Implementasi Pelayanan Perizinan Berbasis Digital Studi Pada Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu Di Kota Manado
(1) * Yulita Sira Isabelah Muaja Mail (Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia)
(2) Maria Heny Pratiknjo Mail (Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia)
(3) Very Y Londa Mail (Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia)
(4) Femmy M. G Tulusan Mail (Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia)
(5) Johny R. E Tampi Mail (Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia)
(6) Burhan Niode Mail (Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia)
*corresponding author

Abstract


Transformasi digital pelayanan publik mendorong pemerintah daerah mengembangkan sistem pelayanan yang lebih efektif, transparan, dan mudah diakses. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pelayanan perizinan berbasis digital melalui Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIP2T) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis implementasi kebijakan menggunakan model Thomas B. Smith yang mencakup kebijakan yang diidealkan, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, dan faktor lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIP2T telah berjalan cukup efektif, didukung oleh landasan regulasi, komitmen pemerintah daerah, struktur organisasi yang jelas, peningkatan kompetensi aparatur, koordinasi lintas sektor, serta inovasi pelayanan digital. SIP2T memberikan kemudahan akses, mempercepat proses perizinan, dan meningkatkan transparansi pelayanan. Namun, implementasinya belum sepenuhnya optimal akibat kesenjangan literasi digital, keterbatasan akses perangkat dan jaringan internet, kompetensi teknologi sebagian aparatur, serta budaya masyarakat yang masih mengandalkan pelayanan tatap muka. Penguatan literasi digital, kapasitas aparatur, infrastruktur teknologi, dan pendampingan masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pelayanan perizinan digital yang inklusif dan berkelanjutan.


Keywords


Implementasi Kebijakan; Pelayanan Publik; Perizinan; Transformasi Digital.

   

DOI

https://doi.org/10.31604/jim.v10i3.2026.1856-1869 		      

Article metrics

10.31604/jim.v10i3.2026.1856-1869 Abstract views : 0 | PDF views : 1

   

Cite

How to cite item
   

Full Text

Download

References


Badan Informasi Geospasial. (2025). Penghargaan Bhumandala Tahun 2025.

Badan Pusat Statistik Kota Manado. (2025). Kota Manado dalam angka 2025. BPS Kota Manado.

Brennen, J. S., & Kreiss, D. (2016). Digitalization. In K. B. Jensen, R. T. Craig, J. D. Pooley, & E. W. Rothenbuhler (Eds.), The international encyclopedia of communication theory and philosophy. Wiley-Blackwell.

Denzin, N. K. (1978). The research act: A theoretical introduction to sociological methods (2nd ed.). McGraw-Hill.

Edwards III, G. C. (1980). Implementing public policy. Congressional Quarterly Press.

Fitri, I. N., & Tukiman. (2025). Implementasi aplikasi pelayanan online pendaftaran administrasi kependudukan. Jurnal Governansi.

Gil-Garcia, J. R., Dawes, S. S., & Pardo, T. A. (2018). Digital government and public management research: Finding the crossroads of public administration and information systems. Public Management Review, 20(5), 633–646. https://doi.org/10.1080/14719037.2017.1327181

Grindle, M. S. (1980). Politics and policy implementation in the Third World. Princeton University Press.

Hadjon, P. M. (1994). Pengantar hukum administrasi Indonesia. Gadjah Mada University Press.

Hardiyansyah. (2011). Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya. Yogyakarta: Gava Media

Haumahu, J., Mingkid, E., & Rumawas, W. (2025). Performance management of state civil apparatus in improving licensing and non-licensing services at the North Sulawesi Regional One-Door Investment and Integrated Service. Dimensie Public Sector Journal.

Indrajit, R. E. (2016). Electronic government: Strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital. Andi.

Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. Government Information Quarterly, 36(4), 101385.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Manado.

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Manado.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Peraturan Wali Kota Manado Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Wali Kota Manado Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Elektronik.

Schwab, K. (2016). The fourth industrial revolution. World Economic Forum.

Sinambela, L. P. (2008). Reformasi pelayanan publik: Teori, kebijakan, dan implementasi. Bumi Aksara.

Smith, T. B. (1973). The policy implementation process. Policy Sciences, 4(2), 197–209. https://doi.org/10.1007/BF01405732

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (2nd ed.). Alfabeta.

Tampah, S. R., Pratiknjo, M. H., & Londa, V. Y. (2021). Implementasi kebijakan penanganan dan pengendalian Corona Virus Disease-2019 pada sektor pariwisata di Kota Tomohon. Jurnal Agri-SosioEkonomi.

United Nations. (2024). United Nations e-government survey 2024: Accelerating digital transformation for sustainable development.

Wokas, G. R., Londa, V. Y., & Tampi, J. R. E. (2025). Implementation of the Electronic-Based Government System (EBGS) to achieve good governance in the General Bureau of the North Sulawesi Regional Secretariat. Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.