Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora bertujuan terutama untuk memfasilitasi diskusi ilmiah dan profesional tentang perkembangan saat ini terkait masalah hukum di Indonesia serta untuk mempublikasikan penelitian inovasi hukum Indonesia. Oleh karena itu, Redaksi menerima kontribusi dari para sarjana dan profesional hukum serta dari perwakilan pengadilan, otoritas eksekutif, dan lembaga kerjasama pembangunan. Tinjauan ini pada dasarnya berisi topik apa pun tentang hukum dan sistem hukum Indonesia. Namun, penelitian dengan topik terbaru merupakan prioritas dalam penerbitan. issn cetak :2354-9033 | issn online :2579-9398 DOI: http://dx.doi.org/10.31604
Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
PERAN KODE ETIK ASOSIASI KURATOR DAN PENGURUS INDONESIA TERHADAP TUGAS DAN WEWENANG KURATOR
Penelitian ini mengeksplorasi kontribusi Kode Etik Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) dalam pelaksanaan tugas dan kekuasaan kurator di bidang Kepailitan. Dalam konteks ini, isu utamanya adalah masih adanya kelemahan dalam penerapan kode etik yang bisa menyebabkan kurator berisiko menyalahgunakan kekuasaan atau terkurung dalam konflik kepentingan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana kode etik dapat memperkuat integritas, profesionalisme, serta akuntabilitas kurator dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Pendekatan yang digunakan pada metode ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka melalui buku dan jurnal yang relevan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kode etik AKPI berperan sebagai panduan moral dan ukuran perlilaku profesional yang memandu kurator dalam menjalankan tugas administratif, pengelolaan, dan penyelesaian harta pailit. Penerapan kode etik yang konsisten mampu meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat, meskipun masih diperlukan pengawasan, pembinaan, dan pendidikan yang berkelanjutan.
Copyright (c) 2026 Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Perlindungan Konsumen dalam Kasus Roti Okko dan Analisis Tanggung Jawab Hukum Produsen
Penelitian ini menganalisis kasus roti Okko yang mengandung natrium dehidroasetat, bahan kimia berbahaya yang dilarang untuk makanan. Kasus ini melibatkan PT Abadi Rasa Food sebagai produsen, BPOM sebagai regulator, dan jutaan konsumen yang terdampak. Menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini mengkaji tiga aspek utama: tanggung jawab hukum produsen, efektivitas pengawasan BPOM, dan mekanisme perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Abadi Rasa Food dapat dikenai sanksi perdata yang berbentuk ganti rugi dan sanksi pidana hingga 15 tahun penjara serta denda Rp 15 miliar berdasarkan UU Pangan. BPOM dinilai gagal dalam sistem pengawasan dengan hanya mampu menginspeksi 3.000 dari 180.000 unit usaha pangan yang terdaftar. Konsumen dapat memanfaatkan jalur class action melalui BPKN dan BPSK untuk memperoleh kompensasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pengawasan terintegrasi, peningkatan sanksi, dan pemberdayaan konsumen untuk mencegah kasus serupa di masa mendatang.
Perjalanan Upaya Kepastian Hukum dalam Memitigasi Risiko yang Timbul pada Transformasi Digital Perbankan
Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong transformasi digital di berbagai sektor, termasuk sektor perbankan. Transformasi ini membawa dampak positif seperti peningkatan efisiensi layanan dan perluasan inklusi keuangan. Namun, di sisi lain, digitalisasi juga menimbulkan tantangan baru terutama dalam aspek perlindungan hukum terhadap nasabah. Penelitian ini merupakan studi hukum normatif-empiris yang bertujuan untuk mengkaji kepastian hukum dalam memitigasi risiko digitalisasi perbankan. Dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah telah diatur melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan POJK No. 12/POJK.03/2018. Perlindungan tersebut terbagi atas dua aspek, yaitu preventif dan represif. Meskipun regulasi telah ada, namun diperlukan pembaruan yang adaptif terhadap dinamika teknologi serta peningkatan edukasi kepada nasabah. Diharapkan, transformasi digital di sektor perbankan dapat berjalan seiring dengan penguatan regulasi agar memberikan rasa aman, kepercayaan, dan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Digital Marketing
Dalam era digital sekarang dimana telah membawa perubahan yang besar dalam interaksi ekonomi, dengan platform e-commerce yang menjadi aspek yang penting. Dalam platform e-commerce ini dimana semua orang dapat mengakses dengan cara memaksukan data diri seperti nama, tanggal lahir, nomor telephone, email, dll. Namun, adanya praktik yang tidak etis dengan menyalah gunakan data pribadi milik orang lain dapat berakibat fatal, karena akan merugikan orang lain yang data pribadinya disalah gunakan. Di Indonesia adanya pasal yang dapat melindungi pihak yang dirugikan, orang yang dirugikan dapat perlindungan hukum yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Setiap orang berhak mendapatkan pelindungan hukum untuk melindungi kepentingan setiap manusia, perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara yang sudah di tentukan dalam hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena terkadang orang yang menggunakan data pribadi milik orang lain memiliki tujuan untuk dirinya sendiri. Hasil penelitian ini akan menjelaskan tentang analisis perlindungan hukum bagi konsumen.
Dampak Peredaran Rokok Ilegal Terhadap Pelaku Usaha Rokok Legal di Indonesia
Perdagangan rokok ilegal di Indonesia masih menjadi tantangan besar yang memengaruhi berbagai sektor, baik bagi pemerintah negara maupun pelaku usaha rokok yang beroperasi secara legal. Rokok yang beredar tanpa menggunakan pita cukai resmi, memakai pita cukai palsu, atau diseludupkan dari luar negeri tidak hanya menyebabkan penurunan pendapatan negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dampak keberadaan rokok ilegal terhadap pelaku usaha rokok legal di Indonesia, khususnya dari sisi ekonomi, persaingan bisnis, dan keberlanjutan industri. Metode yang digunakan untuk penelitian ini ialah yuridis normatif dengan menelaah regulasi terkait, data resmi dari pemerintah, serta hasil hasil penelitian terdahulu. Hasil analisis menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal di Indonesia memberi tekanan yang cukup besar terhadap industri rokok legal, seperti penurunan pangsa pasar, fluktuasi harga, serta terganggunya suasana lingkungan persaingan usaha yang adil. Selain itu, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum menjadi faktor utama yang memperkuat eksistensi rokok ilegal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih tegas, penguatan sinergi antra aparat penegakan hukum dan otoritas fiskal, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung keberlangsungan usaha rokok lega
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA ATAS PEMBAJAKAN NOVEL DI E-COMMERCE DITINJAU BERDASARKAN UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
Hak Cipta diartikan sebagai hak eksklusif yang lahir melalui deklaratif sejak karya berbentuk nyata, termasuk bidang sastra seperti novel yang membutuhkan perlindungan hukum tegas. Namun, pelanggaran berupa pembajakan novel semakin meningkat dan sulit ditekan. Kurang tegasnya penegak hukum dalam mengatasi permasalahan hak cipta dapat mendorong bertambahnya kasus pembajakan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta atas pembajakan novel di e-commerce ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembajakan di Indonesia sebenarnya diatur melalui dua pendekatan berdasarkan teori perlindungan hukum. Pertama, perlindungan hukum preventif, yang bertujuan untuk menghentikan atau mencegah kasus pembajakan sebelum terjadi. Kedua, perlindungan hukum dalam bentuk represif, yang berperan sebagai penegakan hukum untuk memberikan hukuman atau sanksi. Kedua metode ini pada dasarnya bertumpu pada implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Perlindungan Hak Cipta atas Metode dan Sistem Pemesanan Ojek Online (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1033 KPdt.Sus-HKI Tahun 2023)
Penelitian ini mengkaji perlindungan hak cipta terhadap metode dan sistem pemesanan ojek online dengan studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1033 K/Pdt.Sus-HKI/2023. Permasalahan utama adalah apakah metode bisnis dapat dikategorikan sebagai ciptaan yang dilindungi hak cipta serta dasar yuridis Mahkamah Agung dalam menolak gugatan penggugat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak cipta hanya melindungi ekspresi konkret dari suatu ide, seperti program komputer atau karya tulis, bukan ide atau metode bisnis itu sendiri. Mahkamah Agung menegaskan bahwa metode bisnis tidak termasuk objek perlindungan hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, melainkan lebih tepat dilindungi melalui rezim paten atau rahasia dagang. Putusan ini memberikan kepastian hukum mengenai batas perlindungan hak cipta di era digital.
Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Ringan Pencurian Getah Latex (Studi Kasus Putusan Nomor 46/Pid.C/2025/PN Lbp)
donesia sebagai negara hukum (rechtsstaat) menjadikan hukum sebagai dasar utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum memiliki fungsi penting sebagai pedoman hidup dalam masyarakat, serta bertujuan untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana alur persidangan dan apakah tujuan hukum tersebut dapat terimplementasi dengan baik dalam kasus delik pencurian getah latex. Adapun metode peneltiian yang digunakan adalah hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam kasus ini terdakwa tergolong dalam tindak pidana pencurian ringan. Sehingga membuat terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara kepada terdakwa selama 1 bulan dan juga menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim.
Analisis Proses Persidangan Perkara Percobaan Pencurian dengan Kekerasan dan Kepemilikan Senjata Api Ilegal di Pengadilan Negeri Sei Rampah
Kasus ini menggambarkan proses pidana yang berjalan dengan prinsip keadilan menyeluruh dan profesionalisme tinggi. Pembuktian yang kuat melalui kesaksian korban, anak korban, serta bukti medis dan barang bukti senjata api ilegal menjadi dasar utama dalam menetapkan fakta hukum. Berperan aktif majelis hakim dan jaksa penuntut dalam menggali kebenaran umum dan menyusun argumentasi hukum yang sistematis menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum yang adil dan transparan. Pertimbangan hukuman yang matang dengan menimbang faktor pemberat dan mencerahkan mencerminkan keseimbangan antara memberikan efek jera kepada pelaku dan perlindungan hak-hak pelacur sebagai manusia. Kasus ini juga menegaskan bahwa penerapan keadilan restoratif tidak selalu memungkinkan, terutama dalam tindak pidana kekerasan berat yang melibatkan senjata api ilegal. Putusan penjara selama sepuluh tahun dan penyerahan barang bukti menjadi langkah tepat untuk menjaga keamanan dan mengamankan sosial. Secara keseluruhan, kasus ini menjadi contoh efektifnya sistem peradilan dalam melindungi masyarakat sekaligus menegakkan supremasi hukum secara adil dan manusiawi.
KEJAHATAN PERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI
Kejahatan perkosaan merupakan permasalahan serius yang menimbulkan berbagai tantangan bagi penegakan hukum. Perspektif Kriminologi memiliki sifat aktif dan merupakan beberapa representasi bidang pemahaman sosial untuk mengetahui penyebab terjadinya serta mengetahui cara mengatasi kejahatan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kejahatan perkosaan dilihat berdasarkan perspektif kriminologi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dalam perspektif kriminologi, perilaku pelaku kejahatan perkosaan dapat dipengaruhi oleh perubahan nilai sosial dan budaya. Kejahatan perkosaan dapat dilihat menggunakan teori kriminologi seperti Teori diferensiasi asosiasi dan teori kontrol sosial. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perkosaan mulai dari faktor psikologis pelaku, sosial dan budaya, perkembangan teknologi, maupun faktor eksternal.
KEJAHATAN PERDAGANGAN PEREMPUAN TUJUAN SEKSUAL PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (Studi Kasus Putusan No. 206/Pid.Sus/2019/PN JktUtr)
Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual merupakan kejahatan serius yang terus berkembang di Indonesia dengan modus operandi yang semakin kompleks di era digital. Penelitian ini mengkaji bagaimana teori kriminologi dapat diterapkan untuk menganalisis motif dan pola perilaku pelaku serta mengidentifikasi strategi pencegahan dan penanggulangan yang efektif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis teoritis dan studi kasus putusan pengadilan nomor 206/Pid.Sus/2019/PN JktUtr. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori Strain, Aktivitas Rutin, Subkultur, dan Pilihan Rasional secara komprehensif menjelaskan dinamika kejahatan perdagangan perempuan, mulai dari tekanan ekonomi, peluang kejahatan, normalisasi perilaku dalam subkultur tertentu, hingga pertimbangan rasional pelaku. Strategi pencegahan dan penanggulangan memerlukan pendekatan holistik yang mencakup reformasi struktural sosial-ekonomi, peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat, penguatan pengawasan di ruang fisik dan digital, serta penegakan hukum yang tegas untuk mengurangi kerentanan perempuan terhadap eksploitasi seksual.
URGENSI KONSISTENSI PENGGUNAAN MEREK DALAM PERDAGANGAN INDONESIA DITINJAU BERDASARKAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (Studi Kasus Putusan Nomor 264/K/Pdt.Sus-HKI/2015)
Sengketa terkait merek dagang terkenal di Indonesia banyak terjadi. Salah satu sengketa terbaru yang melibatkan merek dagang terkenal di Indonesia adalah sengketa antara IKEA Swedia dan IKEA dengan PT Ratania Khatulistiwa. Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum apabila merek yang terdaftar tidak digunakan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi kepustakaan dengan mengkaji terhadap bahan-bahan tertulis yang digunakan sebagai data yang dikumpulkan dari literatur hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan pemilik merek dagang harus terus menggunakan merek dagang mereka secara konsisten untuk mempertahankan hak eksklusifnya sebab ketidakgunaan merupakan alasan yang sah untuk pencabutan merek dagang, meskipun merek tersebut terkenal.
Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Dagang Dalam Penegakan Hukum Dan Pelanggaran Kekayaan Hak Intelektual
Pelanggaran terhadap merek ini sudah banyak mencemaskan masyarakat ,tidak jarang masyarakat keliru akan merek yang beredar di pasar atau disuatu perdagangan membedakan mana yang asli dan mana hanya mengikutibsuatu merek besar tidakdipungkiri akhirnyamasyarakat keliru danmemilihmerek yang salah dalam membeli merek palsu dan akan menimbulkan efek yang negative bagi penggunanya .Dalam hal ini Peraturanhak cipta merek menjadi hal yang penting dan pintar dalam Membeli .Penelituan ini menggunakan metode Yudiris normatif yang berupa mengindetifikasijenispelanggaranmerekdanbentuk–bentukpelanggaranmerekdanPelanggaranHakkekayaanhak intelektualperudangan dan Peraturan pelaksanaan yang memadai sangat diperlukan dalam rangka penegakan hukum dibidangkekayaanintelektualPelanggaranmerekdenganContohKasusPadaTanggal13januari2022,RubenSamuel Onsu menggugat IAm Geprek Onsumilik PT.Benny Sujonoatau singkat dengangugatan penyalagunaanmerek Perlu adanya pengawasan pemerintah terhadap penggunaan karya hak cipta orang lain ,koordinasi yang baik anata pemerintah denganmasyarakatsehingga dapatmeminimalkan cela kesempatan untukmelakukan kecurangan terhadap suatukarya.berdasarkanhasiltelaahkasus –kasusyangterjadi,bahwakorbanpelanggranHKIdilindungiolehHukum berdasarkan sistem first to file Dalam konteks ini pekabeanan mempunyai peran dalam penegakan hukum atas pelanggaran merek sebagai upaya menjaga keamanan.
Perlindungan Hak Anak Hasil Perkawinan Siri di Kabupaten Probolinggo dalam Perspektif Teori Sistem Hukum Friedman
Fenomena perkawinan siri di Kabupaten Probolinggo menimbulkan persoalan serius terhadap pemenuhan hak anak, khususnya hak identitas, pendidikan, dan perlindungan sosial. Anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, sehingga kehilangan akses terhadap hak-hak sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan atas pemenuhan hak anak hasil perkawinan siri berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis dengan jenis penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak belum berjalan efektif karena lemahnya koordinasi antar lembaga, substansi hukum, dan budaya hukum masyarakat yang menempatkan sahnya perkawinan pada aspek agama, bukan pencatatan negara. Akibatnya, anak hasil perkawinan siri masih mengalami diskriminasi dan kesulitan memperoleh hak-hak dasarnya. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya rekonstruksi sistem hukum perlindungan anak melalui penguatan regulasi, peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap perlindungan anak hasil perkawinan tidak tercatat di Indonesia.
PERAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI INDONESIA
Selama bertahun-tahun, arbitrase telah menjadi salah satu metode penyelesaian sengketa yang paling populer dalam dunia perdagangan internasional karena mampu menyediakan solusi yang lebih cepat, efektif, dan final tanpa melibatkan sistem peradilan negara yang formal. Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi fungsi arbitrase dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional dengan memfokuskan pada pelaksanaan dan masalah yang dihadapi di Indonesia. Penulis menganalisis sejumlah kasus sengketa internasional yang melibatkan pihak Indonesia, baik yang diselesaikan melalui arbitrase domestik maupun internasional. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk melakukan analisis dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arbitrase menawarkan beberapa keuntungan dalam penyelesaian sengketa, seperti fleksibilitas dan kerahasiaan. Mereka juga memungkinkan untuk memilih arbitrator yang ahli di bidang mereka. Meskipun arbitrase memiliki banyak keuntungan, ada beberapa masalah yang perlu ditangani. Ini termasuk pelaksanaan arbitrase yang belum sepenuhnya efektif di Indonesia dan kemungkinan munculnya ketidakpastian hukum karena tidak memahami mekanisme acak di komunitas bisnis dan organisasi terkait. Selain itu, meskipun Indonesia meratifikasi konvensi internasional seperti Konvensi New York 1958 yang mendukung arbitrase internasional, masih ada masalah dalam menerapkannya.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENYIDIK ATAS PENYELAHGUNAAN WEWENANG DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA
Penyidik memiliki peran penting dalam menentukan arah penyidikan tindak pidana narkotika. Namun, penyalahgunaan wewenang sering terjadi dan berdampak pada pelanggaran hak asasi Manusia serta menurunnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap penyidik atas penyalahgunaan wewenang dalam penyidikan tindak pidana narkotika di Indonesia. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, penyidik dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, etik, dan administratif. Secara filosofis, penyalahgunaan wewenang bertentangan dengan prinsip keadilan dan moralitas hukum. Sementara secara sosiologis, fenomena ini mencerminkan lemahnya pengawasan internal dan budaya impunitas dalam institusi kepolisian. Hasil penelitian menunjukan bahwa mekanisme penagawasan masih lemah dan belum efektif dalam menegakan akuntabilitas penyidik. Diperlukan reformasi sistem pengawasan yang transparan dan independen guna mewujudkan keadilan susbtansif.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DI INDONESIA
Pengimplementasian restorative justice oleh kepolisian Indonesia merupakan langkah krusial dalam reformasi hukum pidana yang berfokus pada pemulihan daripada pembalasan. Kajian ini berupaya menganalisis landasan hukum dan kepatutan implementasi keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana ringan ditinjau dari asas-asas hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung oleh sumber hukum utama seperti undang-undang nomor 1 tahun 2023, peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021, peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020, serta peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2024. Hasil analisis menunjukan bahwa secara normatif penerapan restorative justice telah memiliki dasar hukum yang kuat dan mencerminkan asas keadilan serta kemanfaatan, namun masih terdapat tumpang tindih norma antar lembaga penegak hukum. Diperlukan harmonisasi regulasi agar prinsip keadilan restoratif dapat diterapkan secara efektif dan menjamin kepastian hukum
Rekonstruksi Kriteria Substantif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: Urgensi Penempatan Nilai Bela Negara
Pemilihan umum merupakan sarana utama rakyat dalam menyuarakan aspirasi dan kepentingannya. Proses rekrutmen calon anggota DPR RI harus memperhatikan aspek elektabilitas dan integritas secara seimbang. Penelitian ini mengkaji bagaimana pengaturan kualifikasi anggota DPR RI dalam peraturan perundang-undangan saat ini dan menilai kemungkinan nilai bela negara dijadikan sebagai kualifikasi substantif dalam perspektif hukum tata negara. Tujuan penelitian ini adalah merekonstruksi kriteria substantif anggota DPR RI dengan menempatkan nilai bela negara sebagai bagian integral dalam proses seleksi. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yuridis konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi saat ini masih minim menekankan pada aspek substantif, dan belum mengakomodasi nilai-nilai kebangsaan secara eksplisit. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan yang menjadikan nilai bela negara sebagai bagian dari syarat substantif bagi calon anggota DPR RI untuk menjamin integritas, tanggung jawab moral, dan komitmen kebangsaan mereka.
Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Dn Implikasinya Bagi Transparansi Administrasi Pemerintahan: Studi Kasus MA 329 K/TUN/2019
Putusan Mahkamah Agung Nomor 329K/TUN/2019 menjadi salah satu preseden penting dalam hukum administrasi negara terkait batas kewenangan peradilan dalam menilai keputusan administratif yang bersifat evaluatif. Sengketa ini bermula dari keberatan seorang pegawai BAPETEN terhadap hasil uji kompetensi kenaikan jabatan yang menilai unsur moralitas, integritas, profesionalitas, serta rekam jejak. Mahkamah Agung menegaskan bahwa hasil uji kompetensi yang mengandung penilaian evaluatif tidak dapat dinilai ulang melalui kasasi karena fungsi kasasi hanya terbatas pada penilaian penerapan hukumnya. Selain itu, putusan ini memberi implikasi terhadap pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik, di mana informasi mengenai proses dan mekanisme uji kompetensi wajib dibuka kepada publik, tetapi informasi evaluatif individu dapat dikecualikan sesuai UU No. 14 Tahun 2008. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara objektivitas penilaian ASN, batas kewenangan peradilan, serta perlindungan informasi pribadi menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola administrasi pemerintahan yang akuntabel dan berbasis merit.
Tinjauan Hukum Penerapan Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas Pada Putusan Nomor 75/Pdt.G/2025/PN Btm dan Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Btm
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi dokumenter melalui telaah dua putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 75/Pdt.G/2025/PN Btm dan Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Btm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penentu utama dalam penjatuhan sanksi meliputi unsur kelalaian, akibat yang ditimbulkan, sikap dan itikad pelaku selama proses hukum, serta pertimbangan hakim terhadap keadilan substantif. Kedua putusan memperlihatkan penerapan kebijakan selektif oleh hakim, namun juga mengindikasikan adanya disparitas pidana antara kasus dengan karakteristik yang serupa. Disparitas ini mencerminkan belum seragamnya penegakan hukum dan perlunya pedoman pemidanaan yang konsisten agar tujuan hukum berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dapat tercapai secara proporsiona
Analisis Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Terhadap Kasus Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Semarang Putusan PTUN Semarang Nomor 20/G/202/PTUN.SMG
Penelitian ini mengkaji penyelesaian sengketa administratif terkait sanksi disiplin terhadap pegawai negeri sipil (PNS) melalui analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 20/G/2020/PTUN.Smg. Konteks penelitian ini didasari oleh urgensi penerapan disiplin ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, dan prinsip-prinsip umum tata kelola yang baik (AUPB). Studi ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang mencakup komponen legislatif, konseptual, dan studi kasus. Analisis menunjukkan bahwa keputusan Gubernur Jawa Tengah untuk menjatuhkan hukuman disiplin yang berat terhadap pejabat sipil melanggar norma hukum dan nilai-nilai AUPB, khususnya prinsip kejelasan hukum, ketepatan, tidak menyalahgunakan wewenang, dan keadilan. Panel hakim memutuskan bahwa proses pemeriksaan, pengumpulan fakta, dan landasan hukum untuk menjatuhkan sanksi tidak dilakukan dengan cermat, proporsional, atau sesuai prosedur. Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menolak putusan tersebut menyoroti peran Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengawas yudisial atas kegiatan administratif, guna menjaga akuntabilitas dan legalitas. Studi ini menekankan pentingnya pejabat aparatur sipil negara untuk bertindak hati-hati dalam menerapkan sanksi disiplin agar tidak melampaui wewenangnya, serta memperhatikan asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, dan asas keadilan.
PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR DALAM EKSEKUSI FIDUSIA PASCA PUTUSAN MK 18/PUU-XVII/2019
Riset ini bertujuan melakukan analisis terhadap manifestasi perlindungan hukum bagi debitor dalam proses eksekusi objek jaminan fidusia pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Metode penelitian yuridis normatif diterapkan dengan pendekatan perundang-undangan untuk menelaah kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan.Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya Putusan Mahkamah Konstitusi secara normatif berhasil memperkuat perlindungan hak konstitusional debitor dengan mewajibkan mekanisme pengadilan apabila unsur kesepakatan cedera janji tidak terpenuhi. Namun secara empiris, implementasi putusan tersebut dinilai belum efektif karena maraknya praktik penarikan paksa sepihak oleh penagih utang yang diwarnai intimidasi. Ketidakefektifan ini dipicu oleh ketiadaan pedoman teknis aparatur penegak hukum, rendahnya literasi hukum debitor, serta dominasi penggunaan kontrak baku oleh lembaga pembiayaan yang mengabaikan asas keseimbangan. Diperlukan regulasi pedoman eksekusi yang seragam serta pengawasan standar klausula perjanjian demi mewujudkan kepastian hukum.
KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK DALAM PENGGUNAAN ELECTRONIC BILL OF LADING (EBL) DITINJAU BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA
Perkembangan teknologi informasi telah mendorong lahirnya sistem perdagangan digital yang menggantikan dokumen fisik, salah satunya melalui Electronic Bill of Lading (eBL). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan eBL dalam perspektif hukum internasional dan hukum nasional Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, kajian ini berfokus pada prinsip-prinsip UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (MLEC) dan Model Law on Electronic Transferable Records (MLETR) sebagai dasar pengakuan hukum terhadap dokumen elektronik yang bersifat transferable. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara internasional eBL telah diakui sah sepanjang memenuhi prinsip functional equivalence, technology neutrality, serta exclusive control dan integrity. Namun, dalam konteks hukum Indonesia, pengakuan eBL masih terbatas karena belum diadopsinya MLETR ke dalam peraturan nasional. Oleh sebab itu, diperlukan pembaruan hukum untuk memberikan kepastian dan kesetaraan hukum dalam transaksi lintas negara berbasis elektronik.
ANALISIS OBJEK SENGKETA PEMBATALAN PERJANJIAN PEMDA KABUPATEN TANGERANG DALAM PUTUSAN PT.TUN NOMOR 194/B/TF/2024/PT.TUN/JKT
Sengketa antara KOPPASTAM dan Pemerintah Kabupaten Tangerang terkait pengelolaan Pasar Kutabumi menimbulkan persoalan mengenai batas kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menangani sengketa berbasis perjanjian. Penggugat mendalilkan adanya pelanggaran perjanjian, sedangkan pemerintah melakukan revitalisasi pasar sebagai tindakan administratif. PTUN Serang melalui Putusan No. 44/G/TF/2023/PTUN.SRG menyatakan gugatan tidak diterima karena objek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) maupun tindakan administrasi pemerintahan. Putusan ini dikuatkan oleh PTTUN Jakarta melalui Putusan No. 194/B/TF/2024/PT.TUN.JKT. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan analisis peraturan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pengelolaan pasar merupakan hubungan hukum privat sehingga kompetensi penyelesaiannya berada pada Peradilan Umum. Selain itu, revitalisasi pasar tidak memenuhi unsur konkret, individual, dan final sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai objek sengketa TUN. Penelitian ini menegaskan pentingnya ketelitian dalam menentukan objek sengketa sebelum mengajukan gugatan ke PTUN.
Pengabaian Putusan Hakim PTUN dalam Sengketa Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Perning, Kabupaten Nganjuk
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengabaian terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya pelaksanaan putusan dalam sengketa pengangkatan perangkat desa di Desa Perning, Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Secara normatif, Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mewajibkan pejabat tata usaha negara melaksanakan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap, Namun, hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan putusan belum efektif karena tidak adanya mekanisme teknis eksekusi dan sanksi tegas. Penundaan pelaksanaan putusan PTUN Surabaya oleh Kepala Desa Perning menjadi contoh konkret pengabaian. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan eksekusi putusan PTUN untuk mewujudkan kepastian hukum dan supremasi hukum dalam administrasi pemerintahan.
Analisis Peninjauan Kembali dalam Sengketa Tanah PT Lippo Karawaci dan Tresna Hidayah
Peninjauan Kembali atau PK merupakan upaya hukum luar biasa dalam sistem peradilan di negara Indonesia yang diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap atau final. Peninjauan Kembali (PK) sebagai upaya hukum luar biasa digunakan dalam sengketa tanah antara PT Lippo Karawaci Tbk dan Tresna Hidayat terkait klaim hak milik atas sebidang tanah di Desa Bencongan, Kabupaten Tangerang. Studi ini menelaah penerapan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan-putusan sebelumnya dari pengadilan tata usaha negara yang dianggap tidak berwenang mengadili sengketa kepemilikan tanah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali menjadi instrumen penting untuk menegakkan kepastian hukum dan menyelesaikan sengketa tanah saat putusan pengadilan sebelumnya dinilai cacat hukum dan bertentangan dengan asas peradilan. Analisis yang dilakukan menyoroti aspek yuridis serta dampak dari putusan Peninjauan Kembali terhadap praktik penyelesaian sengketa tentang tanah yang terjadi di Indonesia.
Analisis Cacat Prosedural dan Substantif Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Putusan PTUN Palangka Raya
Penelitian ini menganalisis cacat prosedural dan substantif dalam pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT Sumber Sebuai Mineralindo berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Tujuan penelitian adalah menilai keabsahan prosedur pencabutan izin, kepatuhannya terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta implikasi yuridis putusan bagi kewenangan pejabat administrasi di masa mendatang. Metode penelitian menggabungkan pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta pendekatan yuridis sosiologis menggunakan data sekunder untuk menilai dampak sosial dan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan pencabutan izin yang dilakukan tanpa pemberitahuan resmi dan kesempatan klarifikasi mengandung cacat prosedural dan substantif serta bertentangan dengan prinsip hukum tata usaha negara. Putusan PTUN Palangka Raya menegaskan kewenangan pejabat administrasi harus dijalankan sesuai prosedur, prinsip legalitas, dan asas pemerintahan yang baik, serta memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan.
Noodweer Sebagai Alasan Pembenar Dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi Kasus Putusan Pengadilan Atas Penganiayaan Fatal Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Noodweer, atau pembelaan terpaksa, merupakan salah satu alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan ini memungkinkan seseorang tidak dipidana apabila melakukan perbuatan yang secara formal memenuhi unsur tindak pidana, namun dilakukan dalam rangka membela diri secara mutlak terhadap serangan yang melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan noodweer sebagai alasan pembenar dalam putusan pengadilan terkait kasus penganiayaan fatal di Indonesia. Melalui pendekatan yuridis-normatif dan studi kasus terhadap putusan pengadilan tingkat pertama maupun banding, penelitian ini mengkaji kriteria yuridis noodweer, batas-batas kewajaran dalam pembelaan, serta pertimbangan hakim dalam menilai unsur-unsur noodweer seperti adanya serangan melawan hukum, kebutuhan mendesak untuk membela, dan proporsionalitas antara ancaman dan respons. Temuan menunjukkan bahwa meskipun KUHP memberikan dasar hukum yang jelas, penerapan noodweer dalam praktik peradilan seringkali bersifat subjektif dan bergantung pada penilaian kontekstual terhadap fakta-fakta kasus. Dalam beberapa putusan, pengadilan cenderung ketat dalam menilai proporsionalitas, sehingga pembelaan yang mengakibatkan kematian korban sering kali tidak diterima sebagai noodweer. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pedoman yurisprudensi yang lebih konsisten serta sosialisasi pemahaman hukum yang komprehensif bagi aparat penegak hukum guna menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam penerapan alasan pembenar ini.
Implikasi Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahakamah Konstitusi
Perkawinan beda agama di Indonesia merupakan isu hukum yang kontroversial, berpusat pada penafsiran Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang mensyaratkan perkawinan harus dilakukan "menurut hukum masing-masing agamanya." Isu ini berulang kali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK), di mana putusan terakhir cenderung menegaskan bahwa keabsahan perkawinan sepenuhnya dikembalikan kepada hukum agama. Penelitian hukum normatif ini menganalisis secara kritis kedudukan hukum perkawinan beda agama dan implikasinya terhadap hak sipil pasangan serta anak, berfokus pada UU Perkawinan, UU Administrasi Kependudukan, dan yurisprudensi MK. Hasilnya menunjukkan, meskipun MK menolak liberalisasi, pasangan seringkali mencari pengakuan hukum melalui mekanisme Penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan. Jalur ini, meskipun ad hoc, krusial untuk menjamin status anak sebagai anak sah dan mempermudah administrasi kependudukan. Namun, kerangka hukum saat ini masih menyisakan ketidakpastian, khususnya terkait hukum waris. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinkronisasi antara jaminan hak sipil warga negara dengan norma agama, demi menjamin perlindungan hukum yang optimal bagi seluruh warga negara, terlepas dari perbedaan keyakinan.
JAMINAN HAK DAN KEBERPIHAKAN DAERAH: ANALISIS HUKUM KEBIJAKAN PRIORITAS TENAGA KERJA LOKAL DI SEKTOR MINYAK BUMI KABUPATEN BOJONEGORO
ABSTRAK Sektor minyak dan gas bumi merupakan sektor strategis yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi daerah di wilayah penghasil sumber daya alam. Kabupaten Bojonegoro merespons kondisi tersebut melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Prioritas Penggunaan Tenaga Kerja Lokal untuk memastikan kegiatan industri migas memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat. Kebijakan ini diarahkan pada pemenuhan hak-hak normatif pekerja lokal, seperti upah, jaminan sosial ketenagakerjaan, serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Penelitian ini bertujuan menganalisis fungsi Peraturan Daerah tersebut sebagai instrumen perlindungan hukum bagi tenaga kerja lokal serta mengkaji kendala implementasinya dalam kerangka otonomi daerah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendeketan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Peraturan Daerah telah memberikan dasar hukum perlindungan hak pekerja lokal, pelaksanaannya belum optimal akibat keterbatasan kewenangan pemerintah kabupaten dalam pengawasan dan penegakan sanksi ketenagakerjaan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sehingga diperlukan penguatan koordinasi antar tingkat pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan tenaga kerja lokal sektor migas. Kata Kunci: Tenaga Kerja Lokal, Hak Normatif Pekerja, Otonomi Daerah, Minyak dan Gas Bumi ABSTRACT The oil and gas sector is a strategic sector that plays an important role in regional economic development in areas rich in natural resources. Bojonegoro Regency has responded to this situation by establishing a Regional Regulation on the Priority Use of Local Labor to ensure that oil and gas industry activities provide direct benefits to the local community. This policy is aimed at fulfilling the normative rights of local workers, such as wages, employment social security, and occupational safety and health (OSH). This study aims to analyze the function of the Regional Regulation as a legal protection instrument for local workers and to examine the obstacles to its implementation within the framework of regional autonomy. The method used is normative juridical research with a legislative and conceptual approach. The results show that although the Regional Regulation has provided a legal basis for the protection of local workers' rights, its implementation has not been optimal due to the limited authority of district governments in supervising and enforcing labor sanctions after the enactment of Law No. 23 of 2014. Therefore, it is necessary to strengthen coordination between levels of government to improve the effectiveness of local labor protection in the oil and gas sector. Keywords: Local Labor, Normative Workers' Rights, Regional Autonomy, Oil and Gas
Kritik kesetaraan gender terhadap budaya perkawinan bawah tangan (siri) di kabupaten probolinggo perspektif feminis legal theory
Perkawinan bawah tangan (siri) masih dijumpai dalam masyarakat Indonesia, termasuk di Kabupaten Probolinggo, meskipun pencatatan perkawinan telah diwajibkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Fenomena ini merefleksikan adanya kesenjangan antara hukum positif, hukum Islam, dan realitas sosial. Walaupun kerap dianggap sah secara agama, perkawinan siri tidak memberikan kepastian serta perlindungan hukum, khususnya bagi perempuan dan anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab praktik perkawinan siri dan dampaknya terhadap kesetaraan gender dalam perspektif Feminist Legal Theory. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di empat desa di Kabupaten Probolinggo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan siri dipengaruhi oleh praktik perkawinan anak, perkawinan pascacerai, tekanan budaya patriarkal, keterbatasan ekonomi, serta rendahnya kesadaran hukum. Dalam perspektif feminis, praktik ini mencerminkan ketidakadilan gender yang bersifat struktural. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pencatatan perkawinan, edukasi hukum, dan pengembangan hukum keluarga yang responsif gender.
Akuntabilitas Administratif Pegawai Dalam Menyusun Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
Penelitian ini membahas akuntabilitas administratif dalam penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana praktik penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) telah mencerminkan prinsip akuntabilitas administratif ditinjau dari basis operasional, akuntabilitas internal dan eksternal, subjek urusan, kriteria, mekanisme, serta konsekuensi administratif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara dan observasi. Kerangka analisis menggunakan teori akuntabilitas administratif Antonio Bar Cendon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) telah berjalan sesuai prosedur administratif yang diarahkan oleh bendahara dan didukung mekanisme pemeriksaan internal yang ketat. Namun demikian, belum terdapat pedoman tertulis khusus dan partisipasi publik dalam pengawasan masih terbatas. Temuan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas administratif telah terlaksana secara internal, tetapi masih perlu penguatan pada aspek akuntabilitas eksternal.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA
Jual beli tanah merupakan kegiatan usaha bisnis dalam bidang properti. Dalam praktik jual beli tanah kerap terjadinya penipuan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan terhadap korban penipuan jual beli tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, dimana semua sumber diambil dari literatur-literatur dan artikel terkait pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan kurangnya sebuah pemahaman dan pengetahuan pada proses jual beli dibidang properti khususnya tanah menjadikan masyarakat mengalami tindakan kejahatan yang dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan. Modus dalam penipuan pun beragam praktiknya mulai dari pemalsuan dokumen sertifikat tanah hingga pemalsuan pemasangan jaringan. Pada kasus yang mengenai penipuan jual beli tanah pun telah diatur dalam KUHP pada bab XXV dan pasal 378. Kasus penipuan tanah bisanya digolongkan menjadi dua tindak pidana yaitu antara lain penipuan yang dilakukan oleh pembeli dan penipuan yang dilakukan oleh penjual.
Perlindungan Hak Ekonomi terhadap Permainan Video Konsol Nintendo Switch yang Dijual Secara Berbagi Akun (Sharing Account) Dikaitkan dengan Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik sharing akun permainan video konsol dalam perspektif hukum hak cipta serta mengkaji kesenjangan antara hukum positif dan realitas sosial digital di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, didukung data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan data lapangan dari marketplace online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli akun sharing masih marak terjadi, didorong oleh motivasi ekonomi dan rendahnya pemahaman hukum masyarakat, sehingga praktik tersebut memperoleh legitimasi sosial meskipun bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penegakan hukum menghadapi tantangan akibat karakter teknologi digital yang terdesentralisasi dan keterbatasan yurisdiksi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hak cipta di era digital memerlukan regulasi yang adaptif, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta kolaborasi multipihak guna menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial.
ANALISIS PERATURAN HUKUM PERBANKAN DIGITAL DI INDONESIA
Abstrak Hukum perbankan merupakan seperangkat regulasi yang mengatur kegiatan dan kelembagaan bank sebagai sektor yang memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas dan kelancaran perekonomian nasional. Sistem hukum ini mencakup peraturan perundang-undangan, doktrin, dan ketentuan operasional yang mengatur hak, kewajiban, serta batasan perilaku lembaga perbankan. Perkembangan regulasi perbankan di Indonesia terlihat dari lahirnya Undang-Undang Perbankan konvensional dan syariah, yang mengatur mekanisme operasional sesuai karakteristik masing-masing. Kemajuan teknologi informasi selanjutnya mendorong transformasi menuju layanan perbankan digital. Melalui POJK No. 12/POJK.03/2018, bank diperkenankan memanfaatkan teknologi untuk penyediaan layanan seperti pembukaan rekening, otorisasi transaksi, hingga pengelolaan keuangan secara mandiri oleh nasabah. Digital banking meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan, namun sekaligus menuntut kesiapan infrastruktur, manajemen risiko, dan sistem pengamanan guna mengantisipasi risiko operasional dan reputasi yang muncul dari penggunaan teknologi tersebut. Kata kunci: Hukum Perbankan, Perbankan Digital Abstract Banking law is a set of regulations governing the activities and institutions of banks, a sector that plays a crucial role in maintaining the stability and smooth operation of the national economy. This legal system encompasses statutory regulations, doctrines, and operational provisions that govern the rights, obligations, and behavioral boundaries of banking institutions. The development of banking regulations in Indonesia is evident in the enactment of the Conventional and Sharia Banking Laws, which regulate operational mechanisms according to their respective characteristics. Advances in information technology have further driven the transformation towards digital banking services. Through POJK No. 12/POJK.03/2018, banks are permitted to utilize technology to provide services such as account opening, transaction authorization, and independent financial management by customers. Digital banking improves operational efficiency and service quality, but also requires infrastructure readiness, risk management, and security systems to anticipate operational and reputational risks arising from the use of such technology. Keywords: Banking Law, Digital Banking
PENERAPAN PRINSIP ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE) DALAM PROSES PKPU DAN KEPAILITAN: MENUJU ARAH HUKUM INSOLVENSI YANG BERKELANJUTAN
Abstrak Penelitian ini membahas penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan di Indonesia. Di tengah meningkatnya kesadaran global terhadap keberlanjutan, integrasi prinsip ESG dalam sistem hukum insolvensi menjadi urgensi untuk mendorong tanggung jawab lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik, bahkan dalam kondisi krisis keuangan perusahaan. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Temuan menunjukkan bahwa meskipun prinsip ESG belum secara eksplisit diatur dalam hukum kepailitan Indonesia, terdapat ruang untuk mengintegrasikannya melalui interpretasi progresif terhadap asas kepailitan dan peran hakim. Penerapan prinsip ESG dalam proses PKPU dan kepailitan tidak hanya dapat memperkuat perlindungan terhadap pemangku kepentingan yang lebih luas, tetapi juga mendorong arah reformasi hukum insolvensi menuju sistem yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan. Kajian ini merekomendasikan pembaruan regulasi serta penguatan kapasitas aparatur peradilan dalam memahami dan menerapkan prinsip ESG sebagai bagian dari proses penyelesaian utang perusahaan. Kata kunci: ESG, PKPU, kepailitan, hukum insolvensi, keberlanjutan. Abstract This study explores the application of Environmental, Social, and Governance (ESG) principles in the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) and bankruptcy processes in Indonesia. Amid the growing global awareness of sustainability, integrating ESG principles into the insolvency legal framework has become essential to promote environmental responsibility, social accountability, and sound governance, even during corporate financial distress. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, the study finds that although ESG principles are not explicitly regulated in Indonesia's bankruptcy law, there is room for their integration through progressive interpretation of insolvency principles and judicial roles. Incorporating ESG principles into PKPU and bankruptcy proceedings can not only enhance protection for broader stakeholders but also steer insolvency law reform toward a more sustainable and equitable system. This study recommends regulatory updates and strengthening the capacity of judicial institutions in understanding and applying ESG principles as part of corporate debt resolution processes. Keywords: ESG, PKPU, bankruptcy, insolvency law, sustainability.
EFEKTIVITAS KURATOR DALAM MENGOPTIMALKAN BOEDEL PAILIT UNTUK KESEIMBANGAN KEPENTINGAN KREDITOR
Abstrak Penelitian ini membahas efektivitas kurator dalam mengoptimalkan boedel pailit guna mencapai keseimbangan kepentingan kreditor. Permasalahan yang dikaji adalah: (1) bagaimana tanggung jawab hukum kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, serta (2) bagaimana tugas dan wewenang yang dimiliki kurator dalam mengelola harta boedel pailit berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kurator memiliki tanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Wewenang yang luas diberikan kepada kurator untuk memaksimalkan nilai harta pailit sesuai prinsip pari passu prorata parte. Namun demikian, apabila terjadi kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas, kurator dapat dimintai pertanggungjawaban, baik secara pribadi maupun jabatan. Dengan demikian, peran kurator sangat krusial dalam memastikan distribusi boedel pailit secara adil bagi seluruh kreditor. Kata kunci: Kurator,Kepailitan, Kreditor, Tanggung Jawab Hukum. Abstract This study examines the effectiveness of curators in optimizing bankruptcy estates (boedel pailit) to achieve a balance of creditor interests. The research addresses two main issues: (1) the legal responsibility of curators in managing and settling bankruptcy estates, and (2) the duties and authorities granted to curators in handling bankruptcy estates under the applicable legal framework. The findings reveal that curators bear full responsibility for the administration and settlement of bankruptcy estates under the supervision of a supervisory judge. Curators are granted broad authority to maximize the value of bankruptcy assets in accordance with the pari passu prorata parte principle. Nevertheless, any negligence or misconduct in carrying out these duties may result in personal or official liability. Therefore, the role of curators is crucial in ensuring a fair distribution of bankruptcy estates among all creditors. Keywords: Curator, Insolvency, Creditors, Legal Responsibility.
Efektivitas Perlindungan Konsumen dan Penegakan Hukum terhadap Peredaran Skincare Palsu Di E-Commerce
Penggunaan produk skincare di Indonesia semakin meningkat sejalan dengan berkembangnya e-commerce yang memudahkan konsumen berbelanja secara daring. Banyak konsumen yang memilih membeli produk secara daring karena faktor kemudahan, efisiensi waktu, dan adanya variasi pilihan. Namun, fenomena ini dimanfaatkan oleh oknum yang menjual produk skincare palsu yang berpotensi untuk merugikan dan membahayakan konsumen dari segi kesehatan dan ekonomi. Artikel ini membahas efektivitas perlindungan hukum yang berlaku dan upaya penegakan hukum terhadap peredaran skincare palsu di platform e-commerce. Dengan meninjau peraturan yang ada, peran aparat penegak hukum, serta tantangan dalam pengawasan di ranah e-commerce. Hasil kajian menunjukkan bahwa berbagai upaya sudah dilakukan, tetapi masih terdapat tantangan besar seperti pengawasan yang belum optimal, sulitnya mengidentifikasi pelaku, dan rendahnya pemahaman serta kesadaran konsumen akan bahaya produk palsu. Dibutuhkan kerja sama yang lebih erat antara pemerintah, penyedia platform e-commerce, dan dengan masyarakat guna menekankan peredaran produk skincare palsu demi keamanan dan Kesehatan publik.
Strategi Pencegahan Satwa Yang Dilindungi Oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau
Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Provinsi Riau dalam pencegahan penjualan satwa dilindungi periode 2023-2025, mengatasi fenomena perdagangan ilegal yang mengancam spesies endemik seperti harimau Sumatera dan trenggiling di kawasan konservasi Riau. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus tunggal, penelitian ini melibatkan 8-10 narasumber kunci dari pegawai BBKSDA, staf lapangan, dan masyarakat pinggiran hutan melalui purposive sampling. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi partisipatif pada operasi patroli dan sosialisasi, serta analisis dokumen laporan tahunan BBKSDA dan data kasus KLHK, dengan triangulasi untuk validitas. Analisis interaktif Miles dan Huberman mengungkap empat tema strategi utama: sosialisasi pre-emptif (45%), pencegahan situasional (30%), penegakan hukum represif (20%), dan rehabilitasi restoratif (5%), dengan efektivitas sedang (skor 6,8/10). Faktor pendukung meliputi sinergi lintas lembaga yang menurunkan kasus 15%, sementara penghambat mencakup keterbatasan SDM dan koordinasi daerah. Temuan ini mengintegrasikan teori Situational Crime Prevention (SCP) Clarke (1980) dengan green criminology, menjelaskan reduksi peluang kejahatan di konteks lokal Riau. Secara teoretis, penelitian berkontribusi pada pengembangan model pencegahan multi-dimensi berbasis bukti empiris; secara praktis, merekomendasikan rekrutmen SDM tambahan 50% dan optimalisasi patroli cyber untuk Renstra KLHK. Saran penelitian lanjutan mencakup studi komparatif multi-provinsi dengan mixed-methods dan analisis GIS hotspot perdagangan daring.
Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Dan Penanganan Pengungsi Luar Negeri
Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pekanbaru dalam pengawasan dan penanganan pengungsi luar negeri tahun 2024, mengisi kesenjangan kajian yang selama ini lebih fokus pada institusi keimigrasian. Menggunakan desain kualitatif deskriptif berbasis studi kasus, penelitian melibatkan 8 informan kunci dari Kesbangpol, Rudenim, kepolisian, UNHCR, dan pengungsi, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, serta studi dokumentasi. Hasil menunjukkan strategi Kesbangpol berfokus pada pendataan sistematis, koordinasi lintas instansi, dan fasilitasi humanis yang selaras dengan teori Situational Crime Prevention untuk mencegah gangguan keamanan sosial. Temuan mengonfirmasi efektivitas Kesbangpol sebagai mediator stabilitas lokal, meski terkendala sumber daya dan SOP daerah. Penelitian ini berkontribusi memperkaya literatur kriminologi dan kebijakan publik dengan memposisikan peran strategis Kesbangpol dalam pengelolaan migrasi, serta merekomendasikan penguatan koordinasi dan studi komparatif antar-daerah.
Strategi Satpolairud Polres Kep. Meranti Dalam Pencegahan Transnasional Crime Penyeludupan Narkotika
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Satuan Polisi Perairan dan Udara (Satpolairud) Polres Kepulauan Meranti dalam mencegah kejahatan transnasional berupa penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan wilayah kepulauan yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka serta negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, sehingga memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap aktivitas peredaran narkotika lintas negara. Kondisi geografis yang didominasi perairan serta banyaknya pelabuhan tidak resmi menjadi celah yang dimanfaatkan sindikat narkotika internasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan personel Satpolairud dan masyarakat pesisir, observasi lapangan, serta dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kerangka teori yang digunakan adalah Situational Crime Prevention (SCP) yang diimplementasikan melalui pendekatan Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED), meliputi pengawasan alami, pengendalian akses, penguatan teritorial, pemeliharaan lingkungan, dan dukungan aktivitas.
PENERAPAN PRINSIP CRIME PREVENTION THROUGH ENVIRONMENTAL DESIGN (CPTED) DALAM PENYELENGGARAAN LIGA 2 PSPS PEKANBARU DI STADION KAHARUDDIN NASUTION RUMBAI
Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan prinsip Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) dalam penyelenggaraan Liga 2 PSPS Pekanbaru di Stadion Kaharuddin Nasution Rumbai. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi lapangan, wawancara, dan analisis dokumen. Fokus kajian meliputi elemen CPTED seperti pengawasan alami, penguatan teritorial, pengendalian akses, pemeliharaan ruang, serta dukungan aktivitas dalam mengurangi risiko kejahatan, khususnya kerusuhan suporter dan pencurian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stadion telah menerapkan sebagian prinsip CPTED melalui pemasangan CCTV, pengaturan akses masuk, serta penempatan petugas keamanan. Namun, masih ditemukan kelemahan seperti ketidakmerataan distribusi CCTV dan pencahayaan yang belum optimal. Secara keseluruhan, penerapan CPTED berkontribusi dalam meningkatkan keamanan pertandingan serta menciptakan rasa aman bagi pemain, ofisial, dan suporter. Oleh karena itu, optimalisasi penerapan prinsip CPTED direkomendasikan guna mendukung keberlanjutan keamanan dalam penyelenggaraan Liga 2 di Pekanbaru.
Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris Menurut Hukum Perdata
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis kewenangan Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Waris menurut Hukum Perdata serta implikasi dari kedudukan dan kewenangan Notaris dalam proses pembagian harta warisan. Melalui metode penelitian hukum normatif bersifat prespektif diperoleh hasil: pertama, Notaris memiliki kewenangan dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Waris sebagai alat bukti otentik yang sempurna untuk WNI non-muslim dan pribumi yang tunduk pada hukum perdata sebagai alternatif putusan pengadilan. Kedua, Kedudukan notaris dalam pembagian harta warisan mengimplikasikan kepastian hukum karena akta autentik yang dibuat oleh Notaris dapat dijadikan sebagai alat bukti, dan menjamin keadilan dengan memfasilitasi kesepakatan antar ahli waris secara transparan tanpa melawan hukum yang berlaku. Notaris yang berperan sebagai fasilitator wajib memastikan semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka, serta mencegah sengketa di kemudian hari melalui pembuatan akta yang sah dan transparan dalam proses pembagian harta warisan.
Strategi Rudenim Dalam Menjaga Ketertiban Deteni (Studi Pada Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru Tahun 2024)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan strategi pencegahan situasional dalam menjaga ketertiban serta meminimalkan potensi konflik antar deteni di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru. Permasalahan kajian ini berkaitan dengan kondisi deteni yang mengalami tekanan psikologis, keterbatasan aktivitas, serta perbedaan latar belakang yang berpotensi memicu gangguan ketertiban. Kajian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan teknik penghimpunan data melalui wawancara kepada petugas serta deteni. Perolehan kajian ini mengindikasikan bahwasanya upaya menjaga ketertiban dilakukan melalui lima strategi utama, yaitu meningkatkan usaha melalui pembatasan aktivitas, meningkatkan risiko melalui pengawasan rutin, mengurangi keuntungan melalui penerapan aturan, mengurangi pemicu konflik melalui pengelolaan kondisi psikologis dan lingkungan, serta menghilangkan alasan melalui kejelasan prosedur. Di antara strategi tersebut, pengelolaan tekanan psikologis menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam mencegah konflik. Secara keseluruhan, strategi ini telah diterapkan dengan cukup efektif, meskipun masih terdapat kendala terkait kondisi psikologis dan keterbatasan lingkungan detensi.
Analisis Yuridis terhadap Pengaruh Teknologi Informasi dalam Proses Mediasi di Pengadilan Agama di Indonesia
The development of information technology has significantly influenced the judicial system in Indonesia, including the mediation process in Religious Courts. The Supreme Court has introduced electronic-based judicial services through e-Court and e-Litigation, allowing case administration and mediation to be conducted online. This study aims to analyze juridically the influence of information technology on the effectiveness of mediation processes in Religious Courts. The research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary sources such as legislation and secondary sources including books and academic journals. The findings indicate that the use of information technology improves time efficiency, accessibility, and transparency in case administration. However, its implementation still faces several challenges, including limited technological infrastructure, low digital literacy, and potential risks to the confidentiality of the mediation process.
AKTUALISASI ASAS KEPENTINGAN TERBAIK ANAK DALAM PENETAPAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 342/PDT.G/2020/PA.MTP)
Asas kepentingan terbaik anak (the best interest of the child) merupakan asas fundamental dalam hukum keluarga Indonesia yang menjadi landasan hakim dalam menetapkan hak asuh anak pasca perceraian, sebagaimana termuat dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam praktik, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.Mtp, aktualisasi asas ini masih didominasi faktor formal, yaitu usia anak, agama, dan kemampuan ekonomi orang tua, sementara kesehatan mental anak belum ditempatkan sebagai elemen mandiri. Artikel ini mengkaji bagaimana asas tersebut dimaknai dan diterapkan, serta bagaimana kesehatan mental anak semestinya diaktualisasikan sebagai elemen substantif tersendiri. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil kajian menunjukkan penerapan asas masih bertumpu pada faktor formal yang mudah diverifikasi. Artikel ini merekomendasikan penajaman rumusan asas agar secara tegas memuat kesehatan mental anak sebagai elemen mandiri.
ANALISIS RISIKO HUKUM PADA PENGGUNAAN FACIAL RECOGNITION UNTUK BISNIS DIGITAL DAN INVESTOR
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko hukum yang timbul dari penggunaan teknologi facial recognition dalam bisnis digital serta implikasinya terhadap investor. Seiring dengan meningkatnya adopsi teknologi ini, berbagai isu hukum seperti perlindungan data pribadi, persetujuan pengguna, serta potensi penyalahgunaan data menjadi perhatian utama. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap regulasi yang berlaku dan praktik implementasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat celah regulasi yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Selain itu, risiko reputasi dan potensi sanksi administratif maupun pidana dapat memengaruhi keputusan investasi. Oleh karena itu, diperlukan kepatuhan terhadap prinsip perlindungan data serta penguatan regulasi untuk menciptakan ekosistem bisnis digital yang aman dan terpercaya.
Implementasi Cuti Bersyarat Di Lapas Perempuan Kelas Ii B Kupang: Analisis Kebijakan Dan Tantangan Pengawasan
Cuti bersyarat, sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan PMK No. 32 Tahun 2018, merupakan mekanisme pelatihan resosialisasi yang memungkinkan driver perempuan dengan sisa masa pidana kurang dari satu tahun menjalani hukuman di luar lapas sambil memenuhi syarat ketat seperti perilaku baik dan jaminan keluarga. Penelitian ini menganalisis implementasinya di Lapas Perempuan Kelas II B Kupang menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan 10 petugas pengawas lapas dan observasi lapangan periode 2021–2025. Hasil menunjukkan tren peningkatan signifikan: dari 5 orang memenuhi syarat pada tahun 2021 menjadi 15 orang pada tahun 2025, melebihi rata-rata nasional lapas kelas II B (berdasarkan data Kemenkumham 2024). Namun, tantangan utama adalah tidak adanya mekanisme pengawasan resmi pasca-pembebasan, yang berisiko menurunkan kepatuhan (hanya 80% kompensasi laporan bulanan) dan mengancam keamanan masyarakat, berbeda dengan praktik sukses di Lapas Kelas I Semarang yang melibatkan posko pengawasan digital. Artikel merekomendasikan (1) pembentukan tim pengawasan tripartit (keluarga, aparat desa, Polsek) dengan jadwal laporan mingguan dan aplikasi pelacakan GPS; (2) sosialisasi diintensifkan melalui lokakarya bagi penghargaan dan keluarga; serta (3) kompetensi pelatihan petugas lapas dengan indikator evaluasi seperti tingkat pemenuhan 95% dalam 6 bulan. Temuan ini berkontribusi pada pengayaan kebijakan pemasyarakatan berbasis gender di Indonesia.
Leasing berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil. Namun, dalam praktiknya sering terjadi permasalahan yang menyebabkan perselisihan antara pihak perusahaan pembiayaan (lessor) dengan nasabah (lessee). metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Mediasi menjadi sarana penyelesaian yang efektif karena mengedepankan asas musyawarah, efisiensi, dan keseimbangan hak antar pihak.Kasus FIFGROUP Kupang menunjukkan bahwa mediasi mampu menghasilkan kesepakatan yang adil dan diterima oleh kedua belah pihak.
KELEMAHAN GENERAL CONSENT DALAM MENJAMIN HAK PASIEN SEBAGAI KONSUMEN JASA PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA
Perkembangan pelayanan kesehatan mendorong penggunaan persetujuan umum sebagai bagian dari administrasi rumah sakit. Namun, penerapannya belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan hak pasien karena persetujuan sering diberikan tanpa informasi yang memadai. Penelitian ini bertujuan menganalisis kelemahan persetujuan umum dalam melindungi hak pasien serta merumuskan bentuk kebijakan yang lebih berorientasi pada kepentingan pasien. Penelitian dilakukan melalui tinjauan pustaka dengan pendekatan hukum normatif yang meninjau peraturan-perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persetujuan umum masih lebih berfungsi sebagai instrumen administratif daripada instrumen perlindungan hak pasien. Reformulasi diperlukan melalui izin persetujuan administratif dan tindakan medis, penggunaan bahasa yang mudah dipahami, jaminan kerahasiaan informasi, serta pengaturan persetujuan yang lebih spesifik terhadap penggunaan data kesehatan agar perlindungan hak pasien dapat diwujudkan secara optimal.
Positifisme Hukum Vs Hukum Alam Dalam Praktik Defensive Medicine: Dilema Yuridis Tenaga Medis Antara Kepatuhan Prosedur Dan Keselamatan Pasien
Perkembangan hukum kesehatan di Indonesia menunjukkan meningkatnya kompleksitas hubungan antara perlindungan hukum tenaga medis dan keselamatan pasien. Kondisi tersebut memunculkan praktik defensive medicine, yaitu tindakan medis yang dilakukan bukan semata-mata berdasarkan kebutuhan klinis pasien, melainkan sebagai upaya mengurangi risiko tuntutan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik defensive medicine melalui perspektif positivisme hukum dan hukum alam serta mengkaji dilema yuridis tenaga medis antara kepatuhan prosedural dan keselamatan pasien. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan literature review, pendekatan konseptual, dan pendekatan filsafat hukum. Sumber data berasal dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, serta artikel ilmiah yang dipublikasikan pada periode 2021–2026. Analisis dilakukan melalui content analysis, conceptual analysis, dan analisis komparatif terhadap paradigma positivisme hukum dan hukum alam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik defensive medicine berkembang sebagai konsekuensi meningkatnya tuntutan akuntabilitas hukum dalam pelayanan kesehatan. Perspektif positivisme hukum menempatkan kepatuhan terhadap standar profesi dan prosedur sebagai dasar perlindungan hukum tenaga medis, sedangkan hukum alam menekankan keselamatan pasien sebagai tujuan moral utama pelayanan kesehatan. Dilema muncul ketika kepatuhan prosedural tidak selalu sejalan dengan kebutuhan klinis pasien. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan model hukum kesehatan yang mengintegrasikan kepastian hukum dan keadilan substantif melalui keseimbangan antara perlindungan tenaga medis dan keselamatan pasien. Penguatan mekanisme nonlitigasi serta kejelasan batas pertanggungjawaban medis perlu terus dikembangkan untuk meminimalkan praktik defensive medicine dalam pelayanan kesehatan.
Perlindungan Hukum bagi Dokter Terhadap Penolakan Tindakan Medis Pasien Terminal Berdasarkan Keadilan Substantif
Penolakan tindakan medis (informed consent refusal) oleh pasien sakit terminal menimbulkan dilema hukum yang mendalam di Indonesia, mempertemukan otonomi pasien dengan hak perlindungan hukum bagi dokter. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, setiap orang berhak menolak tindakan medis, namun keputusan tersebut menempatkan dokter pada posisi rentan terhadap tuntutan pidana, gugatan perdata, atau sanksi administratif jika kondisi pasien memburuk hingga meninggal dunia. Penelitian hukum normatif dengan metode literature review ini bertujuan menganalisis kerangka perlindungan hukum bagi dokter terhadap penolakan tindakan medis oleh pasien terminal serta mengevaluasinya berdasarkan perspektif asas keadilan substantif. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi dokter diberikan secara preventif melalui dokumentasi informed refusal, rekam medis, dan kepatuhan standar pelayanan, serta secara represif melalui penyaringan sengketa oleh Majelis Disiplin Profesi dan pendekatan restorative justice. Berdasarkan asas keadilan substantif, dokter yang telah menjalankan kewajiban profesionalnya sesuai standar medis tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas risiko fatal akibat keputusan otonom pasien. Keadilan substantif menuntut pembagian tanggung jawab yang proporsional, di mana risiko medis beralih sepenuhnya kepada pasien setelah diberikan informasi komprehensif mengenai konsekuensi penolakan. Artikel ini menyimpulkan perlunya penguatan regulasi operasional guna menegaskan kedudukan hukum informed refusal sebagai klausul pembebas tanggung jawab hukum dokter yang bertindak dengan iktikad baik.