Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Bekerja Di Kantor Notaris Wilayah Kota Padang

Abstract

Notaris tidak hanya berkedudukan sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, tetapi juga sebagai pemberi kerja ketika mempekerjakan tenaga kerja di kantornya, sehingga terikat pada kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan kerja antara Notaris dan pekerja yang bekerja di Kantor Notaris wilayah Kota Padang serta perlindungan hukum terhadap pekerja tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif, dengan data primer berupa wawancara terhadap tujuh Notaris dan tujuh pekerja yang dipilih secara purposive sampling, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur, yang dianalisis secara kualitatif menggunakan teori kepastian hukum, teori keadilan, dan teori perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kerja di Kantor Notaris secara substantif telah memenuhi unsur pekerjaan, upah, dan perintah serta bersifat tetap sehingga tergolong Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, tetapi seluruh hubungan kerja yang diteliti hanya didasarkan pada perjanjian lisan tanpa surat pengangkatan sebagaimana diwajibkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Perlindungan hukum terhadap pekerja juga belum optimal: lima dari tujuh pekerja menerima upah pokok di bawah upah minimum yang berlaku, pemenuhan penghasilan layak masih bergantung pada bonus yang bersifat tidak tetap, dan lima dari tujuh pekerja belum didaftarkan oleh pemberi kerja dalam program jaminan sosial sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Oleh karena itu, diperlukan kepatuhan Notaris sebagai pemberi kerja serta peran aktif BPJS dan Ikatan Notaris Indonesia dalam sosialisasi dan pengawasan agar kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi pekerja dapat terwujud