Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora bertujuan terutama untuk memfasilitasi diskusi ilmiah dan profesional tentang perkembangan saat ini terkait masalah hukum di Indonesia serta untuk mempublikasikan penelitian inovasi hukum Indonesia. Oleh karena itu, Redaksi menerima kontribusi dari para sarjana dan profesional hukum serta dari perwakilan pengadilan, otoritas eksekutif, dan lembaga kerjasama pembangunan. Tinjauan ini pada dasarnya berisi topik apa pun tentang hukum dan sistem hukum Indonesia. Namun, penelitian dengan topik terbaru merupakan prioritas dalam penerbitan. issn cetak :2354-9033 | issn online :2579-9398 DOI: http://dx.doi.org/10.31604
Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS TERHADAP TINDAKAN PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NOTARIS
Notaris menjalankan jabatannya tunduk kepada UUJN dan Kode Etik sebagai pedoman yang berperan untuk menciptakan suatu standar bagi para profesional yang berada dalam organisasi tersebut. Pada praktiknya Notaris wajib mempunyai kantor, dan pada kantor tersebut setidaknya mempekerjakan paling sedikit 2 orang pegawai. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis bagaimana pertanggungjawaban hukum Notaris terhadap tindakan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh pegawai Notaris dengan tujuan untuk mengetahui pertanggungjawabannya secara normatif. Hasil penelitian menerangkan bahwa Notaris bertanggungjawab terhadap pelanggaran Kode Etik meskipun tidak dilakukan secara langsung oleh Notaris yang bersangkutan selama dalam hal masih terdapatnya hubungan khusus antara atasan dan bawahan yang berhubungan dengan pekerjaan serta terjadi dalam lingkup melaksanakan pekerjaan.
Copyright (c) 2025 Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
PERAN NOTARIS DALAM PEMBUBARAN PERUSAHAAN KARENA PAILIT DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HAK PEKERJA
Proses pembubaran perusahaan karena kepailitan memunculkan tantangan serius terkait perlindungan hak pekerja. Notaris berperan dalam melindungi hak-hak pekerja untuk mendapatkan hak mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku selama proses kepailitan. Hasil dari penelitian ini adalah Peran notaris dalam proses pembubaran perusahaan karena pailit adalah memastikan bahwa semua dokumen yang terkait dengan pembubaran disusun dan diverifikasi sesuai dengan ketentuan hukum, mulai dari pengecekan status hukum dan persiapan awal, penyusunean dan pengesahan akta pembubaran, hingga pelaporan kepada instansi terkait seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bentuk perlindungan hak pekerja dalam perusahaan yang dinyatakan pailit yaitu mendapatkan informasi yang jelas, hak untuk diaudit atau penijauan kembali atas keuangan perusahaan yang mengalami pembubaran, hak untuk mengajukan klaim (gaji, tunjangan, kompensasi), hak atas perlakuan yang adil, dan hak atas privasi dan keamanan informasi.
Rekonstruksi Pengaturan Akta Kuasa Menjual Sebelum Wanprestasi Debitur dalam Kredit Bank Swasta
Penyaluran kredit oleh bank umum merupakan aktivitas inti yang wajib dilakukan secara hati-hati dan melalui perjanjian tertulis. Beberapa bank umum swasta juga menerbitkan Akta Kuasa Menjual (AKM) bersamaan dengan perjanjian kredit dan jaminan, bahkan sebelum debitur wanprestasi. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan yuridis normatif melalui teknik analisis terhadap dokumen hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan, pustaka ilmiah, serta hasil wawancara dengan notaris sebagai informan ahli. Berdasarkan hasil penelitian, AKM yang dibuat sebelum debitur dinyatakan melakukan wanprestasi dan sebelum kredit dikategorikan sebagai bermasalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau batal demi hukum. Hal ini disebabkan oleh tidak terpenuhinya unsur-unsur sah perjanjian yang diatur Pasal 1320 dan Pasal 1868 KUHPerdata, serta adanya pertentangan dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU Hak Tanggungan. Ditemukan kekosongan hukum dalam penggunaan AKM untuk eksekusi jaminan fidusia. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi hukum dengan menambahkan definisi SKM dalam Pasal 1 dan memperjelas peran AKM dalam Pasal 6 dan 20 ayat (2) UU Hak Tanggungan.
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS YANG TERPIDANA ATAS PERKARA MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU DALAM AKTA AUTENTIK YANG DIBUATNYA
Notaris sering dipanggil ke pengadilan untuk memberi keterangan atas akta yang bersengketa. Terlibatnya notaris kedalam perkara hukum disbebakan terdapat salah dalam akta yang dibuatnya atas tidak sesuainya antara pernyataan atau dokumen dengan fakta yang sebenarnya sehingga perlu adanya pertanggungjawaban. Hasil penelitian Pertama, Notaris yang memasukkan keterangan palsu dalam akta autentik, dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Sehingga bentuk pertanggungjawabannya berupa hukuman secara administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat. Kedua, Akibat hukum terhadap akta autentik yang dibuat oleh notaris dengan memasukkan keterangan palsu, maka akta tersebut dinyatakan batal demi hukum, yaitu tidak memiliki kekuatan hukum serta akta tersebut menjadi terdegradasi kekuatan pembuktiannya.
PEMBATALAN AKTA OTENTIK YANG DIBUAT OLEH NOTARIS AKIBAT ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Pembatalan akta otentik yang dibuat akibat perbuatan melawan hukum diperlukan untuk melindungi pihak yang dirugikan oleh tindakan tersebut. Tanpa adanya prosedur hukum untuk membatalkan akta yang dibuat secara melawan hukum, korban perbuatan tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Pembatalan akta otentik yang dibuat akibat perbuatan melawan hukum juga mencerminkan prinsip keadilanPembatalan akta otentik akibat perbuatan melawan hukum menghadirkan pertanyaan terhadap akibat hukum dari akta otentik yang dibatalkan. Hasil dari penelitian ini, Pertama: Akibat hukum terhadap akta notaris yang dibatalkan oleh putusan pengadilan adalah batal demi hukum artinya perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum setelah adanya putusan pengadilan. Kedua: Bentuk tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibatalkan oleh Pengadilan dapat berupa sanksi disiplin kepada notaris yang bersangkutan.
Penetapan Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana pada Kasus Pembunuhan Brigadir Josua
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perubahan status Justice Collaborator dalam kasus pembunuhan berencana dan menjelaskan proses pertimbangan menjadikan pelaku utama sebagai Justice Collaborator. Penelitian ini tergolong penelitian yuridis normatif, yang mengacu pada norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang terkandung dalam masyarakat. Selain itu, penelitian yuridis normatif juga melihat sinkronisasi satu aturan dengan aturan lain secara hierarkis. Pelaku utama dalam kasus pembunuhan berencana tidak bisa menjadi Justice Collaborator (JC). Justice Collaborator adalah pelaku kejahatan yang bersedia memberikan informasi dan bantuan kepada penegak hukum. Justice Collaborator adalah orang yang terlibat dalam tindak pidana, tetapi bukan pelaku utama. Mereka mengakui kesalahannya dan bersedia memberikan kesaksian sebagai saksi dalam proses peradilan. Sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Pelaku pembunuhan berencana diancam dengan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun. Penggunaan status kolaborator keadilan dalam kasus pembunuhan berencana di Indonesia masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kejelasan aturan hukum mengenai kondisi penentuannya. Peraturan yang mengacu pada SEMA Nomor 4 Tahun 2011 sebenarnya ditujukan untuk kejahatan terorganisir tertentu, bukan tindakan kriminal umum. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang lebih jelas dan ketat mengenai status kolaborator peradilan dalam sistem hukum Indonesia untuk memastikan proses peradilan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku
Peranan Organisasi Notaris Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Notaris
Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa Majelis Kehormatan Notaris (MKN), ialah suatu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap Notaris dan berkewajiban memberi persetujuan ataupun penolakan pada kepentingan penyidikan serta proses peradilan atas pengambilan fotokopi akta minuta serta pemanggilan Notaris untuk berhadir pada pemeriksaan yang berkaitan dengan protokol Notaris atau akta yang berada di dalam penyimpanan Notaris. Hasil dari penelitian ini adalah Peranan Organisasi Notaris Dalam Perlindungan Hukum dalam proses memberikan persetujuan, Majelis Kehormatan Notaris harus melakukan pemeriksaan lebih awal dalam hal meyakinkan adanya dugaan pelanggaran atas sidang pelaksanaan jabatan Notaris terhadap seorang, selanjutnya Majelis Kehormatan Notaris akan memberikan persetujuan atau memberikan penolakan atas permintaan dari pihak penyidik untuk mengikuti proses peradilan maupun penuntut umum serta hakim yang mempunyai kepentingan dan upaya hukum perlindungan Notaris dapat dilakukan sepanjang Notaris menjalankan tugas dan jabatan profesi Notaris sebagaimana berkesesuaian dengan UUJN serta Kode Etik Notaris.
Implikasi Hukum Terhadap Kewenangan Notaris Atas Penerapan Penerima Manfaat Perseroan Terbatas
Penelitian yuridis normatif ini menganalisis tanggung jawab Notaris dalam pengungkapan pemilik manfaat (Beneficial Owner) Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia, terutama jika di kemudian hari subjek yang dilaporkan bukanlah pemilik manfaat sebenarnya. Penelitian ini mengkaji Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 jo. UU Cipta Kerja, Perpres No. 13 Tahun 2018, dan Permenkumham No. 15 Tahun 2019. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun Notaris memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi pemilik manfaat dalam SABH, tanggung jawab mutlak atas kebenaran informasi tersebut berada pada pendiri PT atau pihak yang memberikan pernyataan. Notaris bertanggung jawab pada keabsahan akta, termasuk pencantuman informasi berdasarkan keterangan penghadap. Keterangan palsu dapat dikenakan Pasal 266 KUHPerdata dan mengakibatkan degradasi akta. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban sepenuhnya atas ketidakbenaran informasi pemilik manfaat yang diberikan oleh penghadap.
AKTA NOTARIS DALAM BENTUK CYBER NOTARY SEBAGAI ALAT BUKTI DI PENGADILAN
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis akta cyber notary di Indonesia jika dilihat dari konsep akta autentik menurut KUHPerdata dan kedudukan akta cyber notary sebagai alat bukti di pengadilan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan tipe penelitian yang digunakan adalah Reform Oriented. Hasil penelitian: Pertama, Akta cyber notary di Indonesia jika dilihat dari konsep akta autentik menurut KUHPerdata maka tidak memenuhi salah satu unsur akta otentik pada Pasal 1868 KUHPerdata, yaitu unsur “berhadapanâ€. Hal ini dikarenakan unsur berhadapan di dalam pasal tersebut masih diartikan secara konvensional. Kedua, Kedudukan akta cyber notary jika ditarik ke pengadilan maka kekuatan pembuktiannya sama dengan akta di bawah tangan. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1869 KUHPerdata dan Pasal 16 ayat (9) UUJN-P. Selain itu, akta cyber notary juga bukan merupakan bagian dari alat bukti elektronik sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (4) perubahan kedua UU ITE. Â Kata kunci: Notaris, Cyber Notary, Alat Bukti, Pengadilan.
Copyright (c) 2025 JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Analisis Hukum Kriteria Cross-Border Merchant pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik di Indonesia sebagai Bentuk Usaha Tetap
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memunculkan ekonomi digital yang mendorong pesatnya pertumbuhan usaha melalui sistem elektronik (PMSE) Konsep bentuk usaha tetap (BUT) menjadi penting dalam menentukan kewajiban perpajakan bagi pelak usaha PMSE asing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriteria hukum yang menentukan cross-border merchant dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, dengan fokus pada kewajiban perpajakan. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif, dengan menganalisis bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan pemerintah terkait, serta bahan sekunder dari berbagai literatur hukum. Hasilnya menunjukkan bahwa cross-border merchant yang aktif menjual ke konsumen Indonesia melalui platform elektronik dapat dikategorikan sebagai BUT jika memenuhi kriteria transaksi tertentu seperti jumlah transaksi, jumlah pengiriman, dan tingkat akses internet. Penggolongan sebagai BUT berimplikasi terhadap kewajiban perpajakan yang dipersamakan dengan wajib pajak badan dalam negeri, meskipun tanpa kehadiran fisik di Indonesia. Hal ini memungkinkan perlakuan pajak yang serupa dengan badan usaha dalam negeri, meskipun tidak semua manfaat seperti tax treaty dapat dinikmati. Â
Pajak Tidak Langsung: Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai Cukai Pada PenggunaanBarang Ilegal
Kenaikan tarif cukai 5 tahun terakhir sudah menjadi perdebatan di indonesia, yang sebenarnya kenaikan tarif cukai ini ditujukan untuk membatasi konsumsi pada objek cukai dengan membebankan cukai sebagaj pajak tidak langsung dari perusahaan sehinga mengendalikan jumlah produksi, namun berdasarkan berita yang beredar terjadi peningkatan dalam penyitaan barang ilegal.Tujuan penilitian ini secara ilmiah untuk mengkaji hubungan anatara kenaikan tarif cukai dengan lonjakan produksi barang ilegal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan berfokus pada analisis informasi dan dari berbagai sumber yang tertulis pada jurnal ilmiah, artikel berita, buku dan laporan penelitian yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukan adanya hubungan antara peningkatan tarif cukai dengan melonjaknya produksi barang ilegal yang dibuktikan dengan pengumpulan data atas kasus penyitaan barang ilegal.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penderita Skizofrenia Dalam Hukum Pidana Di Indonesia
Indonesia's penal code provides exceptions for individuals diagnosed with mental disorders, such as schizophrenia, which impair their ability to understand or control their actions at the time of committing a crime. The purpose of this study is to analyze the criminal liability of individuals with schizophrenia within the Indonesian criminal justice system, focusing on how mental disorders affect their legal capacity to be accountable for their actions. This research uses a qualitative approach with case studies to examine the criminal liability of individuals with schizophrenia in Indonesia's legal framework. The findings reveal inconsistencies in the application of criminal liability for people with schizophrenia, despite clear legal provisions in Article 44, paragraph (1) of the Criminal Code. Data shows that in many cases, even when the offender has a mental disorder, courts often impose prison sentences or detention, ignoring the potential for more humane and effective medical rehabilitation. The lack of rehabilitation facilities and trained medical personnel further hinders the recovery process for these individuals, who should receive intensive care rather than prison sentences
Jaminan Hukum bagi Pihak Ketiga sebagai Pemberi Hak Tanggungan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang menjadi pemilik objek jaminan, serta pelaksanaan pembebanan hak tanggungan dalam hal pemberi tanggungan bukan sebagai debitur dapat dibenarkan menurut hukum jaminan keperdataan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan objek penelitian Undang-Undang Hukum Perdata (burgerlijk wetboek) dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bersifat preskriptif analitis yang memberikan wayout/jalan keluar terhadap masalah tertentu. Pembebanan hak tanggungan dalam hal pemberi tanggungan bukan sebagai debitur dapat dibenarkan menurut hukum jaminan keperdataan di Indonesia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Terdapat perlindungan hukum terhadap pihak ketiga berupa hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk mendapatkan sisa hasil penjualan objek jaminan, perlindungan dari eksekusi yang tidak sah dan hak untuk mengajukan gugatan jika merasa haknya dilanggar oleh debitur maupun kreditur.
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PRAKTIK PEREDARAN SKINCARE DAN KOSMETIK ILEGAL DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Pada era perdagangan bebas saat ini banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek. Keinginan seorang wanita untuk selalu tampil cantik banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan dan keamaanan. Kosmetik tersebut malah di dapatkan dengan harga yang terjangkau karena tidak adanya nomor izin edar dari BPOM. Mereka umumya langsung membeli produk kosmetik tanpa pertimbangan terlebihdahulu mengingat produk yang dibeli memberikan efek samping secara lagsung. Metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Kondisi Konsumen yang banyak dirugikan memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya, oleh karena itu,diperlukan perundang- undangan yang dapat melindungi kedua belah pihak. Peraturan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen,Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.
Perkara Korupsi Di Tengah Perubahan Sosial Menggunakan Teori Anomie
Korupsi adalah salah satu dari banyak masalah yang belum terselesaikan yang secara kritis menghambat pembangunan. Secara etimologis, istilah korupsi berasal dari bahasa latin corrumpo yang berarti menjadi ‘busuk', 'hancur', atau 'mengurangi nilai', dan 'menjadi tidak berguna. Teori Anomi merupakan teori yang menegaskan adanya ketidaksesuaian antara sebuah harapan dengan kondisi yang terjadi dengan sebenarnya. Durkheim, atau Emile Durkheim sebagai seorang bapak sosiologi Perancis, mendefinisikan teori anomie sebagai teori yang membahas tentang sebuah keterasingan yang dialami oleh individu dalam lingkungan masyarakatnya. Â Pemberantasan korupsi tidak seperti hanya membalikkan telapak tangan, tentunya memerlukan upaya yang “istimewaâ€. Salah satu cara menangani perkara korupsi dengan upaya preventif yaitu dapat melalui Pendidikan yaitu Pendidikan anti korupsi
EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TERHADAP JAMINAN STOK BARANG YANG KEDALUWARSA DAN TURUN HARGA
Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk menganalisis risiko dan tindakan pada saat eksekusi jaminan stok barang kadaluarsa dan jatuh harganya. Penelitian ini bersifat normatif, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan tindakan yang dapat dilakukan jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian jaminan fidusia. Berdasarkan hasil penelitian tesis: Pertama, eksekusi objek jaminan fidusia berupa stok barang yang telah menurun harganya dan kadaluarsa, apabila dieksekusi dapat dianggap tidak memenuhi karena nilai utang dan nilai benda jaminan mempunyai perbedaan. Kedua, jaminan perorangan dapat menjadi solusi untuk mencegah kerugian yang diakibatkan oleh habisnya dan turunnya harga persediaan atau barang pada saat penjaminan dilaksanakan oleh kreditur, yang mana dapat dilakukan saat pra kontrak.
Perlindungan Hukum Pembeli Atas Bentuk Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen yang Dibuat Notaris
Regulasi dan perlindungan hukum terhadap pembeli properti penting untuk kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan dan akibat hukum akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat di hadapan notaris. Dengan pendekatan yuridis normatif dan menggunakan statute serta conceptual approach, penelitian menyimpulkan bahwa PPJB yang sah harus memenuhi syarat kesepakatan, kecakapan hukum, hal tertentu, dan kausa yang halal. Jika syarat ini tidak terpenuhi, PPJB dapat dibatalkan. Dalam PPJB yang sah, pembeli memperoleh perlindungan hukum, terutama jika ada surat kuasa menjual mutlak. Jika tidak memenuhi syarat, pembeli bisa menggugat perdata untuk pembatalan dan ganti rugi, dengan sertifikat hak milik biasanya dipegang oleh pihak ketiga, seperti notaris, untuk keamanan transaksi
Akta notaris adalah alat bukti yang sempurna jika memenuhi syarat formal. Penelitian ini bersifat hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta berjenis penelitian doctrinal dan bersifat preskriptif. Tiga jenis bahan hukum yang digunakan adalah primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut pasal 41, akta yang terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, sehingga mengurangi kekuatan pembuktiannya dan menyebabkan hilangnya perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Notaris yang membuat akta terdegradasi dapat dikenai sanksi administratif, ganti rugi, dan pencabutan izin praktik. Degradasi ini melemahkan keabsahan dokumen dalam penyelesaian sengketa hukum, serta merugikan para pihak secara materiil dan immaterial. Notaris bertanggung jawab penuh atas akta yang dibuatnya sesuai Pasal 24 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014, termasuk mengatasi kesalahan yang terjadi, bahkan setelah notaris meninggal. Â Kata kunci: Akta, Degradasi Akta, Notaris
Tinjaun Yuridis Terhadap Netralitas ASN dalam Sistem Birokrasi di Indonesia
Netralitas ASN merupakan prinsip fundamental dalam menjaga integritas dan profesionalisme birokrasi publik, namun penerapannya sering kali menghadapi tantangan di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis untuk menganalisis norma-norma hukum yang mengatur netralitas ASN, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan terkait. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan landasan hukum utama yang mengatur kepegawaian di Indonesia dan menetapkan berbagai ketentuan untuk memastikan netralitas ASN. Undang-Undang ini menegaskan bahwa ASN harus bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar ASN dapat menjalankan tugasnya secara objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Â
DINAMIKA RANGKAP JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN KARAWANG: TANTANGAN DAN SOLUSI
Rangkap kedudukan merupakan di mana orang menggenggam beberapa posisi dalam perusahaan ataupun badan yang berlainan. Kasus terkait rangkap kedudukan bukanlah perihal baru serta jadi masalah sebab melanggar peraturan perundang- undangan, paling utama UU ASN, UU Tentara Nasional Indonesia(TNI), serta UU Polri. Oleh sebab itu, terkait dengan permasalahan itu. Penulis memakai tata cara riset yuridis normatif guna menganalisa tiap catatan, ketentuan, serta pelaksanaannya. hambatan pertanyaan tetang rangkap kedudukan ini misalnya tertuang di pasal 88 UU ASN No 5 Tahun 2014. Pasal 88 ayat 1 serta 2 di UU ASN 5 atau 2014 yang mengatur, PNS wajib diberhentikan sementara bila merangkap menjadi pejabat pemerintah, ataupun komisioner atau badan badan nonstruktural. Di bagian lain, sebagian peraturan pemerintah memperbolehkan PNS melaksanakan rangkap kedudukan dalam kondisi tertentu. Misalnya, Pasal 98 PP No 11 tahun 2017 yang menjelaskan ketentuan rangkap kedudukan untuk pejabat fungsional. Pasal 98 PP 11 atau 2017 mengatur, pejabat fungsional dilarang rangkap kedudukan dengan JA ataupun JPT. Namun, terdapat dispensasi, maka pejabat fungsional bisa rangkap kedudukan dengan JA serta JPT yang kompetensi dan aspek peran jabatannya serupa. Kata Kunci : Rangkap Jabatan, Lembaga Negara, Pemerintah Daerah.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Influencer yang Mempromosikan Situs Judi Online Melalui Media Sosial
Perkembangan teknologi informasi telah memunculkan berbagai permasalahan hukum, salah satunya adalah promosi situs judi online oleh influencer melalui media sosial. Meskipun perjudian online ilegal di Indonesia, banyak influencer terlibat dalam mempromosikan kegiatan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi influencer yang terlibat dalam promosi judi online berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa influencer yang mempromosikan judi online dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara atau denda sesuai dengan ketentuan UU ITE. Studi ini menekankan pentingnya penegakan hukum dan peningkatan kesadaran influencer akan tanggung jawab sosial dan legal mereka untuk mencegah pelanggaran di masa depan.
Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Di Tinjau Dari Aspek Hukum Perdata
Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu sistem yang sekarang ini melekat pada tata kehidupan modern2. Hak atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) sebagai salah satu produk dari hasil perkembangan ide dan pola pikir manusia, dimana saat ini menjadi salah satu permasalahan yang kompleks yang terjadi dalam dunia perdagangan baik nasional maupun internasional, sehingga menjadikannya suatu hal yang serius yang sedang ditangani dunia internasional dan nasional. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yaitu merupakan penelitian yang berfokus bahan hukum sebagai data utama yang meliputi bahan primer seperti peraturan perundang-undangan, mengenai rahasia dagang. Dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku, hasil penelitian jurnal hukum dan pendapat hukum. Informasi yang terdapat dalam iklan, brosur, buku panduan pengoperasian, yang diberikan kepada masyarakat adalah informasi yang tidak lagi dikategorikan dalam informasi yang diatur dalam rahasia dagang. Dengan adanya unsur kerahasiaan dalam rahasia dagang ini menyebabkan rahasia dagang tidak memiliki batas jangka waktu perlindungan, yang terpenting adalah selama pemilik rahasia dagang tetap melakukan upaya untuk menjaga kerahasiaan dari informasi, maka informasi ini masih tetap dalam perlindungan rahasia dagang. Sebagaimana telah tercantum dalam lingkup rahasia dagang yang diatur dalam Pasal 2 UU No. 30 Tahun 2000, maka dapat dijelaskan bahwa suatu rahasia dagang bisa mendapatkan perlindungan apabila informasi itu: Yang termasuk dalam informasi teknologi yaitu: informasi tentang penelitian dan pengembangan suatu teknologi informasi tentang produksi/proses informasi mengenai kontrol mutu Sedangkan yang dimaksud dalam informasi bisnis, adalah informasi yang berkaitan dengan penjualan dan pemasaran suatu produk informasi yang berkaitan dengan para langganan informasi tentang keuangan informasi tentang administrasi Informasi yang terdapat dalam iklan, brosur, buku panduan pengoperasian, yang diberikan kepada masyarakat adalah informasi yang tidak lagi dikategorikan dalam informasi yang diatur dalam rahasia dagang
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA AUTENTIK YANG TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA LAPANGAN
Notaris harus memastikan bahwa tindakan yang diambil mematuhi prosedur dan peraturan hukum yang berlaku. Perkara yang sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan mencerminkan kebenaran yang terjadi. Beberapa kasus dimana isi Akta Autentik tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Keadaan ini timbul karena berbagai sebab, dan ketidaksesuaian ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan merugikan pihak yang bertransaksi. Dari hasil penelitian ini, pertama: Tanggung jawab notaris akta autentik yang tidak sesuai dengan kenyataan dapat diperoleh dalam bentuk memulihkan kerugian pihak yang digugat dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Dalam hal pidana berupa pidana penjara dan/atau denda; sanksi administratif berupa teguran, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin profesi. Kedua: perbuatan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dapat dianggap tidak sah, yaitu perbuatan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat para pihak. Â
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERLINDUNGAN ANAK DALAM KASUS BAYI TERTUKAR BERDASARKAN KUHP JUNCTO UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Pertanggungjawaban pidana perlindungan anak dalam kasus bayi tertukar berdasarkan KUHP, yaitu pelaku dapat dikenakan pidana selama enam tahun penjara. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling bayak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Penerapan restorative justice mengacu pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dilakukan berdasar musyawarah mufakat antara pihak korban, pelaku, dan tokoh masyarakat, di mana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan. Terdapat kendala dalam penerapan restorative justice dalam kasus bayi tertukar, yaitu penolakan dari pihak yang terlibat untuk bertemu, kurangnya pengetahuan petugas penyidik mengenai restorative justice, pelaku tidak mampu membayar kompensasi yang diajukan oleh korban, dan akuntabilitas pelaku.
Pertanggjungjawaban Hukum Influencer Yang Mempromosikan Barang dan/atau Jasa Yang Mengandung Informasi Palsu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat memberikan pengaruh yang besar dalam berbagai bidang terutama transaksi jual beli. Hadirnya media sosial yang melahirkan banyak influencer yang mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakat menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk memasarkan barang/dan atau jasanya melalui seorang influencer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi dan pertanggungjawaban hukum influencer yang mempromosikan barang dan/atau jasa yang mengandung informasi palsu sehingga mengakibatkan kerugian terhadap konsumen yang membeli, menggunakan, atau mengonsumsi barang dan/atau jasa karena pengaruh promosi dari seorang influencer. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan artikel ilmiah hukum yang terkait dengan pembahasan. Analisis dalam penelitian ini berupa analisis preskriptif untuk menunjukkan apa yang diharuskan oleh hukum. Hasil penelitian menunjukkan seorang influencer dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum baik secara pidana, administratif, maupun perdata atas pelanggaran yang dilakukannya yaitu melakukan promosi barang dan/atau jasa yang mengandung informasi palsu.
Pertanggjungjawaban Pidana Kepemilikan dan Perniagaan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup (Studi Putusan Nomor 1061/Pid.B/LH/2021 PN Jkt.Tim)
Kepemilikan dan perniagaan satwa yang dilindungi tanpa izin merupakan hal yang dilarang dalam undang-undang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kepemilikan dan perniagaan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup khususnya terhadap kejahatan kepemilikan dan perniagaan burung yang dilindungi tanpa izin pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1061/Pid.B/LH/2021 PN Jkt.Tim. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder melalui perundang-undangan dan putusan pengadilan serta bahan hukum yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Hasil penelitian menunjukkan penjatuhan vonis oleh Majelis Hakim telah tepat berdasarkan unsur-unsur dalam Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a undang-undang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya untuk memberikan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan Terdakwa. Â
IMPLIKASI HUKUM PIDANA ATAS TINDAKAN PELECEHAN SECARA VERBAL DI INDONESIA
Tindakan berbau seksual yang dilakukan secara non fisik sering diartikan sebagai Pelecehan seksual verbal. Pelecehan tersebut dapat berupa siulan, tiruan suara serigala, suara ciuman, komentar seksual yang menggoda, atau penghinaan terhadap bentuk tubuh perempuan yang berkaitan dengan orientasi seksual. Perilaku ini biasanya dilakukan secara spontan di ruang publik dan dikategorikan sebagai gangguan di jalan (street harassment). Verbal pelecehan sering dianggap remeh, dan banyak perempuan tidak menyadari bahwa mereka sedang dilecehkan. Namun, hingga saat ini tindakan tersebut belum dapat dikenakan sanksi hukum selama tidak melibatkan kekerasan fisik. Dalam Praktiknya, di indonesia saat ini belum jelas secara spesifik mengatur perilaku yang tidak senonoh ini, sehingga diperlukan pembaruan hukum di Indonesia. Penelitian yang dilakukan penulis saat ini bertujuan untuk mengkaji aturan hukum yang berkaitan dengan pelecehan seksual verbal. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif. Pelecehan seksual verbal di Indonesia diklasifikasikan sebagai tindakan kriminal yang melanggar hukum dan norma kesusilaan. Penanganan masalah ini dapat melibatkan penerapan Pasal 281 KUHP, Pasal 315 KUHP, serta Pasal 8, Pasal 9, Pasal 34, dan Pasal 35 Undang-Undang Pornografi.
Regulasi dan Pengawasan Perizinan Terhadap Penambangan Batu Kapur di Kabupaten Bandung Barat
Indonesia memiliki kekayaan alam mineral berlimpah dan memiliki potensi luar biasa dan tidak dapat ditinggalkan. Sehingga regulasi dan pengawasan terhadap bidang pertambangan ini harus diperkuat. Hal yang melatarbelakangi dibuatnya penelitian ini yakni mekanisme perizinan usaha pertambangan yang terjadi Spelimpahan wewenang dari UU Minerba dengan UU Perubahan Minerba dan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penambang illegal yang marak terjadi. Penelitian ini memiliki tujuan meneliti isu hukum mengenai masalah pertambangan di daerah Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Penulis dalam penelitian ini memakai metode yang dilakukan secara yuridis normatif dengan hanya mengkaji tentang penerapan kaidah dan norma yang ada didalam hukum yang berlaku di Indonesia saja dengan pendekatan undang-undang. Hasil dari penelitian ini dengan terjadinya pelimpahan wewenang, maka mekanisme perizinan yang dapat diajukan dalam izin usaha pertambangan ialah dengan mengajukannya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal ini mengacu pada UU Perubahan Minerba dengan pelaksanaannya pada PerPres No. 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Â
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA UNTUK BERSERIKAT DARI PRAKTIK UNION BUSTING (STUDI KASUS PHK PEKERJA CNN INDONESIA)
Hak berorganisasi dan berserikat merupakan hak fundamental bagi pekerja yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Praktik union busting yang terjadi pada pekerja CNN Indonesia oleh perusahaan bertujuan untuk menghalangi aktivitas serikat pekerja utnuk mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja. Perusahaan akan menganggap serikat pekerja suatu ancaman bagi perusahaan. Namun, sebaliknya dari pada itu serikat pekerja didirikan untuk melindungi hak-hak pekerja, memungkinkan mereka untuk berserikat dan berorganisasi demi mendapatkan pengupahan yang adil serta kondisi kerja yang lebih baik. Akikbat daripada itu tentunya akan meningkatkan produktifitas kerja dari pekerja dan menguntungkan untuk para perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara-cara perusahaan untuk mengahalang-halangi pembentukan serikat pekerja dan dikaitkan dengan studi kasus yang ada, serta mengetahui peran hukum dalam memberikan perlindungan bagi pekerja yang menjadi korban praktik Union Busting ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normativ. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dimana peneliti mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder, termasuk undang-undang, dokumen resmi, litelatur akademik yang berkaitan dengan topik. Selain itu, website berita dan pendapat para ahli tentang studi kasus pekerja/karyawan CNN Indonesia yang terkena dampak Union Busting. Analisis data dilakukan kontekstual terhadap norma hukum dan penerapannya di lapangan. Â
Kode Etik Jaksa dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Kejaksaan di Era Digital
Kejaksaan Republik Indonesia merupakan institusi negara yang memainkan peran krusial dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di Indonesia. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan menjadi faktor kunci dalam kesuksesan pelaksanaan penegakan hukum. Perubahan signifikan terjadi dalam berbagai bidang kehidupan akibat era digital, termasuk dalam konteks penegakan hukum. Era digital membuka peluang baru bagi Kejaksaan untuk meningkatkan kepercayaan publik. Salah satu langkah yang dapat diambil oleh Kejaksaan guna memperkuat kepercayaan publik adalah penerapan kode etik bagi jaksa. Kode etik jaksa berfungsi sebagai panduan bagi mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran kode etik jaksa dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kode etik jaksa memiliki peran krusial dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan di era digital. Kode etik jaksa membantu jaksa untuk bersikap profesional dan berintegritas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kejaksaan. Oleh karena itu, Kejaksaan perlu meningkatkan penegakan kode etik jaksa secara tegas dan konsisten. Selain itu, Kejaksaan juga perlu melakukan sosialisasi kode etik jaksa kepada masyarakat. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan juga menjadi langkah penting untuk memperkuat kepercayaan publik. Kata kunci : Kejaksaan, kepercayaan publik, kode etik jaksa, era digital
EVALUASI PENERAPAN ASAS PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PROSES HUKUM PIDANA: STUDI KASUS TERHADAP KASUS PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM DI INDONESIA
Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan prinsip fundamental yang harus dilindungi dan dihormati dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam proses hukum pidana. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik di lapangan ada pelanggaran HAM oleh aparat penegak hukum, seperti penyiksaan, penangkapan sewenang- wenang, dan kriminalisasi yang merugikan tersangka.Faktor-faktor Â yang Â menyebabkan Â penyalahgunaan Â kewenangan Â oleh Â aparat Â termasuk lemahnya pengawasan, rendahnya integritas aparat, serta adanya tekanan eksternal. Dampak dari pelanggaran HAM ini mencakup hilangnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum, yang mengarah pada krisis legitimasi negara. Untuk itu, lembaga pengawas seperti Komnas HAM dan Ombudsman memiliki peran penting dalam mengawasi, menyelidiki, dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem hukum. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan pengawasan, reformasi sistem hukum, peningkatan pendidikan HAM bagi aparat dan masyarakat, serta peran aktif lembaga pengawas dalam melindungi HAM dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEREMPUAN DI DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
Perlindungan hukum terhadap hak perempuan di Kabupaten Halmahera Tengah merupakan isu yang penting mengingat masih adanya ketimpangan gender dan kekerasan terhadap perempuan di berbagai sector kehidupan. Artikel ini membahas tentang upaya - upaya yang dilakukan untuk melindungi hak – hak perempuan di wilayah tersebut, baik dalam konteks hukum formal maupun budaya lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengkaji peraturan perundang - undangan yang berlaku, kebijakan pemerintah daerah, serta praktik – praktik sosial yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada sejumlah kebijakan perlindungan perempuan, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak tantangan, termasuk keterbatasan sumberdaya, rendahnya kesadaran hukum, dan pengaruh budaya patriarki yang kuat. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan pendidikan masyarakat untuk mendukung tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak – hak perempuan di Kabupaten Halmahera Tengah.
Pertanggungjawaban Organ Perseroan Terbatas Terkait Masalah Kepailitan Ditinjau dari Prinsip Limited Liability Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Perseroan terbatas merupakan subjek hukum yang terdiri atas organ perseroannya berupa RUPS, Komisaris, dan Direksi. Perseroan Terbatas dapat mengalami pailit akibat tidak dapat membayarkan utang-utangnya kepada dua atau lebih kreditur. Namun permasalahan hukum dapat terjadi apabila harta perseroan tidak cukup untuk membayar utang-utangnya kepada kreditur sedangkan undang-undang telah membatasi kewajiban organ perseroan untuk membayar utang perseroan melalui pemisahan harta dengan prinsip limited liabilty. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban terhadap organ perseroan apabila terjadi pailit akibat kesalahan organ perseroan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan artikel ilmiah hukum yang terkait dengan penelitian. Analisis dalam penelitian ini berupa analisis preskriptif untuk menunjukkan apa yang diharuskan oleh hukum. Hasil penelitian menunjukkan prinsip limited liability organ perseroan tidak selalu dapat membebaskan organ perseroan dalam mempertanggungjawabkan kesalahannya apabila perseoran mengalami pailit. Â
Peran Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Kota Surabaya
Artikel ini membahas peran Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Kota Surabaya. Standar Pelayanan Minimal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek infrastruktur. Penerapan SPM di bidang pekerjaan umum diharapkan dapat menjamin kualitas dan aksesibilitas layanan publik, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek. Namun, pembangunan infrastruktur di kota Surabaya menghadapi berbagai tantangan, termasuk pembebasan lahan, kemacetan lalu lintas, kinerja kontraktor yang kurang optimal, dan dampak lingkungan. Faktor pendukung seperti partisipasi masyarakat, dukungan finansial, dan kebijakan pemerintah yang jelas juga berperan penting dalam keberhasilan proyek. Dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal yang efektif, diharapkan infrastruktur yang dibangun dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta sosial secara berkelanjutan. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk mengatasi kendala yang ada dan memastikan proyek infrastruktur memenuhi standar yang ditetapkan
Inovasi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Kenjeran Surabaya Utara
Penelitian ini membahas inovasi pelayanan pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Surabaya Kenjeran, yang menghadapi masalah rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan proses administrasi yang rumit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi inovasi yang diterapkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan analisis mendalam terhadap fenomena yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi seperti Samsat Keliling, E-Samsat, Samsat Payment Point, Samsat Corner, dan program Dugi Kelurahan berhasil mempermudah proses administrasi dan pembayaran pajak. Dengan adanya layanan-layanan ini, diharapkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak meningkat, serta kesadaran akan pentingnya kontribusi pajak terhadap pembangunan daerah semakin terbangun. Penelitian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan responsif. Â
Peran Dana Kelurahan Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Di Kota Surabaya
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran Dana Kelurahan dalam mendorong pembangunan infrastruktur lokal di Kota Surabaya. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini untuk mengetahui peran program Dana Kelurahan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya. Dari hasil artikel ini menunjukkan bahwa Dana Kelurahan memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur. Proses perencanaan melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan. Dampak program ini sangat signifikan, tidak hanya meningkatkan infrastruktur fisik tetapi juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kualitas hidup warga. Melalui keterlibatan masyarakat, program Dana Kelurahan berhasil menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama, serta mendorong pembangunan berkelanjutan dan inklusif di tingkat kelurahan. Penelitian menyimpulkan bahwa Dana Kelurahan di Kota Surabaya merupakan program pembangunan yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, yang memposisikanmasyarakat sebagai pelaku aktif dalam proses pembangunan wilayahnya. Â