Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora
P-ISSN :2548-5067 || E-ISSN :2598-6236 Muqoddimah Scientific Journal: Journal of Social Sciences, Politics and Humanities is a collection of scientific research on Social Sciences, particularly those relating to the disciplines of Social, Political, Administrative and Humanities, published by FISIP Muhammadiyah University, Tapanuli Selatan University, the purpose of developing this journal is as a forum for publication of results research results and critical review of new concepts in the social sciences. Muqoddimah Scientific Journal: Journal of Social Sciences, Politics and Humanities accepts the contribution of research articles and conceptual articles (non-research) from general authors. Every year one volume is published consisting of four numbers, namely in February, May, August and November, each number containing a minimum of five articles. This journal emphasizes more on research articles. The results of the research written should be the latest research (maximum of the last 5 years), both independent and group research results. Articles written in Indonesian or English Published by: FISIP Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan Jl. St. Mohd. Arief No. 32 Padangsidimpuan, North Sumatra, Indonesia, 22716 Website: http://um-tapsel.ac.id Email: journal.muqaddimah@um-tapsel.ac.id, Phone / Fax: (0634) 21696 Doi :crossref/jim Akreditasi Sinta : Sinta 4
Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Authors who publish with this journal agree to the following terms: a. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. More information on Creative Commons here: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ b. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal. c. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access). d. Authors are required to make sure submitted content does not infringe third-party copyright. Authors must obtain permission to reproduce any third-party material for online – and print, if applicable – publication in perpetuity. It is also the authors’ responsibility to include any acknowledgements requested by copyright holders, and to mark clearly third-party material used with permission, material that has separate licensing terms, and material used under exceptions or limitations to copyright.
Nilai Filosofis Tradisi Tabuik Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Pariaman
Penelitian ini bertujuan mengkaji secara aksiologis nilai-nilai yang terkandung dalam Tradisi Tabuik sebagai warisan budaya di kehidupan sosial masyarakat Pariaman. Tradisi tahunan yang memperingati syahidnya Husain bin Ali di Karbala ini telah mengalami dinamika nilai signifikan, bergeser dari ritual yang sakral menuju komodifikasi pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan kualitatif, dengan menganalisis sembilan tahapan ritual utama Tabuik mulai dari Mambuek Deraga hingga Tabuik Dibuang Kalauik. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Tabuik mengandung nilai aksiologi yang kompleks yang terbagi menjadi empat dimensi utama: Religius, Sosial, Estetika, dan Ekonomi. Dialektika nilai Religius dan Ekonomi menjadi fokus, di mana desakralisasi diimbangi oleh fungsi pragmatisnya dalam memperkuat integrasi sosial dan ekonomi lokal Pariaman. Kesimpulannya, nilai filosofis Tabuik bertumpu pada kesetiaan, persatuan komunal, dan utilitas kebudayaan sebagai penggerak pariwisata berkelanjutan.
Copyright (c) 2026 Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Collaborative Governance dalam Pengembangan Agrowisata Belimbing Desa Ngringinrejo Bojonegoro
Pengembangan agrowisata menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat potensi lokal. Agrowisata Belimbing di Desa Ngringinrejo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, berkembang melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses kolaborasi antaraktor dalam pengembangan agrowisata menggunakan kerangka Collaborative Governance dari Ansell dan Gash, yang mencakup dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antaraktor berjalan cukup baik, berdampak positif pada peningkatan ekonomi lokal, memperkuat hubungan antaraktor, dan meningkatkan citra desa sebagai kawasan agrowisata. Kepercayaan terbentuk melalui interaksi sosial dan kesamaan tujuan, meskipun intensitas dialog tatap muka dan koordinasi rutin menurun. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan mekanisme komunikasi, peningkatan partisipasi masyarakat, dan transparansi antaraktor merupakan langkah penting untuk menjaga keberlanjutan kolaborasi antaraktor dalam pengembangan Agrowisata Belimbing. Dengan upaya tersebut, kolaborasi dapat terus berjalan efektif dan memberi manfaat bagi masyarakat serta perkembangan destinasi wisata secara berkelanjutan.
Pembentukan Identitas Orang dengan Disabilitas Psikososial di Media Sosial
ODP (Orang dengan Disabilitas Psikososial) merupakan salah satu kalangan dengan tingkat diskriminasi yang tinggi oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan stigma yang melekat kepada identitasnya sebagai manusia yang tidak berfungsi secara optimal dalam aspek kognitif dan kepribadian. Beberapa dari ODP masih ada yang masih bisa menjalani aktivitas sehari-hari, salah satunya bermain media sosial Twitter. Penelitian ini menggunakan metode Etnografi Digital untuk memahami pola interaksi dari masing-masing informan di dalam dunia maya. Berdasarkan hasil data dari dua informan ODP, pembentukan identitas mereka di media sosial berbeda dengan apa yang ditampilkan di dunia nyata. Identitas mereka sebagai ODP tidak ditunjukkan secara langsung di dalam media sosial, melainkan melewati tweet dan interaksi mereka di dalam twitter. Informan IQ menggunakan identitas sebagai penggemar Kpop dan Hallyu Wave serta tidak menunjukkan identitasnya sebagai ODP dalam media sosial. Kedua informan memilih untuk membuka identitas mereka sebagai ODP ke orang-orang terdekat saja. Media sosial seperti Twitter dapat menjadi alat bagi ODP untuk membentuk identitas baru dan lepas dari stigma masyarakat yang diskriminatif terhadap ODP tersebut.
Peran Aplikasi E-Peken terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Surabaya
E-peken merupakan aplikasi yang ditujukan untuk pengembangan UMKM di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode wawancara, observasi lapangan serta studi literatur untuk melihat objek lebih mendalam. Teori yang dipakai yaitu teori fungsionalisme struktural dari talcoot parson untuk menganalisis fungsi-fungsi yang saling berkaitan dari pemerintah, wirausaha dan konsumen. E-Peken berperan sebagai alat untuk mempromosikan produk Usaha Mikro Kecil dan menengah, Toko Kelontong serta Sentra Wisata Kuliner Kota Surabaya pasca Pandemi. Adanya proses adaptasi, sosialisasi, pengarahan melalui grup paguyuban serta pelatihan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah dan perdagangan memudahkan para wirausaha yang tergabung memperoleh keuntungan untuk mengembangkan usahanya. namun ditengah perjalanannya, E-Peken harus menghadapi tantangan seperti kekurangan minat pembeli, proses transaksi tanpa pihak ketiga serta jaminan kredibilitas wirausaha yang mendaftar. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk mengembangkan efektivitas aplikasi E-Peken dan mengatasi tantangan yang ada.
Pengaruh Kearifan Lokal terhadap Adaptasi Gaya Belajar Mahasiswa dalam Meningkatkan Literasi Kewarganegaraan di Era Digital
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tantangan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di era digital, khususnya rendahnya literasi kewarganegaraan mahasiswa akibat maraknya informasi tidak akurat dan lemahnya internalisasi nilai Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kearifan lokal terhadap adaptasi gaya belajar mahasiswa serta kontribusinya dalam meningkatkan literasi kewarganegaraan digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan subjek 28 mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang memiliki latar belakang budaya beragam. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, angket berbasis teori gaya belajar VARK, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal berpengaruh kuat terhadap adaptasi gaya belajar mahasiswa, terutama dalam aspek kedisiplinan, kerja sama, etika digital, dan motivasi belajar. Adaptasi gaya belajar berbasis visual, auditori, membaca/menulis, dan kinestetik berkontribusi signifikan terhadap peningkatan literasi kewarganegaraan digital, khususnya kemampuan menyaring informasi, memahami hak dan kewajiban digital, serta menerapkan etika komunikasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi kearifan lokal dalam pembelajaran mampu memperkuat literasi kewarganegaraan digital mahasiswa secara kontekstual dan berkelanjutan
Evaluasi Program Ning Yaonah Dalam Pelayanan Akta Kematian Di Kabupaten Jombang
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Ning Yaonah dalam pelayanan akta kematian di Kabupaten Jombang. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis evaluasi menggunakan teori William N. Dunn yang meliputi enam kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Ning Yaonah telah memberikan kemudahan akses pelayanan akta kematian secara digital. Namun, pada tataran implementasi program belum berjalan optimal, terutama dalam aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur jaringan yang belum merata, dan sistem Ning Yaonah yang masih sulit dipahami, serta minimnya sosialisasi layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem layanan, peningkatan kapasitas aparatur, dan strategi sosialisasi yang berkelanjutan agar pelayanan akta kematian berbasis digital dapat berjalan lebih optimal.
Studi Tentang Pertarungan Nilai dalam Praktik Sosial Sekolah: Analisis Pendekatan Perspektif Teori Bourdieu.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertarungan nilai dalam praktik sosial di tiga model sekolah dasar di Kota Pangkalpinang, khususnya Sekolah Alam Pangkalpinang, SD Negeri 44 Pangkalpinang, dan SD Islam Al-Azhar 71 Pangkalpinang. Studi ini bertujuan untuk memahami nilai-nilai sosial dan moral yang terintegrasi dalam praktik pendidikan yang beragam, serta struktur sosial yang memengaruhi bentuk habitus, modal, dan arena di masing-masing sekolah melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi terhadap kepala sekolah, guru, dan wali kelas untuk mengumpulkan data, dan kemudian melakukan analisis data kualitatif melalui model interaktif Miles & Huberman. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa masing-masing sekolah mengembangkan nilai sosial yang berbeda dan strategi reproduksi sosial yang berbeda. Sekolah Alam Pangkalpinang mengembangkan habitus ekologis dan spiritual melalui pembelajaran berbasis pengalaman dan kegiatan kewirausahaan. SD Negeri 44 Pangkalpinang menekankan kebiasaan disiplin, tanggung jawab, dan cinta lingkungan sebagai habitus sosial warga sekolah. Sementara itu, SD Islam Al-Azhar 71 Pangkalpinang mengintegrasikan nilai-nilai Islam, akademik global, dan karakter religius dalam kurikulum terintegrasi nasional, Al-Azhar, dan Cambridge. Dalam perspektif Bourdieu, praktik sosial pendidikan dari ketiga sekolah mengindikasikan pertarungan nilai antara kapital budaya setempat, religius, dan global, yang berlangsung dalam arena pendidikan dasar. Temuan ini menegaskan bahwa pendidikan adalah arena reproduksi nilai simbolis, di mana sekolah bersaing untuk mendapatkan legitimasi moral dan sosial melalui modal budaya, sosial, dan simbolik yang mereka miliki. Penelitian ini menegaskan bahwa sekolah perlu mengadopsi pendekatan reflektif dan kontekstual dalam penanaman nilai agar dapat menjadi ruang dialog antar nilai dan budaya.
Collaborative Governance Pengembangan "Living Lab" Sekolah Bidang Lingkungan Hidup: Studi Kasus Kemitraan SMPN 3 Katingan Kuala Dengan PT. Pagatan Usaha Makmur
Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik collaborative governance dalam pengembangan living lab sekolah bidang lingkungan hidup melalui studi kasus kemitraan antara SMPN 3 Katingan Kuala dan PT Pagatan Usaha Makmur. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan SMPN 3 Katingan Kuala dan PT Pagatan Usaha Makmur telah membentuk praktik collaborative governance yang berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Kolaborasi diwujudkan melalui berbagai kegiatan edukatif dan partisipatif, seperti MPLS Menyenangkan berbasis outing class, peringatan Hari Orang Utan Sedunia, guru tamu kehutanan, penguatan peran orang tua melalui ngaji parenting, kegiatan cinta lingkungan, outing class di hutan konsesi, hingga pengembangan Laboratorium Green School. Selain itu juga terdapat inovasi BAKAT ECOBRIK sebagai bentuk penguatan living lab yang bersifat transformatif. Inovasi ini mengintegrasikan pendidikan, konservasi lingkungan, dan ekonomi sirkular melalui tiga pilar utama, yaitu Laboratorium Green School, Bank Sampah, dan Kandang Cerdas. Collaborative governance efektif sebagai kerangka pengembangan living lab sekolah bidang lingkungan hidup, terutama ketika didukung oleh komitmen aktor, kesesuaian dengan konteks lokal, dan orientasi keberlanjutan jangka panjang. Temuan ini memberikan kontribusi empiris bagi kajian administrasi publik, khususnya pada pengembangan model kolaborasi sekolah–swasta dalam pendidikan lingkungan hidup berbasis inovasi lokal.
Transformasi Pendidikan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang
Masyarakat adat Ammatoa Kajang merupakan salah satu masyarakat yang masih memegang teguh tradisi kelokalan yang berpengaruh sampai ke bidang pendidikan yang dianut. Pendidikan Masyarakat adat Kajang dominan berkutat pada pendidikan informal seperti pengetahuan yang diajarkan oleh keluarga deengan berdasar kepada Pasang ri Kajang. Di tengah majunya pendidikan formal di Indonesia, pendidikan informal Kajang masih berlaku sampai saat ini, meskipun filtrasinya telah terkikis arus transformasi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan transformasi pendidikan di Kawasan Adat Kajang. Jenis penelitian berupa deskriptif menggunakan data kualitatif, informan terdiri dari tokoh adat, tokoh masyarakat, siswa dan guru. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teori perubahan sosial. Hasil penelitian menunjukkan : (1) Pendidikan informal mendominasi jenis pendidikan di lingkungan masyarakat adat Kajang dibandingkan pendidikan berbasis formal, sedangkan pendidikan non-formal diselenggarakan di luar wilayah kawasan adat. (2) Transformasi yang berlangsung di pendidikan kawasan adat adalah praktik pendidikan, strategi pembelajaran dan penggunaan teknologi.
Efektivitas Penerapan Aplikasi SIKS-NG dalam Pengusulan Bantuan Sosial di Desa Plintahan Kecamatan Pandaan
Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dalam pengusulan bantuan sosial di Desa Plintahan, Kecamatan Pandaan. Permasalahan utama adalah sejauh mana aplikasi ini mampu meningkatkan akurasi data, ketepatan sasaran, dan transparansi penyaluran bantuan. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIKS-NG cukup efektif dalam meningkatkan akurasi dan transparansi data dengan ketepatan sasaran mencapai 85%, meskipun masih terkendala keterbatasan sarana dan keterlambatan pembaruan data. Program ini berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi dan kemandirian masyarakat. Dengan demikian, penerapan SIKS-NG dinilai efektif, namun perlu peningkatan kapasitas operator dan perbaikan teknis untuk mencapai efektivitas optimal.
Nahdlatul Ulama dan Negara Kesatuan Republik Indonesia: Landasan Ideologis, Historis, dan Keagamaan
Di tengah dinamika pemikiran keislaman dan kebangsaan serta menguatnya wacana pendirian negara Islam dan khilafah, posisi dan sikap organisasi Islam arus utama menjadi penting dalam memperkuat fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis dasar pemikiran Nahdlatul Ulama (NU) dalam menerima Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dan konstitusi negara melalui pendekatan studi literatur. Subjek penelitian ini adalah Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan, sedangkan objek penelitiannya berupa pandangan, sikap, dan keputusan-keputusan resmi NU terkait negara dan pemerintahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (studi literatur), di mana teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap sumber primer berupa Q?n?n As?s?, AD/ART NU, keputusan Muktamar dan Munas Alim Ulama, serta hasil bahtsul mas?’il, dan sumber sekunder berupa literatur klasik dan kontemporer yang relevan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan historis untuk menelusuri konteks sosial-politik lahirnya sikap NU, serta pendekatan hermeneutika dan fenomenologi untuk menafsirkan teks dan memahami makna di balik keputusan-keputusan NU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NU memandang negara sebagai wasilah untuk mewujudkan kemaslahatan umat, menerima Pancasila sebagai ideologi yang selaras dengan nilai-nilai Islam, serta menolak konsep khilafah dan Negara Islam Indonesia karena dinilai tidak relevan dengan realitas negara-bangsa modern.
Gotong Royong Menuju Kompetisi Pasar: Amandemen UUD 1945 Tahun 2002 dan Ketimpangan Keadilan dalam Ekonomi Digital di Indonesia
The shift in economic power structures following the amendments to the 1945 Constitution, particularly through Article 33 paragraph (4), marked a turning point in Indonesia's economic paradigm, moving from a mutual cooperation orientation toward market competition. The purpose of this study is to analyze this context in the expansion of the digital economy and its implications for the principle of equitable efficiency as mandated by Article 33 paragraph (4). Using the justice approach of Caporaso and Levine (1992) and the constitutional framework of Article 33 paragraph (4), this study describes how the efficiency and competition orientations underlying digital economic development tend to conflict with the values of social justice that are at the core of the Pancasila people's economy. Digital markets operating based on commercial logic result in an unequal distribution of access and profits, strengthen the dominance of large actors, and weaken the state's role in creating equality. Empirical impacts are evident in the inequality of digital infrastructure and access, the dominance of digital start-ups with high foreign capital expansion costs, e-commerce concentration, consumer data security and protection, technology adoption and capabilities across business scales, access to financing for MSMEs, and the lack of social security protection for informal workers. Without strong state policy intervention to expand digital infrastructure and ensure the inclusive distribution of economic benefits, the digital economy has the potential to deepen socio-economic inequality in Indonesia.
Analisis Penerapan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Putusan Dan Prosedur Di BPSK Bukittinggi
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam proses penyelesaian sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik diimplementasikan dalam prosedur dan putusan BPSK. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris, Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPSK Bukittinggi telah menerapkan sebagian besar asas AUPB dalam proses penyelesaian sengketa. Asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik telah tercermin dalam berbagai prosedur, mekanisme kerja, serta pertimbangan majelis. Namun demikian, penelitian juga menemukan sejumlah kendala struktural, terutama menyangkut keterbatasan kewenangan BPSK, potensi pembatalan putusan oleh pengadilan, serta minimnya fasilitas administratif dan digitalisasi layanan. Kondisi tersebut berdampak pada efektivitas BPSK sebagai lembaga quasi-peradilan dalam memberikan perlindungan konsumen. Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta optimalisasi transparansi dan akses layanan publik untuk memperkuat fungsi BPSK sebagai penjaga kepentingan konsumen
Peran Produk Digital Fintech Terhadap Inklusi Keuangan Dan Tranformasi Ekonomi Masyarakat Indonesia Di Era Ekonomi Digital
Perkembangan teknologi finansial (financial technology atau fintech) telah memberikan kontribusi besar terhadap perluasan inklusi keuangan dan transformasi ekonomi di Indonesia. Produk digital fintech, seperti layanan peer-to-peer lending, dompet digital, dan sistem pembayaran berbasis aplikasi, membuka akses keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional, khususnya di daerah terpencil dan kelompok berpendapatan rendah. Namun, efektivitas fintech dalam mendorong inklusi keuangan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya literasi digital, kurangnya perlindungan konsumen, serta risiko keamanan data. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji peran strategis layanan digital fintech dalam memperluas inklusi keuangan serta mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitasnya, baik yang bersifat mendukung maupun menghambat, terhadap proses transformasi ekonomi nasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa sinergi antara inovasi teknologi, kebijakan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan peningkatan literasi keuangan menjadi kunci utama untuk memastikan keberlanjutan peran fintech dalam memperkuat ekonomi digital Indonesia.
Pengaruh Penggunaan Tagar #SIKAPIUANGMU di Platform X Terhadap Literasi Keuangan Digital Generasi Z: Mediasi Difusi Inovasi
Perkembangan era digital telah mentransformasi pola komunikasi dan konsumsi informasi masyarakat, menjadikan media sosial sebagai kanal strategis literasi publik. Di Indonesia, meskipun penetrasi internet mencapai 78,19%, terdapat kesenjangan signifikan antara literasi keuangan (66,46%) dan inklusi keuangan (80,51%). Generasi Z sebagai digital natives memiliki keterpaparan tinggi terhadap informasi finansial namun belum siap menghadapi risiko digital, ditandai fenomena konsumtif, penipuan finansial, dan keputusan investasi tidak rasional. Menanggapi tantangan ini, Otoritas Jasa Keuangan meluncurkan kampanye literasi keuangan melalui tagar #SikapiUangmu di Platform X. Penelitian ini menganalisis pengaruh penggunaan tagar tersebut terhadap literasi keuangan digital Generasi Z dengan tahapan difusi inovasi sebagai variabel mediasi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori melibatkan 200 responden berusia 17-26 tahun melalui purposive sampling. Data dianalisis menggunakan PLS-SEM. Hasil menunjukkan penggunaan tagar berpengaruh positif signifikan terhadap tahapan difusi inovasi (?=0,809; p<0,001), tahapan difusi inovasi berpengaruh positif signifikan terhadap literasi keuangan digital (?=0,250; p<0,001), dan terjadi mediasi penuh (indirect effect ?=0,311; VAF=66,7%). Temuan mengkonfirmasi proses difusi inovasi sebagai mekanisme transformasi yang mengonversi paparan informasi menjadi literasi melalui tahapan kognitif, afektif, dan behavioral terstruktur, memberikan kontribusi teoretis integrasi Teori Difusi Inovasi Rogers dengan literasi keuangan digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan tagar #SikapiUangmu efektif meningkatkan literasi keuangan digital apabila pengguna melewati seluruh tahapan difusi inovasi secara sistematis, menegaskan pentingnya strategi komunikasi digital yang berfokus pada proses, bukan sekadar eksposur. Kata kunci: difusi inovasi, Generasi Z, literasi keuangan digital, media sosial, tagar The development of the digital era has transformed communication patterns and information consumption, making social media a strategic channel for public literacy. In Indonesia, despite internet penetration reaching 78.19%, there is a significant gap between financial literacy (66.46%) and financial inclusion (80.51%). Generation Z as digital natives have high exposure to financial information but are not ready to face digital risks, characterized by consumptive behavior, financial fraud, and irrational investment decisions. Responding to this challenge, the Financial Services Authority launched a financial literacy campaign through the #SikapiUangmu hashtag on Platform X. This study analyzes the influence of hashtag usage on Generation Z digital financial literacy with innovation diffusion stages as a mediating variable. The research uses a quantitative explanatory approach involving 200 respondents aged 17-26 years through purposive sampling. Data were analyzed using PLS-SEM. Results show hashtag usage has a positive significant effect on innovation diffusion stages (?=0.809; p<0.001), innovation diffusion stages have a positive significant effect on digital financial literacy (?=0.250; p<0.001), and full mediation occurs (indirect effect ?=0.311; VAF=66.7%). Findings confirm the innovation diffusion process as a transformation mechanism that converts information exposure into literacy through structured cognitive, affective, and behavioral stages, providing theoretical contribution by integrating Rogers' Diffusion of Innovation Theory with digital financial literacy. The study concludes that #SikapiUangmu hashtag usage is effective in enhancing digital financial literacy when users systematically progress through all innovation diffusion stages, emphasizing the importance of digital communication strategies focused on process rather than mere exposure.
Analisis Masalah dan Tantangan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Perusahaan Tambang Batubara untuk Pembangunan Berkelanjutan
Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui masalah dan tantangan dalam implementasi program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai bentuk komitmen perusahaan yang harus dijalankan perusahaan. Metode yang digunakan adalah metode Deskritif Kualitatif, dengan melakukan observasi, pengumpulan data dan dokumen dari institusi perusahaan tambang di Kabupaten Lahat dan indeep interview dengan cara purposive sampling terhadap narasumber yang sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan hasil kuesioner di Desa Prabumenang dan Desa Banjarsari, dapat disimpulkan bahwa masyarakat secara umum menilai program PPM PT X bermanfaat, terutama dalam peningkatan pendapatan, dukungan fasilitas umum, serta penguatan sosial-budaya. Namun, masih terdapat beberapa masalah dan tantangan utama, yaitu: Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan maupun pengelolaan program, sehingga keberlanjutan masih bergantung pada perusahaan, Keterbatasan dalam koordinasi dengan pemerintah daerah, yang menghambat sinergi antar pihak, Manfaat program belum merata, sehingga ada sebagian masyarakat yang merasa belum memperoleh dampak signifikan, Pendampingan berkelanjutan masih lemah, terutama pada program ekonomi produktif, Aspek lingkungan belum optimal, sehingga keberlanjutan ekologi masih menjadi catatan kritis. Dengan demikian, meskipun program PPM X telah memberikan kontribusi nyata, diperlukan peningkatan kualitas, keberlanjutan, serta model pemberdayaan yang lebih partisipatif dan terukur, agar selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Dalam Usaha Kuliner Bakso Hebat Mataram Di Pekanbaru
Perkembangan usaha kuliner di Indonesia semakin pesat, namun masih banyak pelaku usaha yang belum memahami pentingnya pendaftaran merek sebagai instrumen perlindungan hukum. Sistem hukum Indonesia menganut prinsip first to file, yaitu hak atas merek hanya diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkannya. Hal ini menyebabkan usaha kuliner yang tidak melakukan pendaftaran merek berada pada posisi yang rentan terhadap peniruan, pemalsuan, maupun gugatan hukum dari pihak lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek dalam usaha kuliner, dengan mengambil studi kasus Bakso Hebat Mataram di Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan pendekatan kualitatif, melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek diwujudkan dalam bentuk perlindungan preventif melalui hak eksklusif pemakaian merek, dan perlindungan represif melalui gugatan perdata maupun tuntutan pidana terhadap pelanggaran merek. Studi kasus ini menegaskan bahwa keterlambatan atau kelalaian dalam pendaftaran merek dapat menimbulkan kerugian besar bagi pelaku usaha, baik secara hukum maupun reputasi bisnis. Oleh karena itu, pendaftaran merek perlu dipandang sebagai strategi hukum sekaligus strategi bisnis yang penting bagi keberlangsungan usaha kuliner.
Aspek Hukum Perjanjian Cabang Usaha Kuliner Non-Waralaba: Studi Kasus Bakso Hebat Mataram Pekanbaru
Banyak usaha kuliner di Indonesia berkembang menggunakan pola cabang non-waralaba yang hanya didasarkan pada kesepakatan sederhana antara pemilik dan mitra. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum terkait hak, kewajiban, dan kepastian hukum para pihak. Penelitian ini bertujuan menganalisis akibat hukum dari perjanjian kerja sama cabang non-waralaba serta merumuskan bentuk perlindungan hukum yang ideal. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dan analisis kasus Bakso Hebat Mataram di Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian non-waralaba yang tidak komprehensif menimbulkan lemahnya perlindungan hukum dan potensi sengketa. Oleh karena itu, dibutuhkan kontrak tertulis yang memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata dengan memuat klausul pembagian hasil, penggunaan merek, standar operasional, dan penyelesaian sengketa.
Penegakan Hukum terhadap Peredaran Minuman yang Mengandung Etil Alkohol Tanpa Pita Cukai (Studi Kasus Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan)
Penegakan hukum terhadap peredaran Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa pita cukai merupakan upaya krusial untuk mengamankan penerimaan negara dan melindungi kesehatan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk penegakan hukum (preventif-represif) dan mengidentifikasi hambatan struktural, substansial, serta kultural yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yang menggabungkan analisis regulasi dengan data lapangan melalui wawancara mendalam terhadap PPNS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan secara sistematis dan didukung oleh substansi hukum yang memadai, memungkinkan penerapan sanksi administrasi (denda empat kali nilai cukai) sebagai upaya restorative justice fiskal untuk pemulihan kerugian negara. Namun, efektivitas penegakan hukum terkendala oleh keterbatasan personel dan sarana prasarana (struktur) serta resistensi dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat (budaya hukum), yang menjadi hambatan paling signifikan. Simpulannya, sinergi antara penindakan tegas dan edukasi publik berkelanjutan merupakan kunci untuk memutus rantai peredaran MMEA ilegal di Pasuruan.
Analisis Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelanggaran Pencurian Data Pribadi untuk Pinjaman Online berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
Penyalahgunaan data pribadi pelamar kerja oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk pencairan dana pinjaman daring merupakan kejahatan siber yang menimbulkan kerugian materiil dan imateriil bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perlindungan hukum bagi korban pencurian data identitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang bersumber dari data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi tersebut memberikan perlindungan preventif melalui kewajiban pengendali data untuk melakukan verifikasi keaslian data dan memperoleh persetujuan eksplisit dari subjek data sebelum pemrosesan. Sementara itu, perlindungan represif diwujudkan melalui penerapan sanksi pidana penjara, denda administratif yang berat bagi perseorangan maupun korporasi, serta hak korban untuk mengajukan gugatan ganti rugi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah memperkuat posisi hukum korban dengan menetapkan prinsip pertanggungjawaban mutlak kepada penyelenggara sistem elektronik yang lalai dalam menjaga keamanan data, meskipun efektivitas penegakannya sangat bergantung pada pembentukan lembaga pengawas yang independen dan berwenang.
Evaluasi Efektivitas Program Gizi Buruk pada Balita Dalam Bingkai Pemerintahan Daerah: Kolaborasi Dinas Kesehatan, Puskesmas, Posyandu, dan Partisipasi Keluarga di Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat Menuju Target SDGs 3 (Good Health And Well-Being)
Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas program penanggulangan gizi buruk pada balita di Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah serta kontribusinya terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 3: Kesehatan dan Kesejahteraan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen dengan melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, Puskesmas Cihampelas, kader Posyandu, dan keluarga balita penderita gizi buruk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program telah sesuai dengan arah kebijakan nasional dan daerah melalui intervensi utama seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Formula 100 (F-100), program Makanan Bergizi (MBG), PMT Box, edukasi gizi berbasis Emo Demo, serta inovasi komunitas seperti “Dapur Sehat Atasi Stunting.” Kolaborasi lintas sektor telah berjalan efektif, di mana Dinas Kesehatan berperan sebagai regulator, Puskesmas sebagai pelaksana teknis pemeriksaan dan pemantauan, dan Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat. Intervensi ini berkontribusi pada peningkatan berat badan balita serta peningkatan partisipasi masyarakat. Namun, efektivitas program masih terkendala oleh rendahnya kesadaran orang tua terhadap pemantauan gizi, praktik pemberian MPASI yang tidak tepat, penolakan imunisasi, serta ketidaktercatan kasus ketika orang tua memilih layanan kesehatan di luar Posyandu. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan edukasi gizi, peningkatan koordinasi antar-institusi, serta pendekatan persuasif yang lebih intensif untuk memastikan deteksi dini dan penanganan komprehensif. Secara keseluruhan, upaya kolaboratif pemerintah daerah dan unit layanan kesehatan telah menunjukkan hasil positif, namun masih memerlukan penguatan untuk mencapai target penurunan gizi buruk sesuai SDGs 3.
Upaya Implementasi Program Gizi Buruk pada Balita dalam Bingkai Peran Pemerintah Daerah: Kolaborasi Dinas Kesehatan, Puskesmas, Posyandu, dan Partisipasi Keluarga di Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat Menuju Target SDGS 3 (Good Health And Well Being)
Gizi buruk pada balita masih menjadi tantangan kesehatan di Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, dengan prevalensi gizi kurang dan buruk mencapai 11,30% dan lima kasus teridentifikasi pada tahun 2025. Penelitian ini menganalisis implementasi program penanggulangan gizi buruk dalam kerangka peran pemerintah daerah melalui kolaborasi antara Dinas Kesehatan, Puskesmas, Posyandu, dan keluarga menuju pencapaian SDGs 3. Dengan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, penelitian menemukan bahwa program berjalan melalui fungsi pemerintah sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Intervensi utama seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Formula 100, program Makan Bergizi Gratis (MBG), edukasi Emo Demo, pemantauan rutin, serta pendataan digital mendukung peningkatan status gizi dan partisipasi masyarakat. Namun, efektivitas program masih terkendala rendahnya literasi gizi keluarga, praktik MPASI yang tidak tepat, ketidakpatuhan hadir ke Posyandu, serta adanya sebagian kasus yang tidak tercatat dalam sistem pelaporan. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan edukasi keluarga, peningkatan koordinasi lintas sektor, dan penguatan fungsi preventif Posyandu agar implementasi program lebih optimal dan mampu mempercepat pencapaian target SDGs 3.
Hilangnya Rasa dalam Pernikahan sebagai Alasan Perceraian: Ditinjau Dari Hukum Perkawinan
Pernikahan sebagai ikatan suci sering mengalami kehilangan rasa cinta (hilangnya rasa) yang berpotensi memicu perceraian, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini mengkaji apakah hilangnya rasa dapat dijadikan dasar perceraian, prasyarat bukti, proses hukum, serta akibatnya. Menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan analisis pustaka primer, hasil menunjukkan hilangnya rasa bukan alasan langsung, melainkan melalui pertengkaran berkelanjutan. Perceraian memerlukan mediasi pengadilan dan bukti ketidakrukunan. Disarankan konseling pra-perceraian untuk menjaga keutuhan keluarga.
Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Pintu Pengungkapan Pelanggaran Etika dan Integritas Pejabat Publik
Penelitian ini berkaitan dengan studi kasus pengungkapan penggunaan ijazah bermasalah oleh oknum pejabat publik. peneliti telah mendapatkan informasi dan keterangan dari beberapa pihak terkait fakta manipulasi riwayat pendidikan oknum anggota DPD/MPR disertai bukti surat pernyataan dari satuan pendidikan, keterangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Fakta adanya manipulasi riwayat pendidikan dilatarbelakangi oleh terjadinya peristiwa rekayasa penerbitan ijazah oleh satuan pendidikan. Penelitian yang telah dilakukan dengan melakukan pengkajian terhadap peristiwa dan meneliti pelanggaran yang telah terjadi terkait informasi publik yang tidak pernah konsisten. Selanjutnya dilakukan penelitian penyebab peristiwa tersebut, dimana dalam hasil penelitian ditemukan informasi dan bukti pelanggaran perudang-undangan tentang sistem pendidikan nasional
Bantuan Kemanusiaan UNICEF Melalui Humanitarian Action for Children di Afghanistan Pada Tahun 2021-2024
Kondisi kemanusiaan memburuk sejak Taliban kembali mengambil alih kekuasaan pada 15 Agustus 2021. Konflik bersenjata berkepanjangan, bencana alam, perubahan iklim, dan pandemi Covid-19 memperparah krisis sosial dan ekonomi masyarakat Afghanistan, khususnya bagi kelompok yang rentan mengalami kelaparan, seperti anak-anak. Anak-anak menghadapi keterbatasan akses pendidikan, kekerasan, eksploitasi, hingga pernikahan dini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh UNICEF melalui program Humanitarian Action of Children (HAC) dalam merespons kebutuhan anak-anak di Afghanistan pada tahun 2021-2024. Penelitian ini menggunakan konsep humanitarian assistance dari Miriam Bradley dengan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis data sekunder yang berbasis dari laporan tahunan IGO, website resmi IGO, media massa, dan penelitian-penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNICEF melalui HAC menyediakan dua bantuan kemanusiaan, yakni bantuan material dan bantuan layanan. Bantuan material berupa penyediaan bahan pangan, pengadaan barang medis, WASH, dan CVA. Selain itu, terdapat berbagai bantuan layanan, seperti layanan kesehatan, dukungan gizi, pendidikan formal dan non-formal, serta layanan psikososial. Meskipun terdapat peningkatan cakupan bantuan dari tahun ke tahun, data menunjukkan bahwa masih banyak anak-anak yang belum tersentuh bantuan karena keterbatasan sumber daya dan tantangan geografis maupun politik. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama internasional yang lebih kuat dan pendekatan yang inklusif untuk menjangkau seluruh anak-anak terdampak di Afghanistan.
Representation of Indonesian Protests in Aljazeera.net and Alaraby.com News Coverage: A Framing Analysis Robert N. Entman Model
Studi ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pola pembingkaian yang digunakan oleh Aljazeera.net dan Alaraby.com dalam melaporkan aksi protes di Indonesia pada September 2025. Protes tersebut, yang dipicu oleh persetujuan izin keuangan yang berlebihan bagi anggota parlemen, mengakibatkan enam kematian dan menarik perhatian media internasional. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model analisis pembingkaian Robert N. Entman yang terdiri dari empat unsur: mendefinisikan masalah, mendiagnosis penyebab, membuat penilaian moral, dan rekomendasi penanganan. Data primer terdiri dari teks berita dari Aljazeera.net dan Alaraby.com, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan tentang teori pembingkaian dan media studi internasional. Hasilnya menunjukkan bahwa Alaraby.com membingkai peristiwa tersebut dengan pendekatan kritis terhadap pemerintah, menekan jiwa korban dan tindakan represif oleh pasukan keamanan, dan memberikan ruang yang lebih besar bagi suara para demonstran. Sebaliknya, Aljazeera.net menggunakan pendekatan yang lebih seimbang dengan memberikan konteks ekonomi yang rinci, menyajikan perspektif pemerintah dan penindasan secara proporsional, dan menekankan pentingnya dialog dan solusi damai. Perbedaan kerangka pemberitaan ini mencerminkan orientasi ideologi dan kepentingan editorial masing-masing media dalam membangun realitas peristiwa politik Indonesia bagi khalayak penutur bahasa Arab di seluruh dunia.
Komunikasi Politik Bencana Sumatera: Respons Akun Resmi Partai Gerindra di Media Sosial X
Penelitian ini menyoroti pergeseran strategi komunikasi digital Partai Gerindra di platform X (@Gerindra) saat menghadapi situasi krisis bencana Banjir Sumatera pada akhir tahun 2025. Di tengah dominasi pemilih Gen Z yang menuntut interaksi otentik, gaya komunikasi Gerindra yang semula santai dan humoris diuji efektivitasnya dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap apakah media sosial partai mampu bertransformasi menjadi ruang publik deliberatif atau sekadar alat propaganda digital (politik imagologi) di tengah krisis. Menggunakan metode Netnografi dengan paradigma konstruktivisme dan analisis tematik, penelitian ini mengkaji interaksi serta unggahan akun @Gerindra pada periode 27 November hingga 24 Desember 2025. Temuan penelitian mengidentifikasi empat tipologi narasi utama: diseminasi informasi krisis dan mitigasi teknis, personalisasi kepemimpinan elit, politik akuntabilitas melalui penegakan disiplin internal, serta narasi rekonstruksi pasca-bencana. Hasil analisis menunjukkan bahwa @Gerindra berhasil melampaui strategi Pull Political Marketing konvensional dengan menerapkan "Interaktivitas Berbasis Tindakan" untuk menjawab paradoks deliberasi. Meskipun komunikasi yang terbangun masih bersifat deliberasi terbimbing (guided deliberation), akun tersebut terbukti fungsional sebagai jembatan informasi krisis, mengurangi kesenjangan antara retorika politik dengan kebutuhan substantif publik.
Faktor Pengendalian Diri Anak Berhadapan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu
Penelitian ini berfokus pada pengkajian faktor kemampuan anak berhadapan dengan hukum (ABH) dalam mengendalikan diri di LPKA Kelas II Bengkulu. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan observasi. Subjek penelitian adalah ABH usia 16–17 tahun, dengan 5 informan ABH dan 1 petugas pembinaan. Penelitian ini mengidentifikasi pola pengendalian diri ABH berdasarkan kerangka teori regulasi emosi dari Gilliom, yang terlihat dalam strategi seperti active distraction, passive waiting, information gathering, comfort seeking, focus on delay object/task, dan peak anger. Hasil menunjukkan bahwa ABH dengan dukungan keluarga dan kondisi psikologis yang lebih stabil cenderung menggunakan strategi regulasi emosi adaptif, sementara ABH yang mengalami trauma atau minim dukungan lebih banyak menunjukkan pola impulsif seperti berkelahi, menarik diri, atau melanggar aturan. Temuan ini memperkuat pentingnya pendekatan pembinaan berbasis regulasi emosi dalam konteks LPKA. Keseluruhan temuan ini menegaskan perlunya strategi intervensi yang tidak hanya menitikberatkan pada kondisi psikologis anak, melainkan juga mendorong peran aktif keluarga dan lingkungan sosial. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan model pembinaan di LPKA dengan menekankan kerja sama antara lembaga dan keluarga dalam memperkuat pengendalian diri anak
Pemanfaatan Acara Tradisi Rebu- Rebu Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilpres 2024 Di Desa Sibunga-Bunga Hilir Kecamatan STM Hulu
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan tradisi Rebu-Rebu dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilu Presiden 2024 di Desa Sibunga-Bunga Hilir, Kecamatan Sinembah tanjung muda hulu. Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah tingginya angka partisipasi politik masyarakat pada Pilpres 2024, di mana tercatat 359 orang dari 437 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) menggunakan hak pilihnya, sementara hanya 78 orang yang tidak menggunakan hak pilih. Fenomena ini menarik untuk dikaji karena tradisi Rebu- Rebu, sebagai salah satu warisan budaya masyarakat, dimanfaatkan sebagai sarana untuk mendorong kesadaran politik.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian dipilih secara purposive, berjumlah 12 orang yang terdiri dari tokoh adat, aparat desa, dan masyarakat umum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, sedangkan validasi data menggunakan triangulasi. Berdasarkan hasil wawancara 12 responden bahwa benar adanya tradisi rebu rebu dimanfaatkan sebagai sarana meningkat partisipasi politik melalui sosialisasi politik dan komunikasi politik tradisi rebu rebu juga memiliki potensi menjadi ruang untuk meningkatkan kesadaran politik masyrakat di desa sibunga - bunga hilir mengikuti perkembangan isu isu politik melalui media sosial dan televisi, mayoritas informan mengetahui siapa saja pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemiliu pilpres 2024.
Dinamika Militerisasi dan Tata Kelola Pemerintahan Pasca Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia 2025
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kehadiran militer di jabatan pemerintahan sipil, serta dampaknya terhadap tata kelola sosial dan ruang demokrasi. Khususnya pasca kemenangan Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden tahun 2024. Penelitian ini menggunakan kerangka teori hubungan sipil–militer serta konsep demokrasi pasca reformasi. Kerangka tersebut digunakan untuk menjelaskan bagaimana keterlibatan militer yang tidak hanya berfokus dalam bidang pertahanan dan keamanan, tetapi juga berimplikasi pada politik, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah paradigma kritis dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang bersumber dari media berita nasional dan juga jurnal akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran militer di ranah jabatan sipil membawa dua konsekuensi utama. Pertama, dari sisi positif, militer dianggap mampu memperkuat stabilitas politik dan memberikan legitimasi pada kepemimpinan nasional. Kedua, dari sisi negatif, keterlibatan militer yang terlalu dominan berpotensi menggeser supremasi sipil dalam ruang demokrasi. Hal ini juga dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap transparansi pemerintahan. Dengan demikian, penting untuk menentukan kerangka hubungan sipil–militer yang seimbang agar stabilitas dan keamanan tetap terjaga tanpa mengorbankan prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat.
Hubungan Antara Forgiveness dan Self-Compassion dengan Subjective Well-Being Pada Dewasa Awal Pasca Perselingkuhan dalam Hubungan Berpacaran
Kesejahteraan subjektif merupakan evaluasi individu pada kualitas hidupnya baik dari aspek kognitif ataupun afektif. Dalam konteks pemulihan pasca perselingkuhan, kombinasi forgiveness dan self-compassion dapat dianggap sebagai mekanisme pemulihan penting yang meningkatkan kesejahteraan subjektif pada dewasa awal. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji secara empiris hubungan antara forgiveness dan self-compassion dengan subjective well-being pada dewasa awal pasca perselingkuhan dalam hubungan berpacaran. Populasi yang digunakan dalam penelitian yaitu dewasa awal pengguna media sosial TikTok dengan kriteria usia 18-25 tahun, dan memiliki pengalaman perselingkuhan 1-3 tahun terakhir. Penelitian dilakukan dengan menggunakan purposive sampling yang melibatkan 100 responden sebagai sampelnya. Pengumpulan data dilakukan melalui skala subjective well-being yang berisi 42 item, skala forigiveness 42 item, dan skala self-compassion 42 item. Data dianalisis menggunakan metode analisis regresi dua prediktor dan product moment. Hasil analisis data diperoleh terdapat hubungan antara forgiveness dan self-compassion dengan subjective well-being pada dewasa awal pasca perselingkuhan dalam hubungan berpacaran yang bernilai positif dengan nilai signifikansi (p=0,000) dan koefisien korelasi (R=0,679), sehingga hipotesis penelitian dinyatakan diterima. Hasil penelitian menyatakan bahwa forgiveness dan self-compassion dari subjek penelitian berpengaruh pada kesejahteraan subjektifnya.
Preferensi Politik Pemilih Muslim di Bali; Perspektif Perilaku dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2024
Penelitian ini menganalisis preferensi politik pemilih muslim di Bali dalam pemilihan anggota DPRD dan DPR RI dengan pendekatan behavioral. Sebagai kelompok minoritas, umat Muslim di Bali menghadapi tantangan representasi politik yang berbeda dibanding daerah mayoritas. Penelitian menggunakan mixed methods dengan menjadikan literatur sebagai data primer dan hasil survei sebagai data sekunder. Literatur memberikan kerangka teoritis tentang perilaku pemilih melalui model sosiologis, psikologis, dan rasional, sedangkan survei terhadap 70 responden Muslim di Bali memberikan data empiris mengenai pola pilihan politik. Hasil analisis menunjukkan bahwa dimensi sosiologis lebih dominan dibanding psikologis dan rasional-ekonomi, dengan rata-rata tertinggi (32,89). Identitas agama, latar belakang pendidikan, serta ikatan organisasi tetap menjadi pertimbangan utama dalam memilih calon legislatif. Namun, pemilih juga menunjukkan fleksibilitas dengan menerima calon dari partai nasionalis maupun non-Muslim apabila program dan rekam jejak dianggap relevan. Temuan ini menegaskan bahwa preferensi pemilih Muslim di Bali bersifat multidimensi: identitas tetap penting, tetapi rasionalitas pragmatis juga berperan. Implikasinya, strategi elektoral berbasis eksklusivitas agama kurang efektif, sementara pendekatan inklusif berbasis program memiliki peluang lebih besar.
Framing Media Kompas, Tempo, dan BBC Indonesia Pada Demonstrasi 25 Agustus 2025 di DPR
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana media Kompas, Tempo, dan BBC Indonesia membingkai peristiwa demonstrasi 25 Agustus 2025 di depan Gedung DPR melalui pemberitaan media online, serta bagaimana framing tersebut beririsan dengan mekanisme agenda setting dalam membentuk persepsi publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan paradigma interpretatif melalui analisis framing model Robert N. Entman yang mencakup empat dimensi utama, yaitu pendefinisian masalah, diagnosis penyebab, penilaian moral, dan rekomendasi penanganan, yang dipadukan dengan Teori Agenda Setting untuk menelaah proses transfer salience dari agenda media ke agenda publik. Data primer diperoleh dari artikel berita Kompas.id, Tempo.co, dan BBC Indonesia yang secara intens meliput demonstrasi tersebut, sementara data sekunder bersumber dari literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun melaporkan peristiwa yang sama, ketiga media membangun framing yang berbeda dan menghasilkan konstruksi realitas yang tidak seragam. Media Kompas cenderung membingkai demonstrasi sebagai ekspresi sah aspirasi demokratis dan menekankan pentingnya dialog serta refleksi politik. Media Tempo lebih menyoroti eskalasi konflik, kekacauan, dan ketidakadilan struktural sebagai akibat dari kegagalan dan pengkhianatan elit politik. Sementara itu, media BBC Indonesia memosisikan peristiwa tersebut sebagai indikator ketidakstabilan politik dan problem penanganan keamanan negara dengan sorotan kuat pada isu hak asasi manusia dan citra Indonesia di mata internasional. Temuan ini menegaskan peran strategis media dalam membentuk pemahaman publik terhadap peristiwa politik dan pentingnya literasi media kritis.
A Political Semiotic Analysis of the One Piece Flag: A Comparative Study of Demonstration Movements in Indonesia and Nepal
Latar belakang penelitian ini menyoroti bagaimana lanskap politik global telah mengalami transformasi melalui masuknya budaya populer ke dalam bahasa perlawanan. Simbol-simbol yang berasal dari anime dan budaya pop, khususnya Bendera Bajak Laut Topi Jerami dari serial One Piece, telah direkontekstualisasi menjadi alat semiotik politik dalam demonstrasi di Indonesia dan Nepal. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis semiotik Roland Barthes yang dikombinasikan dengan desain studi kasus komparatif. Kerangka metodologis ini memungkinkan interpretasi mendalam terhadap tanda-tanda visual dan proses pembentukan mitos yang mengubah simbol fiksi menjadi narasi politik perlawanan. Temuan utama mengungkap bahwa di Indonesia, Bendera Topi Jerami merepresentasikan perlawanan terhadap ketidakadilan ekonomi dan kekerasan negara, sedangkan di Nepal, simbol tersebut menandakan penentangan terhadap korupsi, nepotisme, dan sensor digital. Makna-makna ini berpadu menjadi bentuk perlawanan glokal yang menunjukkan bagaimana simbol budaya populer transnasional berfungsi sebagai infrastruktur solidaritas kolektif lintas negara. Kontribusi penelitian ini terletak pada perluasan kajian Semiotika Politik melalui konsep cultural hybrid resistance, yang memperlihatkan bagaimana simbol global memperoleh makna politik baru dalam konteks sosial-politik yang beragam. Implikasinya menunjukkan bahwa simbol-simbol budaya semacam ini seharusnya dibaca sebagai indikator kesadaran politik generasi muda, bukan sekadar ekspresi budaya populer semata.
Kebijakan Free and Open Indo-Pacific (FOIP) oleh Kementerian Pertahanan Jepang sebagai bentuk penyeimbang kekuatan Cina dalam Indo-Pasifik
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Free and Open Indo Pacific (FOIP) oleh Kementerian Pertahanan Jepang sebagai bentuk penyeimbang kekuatan Cina dalam Indo-Pasifik Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber seperti dokumen resmi, buku ilmiah, dan jurnal akademik. Kerangka teoritis penelitian ini menggunakan teori neorealisme, konsep kerja sama internasional dan balancing untuk memahami upaya Kementerian Pertahanan melalui FOIP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi FOIP oleh Kementerian Pertahanan Jepang sebagai bentuk penyeimbang kekuatan Cina di Indo-Pasifik secara tidak langsung dapat menjadi penyeimbang kekuatan Cina dan menciptakan tatanan wilayah yang lebih stabil melalui kerja sama ini. FOIP juga bukan hanya upaya diplomatic tetapi juga sebuah pendekatan yang menyeluruh untuk mengatasi masalah yang ada.
Analisis Transformasi Digital Pelayanan Publik di Pemerintahan Kecamatan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan
Transformasi digital dalam pelayanan publik menjadi strategi penting pemerintah untuk menciptakan tata kelola yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menggambarkan kesiapan digital aparatur Kecamatan Hutaimbaru, mengidentifikasi hambatan dan peluang implementasi digitalisasi di tingkat kecamatan dan desa, serta merumuskan model kolaborasi digital yang dapat dijadikan acuan bagi daerah lain. Menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan studi lapangan, penelitian ini melibatkan 16 responden dari aparatur dan masyarakat melalui angket serta wawancara mendalam. Hasil menunjukkan bahwa aparatur berada pada kategori cukup siap secara digital, dengan kemampuan dasar mengoperasikan sistem dan komitmen terhadap inovasi. Hambatan utama meliputi keterbatasan jaringan internet, minimnya pelatihan, kurangnya fasilitas perangkat digital, dan rendahnya literasi masyarakat. Namun, terdapat peluang penguatan dari dukungan pimpinan, potensi generasi muda, dan kebijakan pemerintah pusat. Penelitian ini menghasilkan model Collaborative Digital Governance yang melibatkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan mitra eksternal untuk memperkuat integrasi sistem informasi dan kapasitas SDM. Secara keseluruhan, transformasi digital di Kecamatan Hutaimbaru masih dalam tahap adaptasi, dengan kepuasan masyarakat berada pada kategori cukup puas (63,8%), sehingga perlu peningkatan kompetensi aparatur dan infrastruktur digital.
Filsafat Manusia Dalam Al-Quran Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman
Hermeneutika Fazlur Rahman sebagai wacana dialektis, merupakan cara baru dalam memahami Al-Quran. Teori doble movemen didisain untuk mendekatkan alam fikiran pembaca pada pengertian substantif, seperti saat Al-Quran diturunkan, tetapi dalam konteks kekinian. Fazlur berusaha menghindari pemahaman atomistik dalam mengurai filsafat manusia, namun menempatkan makna al-Qur’an sebagai satu kesatuan holistik dan utuh, mencakup aspek teologis, etika, dan hukum. Penelitian ini bertujuan mengurai pandangan komprehensif hermeneutika Fazlur dan pemikiran filosof lainnya sebagai pembanding. Termasuk dikotomi subjektivisme kaum konservatif dan kalangan Islam modernis atas isu-isu modernitas. Metode kualitatif dan pendekatan sosio-historis dipergunakan untuk menganalisis konsepsi manusia. Dari hasil penelitian didapat heremneutika Fazlur menegaskan relevasnsi eksistensi manusia dan tanggungjawabnya pada peradaban. Kesimpulannya, gagasan keislaman hermeneutika Fazlur Rahman sejalan dengan kebutuhan dunia modern, sehingga secara aspiratif manusia mampu berperan kontributif dalam menata dunia yang berkeadilan
The Influence of Universal Moral and Ethical Values on Managerial Decision-Making in Social Organizations in Padang Matinggi District
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh nilai-nilai moral dan etika universal terhadap pengambilan keputusan manajerial dalam organisasi sosial di Kecamatan Padang Matinggi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, melibatkan 42 responden yang merupakan pengurus dan manajer organisasi sosial aktif. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert 1–5 dan dianalisis menggunakan regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai moral dan etika universal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan manajerial (? = 0,68; p = 0,000; R² = 0,462). Semakin tinggi komitmen pengurus terhadap nilai moral seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap anggota dan masyarakat, semakin konsisten, transparan, dan etis keputusan yang diambil. Penelitian ini juga menegaskan bahwa penerapan nilai moral tidak hanya sekadar formalitas, tetapi menjadi landasan praktis dalam pengambilan keputusan organisasi sosial. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi penguatan internalisasi nilai moral, penyusunan pedoman pengambilan keputusan berbasis etika, serta dukungan pembina dan pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas dan keberlanjutan organisasi sosial
Pola Operasi Penggilingan Padi Pasca Program Revitalisasi PPK Sumatera Barat
The Revitalization of Small Rice Mills (PPK) is a strategic program of the West Sumatra Provincial Government aimed at improving the efficiency of the rice supply chain and strengthening farmers’ bargaining position. This study aims to describe the operational patterns of rice milling following the implementation of the PPK Revitalization Program. The research employed a survey within a case study design using a qualitative descriptive approach involving two farmer groups in Tanah Datar Regency and Pesisir Selatan Regency. The results show two emerging operational patterns: (1) a Vertical and Horizontal Integration Operational Pattern in farmer-group-owned PPK (Tanjung Mutiara Farmer Group), where upstream-to-downstream activities are integrated within the farmer group along with cooperation across business units; and (2) a Limited Vertical Integration Operational Pattern in PPK owned by individual farmer group members (Karakek Indah Farmer Group), where integration occurs because one stage of production is linked to the farmer group with limited authority. The PPK revitalization program has led to changes in stakeholder involvement, a shift in product form from unhusked paddy to rice, and expanded marketing areas reaching other provinces.
Peran Organisasi Pimpinan Daerah Aisyiyah dalam Pembangunan Inklusif di Kabupaten Garut
Ketidakmerataan pembangunan di Kabupaten Garut menunjukkan perlunya peran organisasi masyarakat dalam memperkuat praktik pembangunan yang inklusif. Penelitian ini mengkaji peran Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Garut dalam mendorong pembangunan berperspektif Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, dengan analisis data menggunakan NVivo untuk pengodean, kategorisasi, dan penarikan tema. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDA Garut menjalankan tujuh dimensi peran organisasi masyarakat secara terpadu melalui program Balai Sakinah Aisyiyah, Sekolah Lansia Berdaya, BUEKA, Musrenbang Perempuan dan Kelompok Rentan, serta pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas. Program tersebut berkontribusi pada peningkatan kapasitas, kesejahteraan, dan partisipasi kelompok rentan. Namun, aspek pengawasan pembangunan dan pemeliharaan ketertiban masih perlu diperkuat. Temuan ini menegaskan bahwa Aisyiyah menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperluas akses layanan dasar yang sesuai kebutuhan masyarakat. Penelitian menyimpulkan bahwa kontribusi PDA Garut turut mendorong tercapainya kesejahteraan kelompok rentan, dengan rekomendasi penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor serta keberlanjutan program.
Transformation Toward Beyond Sustainability: A Community Based Tourism Development Model In North Lombok Regency
Sustainable tourism development often prioritizes economic growth and environmental protection while giving limited attention to social inclusion and community empowerment. This study explores the transformation of tourism governance in North Lombok Regency, Indonesia, following the 2018 earthquake and the COVID-19 pandemic, through a Beyond Sustainability lens informed by Community-Based Tourism (CBT). Using a descriptive qualitative approach, policy documents and tourism performance data were analyzed through content analysis and social network analysis to examine collaboration among government, community groups, academics, and the private sector. The findings indicate a clear shift from an economy-centered model toward inclusive, community-driven tourism governance. Local government plays a facilitative role by strengthening tourism awareness groups (Pokdarwis), supporting the creative economy, advancing digital promotion, and implementing green tourism policies. Tourism arrivals increased by 113% within two years, local revenue rose by 46%, and tourism villages expanded from five to eight. Network analysis reveals a density of 0.62, with the Senaru Tourism Office and Pokdarwis showing the highest centrality. These results demonstrate that institutionalized multi-actor collaboration and community empowerment provide a transferable policy framework for post-disaster and emerging tourism regions.
Negotiating Moral Values through Interpersonal Communication: Student–Teacher Interaction in an Islamic Boarding School
This study aims to analyze the role of students’ interpersonal communication with teachers in fostering moral development (akhlak) at Al-Barohin Islamic Boarding School. Employing a qualitative approach with a case study design, this research examines how interpersonal communication functions as a medium for moral and character education in the daily life of an Islamic boarding school. Data were collected over a four-month period through participant observation, in-depth interviews, and documentation, involving seven informants consisting of teachers, students, and a boarding school caregiver. Data analysis was conducted using Miles and Huberman’s interactive model, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that students’ interpersonal communication plays a significant role in moral development when characterized by openness, empathy, supportiveness, positiveness, and equality. Dialogical and participatory communication patterns foster mutual trust, strengthen teacher-student relationships, and support the internalization of Islamic moral values such as discipline, responsibility, and self-awareness. Students are positioned not merely as passive recipients of moral instruction but as active communicative agents who contribute meaningfully to the moral education process through continuous interaction with teachers. This study concludes that effective interpersonal communication between students and teachers forms a fundamental foundation for sustainable moral education in Islamic boarding schools and highlights the importance of student agency in value-based educational communication.
Public Relations Practices in Government Social Responsibility Communication and Institutional Image Construction
This study examines how public relations roles are enacted in Government Social Responsibility (GSR) communication activities—publicly framed as Corporate Social Responsibility (CSR)—and how these practices contribute to institutional image construction in a local government context. Adopting a qualitative interpretive design, the study was conducted at the Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa of Brebes Regency, Indonesia. Data were gathered through non-participant observation of GSR socialization meetings, in-depth interviews with public relations practitioners and community participants, and analysis of institutional documents. Analysis followed a systematic qualitative coding process, including open coding, focused coding, and analytical categorization, guided by public relations role theory as a sensitizing framework. The findings show that public relations roles are enacted as interactional practices rather than fixed organizational functions. Communication facilitation emerged through dialog management and adaptive explanation, expert prescriber roles through advisory input and mediation of community concerns, and technical roles through informational materials supporting interaction. These repeated encounters shaped stakeholder interpretations of accessibility, responsiveness, and consistency, which cumulatively contributed to institutional image construction. This study underscores the importance of interactional competence in public sector public relations and advances role theory by grounding role enactment in observable communicative practice.
Tourism Marketing Communication as Institutional Practice: An Interpretive Study of Waduk Malahayu Promotion
This study examines how tourism marketing communication is practiced by a public tourism institution in promoting Waduk Malahayu. It adopts an interpretive qualitative approach using in-depth interviews, observations, and document analysis to analyze institutional communication practices. The analysis identifies a dominant orientation toward visibility, announcement, and institutional presence rather than toward sustained symbolic construction or relational engagement. Marketing communication activities are organized around episodic coordination, with events functioning as central moments of communication intensity and integration. Communication practices reflect a transmission-oriented conception in which integration occurs through temporal alignment rather than narrative coherence across channels and time. These practices are shaped by institutional logics associated with public-sector governance, including program-based planning and accountability demands. The study contributes to communication scholarship by conceptualizing tourism marketing communication as institutional communication and by demonstrating how integrated marketing communication is redefined through institutional enactment. The findings offer transferable conceptual insights for the study of public-sector communication and tourism promotion.
The Influence Of Servant Leadership And Quality Of Work Life On Organizational Citizenship Behavior (OCB) With Job Satisfaction As An Intervening Variable At The Agency For Personnel And Human Resources Development Of West Seram Regency
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kepemimpinan Pelayan dan Kualitas Kehidupan Kerja terhadap Perilaku Kewarganegaraan Organisasi (OCB), dengan Kepuasan Kerja sebagai variabel mediasi di antara karyawan Badan Pelayanan Sipil dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Seram Barat. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya perilaku ekstra-peran (OCB) dalam meningkatkan efektivitas organisasi, khususnya di sektor pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) melalui perangkat lunak SmartPLS versi 3. Sampel terdiri dari 88 karyawan BKPSDM yang dipilih menggunakan teknik sensus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepemimpinan Pelayan memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepuasan Kerja tetapi tidak secara langsung memengaruhi OCB. Di sisi lain, Kualitas Kehidupan Kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepuasan Kerja dan OCB. Selain itu, uji mediasi mengungkapkan bahwa Kepuasan Kerja secara signifikan memediasi hubungan antara Kepemimpinan Pelayan dan OCB, serta antara Kualitas Kehidupan Kerja dan OCB. Temuan ini menyoroti pentingnya kepuasan kerja sebagai mekanisme psikologis yang menjembatani pengaruh kepemimpinan dan variabel lingkungan kerja terhadap perilaku positif karyawan. Implikasi teoritis dari penelitian ini memperkuat teori Kepemimpinan Pelayan dan teori motivasi-higienis Herzberg, sementara implikasi praktisnya menawarkan rekomendasi untuk memperkuat gaya kepemimpinan pelayan dan meningkatkan kualitas lingkungan kerja untuk menumbuhkan loyalitas karyawan dan keterlibatan aktif dalam organisasi publik.
Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Pada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX Provinsi Maluku
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan pada Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XX Provinsi Maluku. Fokus penelitian meliputi kegiatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan, serta faktor pendukung dan hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Kepala BPK, Kepala Sub Bagian Umum, pamong budaya, dan tenaga teknis yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPK Wilayah XX telah melaksanakan implementasi kebijakan secara sistematis dan terstruktur. Aspek perlindungan dilakukan melalui inventarisasi budaya lokal, pengamanan hak kekayaan intelektual, pemeliharaan dan revitalisasi objek budaya. Pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan dilaksanakan melalui festival budaya, penyebaran informasi, dan penguatan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan kebudayaan dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan lembaga, dan pemberian fasilitasi dana kepada komunitas budaya. Keterlibatan masyarakat dan lembaga budaya lokal menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan implementasi, meskipun tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan pengaruh globalisasi masih perlu diperhatikan. Saran penelitian mencakup penguatan koordinasi antar daerah, peningkatan sumber daya dan kapasitas SDM, serta penerapan strategi adaptasi terhadap globalisasi agar pelestarian dan pemajuan kebudayaan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Pencegahan Penyimpangan Sosial Melalui Tradisi Budaya Lokal: Pacu Jalur
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tradisi Pacu Jalur sebagai strategi pencegahan penyimpangan sosial di kalangan pemuda Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara mendalam terhadap narasumber, observasi langsung di lapangan, serta studi dokumentasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pacu Jalur. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tradisi Pacu Jalur tidak hanya berfungsi sebagai sarana olahraga dan hiburan masyarakat, tetapi juga sebagai institusi sosial yang menanamkan nilai-nilai karakter, seperti gotong royong, religiusitas, disiplin, tanggung jawab, persatuan, sikap bersahabat, kerja keras, dan sportivitas. Nilai-nilai tersebut diwujudkan melalui pola latihan yang teratur, kepatuhan terhadap ketentuan, penerapan sanksi sosial, pelaksanaan doa bersama, serta pengawasan kolektif oleh pelatih, pengurus, dan masyarakat. Internalisasi nilai-nilai tersebut terbukti mampu mendorong perubahan perilaku pemuda ke arah yang lebih positif, seperti meningkatnya disiplin, rasa tanggung jawab, serta menurunnya kecenderungan terhadap perilaku menyimpang. Dengan demikian, tradisi Pacu Jalur dapat dipandang sebagai bentuk pencegahan penyimpangan sosial berbasis budaya lokal yang efektif dan berkelanjutan, serta memiliki kontribusi penting dalam pembentukan karakter dan ketahanan sosial pemuda di tengah dinamika perubahan masyarakat.
Pengaruh Motivasi dan Disiplin Terhadap Prestasi Kerja Pegawai PT. Capella Daihatsu Medan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi dan disiplin terhadap prsetasi kerja pegawai PT. Capella Daihatsu Medan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara wawancara (interview), pertanyaan (quistioner) dan studi dokumentasi. Sedangkan tekinik analisis data adalah menggunakan tenknik kuantitatif dengan tidak melakukan pengambilan sampel karena jumlah populasi yang sedikit, sehingga semua pegawai bagian administrasi pada PT. Capella Daihatsu Medan yang berjumlah 30 pegawai dalam populasi dijadikan responden. Analisis data dilakukan dengan uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi, koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja pegawai dengan nilai koefisien determinasi sebesar 22,5% dan uji hipotesis menunjukkan t hitung > t tabel (4,205> 2,048). Disiplin juga berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja pegawai dengan nilai koefisien determinasi sebesar 24,4% dan uji hipotesis diperoleh t hitung > t tabel (3,005 > 2,048). Secara simultan, motivasi dan disiplin berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja pegawai dengan persamaan regresi Y = 29,276 + 0,031X1 + 0,316X2 serta nilai koefisien determinasi sebesar 24,6%, sedangkan sisanya sebesar 75,4% dipengaruhi oleh faktor lain. Uji hipotesis menunjukkan F hitung > F tabel (4,413 > 3,17), sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi dan disiplin secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi kerja pegawai PT.Capella Daihatsu Medan. Kata kunci: Disiplin, Motivasi, Prestasi Kerja Pegawai
Pengaruh Komunikasi Dan Lingkungan Kerja Fisik Terhadap Semangat Kerja Pegawai Pada Puskesmas Kabupaten Kerinci
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pengaruh komunikasi, dan lingkungan kerja fisik terhadap semangat kerja pegawai pada Puskesmas di Kabupaten Kerinci. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai yang ada pada Puskesmas di Kabupaten Kerinci. Responden dalam penelitian ini berjumlah 127 sampel. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik cluster sampling dan stratified. Data dikumpulkan melalui angket yang telah di uji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu dan juga uji empirik item di lapangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian ini telah menemukan signifikan pengaruh komunikasi dan lingkungan kerja fisik terhadap semangat kerja pegawai pada Puskemas di Kabupaten Kerinci. Hal ini berarti semakin meningkat komunikasi dan lingkungan kerja fisik maka akan meningkat pula semangat kerja pegawai.
Studi Komparatif Strategi Nation Branding Prancis (Paris 2024) dan Tiongkok (Beijing 2022) dalam Membangun Citra Internasional
Olimpiade Paris 2024 dan Tiongkok dalam Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022 untuk membangun citra internasional. Kerangka teori yang digunakan adalah Nation Brand Hexagon Simon Anholt yang mencakup enam dimensi Tourism Governance Culture and Heritage People Exports serta Investment and Immigration. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi komparatif melalui analisis dokumen laporan resmi publikasi media internasional kampanye digital serta materi promosi kedua penyelenggaraan Olimpiade. Data dianalisis menggunakan pendekatan thematic analysis untuk melihat bagaimana strategi masing masing negara memanfaatkan mega event olahraga sebagai instrumen diplomasi publik dan upaya pembentukan citra nasional. Hasil penelitian diharapkan memperlihatkan perbedaan karakter strategi branding kedua negara serta memberikan pemahaman mengenai peran Olimpiade sebagai sarana strategis dalam meningkatkan citra internasional.
Kepuasan pernikahan merupakan kondisi psikologis dan penilaian subjektif pasangan terhadap kualitas hubungan pernikahan secara keseluruhan, yang mencerminkan sejauh mana kebutuhan, harapan, dan tujuan pernikahan terpenuhi. Wanita Jawa cenderung menerima segala situasi bahkan yang terpahit sekalipun, serta pandai memendam penderitaan (Handayani & Novianto, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pernikahan pada perempuan Jawa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi serta menggunakan teknik observasi tertruktur dan wawancara semi-terstruktur. Analisis data yang digunakan penelitian ini adalah coding, uji kredibilitas member checking dan triangulasi sumber data. Subjek penelitian dipilih berdasarkan kriteria informan perempuan bersuku Jawa yang menikah dengan laki-laki bersuku Jawa dan telah menjalani pernikahan sekurang-kurangnya dua tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan faktor yang memengaruhi kepuasan penikahan pada perempuan Jawa yaitu peran gender, komitmen, menjadi orang tua, kepuasan seksual, manajemen konflik dan komunikasi. Sedangkan faktor kontekstual yang tampak, yakni pengalaman masa lalu, perbedaan harapan dari pernikahan, kepribadian, finansial, usia pernikahan, perbedaan usia pasangan, kondisi kesehatan pasangan, quality time, dan religiusitas memengaruhi kepuasan pernikahan secara situasional.
Government Communication on Instagram as a Diffusion Channel: Public Engagement and Electric Bus Policy in Yogyakarta
This study examines how government communication on Instagram functions as a diffusion channel in fostering public engagement and discursive adoption of a policy-driven innovation, focusing on the EV Trans Jogja electric bus program in Yogyakarta, Indonesia. Diffusion of innovations theory assumes a progression from awareness to adoption; however, empirical evidence remains limited regarding how this process unfolds when sustainability policies are communicated through government-managed social media. Existing studies on government Instagram use largely emphasize information dissemination and visibility, leaving diffusion dynamics across adoption stages underexplored. A qualitative case study design was employed by analyzing communication related to EV Trans Jogja published on the official @dishubdiy Instagram account between January and May 2025. Data consist of Instagram posts, captions, audience comment threads, and reply or non-reply practices, complemented by in-depth interviews and field observations. Guided by diffusion of innovations theory, the stages of knowledge, persuasion, decision, implementation, and confirmation were operationalized as analytical categories to identify discursive indicators of engagement and adoption. The findings indicate that Instagram communication effectively enhances public visibility and awareness of the electric bus program, demonstrating strong diffusion performance at the knowledge stage. However, communicative support declines at subsequent stages. Persuasion remains largely symbolic and weakly dialogic, decision-making is constrained by fragmented procedural information, and implementation and confirmation receive limited institutional reinforcement. Later-stage diffusion indicators are predominantly articulated through audience-generated discourse. These patterns reflect an institutional communication logic that prioritizes informational visibility over engagement-oriented interaction, thereby constraining diffusion beyond awareness. The study concludes that in government-led sustainability policies, social media visibility alone is insufficient to advance diffusion toward adoption. Effective diffusion requires interactive, audience-centered, and stage-specific communication strategies aligned with the informational and experiential needs of each diffusion stage.
Tinjauan Hukum Penjualan Akun Netflix Ilegal Dengan Metode Carding (Studi Kasus Penjualan Pada Media Sosial X)
Internet sebagai hasil dari pesatnya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) telah menjadi bagian tak terpisahkan dari berbagai aspek kehidupan. Carding merupakan pencurian data kartu kredit yang bertujuan untuk pemanfaatan dan keuntungan pribadi, termasuk dalam pembelian akun berlangganan Netflix yang kemudian dijual kembali dengan harga dibawah harga resmi yang telah ditetapkan. Penelitian mengkaji permasalahan ini alasan mengapa praktik penjualan akun Netflix dengan metode carding pada media sosial X marak terjadi, serta bagaimana upaya penanggulangan dan tindakan hukum atas hal tersebut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Yuridis empiris dengan pendekatan perbandingan, perundang-undangan, dan konseptual. Data utama diperoleh melalui kuesioner, wawancara, dan observasi, data pendukung yang didapatkan dari hasil studi pustaka yang bersumber dari bahan hukum maupun bahan non-hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekaburan norma dalam regulasi terkait carding di Indonesia serta rendahnya penegakan hukum oleh aparat menyebabkan praktik ini tetap marak di platform media sosial X. Masyarakat cenderung membeli akun di X karena harga lebih murah, sementara seller dan carder tertarik karena peluang keuntungan yang tinggi serta minimnya risiko hukum. Oleh karena itu, diperlukan adanya pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta kesadaran masyarakat dalam mengawasi transaksi kartu kredit dan penggunaan akun Netflix mereka guna mencegah penyalahgunaan yang lebih luas.
Crafting Meaning in the Marketplace: The Role of Storynomics in Creative Economy Competition
Narrative has become a key differentiator in the creative economy, where companies compete not only through products but also through meaning. Storynomics, a strategy that combines economic value creation with storytelling, has revolutionized how companies interact with consumers, influence perception, and foster emotional loyalty. In order to understand why story-driven value propositions outperform conventional marketing strategies and how businesses can use storynomics to maintain competitive advantage, this paper examines the role of narrative as strategic differentiation. This article employs a qualitative, conceptual research method that synthesizes theoretical literature on narrative theory, marketing communication, and creative economy studies. The results show that using stories helps businesses stand out and build lasting value. It also shows how storytelling can support strong branding, keep customers engaged, and guide company strategy in today’s creative economy.
Strategi Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kolaboratif Dalam Sinergi Antara BUMDes dan Koperasi Merah Putih
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis strategi pengelolaan sumber daya manusia (SDM) kolaboratif dalam sinergi antara BUMDes dan Koperasi Merah Putih guna mewujudkan keberlanjutan pembangunan ekonomi desa. Pendekatan penelitian menggunakan Systematic Literature Review (SLR) dengan pedoman PRISMA 2020, mencakup analisis terhadap 35 artikel ilmiah terindeks Sinta 2 dan internasional yang terbit antara tahun 2018–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan SDM kolaboratif merupakan elemen fundamental dalam memperkuat struktur kelembagaan dan meningkatkan kinerja ekonomi desa. Tiga temuan utama yang diidentifikasi meliputi: (1) pentingnya kepemimpinan kolaboratif dan budaya gotong royong sebagai fondasi sinergi kelembagaan; (2) penerapan digitalisasi SDM dan inovasi terbuka sebagai penggerak efisiensi organisasi; dan (3) penguatan tata kelola partisipatif melalui kolaborasi lintas lembaga dan sektor. Melalui sintesis sistematis, penelitian ini menghasilkan model konseptual baru yaitu Collaborative Human Resource Management for Sustainable Village Economy (CHRM-SVE) yang mengintegrasikan prinsip collaborative governance, sustainable HRM, dan community-based development.
Revitalisasi Peran Masyarakat Hukum Adat dalam Pelestarian Lingkungan: Analisis Konstitusional atas Kasus Banjir Batang Toru, Tapanuli Selatan
Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan hak ulayat sebagai bagian dari arsitektur konstitusional pengelolaan sumber daya alam. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara, sehingga memperkuat posisi masyarakat hukum adat sebagai subjek konstitusional. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi konstitusional masyarakat hukum adat dalam pelestarian lingkungan hidup serta mengkaji kesenjangan implementasinya dalam konteks Batang Toru, Tapanuli Selatan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan pendekatan konseptual berbasis pluralisme hukum serta konstitusionalisme ekologis, yang diperkaya dengan data empiris sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif konstitusi Indonesia telah menyediakan dasar yang kuat bagi integrasi pranata adat dalam tata kelola lingkungan. Pranata adat Batak Angkola memiliki legitimasi sosial dan potensi regulatif terhadap pemanfaatan wilayah ulayat. Kesenjangan terjadi karena pengakuan konstitusional belum teroperasionalkan secara efektif dalam sistem perizinan dan regulasi sektoral. Revitalisasi peran masyarakat hukum adat merupakan konsekuensi logis dari mandat konstitusi untuk menjamin keberlanjutan ekologis dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Disrupsi Digital dan Degradasi Nilai Kesantunan: Studi Kasus Praktik Diglosia dalam Ruang Publik Digital Pemuda Surakarta
Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik diglosia bahasa dalam perilaku komunikasi generasi muda di Kota Surakarta sebagai wilayah pusat budaya Jawa. Modernisasi dan keberadaan institusi keraton membentuk dinamika tersendiri dalam penggunaan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia di kalangan generasi muda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap generasi muda di Surakarta serta studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan validitas data melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik diglosia diwujudkan melalui penggunaan ragam tinggi dan ragam rendah secara fungsional. Bahasa Indonesia digunakan sebagai ragam tinggi dalam konteks formal seperti pendidikan dan institusi pemerintahan, sedangkan bahasa Jawa digunakan sebagai ragam rendah dalam interaksi nonformal. Variasi krama inggil dan krama madya dipakai saat berkomunikasi dengan pihak yang lebih tua sebagai bentuk etika kultural, sementara ngoko digunakan dalam relasi sebaya. Praktik tersebut dipengaruhi oleh kebiasaan keluarga, lingkungan sosial, dan norma budaya lokal
Literasi Digital Masyarakat Lokal dalam Mengelola Narasi Budaya di Instagram: Studi Kasus @desawisatawayang
Desa Sidowarno di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Indonesia, merupakan desa wisata yang dikenal atas kerajinan wayang kulit berbahan kulit kerbau tradisional dan masuk dalam 75 Besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2023. Selain sebagai pusat produksi, desa ini juga menawarkan paket wisata edukasi yang meliputi lokakarya penyesetan, penatahan, dan pewarnaan, serta pertunjukan wayang. Untuk meningkatkan daya tariknya, desa ini memanfaatkan pemasaran melalui media sosial. Penelitian ini menganalisis penggunaan copywriting di media sosial sebagai strategi komunikasi pemasaran. Penelitian menggunakan desain kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan analisis isi kualitatif sebagai metode analisis. Sampel penelitian berupa unggahan pada akun resmi @desawisatawayang, dengan unit analisis mencakup proses tatah sungging, kunjungan wisata edukasi, dan pertunjukan wayang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa ini menerapkan copywriting persuasif untuk menarik perhatian, menumbuhkan minat, dan membangun kedekatan psikologis dengan audiens. Gaya bahasa yang muda, ditandai dengan nada informal, narasi percakapan, dan diksi yang fleksibel, berfungsi sebagai strategi adaptif yang memperkuat keterhubungan dengan audiens serta memposisikan destinasi sebagai tempat yang mudah diakses dan kaya nilai budaya
Analisis Normatif Penyalahgunaan Teknologi Deepfake Dalam Kampanye Politik Digital Sebagai Tindak Pidana Siber Berdasarkan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang dapat mengoptimalkan penggunakan Artifisial Intelegen dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa bernegara, dan berpolitik. Metode Penelitian ini menggunakana deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, dimana data diambil dari beberapa sumber, seperti buku, artikel ilmiah, dan informasi-informasi dari media massa yang relevan. Hasil Penelitian ini adalah: Pertama, deepfake dalam kampanye politik digital di Indonesia banyak disalahgunakan untuk kepentingan manipulasi. Bentuknya meliputi penciptaan citra palsu kandidat, pembunuhan karakter lawan politik, penyebaran hoaks politik, hingga manipulasi opini publik. Modus yang sering dipakai adalah penggunaan akun anonim, penyebaran lewat media sosial dan aplikasi pesan instan, dukungan buzzer atau bot, serta peluncuran pada momen politik strategis. Kedua, Pasal 28 Ayat (2) UU ITE 2024 sudah memberi dasar hukum untuk menjerat penyalahgunaan deepfake, terutama jika digunakan untuk menyebarkan kebencian, hoaks, atau propaganda politik. Namun, aturan ini masih bersifat umum dan sering menimbulkan multitafsir sehingga berisiko dipakai untuk mengekang kritik atau ekspresi sah. Ketiga, secara yuridis, Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2024 sudah memberi landasan yang cukup untuk menindak penyalahgunaan deepfake yang menimbulkan kebencian atau permusuhan, namun penerapannya menghadapi kendala serius. Unsur delik seperti kesengajaan, distribusi, dan akibat kebencian sulit dibuktikan tanpa dukungan forensik digital yang andal, sementara kapasitas aparat dan laboratorium siber masih terbatas. Penelitian ini disimpulkan bahwa Pasal 28 ayat (2) UU ITE masih membutuhkan perbaikan secara optimal, supaya menjadi UU yang tegas dan aman untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan berpolitik.
Dampak Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis Terhadap Ekonomi Mikro Di Lingkungan Sekolah (Studi Kasus UMKM Jajanan Sekolah Di Kabupaten Pringsewu Lampung)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi siswa, namun implementasinya berpotensi menimbulkan dampak turunan terhadap ekonomi mikro, khususnya UMKM jajanan sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi kebijakan MBG ekonomi mikro di lingkungan sekolah di Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi MBG menyebabkan penurunan pendapatan UMKM jajanan sekolah akibat perubahan pola konsumsi siswa, dengan tingkat dampak yang bervariasi. UMKM yang sangat bergantung pada konsumsi harian siswa mengalami penurunan pendapatan lebih besar, sementara UMKM dengan produk yang lebih fleksibel relatif lebih mampu bertahan. Pelaku UMKM merespons kondisi tersebut melalui berbagai strategi adaptasi, seperti pengurangan produksi, diversifikasi produk, dan peningkatan nilai tambah, meskipun efektivitasnya masih terbatas. Dengan demikian kebijakan MBG memiliki implikasi ekonomi mikro yang perlu diperhatikan dalam evaluasi kebijakan publik, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih integratif antara peningkatan gizi siswa dan keberlanjutan UMKM lokal.
Dinamika Perilaku Memilih Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Bagi Pemilih Muda Kota Banjarmasin
Generasi muda mendominasi pemilih Pemilu tahun 2024, yakni sebanyak 56,45% dari total keseluruhan pemilih di Indonesia. Di Provinsi Kalimantan Selatan terdapat sekitar 57% data pemilih tetap merupakan pemilih muda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika perilaku memilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 bagi pemilih muda di kota Banjarmasin dengan memperhatikan intensi memilih serta perilaku memilih yang sesungguhnya. Penelitian ini dikembangkan menggunakan metode kuantitatif deskriftip. Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa faktor atau aspek-aspek yang mempengaruhi keputusan pemungutan suara bagi pemilih muda di kota Banjarmasin adalah kualifikasi dan pengalaman kandidat; visi dan usulan kebijakan kandidat; kejujuran, kepercayaan, dan komitmen untuk melayani kepentingan publik, termasuk reputasi, perilaku masa lalu, dan kemampuan untuk menginspirasi kepercayaan dan keyakinan; keselarasan dengan preferensi ideologis pemilih serta kemampuan untuk membawa perubahan yang berarti dan bermanfaat.
Diplomasi Publik Indonesia Dengan Penyelenggaraan Kompetisi ASEAN University Games 2024
Diplomasi publik merupakan strategi negara untuk mempengaruhi opini dan pandangan masyarakat internasional terhadap negaranya. Pagelaran olahraga antar negara merupakan salah satu bentuk dari diplomasi publik yang dapat digunakan untuk memperkenalkan citra positif suatu negara. ASEAN University Games merupakan salah satu event olahraga internasional yang diselenggarakan dua tahun sekali dan melibatkan atlet muda dari perguruan tinggi di negara-negara ASEAN. Pada tahun 2024, Indonesia menjadi penyelenggara event tersebut yang diadakan di Surabaya dan Malang. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan upaya diplomasi publik Indonesia melalui event tersebut. Penulis menggunakan kerangka konseptual diplomasi publik oleh Nicholas J. Cull. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia telah secara pro-aktif melaksanakan upaya diplomasi publik melalui advocacy, cultural diplomacy, dan international broadcasting. Pada advocacy, Indonesia menyampaikan ide dan nilai yang diangkat dalam AUG 2024 pada opening ceremony. Pada cultural diplomacy, Indonesia menampilkan budaya berupa tarian saat opening ceremony dan closing ceremony. Pada international broadcasting, Indonesia menggunakan kanal media digital, media elektronik, dan media sosial untuk penyebaran informasi terkait AUG 2024.
Analisis Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT Bukit Asam Unit Tambang Ombilin Kota Sawahlunto, Sumatera Barat
Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah komitmen dan tindakan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat di sekitarnya, di luar dari sekadar mencari keuntungan finansial. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program (CSR) yang dijalankan oleh PT Bukit Asam Tbk Unit Tambang Ombilin di Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, berdasarkan kebijakan, bentuk program, serta mekanisme implementasinya. Metode penelitian menggunakan metode dokumentasi, catatan, rekaman terhadap data yang diperoleh, wawancara, dan pengumpulan data sekunder berupa dokumen-dokumen terkait dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR PT Bukit Asam Tbk melalui program kemitraan dan bina lingkungan di unit pertambangan Ombilin Sawahlunto mampu mengubah lahan pascatambang menjadi kawasan produktif melalui pengembangan pakan ternak, serta program lainya seperti budidaya madu, PLTS irigasi, dan kebun kopi. Program tersebut berkontribusi pada peningkatan pendapatan, kapasitas usaha, serta penguatan kemandirian ekonomi masyarakat sekitar wilayah operasional.
Hukum Adat dalam KUHP Nasional: Legitimasi dan Peran Pengadilan Adat dalam Sistem Hukum Pidana
Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang baru menandai tonggak penting dalam reformasi hukum pidana Indonesia. KUHP ini menggantikan warisan kolonial Belanda dan membawa paradigma baru yang mengakomodasi nilai-nilai hukum nasional, termasuk pengakuan terhadap hukum adat. Salah satu isu penting adalah eksistensi dan peran pengadilan adat dalam penyelesaian perkara pidana di komunitas adat. Meskipun hukum adat telah diakui dalam Pasal 18B UUD 1945 dan Pasal 5 ayat (1) KUHP Nasional, posisi formal pengadilan adat dalam sistem peradilan pidana nasional masih belum jelas, baik secara kelembagaan maupun prosedural. Penelitian ini mengkaji legalitas, kewenangan, dan implikasi keberadaan pengadilan adat, melalui pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan pengadilan adat masih aktif dan efektif dalam menjaga harmoni sosial serta menyelesaikan konflik secara damai berbasis kearifan lokal. Namun, belum adanya pengakuan formal menyebabkan potensi tumpang tindih yurisdiksi dan pelanggaran hak. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang mengintegrasikan pengadilan adat ke dalam sistem hukum nasional secara kontekstual dan asimetris. Penguatan ini mendukung pluralisme hukum yang inklusif, memastikan perlindungan HAM, serta mewujudkan keadilan restoratif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat.
Tinjauan Advokasi Kebijakan Dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan: Tantangan Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pariwisata
Penelitian menggunakan pendekatan literature review dengan model narrative review, mencakup artikel ilmiah, buku akademik, serta laporan organisasi internasional. Analisis dilakukan melalui teknik sintesis tematik untuk mengidentifikasi pola, kategori, dan konsep utama terkait advokasi kebijakan dan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokasi kebijakan memainkan peran penting dalam menciptakan tata kelola pariwisata yang lebih inklusif, transparan, dan berbasis bukti. Partisipasi masyarakat terbukti meningkatkan legitimasi kebijakan, rasa memiliki terhadap destinasi, serta keberlanjutan sosial ekologis jangka panjang. Namun demikian, berbagai tantangan ditemukan, seperti ketimpangan kekuasaan antar aktor, rendahnya kapasitas internal komunitas, akses informasi yang terbatas, budaya birokratis yang hierarkis, serta minimnya mekanisme dialog formal. Hambatan-hambatan ini sering kali membuat partisipasi masyarakat bersifat simbolis dan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap arah kebijakan. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas komunitas, reformasi tata kelola, dan perluasan ruang advokasi bagi masyarakat dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan
Pengaruh Kepercayaan Masyarakat Dan Kemudahan Akses Informasi Terhadap Kepuasan Masyarakat Melalui Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening Di Kantor Kelurahan Deli Tua
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan masyarakat akibat keterbatasan akses terhadap informasi yang transparan terkait kebijakan dan program kerja di tingkat kelurahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepercayaan masyarakat dan kemudahan akses informasi terhadap kepuasan masyarakat melalui kualitas pelayanan di Kantor Kelurahan Deli Tua. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan populasi sebanyak 13.170 penduduk dan melibatkan 109 responden sebagai sampel yang ditentukan menggunakan rumus Slovin. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi dengan penyebaran kuesioner berskala Likert. Analisis data menggunakan uji t, uji R, uji F, dan analisis jalur (path analysis) yang dibantu dengan perangkat lunak IBM SPSS versi 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat dan kemudahan akses informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Selain itu, kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat serta berperan sebagai variabel intervening yang memperkuat pengaruh kepercayaan masyarakat dan kemudahan akses informasi terhadap kepuasan masyarakat. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan kuantitatif dan belum menggali aspek kualitatif secara mendalam. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu administrasi publik, sedangkan secara praktis dapat menjadi masukan bagi pemerintah kelurahan. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi pengembangan pelayanan publik kelurahan berkelanjutan.