Email this article 
(Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia)(2) Leuryan Cherry Lorenza
(Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia)(3) Febri Anggita Ruiyati
(Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia)(4) Zafira Azalia Rakhma Affandy
(Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia)*corresponding author
AbstractPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kehadiran militer di jabatan pemerintahan sipil, serta dampaknya terhadap tata kelola sosial dan ruang demokrasi. Khususnya pasca kemenangan Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden tahun 2024. Penelitian ini menggunakan kerangka teori hubungan sipil–militer serta konsep demokrasi pasca reformasi. Kerangka tersebut digunakan untuk menjelaskan bagaimana keterlibatan militer yang tidak hanya berfokus dalam bidang pertahanan dan keamanan, tetapi juga berimplikasi pada politik, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah paradigma kritis dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang bersumber dari media berita nasional dan juga jurnal akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran militer di ranah jabatan sipil membawa dua konsekuensi utama. Pertama, dari sisi positif, militer dianggap mampu memperkuat stabilitas politik dan memberikan legitimasi pada kepemimpinan nasional. Kedua, dari sisi negatif, keterlibatan militer yang terlalu dominan berpotensi menggeser supremasi sipil dalam ruang demokrasi. Hal ini juga dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap transparansi pemerintahan. Dengan demikian, penting untuk menentukan kerangka hubungan sipil–militer yang seimbang agar stabilitas dan keamanan tetap terjaga tanpa mengorbankan prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat.
KeywordsDemokrasi; Supremasi sipil; Hubungsn sipil-militer; RUU TNI
|
DOIhttps://doi.org/10.31604/jim.v10i1.2026.%25p |
Article metrics10.31604/jim.v10i1.2026.%p Abstract views : 0 |
Cite |
References
Aditya, N. R., & Setuningsih, N. (2025). TNI Turut Dilibatkan dalam Pengawasan dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis. kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2025/01/07/19230061/tni-turutdilibatkan-dalam-pengawasan-dan-evaluasi-program-makan-bergizi
Angsemin, F. M. (2024). Consolidation of Power and Challenges of Democracy in the Era of Joko Widodo’s Leadership: Between Economic Development and
Political Stability. Journal Akademika, 1(3), 17–34. https://journal.iftkledalero.ac.id/index.php/AKD/article/view/34
ANTARA News. (2025). Survei IPO: Presiden dan TNI lembaga negara paling dipercaya publik. https://www.antaranews.com/berita/4870465/survei-ipopresiden-dan-tni-lembaga-negara-paling-dipercaya-publik.
Anwar, A. (2020). Dwi Fungsi ABRI: Melacak Sejarah Keterlibatan ABRI dalam Kehidupan Sosial Politik dan Perekonomian Indonesia. Jurnal Adabiya, 20(1), 23. https://doi.org/10.22373/adabiya.v20i1.6776
Asghar, J. (2013). Critical Paradigm: A Preamble for Novice Researchers. Life Sciece Journal, 10(4), 3121–3127.
Babbie, E. 2012. THE PRACTICE OF SOCIAL RESEARCH (13 ed.).
CNN Indonesia. (2025). Daftar Kementerian dan Lembaga yang Bisa Dijabat TNI Aktif di RUU TNI. CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250317124959-201209689/daftar-kementerian-dan-lembaga-yang-bisa-dijabat-tni-aktif-diruu-tni.
Creswell, J. W. (2014). RESEARCH DESIGN QUALITATIVE, QUANTITAVE, AND MIXED METHODS APPROACHES (V. Knight (Ed.); 4 ed.). SAGE.
Djuyandi, Y., Sudirman, A., & Suryana, N. (2025). Analisis Hubungan Sipil-Militer di Indonesia Pasca Reformasi 1998. Journal of Political Issues, 7(1), 46–
https://doi.org/10.33019/jpi.v7i1.337
Effendy, M. (2025). PROFESIONALISME MILITER Profesionalisasi TNI (Nasrullah & H. A. Pradana (Ed.)). UMMPress.
Fachri Audhia Hafiez. (2025). Revisi UU TNI, Ini 15 Kementerian dan Lembaga yang Boleh Diisi Prajurit Aktif. MetroTVnews. https://www.metrotvnews.com/read/bJEC4qQ0-revisi-uu-tni-ini-15kementerian-dan-lembaga-yang-boleh-diisi-prajurit-aktif.
Faisal, I. (2025). Militer cari sosok di balik petisi tolak RUU TNI, tuduh gerakan sipil dibayar. BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/articles/cj617kep8n5o.
Fatgehipon, A. H. (2024). HUBUNGAN SIPIL DAN MILITER ERA PRESIDEN JOKO WIDODO (1 ed.). Uwais Inspirasi Indonesia.
Hidayatulloh, R. P. (2025). Perbandingan Bunyi Pasal 7, 47 dan 53 di RUU TNI dan UU Lama. Detik.news. https://news.detik.com/berita/d-7833164/perbandingan-bunyi-pasal-7-47-dan-53-di-ruu-tni-dan-uu-lama.
Huntington, S. P., & Fukuyama, F. (2006). Political order in changing societies. In Political Order in Changing Societies. https://doi.org/10.5771/0506-72861970-2-257
Indrawan. (2025). Kontroversi Rapat Revisi UU TNI di Hotel Mewah saat Isu Efisiensi Memuncak, Masyarakat Kritik Keras: Pemerintah Seperti Tidak Memiliki Rasa Malu. JAMBIONE.COM. https://www.jambione.com/news/1365771180/kontroversi-rapat-revisi-uutni-di-hotel-mewah-saat-isu-efisiensi-memuncak-masyarakat-kritik-keraspemerintah-seperti-tidak-memiliki-rasa-malu.
Jack ongwen. (2025). Dandim 1804 Kaimana Tegaskan Pengawasan Program MBG Nasional. Radio Republik Indonesia. https://rri.co.id/daerah/1781530/dandim-1804-kaimana-tegaskanpengawasan-program-mbg-nasional.
Joshua, N. (2022). Counterinsurgency, Emergency, and Civil-Military Relations in Indonesia. Journal of Advanced Military Studies vol., 13(1), 1945–1950.
Kemenhan. (2025). Analisis Revisi UU TNI Untuk Mendukung Kepentingan Nasional. KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA.
https://www.kemhan.go.id/balitbang/2025/04/23/analisis-revisi-uu-tniuntuk-mendukung-kepentingan-nasional.html.
KumparanNews. 2025a. Danpuspom Ungkap Ada 416 Pelanggaran Prajurit TNI Sepanjang 2024. KumparanNews.
KumparanNews. 2025b. Prabowo Sudah Teken Pengesahan UU TNI.
https://kumparan.com/kumparannews/prabowo-sudah-teken-pengesahanuu-tni-24tXh484tps.
Kurnia Hoetomo, H. (2025). Upaya Keluar Kandang (Barak) oleh TNI: Reformasi yang Berputar di Tempat ResearchGate, March. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.34172.65927
Kurniawan, M. E., & Gerard, A. S. (2025). Problematika Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia Dalam Perspektif Hukum Tata Negara: Antara Reformasi Sektor Keamanan Dan Ancaman Militerisme. 5(1), 446–459.
Lapasa, A. P., Riedho, M. R. Z., & Asmorowati, S. (2025). Peran Policy Entrepreneur Perempuan dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Nomor May).
Marison, W. (2025). Puspom TNI sebut jumlah pelanggaran prajurit cenderung turun. ANTARA News. https://www.antaranews.com/berita/4638001/puspom-tnisebut-jumlah-pelanggaran-prajurit-cenderung-turun#:~:text=Jakarta (ANTARA) - Komandan Pusat,2024 menurun dibandingkan tahun 2023.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). QUALITATIVE DATA ANALYSIS A METHODS SOURCEBOOK (H. Salmon (Ed.); 3 ed.). SAGE.
Muhammad Rafi Farrel Gibrani. (2025). Implikasi UU Revisi TNI 2025 Terhadap Supremasi Sipil dan Hak-Hak Kewarganegaraan. JurnalPost.vhttps://jurnalpost.com/implikasi-uu-revisi-tni-2025-terhadap-supremasisipil-dan-hak-hak-kewarganegaraan/80865/.
Muhtadi, B. (2022). THE INDONESIAN MILITARY ENJOYS STRONG PUBLIC TRUST AND SUPPORT (D. Singh & M. Cook (Ed.)). ISEAS Publishing.
Nababan, W. M. C. (2025). Angka Kriminalitas Prajurit TNI Terus Bertambah, Ada Apa? Kompas.id. https://www.kompas.id/artikel/angka-kriminalitasprajurit-tni-terus-bertambah-ada-apa.
Pamungkas. (2024). Isi RUU TNI Terbaru dan Pasal yang Menjadi Kontroversi. https://tirto.id/isi-ruu-tni-terbaru-dan-pasal-yang-menjadi-kontroversigZlr.
Paryanto, P., Khasanah, L. I., Riyanto, S., & Alqarni, W. (2025). Militerisme Dalam Politik Indonesia: Sejarah Restrospektif Orde Baru Dan Tantangan Demokrasi. Jisip-Unja, 9(1), 26–37.
Permana. (2024). Prabowo Raih 58,6%, Ini Perbandingan Resmi KPU dan Quick Count. DetikNews. https://news.detik.com/pemilu/d-7253376/praboworaih-58-6-ini-perbandingan-hasil-resmi-kpu-dan-quick-count.
Pramessella, M. A., Ramadhani, N. A., Remanu, A. J. K., Shakira, B. O., Viqri, A. A., & Rahmawati, R. (2025). Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024: Lembaga Penegak Keadilan atau Arena Kepentingan Politik? 1, 70–89. https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2,
Prasetiadi, D. Z., Marjono, M., & Sumardi, S. (2021). Keterlibatan Militer dalam Politik Pemerintahan di Indonesia Tahun 1958-1998. HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah, 9(1), 23. https://doi.org/10.24127/hj.v9i1.3000
Quddus, M. S., & Firdaus, F. M. (2025). Dualisme peran tni: bagaimana uu tni baru memperkuat atau melemahkan prinsip supremasi sipil dan tata kelola pemerintahan? J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, 4(4), 464–473.
Rahayu, N. P. S. (2024). Keterlibatan Militer Dwifungsi Abri Dalam Sistem Pemerintahan Politik di Indonesia Pada Masa Orde Baru (Abri Dwfunctional Military Involvement in the Political Government System in ... February.
Reksoprodjo, Y., Zaelani, H., & Pertahanan, U. (2018). a Comparative Analysis of Brunei and Indonesia. Jurnal Prodi Perang Asimetris, 4(1), 77–92.
Salsabil, H. H., & Nasihuddin, A. A. (2025). Politik Hukum Penempatan TNI Aktif dalam Jabatan Sipil: Antara Kepentingan Negara dan Supremasi Sipil. Jurnal Hukum XIX/No.1/Juni 2025, 1, 3264–3268. https://doi.org/10.1093/oseo/instance.00208803
Sihombing, R. F. (2025). Survei PRC: 61,2% Responden Nilai UU TNI Baru Tak Sesuai Harapan. Detik.news. https://news.detik.com/berita/d7983764/survei-prc-61-2-responden-nilai-uu-tni-baru-tak-sesuai-harapan.
Sulistyowati, S., Maharani, D. N., Maharaja, G. B., & Manoppo, H. P. (2024). Refleksi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Presiden Tahun 2024 Terhadap Politik dan Demokrasi Indonesia. Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 10–25. https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i1.826
Sundler, A. J., Lindberg, E., Nilsson, C., & Palmér, L. (2019). Qualitative thematic analysis based on descriptive phenomenology. Nursing Open, 6(3), 733–739. https://doi.org/10.1002/nop2.275
Susdarwono, E. T., SH, M. S., & Alma Wiranta, S. H. (2025). PEMIKIRAN DI SEKITAR REVISI UNDANG-UNDANG TNI. Goresan Pena.
Tempo. (2025a). Daftar 15 Kementerian/Lembaga yang Bisa Diisi Prajurit Aktif TNI. Tempo.co. https://www.tempo.co/politik/-daftar-15-kementerian-lembagayang-bisa-diisi-prajurit-aktif-tni-1218463.
Tempo. (2025b). KSAD: Prabowo Minta TNI AD Berfokus Urus Ketahanan Pangan. Tempo.co. https://www.tempo.co/politik/ksad-prabowo-minta-tni-adberfokus-urus-ketahanan-pangan--1202621.
Tempo. (2025c). Panglima Agus Subiyanto Pernah Sebut Multifungsi TNI, Anggota Komisi I DPR: Ngawur Itu. Tempo.co. https://www.tempo.co/politik/panglima-agus-subiyanto-pernah-sebutmultifungsi-tni-anggota-komisi-i-dpr-ngawur-itu-1214558.
TNI AD siapkan transportasi untuk distribusi logistik Pilkada 2024. (2025). AntaraNews. https://www.antaranews.com/berita/4453317/tni-ad-siapkantransportasi-untuk-distribusi-logistik-pilkada-2024
Tri Effendi, S. Y. (2023). The Role of the Indonesian National Armed Forces (TNI) in Post-Conflict Peacebuilding: A Civil–Military Cooperation (CIMIC) Perspective. Academic and Applied Research in Military and Public Management Science, 22(3), 109–123.
https://doi.org/10.32565/aarms.2023.3.7
Tri Surbakah. (2025). Pengamat: Pengesahan RUU TNI Wajah Militerisme
Pemerintahan Prabowo. MediaIndonesia.
https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/753987/pengamatpengesahan-ruu-tni-wajah-militerisme-pemerintahan-prabowo.
Vesco, P., Baliki, G., Brück, T., Döring, S., Eriksson, A., Fjelde, H., Guha Sapir, D., Hall, J., Knutsen, C. H., Leis, M. R., Mueller, H., Rauh, C., Rudolfsen, I., Swain, A., Timlick, A., Vassiliou, P. T. B., von Schreeb, J., von Uexkull, N., & Hegre, H. (2025). The impacts of armed conflict on human development: A review of the literature. World Development, 187(October 2024), 106806. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2024.106806
Vonika, D. (2020). Historical Review of Military Involvement in Indonesian Politics. International Journal on Social Science, Economics …, 9(4), 205–212. http://www.ijosea.isha.or.id/index.php/ijosea/article/view/41%0Ahttp://w ww.ijosea.isha.or.id/index.php/ijosea/article/download/41/39
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.