Urgensi Pembentukan BPBD Kota Depok dalam Pengurangan Risiko Bencana Perkotaan dan Penguatan Stabilitas Nasional

Abstract

Kota Depok merupakan kota penyangga Jakarta yang mengalami perkembangan ruang, pertumbuhan penduduk, dan peningkatan mobilitas sosial-ekonomi secara cepat. Kondisi tersebut membuat persoalan kebencanaan di Depok tidak dapat dipahami semata sebagai peristiwa alam, tetapi sebagai risiko perkotaan yang terbentuk melalui interaksi antara bahaya, kerentanan, kapasitas, tata ruang, kualitas infrastruktur, dan efektivitas kelembagaan. Artikel ini bertujuan menganalisis urgensi pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Depok sebagai instrumen pengurangan risiko bencana, penguatan tata kelola daerah, dan perlindungan masyarakat dari ancaman nonmiliter. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi kasus kelembagaan daerah. Data dan bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, publikasi statistik, laporan kebencanaan, serta literatur akademik tentang pengurangan risiko bencana dan kerentanan sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembentukan BPBD di Kota Depok memiliki dasar normatif, empiris, dan konseptual yang kuat. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020, dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 menempatkan penanggulangan bencana sebagai urusan yang harus diselenggarakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Secara empiris, karakter Depok sebagai kota padat penduduk dengan risiko banjir, cuaca ekstrem, pohon tumbang, kebakaran perkotaan, dan gangguan layanan publik membutuhkan institusi khusus yang mampu bekerja pada fase pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca-bencana. Secara konseptual, BPBD diperlukan untuk mengubah orientasi penanggulangan bencana dari pola reaktif menuju tata kelola risiko yang berbasis mitigasi, kesiapsiagaan, data kerentanan, koordinasi lintas sektor, dan kolaborasi pentahelix. Dengan demikian, pembentukan BPBD Kota Depok tidak hanya relevan bagi efektivitas layanan kebencanaan daerah, tetapi juga memiliki makna strategis dalam menjaga stabilitas sosial, ketahanan daerah, dan keamanan nasional.