(2) Enos Paselle
(3) Muhammad Arif Nurrahman
(4) Ferdinand Raffi Aditya Defiga
(5) Gita Riski Aggriani
*corresponding author
AbstractUntuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, pemerintah telah membuat kebijakan yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 20/2008 yang mengatur tentang UMKM, disusul dengan PP No. 07/2021 tentang fasilitasi, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Namun, kenyataan menunjukkan Pemerintah Kota Samarinda belum menindaklanjuti kebijakan-kebijakan tersebut ke dalam peraturan daerah dan peraturan lain yang lebih rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis instrumen kebijakan yang digunakan oleh pemerintah Kota Samarinda, partisipasi dan upaya pemangku kepentingan dalam membangun infrastruktur dan meningkatkan sumber daya manusia pelaku UMKM untuk mendukung implementasi kebijakan pengembangan UMKM dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi melalui teknik analisis data dengan menggunakan model interaktif oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan dalam implementasi kebijakan pengembangan UMKM, Pemerintah Kota Samarinda telah berpedoman pada instrumen kebijakan. Adanya partisipasi dan upaya stakeholder dalam implementasi kebijakan pengembangan UMKM di Kota Samarinda juga diterapkan untuk menciptakan Infrastruktur UMKM dan memajukan sumber daya manusia pelaku usaha dalam mendorong implementasi kebijakan pengembangan UMKM di Kota Samarinda
KeywordsGood Local Governance, Kebijakan, UMKM
|
DOIhttps://doi.org/10.31604/jim.v9i1.2025.209-218 |
Article metrics10.31604/jim.v9i1.2025.209-218 Abstract views : 0 | PDF views : 0 |
Cite |
Full Text Download
|
References
Abdul Wahab, Solichin. 2008. Analisa Kebijakan Publik. Cetakan II. Penerbit PT. Danar Wijaya. Samarinda Negara. Cetakan ke 6. Edisi Ke 2. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta
Aulia, G. (2016). Stakeholder participation in the implementation of the Adiwiyata program at SMP Negeri 4 Bojonegoro. Kebijakan Dan Manajemen Publik, 4(3), 1–10.
Bogason, Peter. 2001. Public Policy and Local Governance. Institution in Post Modern Society. Sage Publication. Cheltenham
DeLeon, Peter & Linda deLeon. 2001. “What Ever Happened to Policy Implementation? An Alternative Approachâ€, Journal of Public Administration Research and Theory, J-PART 12
Denhardt, Robert and Janet Denhardt. 2003. The New Public Service. M, E, Sharpe. New York
Devina, A. C., Sari, P., Darmawan, R. F., & Husada, P. Y. (2023). Kota Samarinda Dalam Samarinda Dalam Angka (Samarinda Municipality in Figures) 2023. Kota Samarinda Dalam Angka. https://samarindakota.bps.go.id/publication/2022/02/25/9bccd10b81b1be9b0637bf8e/kota-samarinda-dalam-angka-2022.html
Dwiyanto, Agus. 2009. Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik: Kajian tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Penerbit Gaya Media. Yogyakarta
Hajer, Maarten dan Henrik Wagenaar. 2003. Deliberative Policy Analysis, Understanding Governance in the Network Society. Combridge University Press.
Hill, Michael dan Peter Hupe. 2006. Implementing Public Policy. Sage Publication. London
Innes, Judith E. dan David E. Booher. 2003. Collaborative Policy Making: Governance Trhough Dialogue in Maarten Hajer dan Hendrik Wagenaar (end) Deliberative Policy Analysis, Understanding Governance in the Network Society. Combridge University Press
Islamy M. Irfan. 2007. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Cetakan V. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta
Jusuf, Eddy, H. 2019. Potensi Dasar Industri Ekonomi Kreatif. Harian Pikiran Rakyat. Jakarta
Keban, Yeremias. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu. Penerbit Gaya Media. Yogyakarta
Keiky, R. Y. (2016). Instrumen Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan(Studi Proses Perumusan dan Analisis Karakteristik Instrumen Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro). Kebijakan Dan Managemen Publik, 4(2), 116–125.
Lembaga Administrasi Negara RI. 2000. Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAN dan BPKP. Jakarta
Linders, S. dan G. Peters. 1989. “Instrumental of Governmentâ€. Journal of Public Policy. 9
Nugroho, Riant. 2008. Analisis Kebijakan. Penerbit Gramedia. Jakarta
Osborne, David and Ted Gaebler. 1992. Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector. A William Patrick Book. New York
Parson, Wayne. 2005. Terjemahan, Public Policy: Pengantar Teori dan Pratik Analisis Kebijakan. Prenada Media. Jakarta
Peters B. Guy and Frans K.M. van Nispen. 1998. Public Policy Instrument Evaluating the Tools of Public Administration. USA. Massachusetts.
Pratiwinegara, A. I. (2015). Studi Instrumen Kebijakan Gerakan Terpadu Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Lingkungan, Infrastruktur (Gerdu Kempling) Kelurahan Bulusan Kota Semarang. Indonesian Journal of Public Policy and Management Review, 4(2), 287–296.
Soenarko. S. D. 2002. Public Policy, Pengertian Pokok untuk Memahami dan Menganalisis Kebijakan Pemerintah. Airlangga University Press. Surabaya
Suking, A., Huludu, C. R., & Arifin. (2023). Partisipasi Stakeholder Dalam Mendukung Implementasi Sekolah Penggerak. Equity In Education Journal, 5(2), 115–120. https://doi.org/10.37304/eej.v5i2.10608
Thoha, Miftah. 2003. Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Penerbit Persada. Jakarta
____, 2008. Ilmu Administrasi Publik Kotemporer. Cetakan I. Kencana Prenada Media Group. Jakarta
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
Utomo, Warsito. 2005. Administrasi Publik Indonesia di Era Demokrasi Lokal, Bagaimana Semangat Kompatibilitas Menjiwai Budaya Birokrasi: Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UGM. Yogyakarta
Wibawa, Samodra. 2005. Reformasi Administrasi, Bunga Rampai Pemikiran Administrasi Negara/Publik. Penerbit Gaya Media. Yogyakarta
Widodo, Joko. 2008. Analisis Kebijakan Publik. Cetakan ke II. Penerbit Bayumedia Publishing. Samarinda
Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Penerbit Media Presindo. Yogyakarta
Refbacks
- There are currently no refbacks.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.










Download