Reaktualisasi Mekanisme Pengaduan Konstitusional di Indonesia Berbasis Pancasila Sebagai Paradigma Hukum Dan HAM

Abstract

Mahkamah Konstitusi Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara pengaduan konstitusional, akibatnya hak konstitusional warga negara akan terancam apabila terjadinya pelanggaran hak konstitusional baik karena suatu tindakan pejabat publik maupun karena keberadaan undang-undang yang telah melanggar hak warga Negara yang sama sekali tidak memiliki upaya penyelesaian persoalan tersebut. Tipologi penelitian hukum yang digunakan adalah eksplanatoris yaitu penelitian yang menjelaskan lebih dalam mengenai suatu objek persoalan dalam penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan, pendekatan filosofis dan pendekatan konseptual sebagai pola kajian untuk menjawab objek penelitian. Ketiadaan mekanisme pengaduan konstitusional di Indonesia berdampak bagi perlindungan hak konstitusional warga negara karenanya menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pihak yang hak konstitusionalnya telah dilanggar oleh lembaga atau pejabat negara, melemahkan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara, mengurangi kredibilitas dan legitimasi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi, serta menghambat perkembangan demokrasi dan negara hukum di Indonesia.