (indirect effect ?=0.311; VAF=66.7%). Findings confirm the innovation diffusion process as a transformation mechanism that converts information exposure into literacy through structured cognitive, affective, and behavioral stages, providing theoretical contribution by integrating Rogers' Diffusion of Innovation Theory with digital financial literacy. The study concludes that #SikapiUangmu hashtag usage is effective in enhancing digital financial literacy when users systematically progress through all innovation diffusion stages, emphasizing the importance of digital communication strategies focused on process rather than mere exposure.
Analisis Masalah dan Tantangan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Perusahaan Tambang Batubara untuk Pembangunan Berkelanjutan
Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui masalah dan tantangan dalam implementasi program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai bentuk komitmen perusahaan yang harus dijalankan perusahaan. Metode yang digunakan adalah metode Deskritif Kualitatif, dengan melakukan observasi, pengumpulan data dan dokumen dari institusi perusahaan tambang di Kabupaten Lahat dan indeep interview dengan cara purposive sampling terhadap narasumber yang sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan hasil kuesioner di Desa Prabumenang dan Desa Banjarsari, dapat disimpulkan bahwa masyarakat secara umum menilai program PPM PT X bermanfaat, terutama dalam peningkatan pendapatan, dukungan fasilitas umum, serta penguatan sosial-budaya. Namun, masih terdapat beberapa masalah dan tantangan utama, yaitu: Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan maupun pengelolaan program, sehingga keberlanjutan masih bergantung pada perusahaan, Keterbatasan dalam koordinasi dengan pemerintah daerah, yang menghambat sinergi antar pihak, Manfaat program belum merata, sehingga ada sebagian masyarakat yang merasa belum memperoleh dampak signifikan, Pendampingan berkelanjutan masih lemah, terutama pada program ekonomi produktif, Aspek lingkungan belum optimal, sehingga keberlanjutan ekologi masih menjadi catatan kritis. Dengan demikian, meskipun program PPM X telah memberikan kontribusi nyata, diperlukan peningkatan kualitas, keberlanjutan, serta model pemberdayaan yang lebih partisipatif dan terukur, agar selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Dalam Usaha Kuliner Bakso Hebat Mataram Di Pekanbaru
Perkembangan usaha kuliner di Indonesia semakin pesat, namun masih banyak pelaku usaha yang belum memahami pentingnya pendaftaran merek sebagai instrumen perlindungan hukum. Sistem hukum Indonesia menganut prinsip first to file, yaitu hak atas merek hanya diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkannya. Hal ini menyebabkan usaha kuliner yang tidak melakukan pendaftaran merek berada pada posisi yang rentan terhadap peniruan, pemalsuan, maupun gugatan hukum dari pihak lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek dalam usaha kuliner, dengan mengambil studi kasus Bakso Hebat Mataram di Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan pendekatan kualitatif, melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek diwujudkan dalam bentuk perlindungan preventif melalui hak eksklusif pemakaian merek, dan perlindungan represif melalui gugatan perdata maupun tuntutan pidana terhadap pelanggaran merek. Studi kasus ini menegaskan bahwa keterlambatan atau kelalaian dalam pendaftaran merek dapat menimbulkan kerugian besar bagi pelaku usaha, baik secara hukum maupun reputasi bisnis. Oleh karena itu, pendaftaran merek perlu dipandang sebagai strategi hukum sekaligus strategi bisnis yang penting bagi keberlangsungan usaha kuliner.
Aspek Hukum Perjanjian Cabang Usaha Kuliner Non-Waralaba: Studi Kasus Bakso Hebat Mataram Pekanbaru
Banyak usaha kuliner di Indonesia berkembang menggunakan pola cabang non-waralaba yang hanya didasarkan pada kesepakatan sederhana antara pemilik dan mitra. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum terkait hak, kewajiban, dan kepastian hukum para pihak. Penelitian ini bertujuan menganalisis akibat hukum dari perjanjian kerja sama cabang non-waralaba serta merumuskan bentuk perlindungan hukum yang ideal. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dan analisis kasus Bakso Hebat Mataram di Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian non-waralaba yang tidak komprehensif menimbulkan lemahnya perlindungan hukum dan potensi sengketa. Oleh karena itu, dibutuhkan kontrak tertulis yang memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata dengan memuat klausul pembagian hasil, penggunaan merek, standar operasional, dan penyelesaian sengketa.
Penegakan Hukum terhadap Peredaran Minuman yang Mengandung Etil Alkohol Tanpa Pita Cukai (Studi Kasus Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan)
Penegakan hukum terhadap peredaran Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa pita cukai merupakan upaya krusial untuk mengamankan penerimaan negara dan melindungi kesehatan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk penegakan hukum (preventif-represif) dan mengidentifikasi hambatan struktural, substansial, serta kultural yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yang menggabungkan analisis regulasi dengan data lapangan melalui wawancara mendalam terhadap PPNS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan secara sistematis dan didukung oleh substansi hukum yang memadai, memungkinkan penerapan sanksi administrasi (denda empat kali nilai cukai) sebagai upaya restorative justice fiskal untuk pemulihan kerugian negara. Namun, efektivitas penegakan hukum terkendala oleh keterbatasan personel dan sarana prasarana (struktur) serta resistensi dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat (budaya hukum), yang menjadi hambatan paling signifikan. Simpulannya, sinergi antara penindakan tegas dan edukasi publik berkelanjutan merupakan kunci untuk memutus rantai peredaran MMEA ilegal di Pasuruan.
Analisis Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelanggaran Pencurian Data Pribadi untuk Pinjaman Online berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
Penyalahgunaan data pribadi pelamar kerja oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk pencairan dana pinjaman daring merupakan kejahatan siber yang menimbulkan kerugian materiil dan imateriil bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perlindungan hukum bagi korban pencurian data identitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang bersumber dari data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi tersebut memberikan perlindungan preventif melalui kewajiban pengendali data untuk melakukan verifikasi keaslian data dan memperoleh persetujuan eksplisit dari subjek data sebelum pemrosesan. Sementara itu, perlindungan represif diwujudkan melalui penerapan sanksi pidana penjara, denda administratif yang berat bagi perseorangan maupun korporasi, serta hak korban untuk mengajukan gugatan ganti rugi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah memperkuat posisi hukum korban dengan menetapkan prinsip pertanggungjawaban mutlak kepada penyelenggara sistem elektronik yang lalai dalam menjaga keamanan data, meskipun efektivitas penegakannya sangat bergantung pada pembentukan lembaga pengawas yang independen dan berwenang.
Evaluasi Efektivitas Program Gizi Buruk pada Balita Dalam Bingkai Pemerintahan Daerah: Kolaborasi Dinas Kesehatan, Puskesmas, Posyandu, dan Partisipasi Keluarga di Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat Menuju Target SDGs 3 (Good Health And Well-Being)
Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas program penanggulangan gizi buruk pada balita di Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah serta kontribusinya terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 3: Kesehatan dan Kesejahteraan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen dengan melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, Puskesmas Cihampelas, kader Posyandu, dan keluarga balita penderita gizi buruk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program telah sesuai dengan arah kebijakan nasional dan daerah melalui intervensi utama seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Formula 100 (F-100), program Makanan Bergizi (MBG), PMT Box, edukasi gizi berbasis Emo Demo, serta inovasi komunitas seperti “Dapur Sehat Atasi Stunting.” Kolaborasi lintas sektor telah berjalan efektif, di mana Dinas Kesehatan berperan sebagai regulator, Puskesmas sebagai pelaksana teknis pemeriksaan dan pemantauan, dan Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat. Intervensi ini berkontribusi pada peningkatan berat badan balita serta peningkatan partisipasi masyarakat. Namun, efektivitas program masih terkendala oleh rendahnya kesadaran orang tua terhadap pemantauan gizi, praktik pemberian MPASI yang tidak tepat, penolakan imunisasi, serta ketidaktercatan kasus ketika orang tua memilih layanan kesehatan di luar Posyandu. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan edukasi gizi, peningkatan koordinasi antar-institusi, serta pendekatan persuasif yang lebih intensif untuk memastikan deteksi dini dan penanganan komprehensif. Secara keseluruhan, upaya kolaboratif pemerintah daerah dan unit layanan kesehatan telah menunjukkan hasil positif, namun masih memerlukan penguatan untuk mencapai target penurunan gizi buruk sesuai SDGs 3.
Upaya Implementasi Program Gizi Buruk pada Balita dalam Bingkai Peran Pemerintah Daerah: Kolaborasi Dinas Kesehatan, Puskesmas, Posyandu, dan Partisipasi Keluarga di Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat Menuju Target SDGS 3 (Good Health And Well Being)
Gizi buruk pada balita masih menjadi tantangan kesehatan di Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, dengan prevalensi gizi kurang dan buruk mencapai 11,30% dan lima kasus teridentifikasi pada tahun 2025. Penelitian ini menganalisis implementasi program penanggulangan gizi buruk dalam kerangka peran pemerintah daerah melalui kolaborasi antara Dinas Kesehatan, Puskesmas, Posyandu, dan keluarga menuju pencapaian SDGs 3. Dengan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, penelitian menemukan bahwa program berjalan melalui fungsi pemerintah sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Intervensi utama seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Formula 100, program Makan Bergizi Gratis (MBG), edukasi Emo Demo, pemantauan rutin, serta pendataan digital mendukung peningkatan status gizi dan partisipasi masyarakat. Namun, efektivitas program masih terkendala rendahnya literasi gizi keluarga, praktik MPASI yang tidak tepat, ketidakpatuhan hadir ke Posyandu, serta adanya sebagian kasus yang tidak tercatat dalam sistem pelaporan. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan edukasi keluarga, peningkatan koordinasi lintas sektor, dan penguatan fungsi preventif Posyandu agar implementasi program lebih optimal dan mampu mempercepat pencapaian target SDGs 3.
Hilangnya Rasa dalam Pernikahan sebagai Alasan Perceraian: Ditinjau Dari Hukum Perkawinan
Pernikahan sebagai ikatan suci sering mengalami kehilangan rasa cinta (hilangnya rasa) yang berpotensi memicu perceraian, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini mengkaji apakah hilangnya rasa dapat dijadikan dasar perceraian, prasyarat bukti, proses hukum, serta akibatnya. Menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan analisis pustaka primer, hasil menunjukkan hilangnya rasa bukan alasan langsung, melainkan melalui pertengkaran berkelanjutan. Perceraian memerlukan mediasi pengadilan dan bukti ketidakrukunan. Disarankan konseling pra-perceraian untuk menjaga keutuhan keluarga.
Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Pintu Pengungkapan Pelanggaran Etika dan Integritas Pejabat Publik
Penelitian ini berkaitan dengan studi kasus pengungkapan penggunaan ijazah bermasalah oleh oknum pejabat publik. peneliti telah mendapatkan informasi dan keterangan dari beberapa pihak terkait fakta manipulasi riwayat pendidikan oknum anggota DPD/MPR disertai bukti surat pernyataan dari satuan pendidikan, keterangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Fakta adanya manipulasi riwayat pendidikan dilatarbelakangi oleh terjadinya peristiwa rekayasa penerbitan ijazah oleh satuan pendidikan. Penelitian yang telah dilakukan dengan melakukan pengkajian terhadap peristiwa dan meneliti pelanggaran yang telah terjadi terkait informasi publik yang tidak pernah konsisten. Selanjutnya dilakukan penelitian penyebab peristiwa tersebut, dimana dalam hasil penelitian ditemukan informasi dan bukti pelanggaran perudang-undangan tentang sistem pendidikan nasional
Bantuan Kemanusiaan UNICEF Melalui Humanitarian Action for Children di Afghanistan Pada Tahun 2021-2024
Kondisi kemanusiaan memburuk sejak Taliban kembali mengambil alih kekuasaan pada 15 Agustus 2021. Konflik bersenjata berkepanjangan, bencana alam, perubahan iklim, dan pandemi Covid-19 memperparah krisis sosial dan ekonomi masyarakat Afghanistan, khususnya bagi kelompok yang rentan mengalami kelaparan, seperti anak-anak. Anak-anak menghadapi keterbatasan akses pendidikan, kekerasan, eksploitasi, hingga pernikahan dini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh UNICEF melalui program Humanitarian Action of Children (HAC) dalam merespons kebutuhan anak-anak di Afghanistan pada tahun 2021-2024. Penelitian ini menggunakan konsep humanitarian assistance dari Miriam Bradley dengan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis data sekunder yang berbasis dari laporan tahunan IGO, website resmi IGO, media massa, dan penelitian-penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNICEF melalui HAC menyediakan dua bantuan kemanusiaan, yakni bantuan material dan bantuan layanan. Bantuan material berupa penyediaan bahan pangan, pengadaan barang medis, WASH, dan CVA. Selain itu, terdapat berbagai bantuan layanan, seperti layanan kesehatan, dukungan gizi, pendidikan formal dan non-formal, serta layanan psikososial. Meskipun terdapat peningkatan cakupan bantuan dari tahun ke tahun, data menunjukkan bahwa masih banyak anak-anak yang belum tersentuh bantuan karena keterbatasan sumber daya dan tantangan geografis maupun politik. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama internasional yang lebih kuat dan pendekatan yang inklusif untuk menjangkau seluruh anak-anak terdampak di Afghanistan.
Representation of Indonesian Protests in Aljazeera.net and Alaraby.com News Coverage: A Framing Analysis Robert N. Entman Model
Studi ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pola pembingkaian yang digunakan oleh Aljazeera.net dan Alaraby.com dalam melaporkan aksi protes di Indonesia pada September 2025. Protes tersebut, yang dipicu oleh persetujuan izin keuangan yang berlebihan bagi anggota parlemen, mengakibatkan enam kematian dan menarik perhatian media internasional. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model analisis pembingkaian Robert N. Entman yang terdiri dari empat unsur: mendefinisikan masalah, mendiagnosis penyebab, membuat penilaian moral, dan rekomendasi penanganan. Data primer terdiri dari teks berita dari Aljazeera.net dan Alaraby.com, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan tentang teori pembingkaian dan media studi internasional. Hasilnya menunjukkan bahwa Alaraby.com membingkai peristiwa tersebut dengan pendekatan kritis terhadap pemerintah, menekan jiwa korban dan tindakan represif oleh pasukan keamanan, dan memberikan ruang yang lebih besar bagi suara para demonstran. Sebaliknya, Aljazeera.net menggunakan pendekatan yang lebih seimbang dengan memberikan konteks ekonomi yang rinci, menyajikan perspektif pemerintah dan penindasan secara proporsional, dan menekankan pentingnya dialog dan solusi damai. Perbedaan kerangka pemberitaan ini mencerminkan orientasi ideologi dan kepentingan editorial masing-masing media dalam membangun realitas peristiwa politik Indonesia bagi khalayak penutur bahasa Arab di seluruh dunia.
Komunikasi Politik Bencana Sumatera: Respons Akun Resmi Partai Gerindra di Media Sosial X
Penelitian ini menyoroti pergeseran strategi komunikasi digital Partai Gerindra di platform X (@Gerindra) saat menghadapi situasi krisis bencana Banjir Sumatera pada akhir tahun 2025. Di tengah dominasi pemilih Gen Z yang menuntut interaksi otentik, gaya komunikasi Gerindra yang semula santai dan humoris diuji efektivitasnya dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap apakah media sosial partai mampu bertransformasi menjadi ruang publik deliberatif atau sekadar alat propaganda digital (politik imagologi) di tengah krisis. Menggunakan metode Netnografi dengan paradigma konstruktivisme dan analisis tematik, penelitian ini mengkaji interaksi serta unggahan akun @Gerindra pada periode 27 November hingga 24 Desember 2025. Temuan penelitian mengidentifikasi empat tipologi narasi utama: diseminasi informasi krisis dan mitigasi teknis, personalisasi kepemimpinan elit, politik akuntabilitas melalui penegakan disiplin internal, serta narasi rekonstruksi pasca-bencana. Hasil analisis menunjukkan bahwa @Gerindra berhasil melampaui strategi Pull Political Marketing konvensional dengan menerapkan "Interaktivitas Berbasis Tindakan" untuk menjawab paradoks deliberasi. Meskipun komunikasi yang terbangun masih bersifat deliberasi terbimbing (guided deliberation), akun tersebut terbukti fungsional sebagai jembatan informasi krisis, mengurangi kesenjangan antara retorika politik dengan kebutuhan substantif publik.
Faktor Pengendalian Diri Anak Berhadapan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu
Penelitian ini berfokus pada pengkajian faktor kemampuan anak berhadapan dengan hukum (ABH) dalam mengendalikan diri di LPKA Kelas II Bengkulu. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan observasi. Subjek penelitian adalah ABH usia 16–17 tahun, dengan 5 informan ABH dan 1 petugas pembinaan. Penelitian ini mengidentifikasi pola pengendalian diri ABH berdasarkan kerangka teori regulasi emosi dari Gilliom, yang terlihat dalam strategi seperti active distraction, passive waiting, information gathering, comfort seeking, focus on delay object/task, dan peak anger. Hasil menunjukkan bahwa ABH dengan dukungan keluarga dan kondisi psikologis yang lebih stabil cenderung menggunakan strategi regulasi emosi adaptif, sementara ABH yang mengalami trauma atau minim dukungan lebih banyak menunjukkan pola impulsif seperti berkelahi, menarik diri, atau melanggar aturan. Temuan ini memperkuat pentingnya pendekatan pembinaan berbasis regulasi emosi dalam konteks LPKA. Keseluruhan temuan ini menegaskan perlunya strategi intervensi yang tidak hanya menitikberatkan pada kondisi psikologis anak, melainkan juga mendorong peran aktif keluarga dan lingkungan sosial. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan model pembinaan di LPKA dengan menekankan kerja sama antara lembaga dan keluarga dalam memperkuat pengendalian diri anak
Pemanfaatan Acara Tradisi Rebu- Rebu Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilpres 2024 Di Desa Sibunga-Bunga Hilir Kecamatan STM Hulu
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan tradisi Rebu-Rebu dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilu Presiden 2024 di Desa Sibunga-Bunga Hilir, Kecamatan Sinembah tanjung muda hulu. Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah tingginya angka partisipasi politik masyarakat pada Pilpres 2024, di mana tercatat 359 orang dari 437 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) menggunakan hak pilihnya, sementara hanya 78 orang yang tidak menggunakan hak pilih. Fenomena ini menarik untuk dikaji karena tradisi Rebu- Rebu, sebagai salah satu warisan budaya masyarakat, dimanfaatkan sebagai sarana untuk mendorong kesadaran politik.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian dipilih secara purposive, berjumlah 12 orang yang terdiri dari tokoh adat, aparat desa, dan masyarakat umum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, sedangkan validasi data menggunakan triangulasi. Berdasarkan hasil wawancara 12 responden bahwa benar adanya tradisi rebu rebu dimanfaatkan sebagai sarana meningkat partisipasi politik melalui sosialisasi politik dan komunikasi politik tradisi rebu rebu juga memiliki potensi menjadi ruang untuk meningkatkan kesadaran politik masyrakat di desa sibunga - bunga hilir mengikuti perkembangan isu isu politik melalui media sosial dan televisi, mayoritas informan mengetahui siapa saja pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemiliu pilpres 2024.
Dinamika Militerisasi dan Tata Kelola Pemerintahan Pasca Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia 2025
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kehadiran militer di jabatan pemerintahan sipil, serta dampaknya terhadap tata kelola sosial dan ruang demokrasi. Khususnya pasca kemenangan Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden tahun 2024. Penelitian ini menggunakan kerangka teori hubungan sipil–militer serta konsep demokrasi pasca reformasi. Kerangka tersebut digunakan untuk menjelaskan bagaimana keterlibatan militer yang tidak hanya berfokus dalam bidang pertahanan dan keamanan, tetapi juga berimplikasi pada politik, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah paradigma kritis dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang bersumber dari media berita nasional dan juga jurnal akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran militer di ranah jabatan sipil membawa dua konsekuensi utama. Pertama, dari sisi positif, militer dianggap mampu memperkuat stabilitas politik dan memberikan legitimasi pada kepemimpinan nasional. Kedua, dari sisi negatif, keterlibatan militer yang terlalu dominan berpotensi menggeser supremasi sipil dalam ruang demokrasi. Hal ini juga dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap transparansi pemerintahan. Dengan demikian, penting untuk menentukan kerangka hubungan sipil–militer yang seimbang agar stabilitas dan keamanan tetap terjaga tanpa mengorbankan prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat.
Hubungan Antara Forgiveness dan Self-Compassion dengan Subjective Well-Being Pada Dewasa Awal Pasca Perselingkuhan dalam Hubungan Berpacaran
Kesejahteraan subjektif merupakan evaluasi individu pada kualitas hidupnya baik dari aspek kognitif ataupun afektif. Dalam konteks pemulihan pasca perselingkuhan, kombinasi forgiveness dan self-compassion dapat dianggap sebagai mekanisme pemulihan penting yang meningkatkan kesejahteraan subjektif pada dewasa awal. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji secara empiris hubungan antara forgiveness dan self-compassion dengan subjective well-being pada dewasa awal pasca perselingkuhan dalam hubungan berpacaran. Populasi yang digunakan dalam penelitian yaitu dewasa awal pengguna media sosial TikTok dengan kriteria usia 18-25 tahun, dan memiliki pengalaman perselingkuhan 1-3 tahun terakhir. Penelitian dilakukan dengan menggunakan purposive sampling yang melibatkan 100 responden sebagai sampelnya. Pengumpulan data dilakukan melalui skala subjective well-being yang berisi 42 item, skala forigiveness 42 item, dan skala self-compassion 42 item. Data dianalisis menggunakan metode analisis regresi dua prediktor dan product moment. Hasil analisis data diperoleh terdapat hubungan antara forgiveness dan self-compassion dengan subjective well-being pada dewasa awal pasca perselingkuhan dalam hubungan berpacaran yang bernilai positif dengan nilai signifikansi (p=0,000) dan koefisien korelasi (R=0,679), sehingga hipotesis penelitian dinyatakan diterima. Hasil penelitian menyatakan bahwa forgiveness dan self-compassion dari subjek penelitian berpengaruh pada kesejahteraan subjektifnya.
Preferensi Politik Pemilih Muslim di Bali; Perspektif Perilaku dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2024
Penelitian ini menganalisis preferensi politik pemilih muslim di Bali dalam pemilihan anggota DPRD dan DPR RI dengan pendekatan behavioral. Sebagai kelompok minoritas, umat Muslim di Bali menghadapi tantangan representasi politik yang berbeda dibanding daerah mayoritas. Penelitian menggunakan mixed methods dengan menjadikan literatur sebagai data primer dan hasil survei sebagai data sekunder. Literatur memberikan kerangka teoritis tentang perilaku pemilih melalui model sosiologis, psikologis, dan rasional, sedangkan survei terhadap 70 responden Muslim di Bali memberikan data empiris mengenai pola pilihan politik. Hasil analisis menunjukkan bahwa dimensi sosiologis lebih dominan dibanding psikologis dan rasional-ekonomi, dengan rata-rata tertinggi (32,89). Identitas agama, latar belakang pendidikan, serta ikatan organisasi tetap menjadi pertimbangan utama dalam memilih calon legislatif. Namun, pemilih juga menunjukkan fleksibilitas dengan menerima calon dari partai nasionalis maupun non-Muslim apabila program dan rekam jejak dianggap relevan. Temuan ini menegaskan bahwa preferensi pemilih Muslim di Bali bersifat multidimensi: identitas tetap penting, tetapi rasionalitas pragmatis juga berperan. Implikasinya, strategi elektoral berbasis eksklusivitas agama kurang efektif, sementara pendekatan inklusif berbasis program memiliki peluang lebih besar.
Framing Media Kompas, Tempo, dan BBC Indonesia Pada Demonstrasi 25 Agustus 2025 di DPR
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana media Kompas, Tempo, dan BBC Indonesia membingkai peristiwa demonstrasi 25 Agustus 2025 di depan Gedung DPR melalui pemberitaan media online, serta bagaimana framing tersebut beririsan dengan mekanisme agenda setting dalam membentuk persepsi publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan paradigma interpretatif melalui analisis framing model Robert N. Entman yang mencakup empat dimensi utama, yaitu pendefinisian masalah, diagnosis penyebab, penilaian moral, dan rekomendasi penanganan, yang dipadukan dengan Teori Agenda Setting untuk menelaah proses transfer salience dari agenda media ke agenda publik. Data primer diperoleh dari artikel berita Kompas.id, Tempo.co, dan BBC Indonesia yang secara intens meliput demonstrasi tersebut, sementara data sekunder bersumber dari literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun melaporkan peristiwa yang sama, ketiga media membangun framing yang berbeda dan menghasilkan konstruksi realitas yang tidak seragam. Media Kompas cenderung membingkai demonstrasi sebagai ekspresi sah aspirasi demokratis dan menekankan pentingnya dialog serta refleksi politik. Media Tempo lebih menyoroti eskalasi konflik, kekacauan, dan ketidakadilan struktural sebagai akibat dari kegagalan dan pengkhianatan elit politik. Sementara itu, media BBC Indonesia memosisikan peristiwa tersebut sebagai indikator ketidakstabilan politik dan problem penanganan keamanan negara dengan sorotan kuat pada isu hak asasi manusia dan citra Indonesia di mata internasional. Temuan ini menegaskan peran strategis media dalam membentuk pemahaman publik terhadap peristiwa politik dan pentingnya literasi media kritis.
A Political Semiotic Analysis of the One Piece Flag: A Comparative Study of Demonstration Movements in Indonesia and Nepal
Latar belakang penelitian ini menyoroti bagaimana lanskap politik global telah mengalami transformasi melalui masuknya budaya populer ke dalam bahasa perlawanan. Simbol-simbol yang berasal dari anime dan budaya pop, khususnya Bendera Bajak Laut Topi Jerami dari serial One Piece, telah direkontekstualisasi menjadi alat semiotik politik dalam demonstrasi di Indonesia dan Nepal. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis semiotik Roland Barthes yang dikombinasikan dengan desain studi kasus komparatif. Kerangka metodologis ini memungkinkan interpretasi mendalam terhadap tanda-tanda visual dan proses pembentukan mitos yang mengubah simbol fiksi menjadi narasi politik perlawanan. Temuan utama mengungkap bahwa di Indonesia, Bendera Topi Jerami merepresentasikan perlawanan terhadap ketidakadilan ekonomi dan kekerasan negara, sedangkan di Nepal, simbol tersebut menandakan penentangan terhadap korupsi, nepotisme, dan sensor digital. Makna-makna ini berpadu menjadi bentuk perlawanan glokal yang menunjukkan bagaimana simbol budaya populer transnasional berfungsi sebagai infrastruktur solidaritas kolektif lintas negara. Kontribusi penelitian ini terletak pada perluasan kajian Semiotika Politik melalui konsep cultural hybrid resistance, yang memperlihatkan bagaimana simbol global memperoleh makna politik baru dalam konteks sosial-politik yang beragam. Implikasinya menunjukkan bahwa simbol-simbol budaya semacam ini seharusnya dibaca sebagai indikator kesadaran politik generasi muda, bukan sekadar ekspresi budaya populer semata.
Kebijakan Free and Open Indo-Pacific (FOIP) oleh Kementerian Pertahanan Jepang sebagai bentuk penyeimbang kekuatan Cina dalam Indo-Pasifik
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Free and Open Indo Pacific (FOIP) oleh Kementerian Pertahanan Jepang sebagai bentuk penyeimbang kekuatan Cina dalam Indo-Pasifik Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber seperti dokumen resmi, buku ilmiah, dan jurnal akademik. Kerangka teoritis penelitian ini menggunakan teori neorealisme, konsep kerja sama internasional dan balancing untuk memahami upaya Kementerian Pertahanan melalui FOIP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi FOIP oleh Kementerian Pertahanan Jepang sebagai bentuk penyeimbang kekuatan Cina di Indo-Pasifik secara tidak langsung dapat menjadi penyeimbang kekuatan Cina dan menciptakan tatanan wilayah yang lebih stabil melalui kerja sama ini. FOIP juga bukan hanya upaya diplomatic tetapi juga sebuah pendekatan yang menyeluruh untuk mengatasi masalah yang ada.
Analisis Transformasi Digital Pelayanan Publik di Pemerintahan Kecamatan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan
Transformasi digital dalam pelayanan publik menjadi strategi penting pemerintah untuk menciptakan tata kelola yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menggambarkan kesiapan digital aparatur Kecamatan Hutaimbaru, mengidentifikasi hambatan dan peluang implementasi digitalisasi di tingkat kecamatan dan desa, serta merumuskan model kolaborasi digital yang dapat dijadikan acuan bagi daerah lain. Menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan studi lapangan, penelitian ini melibatkan 16 responden dari aparatur dan masyarakat melalui angket serta wawancara mendalam. Hasil menunjukkan bahwa aparatur berada pada kategori cukup siap secara digital, dengan kemampuan dasar mengoperasikan sistem dan komitmen terhadap inovasi. Hambatan utama meliputi keterbatasan jaringan internet, minimnya pelatihan, kurangnya fasilitas perangkat digital, dan rendahnya literasi masyarakat. Namun, terdapat peluang penguatan dari dukungan pimpinan, potensi generasi muda, dan kebijakan pemerintah pusat. Penelitian ini menghasilkan model Collaborative Digital Governance yang melibatkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan mitra eksternal untuk memperkuat integrasi sistem informasi dan kapasitas SDM. Secara keseluruhan, transformasi digital di Kecamatan Hutaimbaru masih dalam tahap adaptasi, dengan kepuasan masyarakat berada pada kategori cukup puas (63,8%), sehingga perlu peningkatan kompetensi aparatur dan infrastruktur digital.