Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan di Kota Sibolga

Abstract

Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Sibolga selalu mendapat kritikan dari masyarakat karena belum maksimal. Hal ini dikarenakan hampir setiap hari masih banyak terjadi penumpukan sampah dipersimpangan jalan terutama yang terjadi di Pasar Sibolga dan di Jalan Sudirman yang lokasinya dekat dengan TPA Perbukitan Parombunan, sehingga menimbulkan bau tak sedap, kotor, kumuh dan banyak lalat. Padahal selama ini setiap bulannya warga ataupun badan usaha selalu membayar uang retribusi pelayanan persampahan kepada petugas. Lalu adanya program daur ulang sampah yang melibatkan masyarakat. Dengan seringnya menumpuk sampah tersebut banyak masyarakat ataupun pengendara yang melintas sering mencium bau tak sedap dan merusak keindahan.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Kota Sibolga dan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Kota Sibolga. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis kualitatif dengan mengambil responden penelitian yaitu Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Penanggung jawab TPA Parombunan, pedagang dan masyarakat. Pengumpulan data melalui teknik wawancara dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Kota Sibolga merupakan kewenangan dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, dengan mengangkut sampah rumah tangga dari rumah-rumah warga yang diangkut ke Tempat Penampungan Sampah Sementara menggunakan gerobak pengangkut sampah dan motor pengangkut sampah ataupun beko untuk diangkut kembali ke TPA. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup menyediakan tempat penampungan sementara yang tersebar di empat kecamatan. Dinas juga mendaur ulang sampah menjadi pupuk kompos dan barang barang berguna seperti tas, botol dan sandal.Faktor penghambat dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Kota Sibolga diantaranya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup masih kekurangan sarana dan prasarana seperti alat angkut sampah dan jumlah pegawai untuk mengangkut sampah dari rumah tangga ke Tempat Pembuangan Akhir masih kurang. Kurang maksimalnya pelibatan masyarakat dalam melakukan daur ulang sampah, sehingga bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menjadi barang berguna seperti tas, botol dan kompos.

Kata Kunci : Kebijakan, Pengelolaan, Sampah