Penegakan Hukum Tindak Pidana Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun
(1) * Queeny Amanda Suci Mail (Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia)
*corresponding author

Abstract


Kasus kekerasan seksual pada anak tidak hanya terjadi di kota-kota besar di Jawa Timur. Pada wilayah kabupaten seperti Kabupaten Madiun juga telah mengalami lonjakan kasus kekerasan seksual pada anak. Kabupaten Madiun telah menyediakan instansi untuk kasus ini yaitu Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum masih belum maksimal. Proses penegakan hukum pidana, sering kali menghadapi beberapa hambatan antara lain keluarga yang tidak kooperatif, kesulitan menghadirkan saksi, korban yang tidak cakap, faktor psikologis anak, pelaku yang tidak mengakui perbuatannya, kendala antar internal, dan penggunaan bahasa daerah.

Kata kunci:  Hambatan dan Upaya, Kekerasan Seksual Anak, Penegakan Hukum


   

DOI

https://doi.org/10.31604/jim.v8i3.2024.1131-1138 		      

Article metrics

10.31604/jim.v8i3.2024.1131-1138 Abstract views : 0 | PDF views : 0

   

Cite

How to cite item
   

Full Text

Download

References


Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2000. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual. Bandung: Refika Aditama

Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti

Adiantoro. (2023). Kuatnya Dorongan Puan Soal Aturan Teknis UU TPKS di Tengah Maraknya Kasus Kekerasan Seksual. https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/Kuatnya-Dorongan-Puan-Soal-Aturan-Teknis-UU-TPKS-di-Tengah-Maraknya-Kasus-Kekerasan-Seksual-Menurut-laporan-Kementerian-Pemberdayaan-Perempuan. Diakses pada 8 Desember 2023. Pukul 15.30.

Ahsinin. 2014. Buku Saku: Mencegah Dan Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak. Jakarta

Amriana. 2014. Konseling Krisis Dengan Pendekatan Konseling Realitas Untuk Mengurangi Kecemasan Pada Anak Korban Kekerasan Seksual (Tesis). Jakarta: Bimbingan dan Konseling UPI

Arifah. 2013. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fauzi'ah, S.. 2016. Faktor Penyebab Pelecehan Seksual Terhadap Anak. Jakarta: An-Nisa

Gultom, Maidin. 2010. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama

Leden Marpaung. 2011. Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum Dan Eksekusi). Jakarta: Sinar Grafika Offset

Maidin Gultom. 2010. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama

Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. 2014. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode Baru. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia

Saputra, Muhammad Mahendra Adi. 2022. Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Gunungkidul. (Skripsi). Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia

Muladi dan Dwidja Priyatno. 2013. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana. Bandung: Sekolah Hukum

P.A.F., Lamintang. 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Cetakan Keempat. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Soedharyo Soimin. 2004. Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Jakarta: Sinar Grafika

Satjipto Raharjo. 2009. Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127; TLN No. 1660. Sekretariat Negara. Jakarta

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 27. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4401. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Kejaksaan No. 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak dan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak

Hadiwidjojo, K. K. 2020. Dewasa Berdasarkan Hukum Indonesia. Jakarta: HWMA Law Firm

Muhammad Mahendra Adi Saputra. 2022. Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Gunungkidul. (Skripsi). Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Sari, Ratna, Soni Akhmad Nulhaqim, and Maulana Irfan. 2015. “Pelecehan Seksual Terhadap Anak.†Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2, no. 1: 14–18

Wildan Pratama. (2023). Kekerasan Anak di Jatim Capai 1161 kasus, Pemprov Buka Hotline Aduan 24 Jam. https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2023/kekerasan-anak-di-jatim-capai-1161-kasus-pemprov-buka-hotline-aduan-24-jam/. Diakses pada 8 Desember 2023. Pukul 21.02.

Sugeng Harianto. (2018). Kado Pahit Hari Ibu di Madiun Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Tinggi. https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4355097/kado-pahit-hari-ibu-di-madiun-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-tinggi. Diakses pada 9 Desember 2023. Pukul 22.19.

Wawancara dengan Yunita Ramadhani, S.H., M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum mengenai Tindak Pidana Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.