*corresponding author
AbstractPenelitian ini membahas akuntabilitas administratif dalam penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana praktik penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) telah mencerminkan prinsip akuntabilitas administratif ditinjau dari basis operasional, akuntabilitas internal dan eksternal, subjek urusan, kriteria, mekanisme, serta konsekuensi administratif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara dan observasi. Kerangka analisis menggunakan teori akuntabilitas administratif Antonio Bar Cendon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) telah berjalan sesuai prosedur administratif yang diarahkan oleh bendahara dan didukung mekanisme pemeriksaan internal yang ketat. Namun demikian, belum terdapat pedoman tertulis khusus dan partisipasi publik dalam pengawasan masih terbatas. Temuan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas administratif telah terlaksana secara internal, tetapi masih perlu penguatan pada aspek akuntabilitas eksternal.
KeywordsAkuntabilitas Administratif; Administrasi Publik; Perjalanan Dinas; Surat Pertanggungjawaban; Tata Kelola Pemerintahan
|
DOIhttps://doi.org/10.31604/justitia.v9i2.%25p |
Article metrics10.31604/justitia.v9i2.%p Abstract views : 0 |
Cite |
References
Ananda, A. R., & Nafi’ah, B. A. (2023). Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Gubernur Di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur. JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI, 13(2), 125–138. https://doi.org/10.33592/jiia.v13i2.4275
Aulia Dia Fitaloka, R., & Rining Nawangsari, E. (2025). Akuntabilitas Realisasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas Di KPU Provinsi Jawa Timur. Jurnal Cendekia Ilmiah, 4(3). https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jceki.v4i3.9323
Hunta, A. A., Tinangon, J. J., & Walandouw, S. K. (2021). EVALUASI SISTEM PROSEDUR PENERBITAN SURAT PEMERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) PADA DINAS KOPERASI KOTA BITUNG. Jurnal EMBA, 9(3), 1245–1256.
Manu, I. D., Subawa, I. M., Yasa, P., & Kasih, D. (2021). Narrow Concept of Accountability in Public Sector Expenditure: Measuring Accountability Proportionately and Progressively. Journal of Social Sciences and Management Studies, 1(1), 23–31. https://doi.org/10.56556/jssms.v1i1.37
Mardi, Zulkifli, & Hasnawati. (2022). MODEL AKUNTABILITAS ADMINISTRATIF UNTUK PELAKSANAAN MUSRENBANG DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya, XVII, 288–294. https://doi.org/https://doi.org/10.26858/supremasi.v17i2.43047
Mareta, F., & Firdaus. (2024). MEKANISME AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK. Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK), 6. https://doi.org/https://doi.org/10.48093/jiask.v6i2.210
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. (n.d.).
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri. (n.d.).
Rohmah, Y. A. (2015). ANALISIS AKUNTABILITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (Studi Deskriptif Akuntabilitas Adinistratif Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan di Kecamatan Semampir Surabaya). Jurnal Aplikasi Administrasi, 18. http://www.solopos.com
Tamara, C. A., & Konde, Y. T. (2016). Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Transparansi Publik terhadap Mekanisme Pengelolaan Keuangan. Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM), 1(1). https://doi.org/https://doi.org/10.29264/jiam.v1i1.181
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2026 Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora





