Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora bertujuan terutama untuk memfasilitasi diskusi ilmiah dan profesional tentang perkembangan saat ini terkait masalah hukum di Indonesia serta untuk mempublikasikan penelitian inovasi hukum Indonesia. Oleh karena itu, Redaksi menerima kontribusi dari para sarjana dan profesional hukum serta dari perwakilan pengadilan, otoritas eksekutif, dan lembaga kerjasama pembangunan. Tinjauan ini pada dasarnya berisi topik apa pun tentang hukum dan sistem hukum Indonesia. Namun, penelitian dengan topik terbaru merupakan prioritas dalam penerbitan. issn cetak :2354-9033 | issn online :2579-9398 DOI: http://dx.doi.org/10.31604
Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
DIGITALISASI AKTA NOTARIS TERKAIT DENGAN LEGALITAS PENANDATANGANAN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kebijakan tanda tangan digital pada Akta Notaris serta kekuatan hukum Akta Notaris yang dibubuhi tanda-tangan digital. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif sosiologis. Hasil Penelitian Pertama: penerapan kebijakan tanda tangan digital pada Akta Notaris di Indonesia masih menghadapi hambatan terutama dalam hal peraturan perundang-undangan meskipun di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengakui keabsahaan tanda tangan digital tetapi Undang-Undang Jabatan Notaris belum secara tegas mengakomondasi praktik tanda tangan digital ini dalam pembuatan akta notaris. Kedua: kekuatan hukum akta notaris yang dibubuhi tanda tangan digital ialah sah dimata hukum tetapi, karena tanda-tangan secara digital ini belum diatur secara rinci dalam Undang-Undang Jabatan Notaris telah memunculkan keraguan dan perbedaan pandangan dalam penerapannya sehingga dipelukan pembaharuan regulasi terkait tanda tangan digital salah satunya merevisi Undang-Undang Jabatan Notaris.
Copyright (c) 2026 Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Produk Dari Luar Negeri Secara Online: Kajian Hukum Dan Tantangan Di Era Digital
Pembelian produk secara online memberikan tantangan baru dalam perlindungan konsumen. Artikel ini bertujuan untuk melakukan kajian hukum terhadap perlindungan konsumen dalam pembelian produk dari luar negeri secara online, dengan fokus pada tantangan yang muncul di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis normatif dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu tantangan utama adalah penentuan yurisdiksi dalam penyelesaian sengketa, terutama ketika pelaku usaha beroperasi di berbagai negara. Keaslian produk dan keamanan transaksi juga menjadi isu penting dalam perlindungan konsumen, penyalahgunaan data pribadi, serta ketidakmampuan konsumen dalam melacak dan mengenali pelaku usaha yang tidak jujur. Rekomendasi yang diajukan dalam artikel ini meliputi peningkatan kerjasama internasional untuk penegakan hukum, peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap praktik bisnis online, serta peningkatan literasi konsumen dalam mengenali dan melindungi diri dari risiko online. Selain itu, penting juga untuk memperkuat perlindungan data pribadi dan memastikan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan mudah diakses oleh konsumen.
PERAN DIREKTUR KEPATUHAN TERHADAP KEPATUHAN HUKUM DALAM PERSEROAN TERBATAS PERBANKAN DI INDONESIA
Tulisan ini mengkaji kedudukan direktur kepatuhan dalam perseroan terbatas perbankan di Indonesia yang berfokus pada tanggung jawabnya dalam memastikan ketaatan terhadap hukum dan regulasi. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan untuk menelusuri fungsi, kewenangan, serta kendala yang melekat pada jabatan tersebut. Temuan menunjukkan bahwa direktur kepatuhan memegang kewenangan atribusi yang tidak dapat dialihkan, yang mengharuskannya menjamin seluruh kegiatan operasional bank sesuai prinsip kehati-hatian, ketentuan OJK, Bank Indonesia, dan aturan internal. Meskipun demikian, terdapat tantangan yang membatasi efektivitas peran ini, seperti independensi yang rentan konflik kepentingan, budaya kepatuhan yang lebih bersifat formalitas, serta ketiadaan akuntabilitas personal. Dengan demikian, peran direktur kepatuhan sangat vital, dan diperlukan penguatan regulasi, pembangunan budaya kepatuhan substantif, serta penegasan mekanisme pertanggungjawaban individu demi terciptanya sistem perbankan yang sehat dan berintegritas.
Analisis Yuridis Upaya Non Penal Terhadap Peran Lsm Sebagai Kontrol Sosial Dalam Pemberantasan Korupsi
Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan lembaga pemantau, peningkatan koordinasi penegak hukum, serta dukungan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan Pilkada yang jujur, adil, dan berintegritas. Penelitian ini menganalisis peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai kontrol sosial dalam pemberantasan korupsi di Kota Palembang melalui pendekatan yuridis dengan upaya non penal. Korupsi yang merusak tata kelola pemerintahan menuntut peran aktif masyarakat sipil untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. LSM, khususnya Sriwijaya Corruption Watch (SCW), berperan dalam pengawasan, advokasi, edukasi publik, serta kolaborasi dengan pemerintah dan aparat hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun LSM menghadapi keterbatasan sumber daya dan hambatan politik, keberadaannya tetap strategis dalam membangun budaya antikorupsi dan memperkuat partisipasi masyarakat
Tanggung Jawab Debitur dalam Pelaksanaan Perdamaian Pascahomologasi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 712 K/Pdt.Sus-Pailit/2025)
Penelitian ini membahas tanggung jawab debitur dalam pelaksanaan perdamaian pascahomologasi berdasarkan studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 712 K/Pdt.Sus-Pailit/2025. Melalui pendekatan normatif, analisis difokuskan pada pelanggaran kewajiban debitur terhadap kreditur dan syarat pembatalan perdamaian menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Hasil menunjukkan bahwa pembatalan perdamaian memerlukan bukti pelanggaran substansial terhadap seluruh kreditur, bukan hanya satu pihak. Putusan ini menegaskan pentingnya kepatuhan debitur dan perlindungan hukum bagi kreditur dalam sistem kepailitan.
Peran Regulasi Serta Pengawasan Dalam Mencegah Kebocoran Data Nasabah Pada Sektor Perbankan
Di era digital ini, perlindungan data nasabah berperan sebagai hal yang begitu krusial terutama di sektor perbankan yang terus mengalami pertumbuhan pesat. Kebocoran data tidak hanya dapat merugikan institusi perbankan, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan nasabah yang sudah dibangun secara susah payah dalam hitungan tahun. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran aturan hukum dan pengawasan dalam mencegah terjadinya kebocoran data nasabah pada sektor perbankan. Metode yang dipergunakan pada penelitian ini adalah kajian yuridis yang dikombinasikan dengan analisis terhadap praktik pengawasan yang diterapkan oleh lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aturan hukum yang ada sudah cukup lengkap dan memadai, namun efektivitas dalam menjaga keamanan data sangat bergantung pada ketatnya pengawasan serta penerapan teknologi yang memadai. Selain itu, kerja sama dan komunikasi aktif antara regulator, bank, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan perlindungan data nasabah. Oleh sebab itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan pengawasan yang terintegrasi, peningkatan edukasi kepada seluruh pihak terkait, dan pembaruan teknologi secara berkala agar risiko kebocoran data dapat diminimalisir secara signifikan sehingga keamanan dan kepercayaan nasabah tetap terjaga.
Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Kasus Korupsi: Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014
Abstrak Perlindungan hukum terhadap whistleblower di Indonesia masih menghadapi beberapa kelemahan, terutama dalam konteks pengungkapan tindak pidana korupsi yang rentan terhadap kriminalisasi, intimidasi, dan ancaman. Istilah whistleblower sendiri belum memiliki definisi hukum yang baku dalam sistem hukum Indonesia dan whistleblower sering disamakan dengan pelapor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum bagi whistleblower berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta mengevaluasi kelebihan dan kekurangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap whistleblower masih terbatas, antara lain karena belum adanya regulasi khusus, belum jelasnya mekanisme perlindungan, serta siapa yang akan menetapkan seseorang tersebut dalam kategori sebagai whistleblower. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya pembentukan regulasi khusus dan sistem perlindungan yang lebih komprehensif guna mendorong partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
EFEKTIVITAS PENDAFTARAN MEREK DAGANG SEBAGAI ALAT PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA
Penelitian ini menelaah efektivitas pendaftaran merek dagang sebagai instrumen perlindungan hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Latar belakang kajian berangkat dari tingginya praktik pemalsuan, peniruan, dan penggunaan merek serupa yang merugikan pemilik usaha maupun konsumen. Rumusan masalah difokuskan pada sejauh mana sistem pendaftaran mampu memberikan kepastian hukum dan mencegah pelanggaran merek. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi literatur yang menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta praktik hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip first to file yang dianut Indonesia memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek, namun implementasinya masih menghadapi hambatan berupa lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran masyarakat, serta praktik passing off yang belum diatur tegas dalam undang-undang. Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum atas merek perlu diperkuat melalui penegakan hukum konsisten, edukasi publik, dan pembaruan regulasi.
PROSEDUR HUKUM ATAS KETIDAKHADIRAN SALAH SATU PIHAK DIHAPADAPAN NOTARIS SAAT PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN
Tulisan ini menguraikan langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh dalam proses pembuatan akta di hadapan Notaris apabila salah satu pihak tidak dapat hadir secara langsung di hadapan pejabat umum tersebut. Dalam praktik pembuatan akta otentik, kerap terjadi keadaan di mana salah satu penghadap berhalangan hadir karena alasan tertentu. Penulis menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan Perundang-Undangan dan studi kepustakaan untuk menelaah serta menemukan solusi mengenai prosedur yang dapat ditempuh para pihak dalam pembuatan akta perjanjian. Artikel ini menekankan bahwa proses pembuatan akta harus berlandaskan asas itikad baik sehingga ketidakhadiran salah satu pihak tidak menimbulkan kerugian bagi pihak mana pun. Lebih lanjut, dijelaskan pula bahwa terdapat beberapa mekanisme yang dapat diambil apabila salah satu pihak berhalangan, antara lain memberikan surat kuasa atau meminta Notaris untuk datang ke pihak yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan tertentu.
ANALISIS PELAKSANAAN HUKUM ACARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH (STUDI KASUS PEREDARAN NARKOTIKA
Jurnal ini membahas secara mendalam proses persidangan perkara pidana narkotika dengan terdakwa Dedi Pardiyan di Pengadilan Negeri Sei Rampah, nomor perkara 352/Pid.Sus/2025/PN Srh. Kasus ini menggambarkan penerapan hukum acara pidana dalam perkara narkotika di tingkat lokal serta menyoroti peran masing-masing aktor hukum, mulai dari jaksa penuntut umum, penasihat hukum, hingga majelis hakim. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa terbukti memiliki sabu seberat 0,81 gram yang telah dibagi ke dalam beberapa paket kecil, disertai barang bukti berupa uang tunai Rp420.000,- dan telepon genggam yang digunakan untuk transaksi. Jaksa mendakwa terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (peredaran narkotika), serta Pasal 112 ayat (1) sebagai dakwaan subsider (kepemilikan). Dalam prosesnya, muncul perdebatan antara pendekatan represif melalui hukuman penjara dan pendekatan rehabilitatif bagi pecandu. Selain meninjau aspek yuridis, laporan ini juga mengkaji dampak sosial dari kasus tersebut terhadap masyarakat pedesaan, serta efektivitas hakim dalam menjaga asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanusiaan. Secara keseluruhan, kasus ini menjadi cerminan nyata bagaimana hukum pidana bekerja dalam menghadapi kejahatan narkotika di tingkat akar rumput
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan dalam Perkara Narkotika Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Bnj Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan dalam Perkara Narkotika Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Bnj Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana. Penelitian ini mengkaji permasalahan narkotika menjadi tantangan utama bagi bangsa Indonesia. Permasalahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan serius yang terus mengancam kehidupan bangsa Indonesi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur secara tegas mengenai larangan dan sanksi pidana bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika. Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis Putusan pengadilan dalam perkara Narkotika serta penerapan hukum acara pidana yang berlaku, menganalisis kronologi perkara serta menganalisis putusan Pengadilan dalam Perkara Narkotika Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Bnj Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana.
Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik terhadap Pelanggaran Penggunaan Komersial: Tinjauan Royalti Mie Gacoan Bali
Penelitian ini membahas penerapan perlindungan hak cipta musik melalui studi kasus Mie Gacoan Bali yang menggunakan musik dalam kegiatan usaha. Tujuan penelitian adalah menganalisis penerapan hak cipta di ruang publik, menelaah upaya penegakan hukum, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta literatur ilmiah terkait, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memperoleh pemahaman menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Hak Cipta melarang pemutaran musik tanpa izin dan pembayaran royalti, di mana penegakan hukum dilaksanakan oleh LMKN, LMK, dan SELMI. Namun, pelanggaran masih sering terjadi karena rendahnya kesadaran hukum, kendala ekonomi, serta lemahnya perlindungan terhadap hak cipta. Kasus ini menegaskan pentingnya peningkatan sosialisasi, efektivitas lisensi, penegakan hukum yang konsisten, serta transparansi pengelolaan royalti.
Analisis Yuridis Kewenangan Likuidator Dalam Menjual Aset Perseroan Yang Dilikuidasi
Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum memiliki pemisahan kekayaan yang jelas dari pemiliknya, sehingga pertanggungjawaban utang hanya melekat pada perseroan. Dalam kondisi tertentu perseroan dapat dibubarkan dan memasuki tahap likuidasi. Likuidasi merupakan proses pemberesan harta untuk memenuhi kewajiban kepada kreditor sebelum perseroan berakhir secara hukum. Likuidator memegang peranan strategis dalam proses ini karena seluruh kewenangan direksi otomatis beralih kepadanya sejak perseroan dinyatakan bubar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan likuidator dalam menjual aset perseroan, batasan hukum yang berlaku, serta implikasi apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan likuidator bersifat otomatis namun tidak absolut, melainkan dibatasi prinsip transparansi, kepentingan kreditor, dan ketentuan hukum. Penyalahgunaan kewenangan dapat menimbulkan tanggung jawab perdata, pidana, maupun administratif.
Aspek Hukum Perlindungan Merek dalam Bisnis Franchise: Studi Kasus “Mixue” vs Brand Tiruan di Indonesia
Bisnis franchise di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat, khususnya di sektor makanan dan minuman. Keberhasilan merek internasional seperti Mixue Ice Cream & Tea menunjukkan daya tarik model usaha ini. Namun, munculnya brand tiruan seperti Ai-CHA dan Momoyo menimbulkan persoalan hukum serius terkait perlindungan merek. Peniruan tersebut tidak hanya merugikan franchisor sebagai pemilik merek, tetapi juga mengancam kepastian usaha bagi franchisee dan berpotensi menyesatkan konsumen. Artikel ini menelaah perlindungan merek dalam konteks franchise melalui tiga aspek: pertama, kedudukan merek sebagai aset utama dalam sistem franchise; kedua, analisis hukum sengketa Mixue dengan brand tiruan merujuk pada UU No. 20 Tahun 2016 terkait Merek dan Indikasi Geografis serta instrumen hukum internasional; ketiga, evaluasi kelemahan regulasi dan praktik penegakan hukum di Indonesia. Hasil kajian mengindikasikan bahwa walaupun perangkat hukum nasional telah tersusun secara relatif komprehensif, pelaksanaannya tetap menemui berbagai hambatan berupa lemahnya pemeriksaan merek, lamanya proses litigasi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Perlindungan hukum yang efektif memerlukan reformasi sistem pemeriksaan merek, penguatan strategi dalam menyelesaikan sengketa, dan meningkatkan edukasi hukum bagi pelaku usaha. Langkah tersebut penting dalam membangun iklim bisnis franchise yang sehat, adil, dan berdaya saing global.
ANALISIS HUKUM PERJANJIAN SEWA MENYEWA DALAM PRAKTIK BISNIS DI INDONESIA: SENGKETA DAN PENYELESAIANNYA
Perjanjian sewa-menyewa adalah salah satu bentuk perjanjian perdata yang paling seringkali digunakan dalam praktik bisnis di Indonesia, khususnya di bidang properti, kendaraan, maupun sarana usaha lainnya. Secara normatif, mekanisme sewa-menyewa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1548–1600 yang menegaskan hak dan kewajiban para pihak. Namun, pada praktiknya sering muncul sengketa, terutama akibat wanprestasi seperti keterlambatan atau tidak membayar sewa, pengalihan objek sewa tanpa izin, kerusakan barang sewaan, hingga pemutusan kontrak sepihak. Penelitian ini memiliki tujuan dalam rangka mengidentifikasi dasar hukum perjanjian sewa-menyewa, mengidentifikasi bentuk sengketa yang terjadi, serta menelaah mekanisme penyelesaiannya. Metode yang dipergunakan ialah penelitian hukum yuridis normatif dengan metode perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta analisis kualitatif terhadap literatur, peraturan, dan putusan pengadilan. Temuan dari mengungkapkan bahwasanya penuntasan sengketa dapat ditempuh melalui dua jalur, yakni litigasi di pengadilan berdasarkan Pasal 1243 dan 1267 KUHPerdata, serta non-litigasi melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase seperti yang tertera pada UU No. 30 Tahun 1999. Penyelesaian non-litigasi dinilai lebih cepat, murah, dan menjaga hubungan baik, namun efektivitasnya sangat menyesuaikan dengan pada itikad baik para pihak. Apabila jalur non-litigasi gagal, litigasi tetap menjadi pilihan utama untuk menjamin kepastian hukum. Selain itu, sita jaminan (conservatoir beslag) dipandang penting untuk melindungi hak penyewa dari potensi kerugian sebelum putusan berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, KUHPerdata dan instrumen hukum modern melalui mekanisme APS saling melengkapi dalam memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi para pihak pada perjanjian sewa-menyewa.
Larangan Pernikahan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan HAM
Pernikahan beda agama diartikan sebagai pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan yang tidak beragama Islam, atau sebaliknya, antara perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim. Fenomena perkawinan beda agama di kalangan umat Islam di Indonesia yang cenderung terus berlangsung seiring dengan perkembangan media elektronik yang secara perlahan berdampak pada merosotnya nilai-nilai moral akibat kemaksiatan serta melemahnya akidah Islam. Fenomena ini diteliti menggunakan metode penelitian hukum normatif (normatif empiris) yang berfokus pada analisis norma, prinsip dan aturan hukum yang berlaku. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa larangan pernikahan beda agama merupakan salah satu hal yang diperbolehkan dalam pembatasan hak asasi manusia untuk menjaga moralitas dan ketertiban umum.
Politik Hukum Terhadap Perlindungan Hak Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia
Hukum keluarga Islam sebagai bagian dari sistem hukum nasional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur hak-hak perempuan dalam berbagai aspek, seperti hak memilih pasangan, hak atas keadilan dalam perkawinan, hak atas harta bersama, hak perceraian, dan hak pengasuhan anak. Meskipun regulasi tersebut telah memberikan perlindungan hukum, praktik di lapangan masih menunjukkan adanya ketimpangan gender dan diskriminasi terhadap perempuan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa politik hukum Indonesia telah berupaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan prinsip keadilan gender, namun masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi interpretasi patriarkal terhadap teks agama, minimnya perspektif gender di peradilan agama, keterbatasan akses hukum bagi perempuan, serta ketimpangan kekuasaan dalam relasi rumah tangga. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi hukum dan peningkatan kesadaran gender guna memastikan perlindungan hak-hak perempuan secara lebih adil dan menyeluruh.
Copyright (c) 2025 Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Tinjauan Keterlibatan Saksi Sebagai Pembuktian Dalam Perkara Warisan Di Pengadilan Negeri Sei Rampah
Dengan adanya saksi di persidangan perkara perdata, maka menjadi suatu keterlibatan di dalam jalannya persidangan sebagai penyampaian pembuktian. Seperti halnya keterlibatan saksi di perkara perdata dalam hal warisan yang telah berlangsung di Pengadilan Negeri Sei Rampah, Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi langsung sebagai metode pengumpulan data utama. Observasi dilakukan secara non-partisipatif di ruang sidang Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 16 September 2025. Secara substansif, perkara di Pengadilan Negeri Sei Rampah menunjukkan bahwa sengketa warisan sering kali muncul karena kurangnya pencatatan dan sertifikasi tanah yang resmi. Pembuktian melalui saksi serta dokumen seperti SKT dan perjanjian sewa menjadi dasar penting dalam menegakkan keadilan. Putusan yang cenderung mendukung Penggugat mencerminkan penerapan hukum acara perdata yang berpedoman pada kejelasan bukti dan konsistensi kesaksian
ANALISIS TEORI PERLINDUNGAN HUKUM SATJIPTO RAHARDJO TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA PROBOLINGGO
Penelitian ini membahas fenomena kekerasan terhadap anak yang masih marak terjadi di Kota Probolinggo dan menyoroti lemahnya implementasi perlindungan hukum bagi korban. Kekerasan anak, khususnya kekerasan seksual, merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius pada aspek fisik, psikologis, dan sosial korban. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pelaksanaannya di tingkat lokal belum menunjukkan efektivitas yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Probolinggo serta mengidentifikasi hambatan dan solusi implementatifnya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis, melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap aparat penegak hukum, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AKB), serta lembaga pendamping korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kasus kekerasan dilakukan oleh pelaku dari lingkungan terdekat korban, sementara perlindungan hukum masih terkendala oleh lemahnya koordinasi antar lembaga, rendahnya kesadaran sosial, dan minimnya perspektif perlindungan anak. Berdasarkan teori Satjipto Rahardjo, hukum harus berpihak pada korban dan berorientasi pada keadilan substantif, bukan sekadar kepastian prosedural. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang humanis, empatik, dan kolaboratif antara aparat, pemerintah, dan masyarakat dalam mewujudkan perlindungan anak yang berkeadilan.
PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM STATUS TANAH ADAT PASCA BERLAKUNYA UU NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR-DASAR POKOK AGRARIA
Pasca diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria pada 24 September 1960, Hak tanah adat atau hak ulayat juga diaku oleh negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan dan kepastian status tanah adat pasca berlakunya UU No. 5 Tahun 1960 di negara Indonesia. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan berupa peraturan perundang-undangan, konseptual, serta pendekatan historis. Teknik pengumpulan data ini melalui studi kepustakaan dengan analisis kualitatif yaitu dengan cara menelaah terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bentuk perlindungan hukum terhadap tanah adat dikonversi menjadi hak milik sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang diwujudkan melalui mekanisme pendaftaran tanah yang menghasilkan sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah.
Penerapan Plea Bargaining Dalam Hukuman Ta’zir di Pondok Pesantren Putra Al-Ishlah Singosari Malang
Penelitian ini menganalisis praktik penyelesaian pelanggaran santri di Pondok Pesantren Al-Ishlah Singosari Malang dalam perspektif plea bargaining. Penelitian menggunakan metode studi lapangan dengan pendekatan hukum empiris dan desain kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pengurus dan pengajar pesantren serta dokumentasi kasus pelanggaran santri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurus pesantren secara implisit menerapkan prinsip plea bargaining melalui pemberian keringanan sanksi kepada santri yang secara sukarela mengakui pelanggaran sebelum diketahui oleh pihak keamanan. Praktik ini diterapkan terutama pada pelanggaran ringan dan sebagian pelanggaran berat, dengan pertimbangan edukatif, humanis, dan pembinaan moral santri. Namun, keringanan tidak diberikan pada pelanggaran berulang tertentu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik tersebut mencerminkan adaptasi nilai keadilan restoratif dalam konteks pesantren dan relevan dengan konsep plea bargaining dalam hukum modern
Academic Dishonesty Dalam Penggunaan Joki Studi Pada Mahasiswa Universitas X Kota Pekanbaru
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tekanan akademik dan kemampuan potensi diri terhadap kecenderungan mahasiswa menggunakan jasa joki sebagai bentuk ketidakjujuran akademik. Metode yang digunakan adalah mixed methods dengan pendekatan kuantitatif sebagai metode utama melalui penyebaran kuesioner kepada 200 responden, serta kualitatif sebagai pelengkap melalui wawancara mendalam. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap perilaku penggunaan joki, dengan tekanan akademik sebagai faktor dominan. Sementara itu, temuan kualitatif menunjukkan bahwa mahasiswa cenderung merasionalisasi tindakan mereka melalui teknik netralisasi, seperti penyangkalan tanggung jawab dan pembenaran moral. Temuan ini menegaskan pentingnya strategi penguatan karakter dan pengembangan potensi diri agar mahasiswa mampu menghadapi tekanan akademik tanpa harus mengorbankan integritas akademik mereka.
Perubahan Fisik Lingkungan dan Respons Kebijakan Ekologi Pemerintahan di Kabupaten Pandeglang
Penelitian ini membahas tentang perubahan fisik lingkungan pesisir dan respon ekologi Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang menjadi isu strategis dan krusial di Kabupaten Pandeglang, Banten. Mengingat wilayah ini memiliki kerentanan ekologis dan sosial-ekonomi yang tinggi terhadap ancaman bencana alam maupun aktivitas antropogenik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik tinjauan literatur sistematis terhadap 15 sumber akademik berbahasa Indonesia yang relevan, mencakup artikel jurnal, laporan penelitian, tugas akhir, serta publikasi ilmiah terkait dinamika pesisir Pandeglang. Hasil kajian menunjukkan adanya urgensi penegasan terhadap perlunya pendekatan pengelolaan lingkungan pesisir yang lebih komprehensif, adaptif, dan berbasis sains. Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem monitoring perubahan fisik berbasis teknologi geospasial guna memetakan risiko secara akurat. Selain itu, penting untuk memperjelas mekanisme koordinasi lintas sektoral serta mengintegrasikan perlindungan ekosistem mangrove dan terumbu karang sebagai benteng alami terhadap abrasi serta kenaikan permukaan air laut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pelibatan aktif masyarakat lokal dalam skema mitigasi bencana untuk memastikan keberlanjutan fungsi ekonomi dan ekologi wilayah pesisir secara jangka panjang. Langkah preventif ini krusial guna meminimalisir dampak degradasi lingkungan yang kian masif serta memperkuat resiliensi wilayah terhadap perubahan iklim global yang berdampak langsung pada kesejahteraan penduduk pesisir di Kabupaten Pandeglang.
Eksistensi Hukum Adat dalam Perlindungan Lingkungan: Studi Kasus Perlawanan Masyarakat Dayak Iban terhadap Deforestasi Lahan Gambut di Kalimantan Barat
Perlindungan lingkungan menjadi isu strategis di tengah eskalasi krisis iklim global, dengan kenaikan suhu rata-rata bumi sekitar 1,1°C sejak era pra-industri sebagaimana dilaporkan IPCC 2023. Dalam konteks Indonesia, masyarakat Dayak Iban di Kalimantan Barat merepresentasikan praktik harmonisasi antara nilai budaya dan konservasi ekologis, terutama dalam pengelolaan lahan gambut. Ekosistem gambut memiliki fungsi vital sebagai penyerap dan penyimpan karbon, dengan cadangan sekitar 57 gigaton karbon yang berkontribusi signifikan terhadap stabilitas iklim. Penelitian ini bertujuan menegaskan eksistensi serta peran fundamental hukum adat dalam menjaga kelestarian lahan gambut, sekaligus menganalisis kendala implementasinya dalam kerangka hukum nasional. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui kajian peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengakuan terhadap masyarakat adat telah diatur secara konstitusional dan dalam regulasi agraria, praktiknya masih menghadapi hambatan struktural akibat benturan kepentingan pembangunan berbasis investasi, sehingga efektivitas perlindungan lingkungan berbasis hukum adat belum optimal.
Implementasi Program Intervensi Berbasis Masyarakat di Kota Jambi (Studi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi)
Penyalahgunaan narkotika di Indonesia terus meningkat, menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan yang serius. Menanggapi hal ini, Badan Narkotika Nasional (BNN) mengembangkan Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) sebagai upaya rehabilitasi berbasis komunitas. Program ini menyasar pengguna narkotika tingkat rendah agar memperoleh bantuan tanpa proses hukum pidana. Penelitian di BNN Provinsi Jambi menunjukkan bahwa IBM efektif menekan angka penyalahgunaan narkoba melalui sosialisasi, pemetaan wilayah rawan, penjangkauan, dan asesmen individu. Hasil penelitian kualitatif menunjukkan implementasi IBM memenuhi empat aspek kebijakan: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. IBM juga merupakan bentuk kebijakan Kriminal non pidana yang menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan hukuman. Dengan demikian, IBM menjadi alternatif strategis dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba secara lebih manusiawi dan efektif.
PENERAPAN HUKUM DAGANG DALAM PENGELOLAAN PENDAPATAN KEDAI EVA COOKIES DI CILEGON
Perkembangan dunia usaha, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dan berperan penting dalam perekonomian daerah maupun nasional. Di Kota Cilegon, UMKM bidang kuliner menjadi salah satu sektor yang terus berkembang karena memiliki peluang pasar yang luas. Salah satu UMKM tersebut adalah Kedai Eva Cookies yang bergerak dalam produksi dan penjualan kue kering. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Kedai Eva Cookies melakukan berbagai aktivitas perdagangan yang berkaitan langsung dengan hukum dagang, seperti perizinan usaha, transaksi jual beli, kerja sama dengan pemasok, serta tanggung jawab terhadap konsumen. Namun, pada praktiknya, penerapan hukum dagang pada usaha kecil sering kali belum dilakukan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman pelaku usaha terhadap aturan hukum, kurangnya pendampingan, serta pengelolaan usaha yang masih bersifat tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum dagang dalam pengelolaan usaha Kedai Eva Cookies di Cilegon, serta mengidentifikasi tantangan dan upaya pengembangan usaha yang dilakukan. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai peran hukum dagang dalam mendukung keberlangsungan usaha UMKM, meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha, serta menjadi referensi bagi pengembangan usaha kecil agar dapat berjalan secara tertib, profesional, dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Pertanggungjawaban Pidana Perawat Dalam Pelayanan Kesehatan Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana perawat dalam praktik pelayanan kesehatan di Indonesia. Pidana medik muncul akibat dugaan kelalaian, kesalahan profesional, maupun tindakan di luar kewenangan yang dilakukan tenaga kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perawat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memenuhi unsur kesalahan, melanggar standar profesi, serta terdapat hubungan kausal dengan kerugian pasien. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur sanksi pidana bagi tenaga kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan luka berat atau kematian pasien. Analisis terhadap putusan pengadilan menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan unsur kelalaian, standar operasional prosedur, dan hubungan sebab akibat, dengan pembuktian melalui keterangan ahli. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kompetensi perawat, kepatuhan terhadap standar profesi, dan penguatan regulasi sebagai langkah preventif.
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN DALAM HUKUM DI INDONESIA
Abstrak Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam Hukum di Indonesia merupakan kajian penting mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup—meliputi aspek abiotik, biotik, dan kultural. AMDAL berfungsi sebagai aturan kebijakan lingkungan yang esensial dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin , dan merupakan upaya untuk mengurangi dampak negatif serta mengelola risiko lingkungan. Namun, terjadi perubahan signifikan dalam hukum lingkungan dengan disahkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) , yang memuat pembaharuan aturan perizinan lingkungan hidup. Perubahan ini menimbulkan polemik karena menghapus ketentuan wajib izin lingkungan dan mereduksi fungsi AMDAL dari yang awalnya wajib menjadi hanya bahan pertimbangan. Perubahan ini dikhawatirkan oleh pegiat lingkungan sebagai pelemahan yang mengancam kelestarian alam, terutama karena analisis dampak lingkungan hanya diwajibkan untuk proyek berisiko tinggi tanpa dasar aturan yang jelas untuk menentukan risiko rendah atau tinggi. Pelemahan ini berpotensi menghilangkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dan menggugat , padahal lingkungan hidup merupakan Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang tegas, dengan aturan hukum yang dikaji secara luas agar kelestarian lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat tidak terancam. Kata Kunci : AMDAL, Hukum Lingkungan, Undang-undang Cipta Kerja
Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Memberikan Kepastian Hukum dan Manfaat Sosial atas Tanah Wakaf di Kota Surabaya
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam memberikan kepastian hukum atas tanah wakaf dan bagaimana peran tersebut berdampak pada peningkatan manfaat sosial bagi masyarakat di Kota Surabaya. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi, penelitian ini menggali pengalaman dan pandangan para pemangku kepentingan, termasuk organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi tanah wakaf yang dilakukan BPN memberikan legitimasi hukum yang kuat, yang pada gilirannya membuka ruang lebih luas bagi pengembangan fasilitas keagamaan, pendidikan, dan layanan sosial. Kepastian hukum ini juga meningkatkan kepercayaan publik dan meminimalkan risiko sengketa atau penyalahgunaan aset wakaf. Meskipun masih terdapat hambatan administratif dan keterbatasan sumber daya, kolaborasi lintas lembaga terbukti menjadi strategi efektif dalam mempercepat proses legalisasi tanah wakaf. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran BPN tidak hanya penting dalam aspek yuridis, tetapi juga berkontribusi besar dalam mewujudkan fungsi sosial tanah wakaf yang berkelanjutan.
Penerapan Hukuman Sosial Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru dalam Konteks Hukum Kemasyarakatan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Indonesia (KUHP Baru) membawa perubahan paradigma dalam hukum pidana Indonesia, khususnya melalui pengakuan resmi terhadap hukuman sosial dalam bentuk sanksi kerja sosial. Hal tersebut menunjukkan transformasi dari model pidana yang murni bersifat retributif menuju kerangka komunitarian dan rehabilitatif. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Studi ini menelaah penerapan hukuman sosial dalam konteks hukum komunitarian, dengan menggunakan perspektif teoretis Hukum yang Hidup sebagai dasar pembentukan normatifnya dan Keadilan Restoratif sebagai kerangka untuk tujuan serta pelaksanaannya. Studi menganalisis apakah hukuman sosial, khususnya sanksi kerja sosial, masih memenuhi definisi retributif klasik tentang “hukuman” atau seharusnya dipahami sebagai bentuk “tanggung jawab sosial” dan secara kritis menilai isu keadilan dalam penerapan hukuman sosial khususnya ditengah kebhinekaan Indonesia. Studi ini menyimpulkan meskipun hukuman sosial merupakan inovasi penal progresif, tetapi efektivitasnya bergantung pada standar normatif yang konsisten, proporsionalitas, dan perlindungan prosedural.