ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PASOK BARANG KE GALANGAN KAPAL (STUDI KASUS PT. ANUGRAH SAHABAT MARINA-BATAM)

March Dora Merylisitia Sabrina Silalahi, Ukas Ukas

Abstract


Pilihan penelitian ini dikarenakan adanya pembuatan kontrak perjanjian mengenai pengadaan barang atau jasa dalam bentuk standar sehingga menimbulkan sebuah permasalahan dalam pelaksanaannya  pada perusahaan swasta di PT. Anugrah Sahabat Marina-Batam dengan salah satu mitra perusahaan dalam bidang galangan kapal.

Berdasarkan pemaparan tersebut, didapatkan rumusan permasalahan yang diangkat pada karya tulis ini yaitu bagaimana analisis pelaksanaan perjanjian pasok barang pada PT. Anugrah Sahabat Marina-Batam ke galangan kapal?

Penulisan karya tulis ini yang mempergunakan metode penelitiannya yuridis normatif dengan sifat penelitiannya deskripsif. Dimana penelitian ini dilakukan  melalui  penelitian  kepustakaan  atau  dokumena Ketentuan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan pasok barang atau jasa, buku,  jurnal  hukum, surat kuasa dan perjanjian.

Dari hasil penelitian dengan metode di atas, dapat diketahui bahwa adanya kelalaian dalam pelaksanaan perjanjian sehingga menimbulkan wanprestasi  di dalam ruang lingkup kerja PT. Anugrah Sahabat Marina-Batam dengan rekan kerja yang akan bekerjasama salah satunya perusahaan galangan kapal.

Setelah dilakukannya penelitian, dapat diambil hasil kesimpulan bahwa dalam melakukan perjanjian pihak yang akan menjadi perwakilan dari perusahaan pada hakikatnya wajib menggunakan surat kuasa. Pemberi kuasa memberikan sebagian dari kewewenangannya pada penerima kuasa untuk melakukan pengurusan kepentingannya yang berdasar pada fungsi dan wewenang yang telah ditetapkan dalam surat kuasa.


Keywords


Pasok Barang; Perjanjian; Surat Kuasa

Full Text:

PDF

References


Apriani, R. (2022). WANPRESTASI DEBITUR PADA KANTOR ADVOKAT KABUPATEN KARAWANG. JURNAL JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 9(4), 1751–1755. https://doi.org/www. dx.doi.org 10.31604/justitia.v9i4. 1751-1755

Fajrurrahman, F. (2019). IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT PROCUREMENT OF GOODS / SERVICES LAW AS A STATE ADMINISTRATIVE DISPUTE. Jurnal Hukum Peratun, 2(2), 191–212. https://doi.org/10.25216/peratun.222019.191-212

Lawu, S. H., & Sugiyah. (2018). ANALISIS PROSEDUR PENGADAAN BARANG PEMBUATAN COMPANY PROFILE PESANAN KONSUMEN PADA PT INTI RIMBO JAKARTA. Mabiska Journal, 3(1), 14.

Pane, M. D. (2017). ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH, SUATU TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH. Jurnal Media Hukum, 24(2). https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0090.147-155

Sumbu, T., & Rewah, R. M. (2021). KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH MENURUT PERPRES NO. 16 TAHUN 20181 Oleh: Jelita Angela Rawis2. Lex Privatum, IX(1), 63–70.

Ukas. (2015). PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PRODUSEN DENGAN KONSUMEN MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DI KOTA BATAM. Jurnal Cahaya Keadilan, 3(1), 132–151.

Zulfikar, A. A. (2020). KAJIAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, 3(1), 1–18. https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.82




DOI: https://doi.org/10.31604/justitia.v9i6.3273-3279

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora