(2) * Syafruddin Syafruddin
*corresponding author
AbstractUndang-Undang No 7 Tahun 2016 merupakan salah satu dasar kebijakan untuk mengatur tentang perlindungan jaminan resiko penangkapan ikan, pembudidaya ikan, dan usaha pergaraman di Indonesia agar terhindar dari kerugian yang bisa saja dialami akibat resiko pekerjaan. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana implementasi kebijakan jaminan resiko penangkapan ikan, pembudidaya ikan, dan usaha pergaraman di Kota Sibolga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan jaminan resiko penangkapan ikan, pembudidaya ikan, dan usaha pergaraman di Kota Sibolga. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, data yang diperoleh yaitu data primer dengan melakukan wawancara, dan data sekunder yang diperoleh dari jurnal, buku-buku, dan kepustakaan. Teknik Analisa dengan tahap reduksi data, tahap penyajian dan tahap kesimpulan. Adapun hasil penelitian ini implementasi kebijakan telah berjalan, namun belum sepenuhnya efektif. Masih terdapat kendala seperti kurangnya kesadaran dan pengetahuan nelayan serta pembudidaya ikan mengenai jaminan risiko pekerjaan.
KeywordsUndang-Undang; Implementasi; BPJS Ketenagakerjaan
|
DOIhttps://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026.%25p |
Article metrics10.31604/jim.v10i4.2026.%p Abstract views : 0 |
Cite |
References
Agustino, L. (2016). Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi). Alfabeta.
Amrizal, [inisial dan nama penulis lainnya perlu dilengkapi]. (2022). Implementasi Peraturan Bupati Langkat Nomor 4 Tahun 2021 dalam rangka meningkatkan disiplin kesehatan di Desa Pulau Sembilan. 1(2), 145–152. http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/18448
Edwards III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Press.
Hamdi, F. A., Samudra, A. A., Tuti, R. W. D., & Salam, R. (2022). Implementasi kebijakan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kebakaran di Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(3). https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i3.6468
Hastuti, I. D., & Mujahiddin. (2022). Implementasi kebijakan penyelenggaraan kartu asuransi nelayan di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan. Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik, 1(3), 224–232. http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/19490
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan atas Risiko kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.
Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik.
Presiden Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Presiden Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Presiden Republik Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
Presiden Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. https://peraturan.bpk.go.id/Details/37237/uu-no-7-tahun-2016
Presiden Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
Presiden Republik Indonesia. (2023). Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
Rizky, R. N., & Moulita. (2017). Penanaman nilai-nilai Islam melalui komunikasi interpersonal orang tua pada anak. Jurnal Interaksi, 1(2), 206–219.
Rokim. (2019). Analisis kebijakan versi Dunn dan implementasinya dalam pendidikan Islam. Jurnal Studi Islam, 14(2), 60–69.
Sagala, I. L., Soemarmi, A., & Diamantina, A. (2017). Analisis yuridis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam di Kabupaten Jepara. Law Journal, 6(2), 1–11. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/19573
Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Edisi 2, Cetakan 4). Alfabeta.
Suprapto, S., & Malik, A. A. (2019). Implementasi kebijakan diskresi pada pelayanan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS). Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada, 7(1), 1–8. https://doi.org/10.35816/jiskh.v7i1.62
Universitas Medan Area. (2022). Perlindungan dan pemberdayaan nelayan terhadap nelayan tradisional di Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan [Skripsi]. Universitas Medan Area.
Refbacks
- There are currently no refbacks.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.









