Strategi Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Residivis Narkotika (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo)
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Moh. Taufiq Makarao, Suhasril. H, M. Z. A. . (2003). Tindak Pidana Narkotika. Ghalia Indonesia.
sudikno Mertokusumo. (1999). Mengenal Hukum Dan Pembinaan Di Indonesia. Mandar Maju.
Adi Sujatno. Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2004.
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Liberty, Yogyakarta, 1986.
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
Chazawi Adami, Pelajaran Hukum Pidana I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditamma, Bandung, 2006.
H.Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003.
Josias Simon R & Thomas Sunaryo, Studi kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, CV Lubuk Agung, Bandung, 2011.
Mahmud Peter Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986.
Winarno Surakhmad, Dasar dan Teknik Research, Tarsito, Bandung, 1978.
Sri Rejeki. (2014). Penanggulangan Narkoba Dikalangan Remaja. Majalah Ilmiah Pawiyatan, XXI, 1. http://download.portalgaruda.org/article.php.hal.23.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika
Peraturan Perundang-undangan Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum Dan HAM RI
Pasal 14 dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
DOI: https://doi.org/10.31604/justitia.v7i1.103-115
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2020 JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora