Penguatan Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Menggunakan Visum Et Repertum

Nadia Faza Salsabila, Taun - -

Abstract


Polisi menggunakan metode "visum et repertum" untuk memeriksa petunjuk potensial dan mengumpulkan bukti yang mereka butuhkan untuk memecahkan suatu kasus. Kesaksian ahli yang dikatakan di pengadilan, baik secara tertulis dalam bentuk laporan maupun lisan yang disampaikan langsung di pengadilan, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, tetapi tidak ada istilah maupun definisi Visum Et Repertum. Penulisan ini mengkaji pertanyaan empiris mengenai peran apa yang dimainkan Visum Et Repertum yang merupakan alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan yang berakhir dengan kematian korban.

Keywords


Visum Et Repertum, Penganiayaan, Kematian

Full Text:

PDF

References


Achmad Kholil Jibran, Y. I. ( 2020). Peranan Visum Et Repertum Dalam Menentukan Pelaku Utama Tindak Pidana Penganiayaan Bersama Yang Berakibat Korban Meninggal Dunia (Studi Di Polrestabes Surabaya). Prosiding Seminar Nasional Hukum & Teknologi, 358-362.

David Agustinus Simanjuntak, S. R. (2011). Peranan Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian. Jurnal Ilmu Hukum Prima, 12-25.

Desi Wilma Shara, N. R. (2019). Peranan Visum Et Repertum Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Penganiayaan Biasa Yang Mengakibatkan Kematian (Putusan Nomor: 3490/Pid.B/2015/Pn.Mdn). Jurnal Mercatoria, 1-13.

Iis Wulandari Azis, H. (2022). Peranan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat . Alauddin Law Development Journal (Aldev) , 102-113.

Pane, M. (2014). Peranan Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian. Refleksi Hukum, 169-178.

Simanjuntak, A. R. (2021). Peranan Visum Et Repertum Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan No: 80/Pid/2015/Pt.Mdn). Medan: Universitas Sumatera Utara




DOI: https://doi.org/10.31604/justitia.v5i2.307-313

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora