PENERAPAN SANKSI ADAT DAN HUKUM POSITIF TERKAIT KEJAHATAN KESUSILAAN (STUDI KASUS GAMIA GAMANA DI DESA PAKRAMAN UNDISAN, KELOD, TEMBUKU, BANGLI)

Kevin Jordan Arimatea, Margo Hadi Pura

Abstract


Penyusunan ini didorong oleh adanya pengulangan pelanggaran gamia gamana di Desa Undisan Kelod Pakraman sehingga menimbulkan ketidakberesan yang memerlukan peninjauan kembali keadaan kota konvensional. Untuk situasi ini, permasalahan yang diangkat adalah bagaimana pemanfaatan persetujuan baku terkait dengan pelanggaran terhadap gamia gamana konvensional di Desa Undisan Kelod Pakraman dan bagaimana upaya Desa Undisan Kelod Pakraman dalam mencegah kejahatan seksual terhadap anak. Bertekad untuk mengetahui dan melihat lebih jauh tentang pemanfaatan persetujuan baku terhadap kasus penganiayaan seksual terhadap keturunan Gamia Gamana yang terjadi di Desa Undisan Kelod Pakraman. Penyusunan ini menggunakan strategi eksperimental dengan cara menangani awig-awig dan cara menangani kasus. Pembicaraan tersebut membahas tentang pedoman pelanggaran gamia gamana dan pelaksanaan persetujuan untuk situasi yang terjadi pada Mei 2017 serta upaya yang dilakukan oleh kota-kota konvensional mengenai antisipasi.


Keywords


Sanksi Adat, Gamia Gamana, Upaya Desa Pakraman, Kesusilaan

Full Text:

PDF

References


Artadi, I Ketut, 2012, Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya, cet. VI, Pustaka Bali Post, Denpasar.

Dherana, Tjokorda Raka, 1989, Desa Adat Dan Awig-Awig dalam Struktur Pemerintahan Bali, Upada Sastra, Denpasar.

Dherana, Tjokorda Raka dan Made Widnyana, 1986, Agama Hindu dan Hukum Pidana Nasional, Bagian Penerbit Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat UNUD, Denpasar.

Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2009, Pedoman Pendidikan, Denpasar.

Sudantra, I Ketut, 2010, “Peranan Desa Pakraman Dalam Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan†dalam I Ketut Sudantra & A.A Gde. Oka Parwata (ed), Wicara Lan Pamidanda: Pemberdayaan Desa Pakraman dalam Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan, Udayana Univesity Press, Denpasar.

Windia, Wayan P. dan Ketut Sudantra, 2006, Pengantar Hukum adat Bali, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

Adyota dan I Gusti Agung Mas Rwa Jayanti, 2017, “Fungsi Kelembagaan Adat Dalam Penegakan Awig Awig Di Desa Pakraman Padang Tegal Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar†Jurnal Ilmu Hukum Kerta Desa Fakultas Hukum Universitas Udayana Vol. 04 No. 02 Oktober 2017.

Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

Ali, Mahrus, Dasar-dasar Hukum Pidana, cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Lamintang, P.A.F., dan C.D. Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Maramis, Frans, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, ed 1, cet. 2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Sianturi, R., Tindak Pidana di KUHPidana Berikut Uraiannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 3 cet. 2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.




DOI: https://doi.org/10.31604/justitia.v9i6.2919-2924

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora