EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PUBLIK MENGENAI PENANGANAN COVID-19 DI DKI JAKARTA

Yoga Trisna Rusdiansyah, Lukmanul Hakim, Kariena Febriantin

Abstract


Pada awalnya, virus ini menjangkit ungags dan mamalia, namun kemudian berkembang menular ke manusia. (Nasrudin dan Hq, 2020:639-648). DKI Jakarta merupakan provinsi pertama yang mengimplementasikan kebijakan kebijakan yang berkenaan dengan Virus Corona seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Gubernur Anies Baswedan pada tanggal 9 April 2020 telah mengeluarkan Pergub No.33 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Provinsi DKI Jakarta. Peraturan ini berlaku mulai tanggal 10 April 2020 sampai 23 April 2020, terdiri dari 28 pasal yang pada pada dasarnya untuk melakukan pengaturan terkait segala kegiatan di Provinsi DKI Jakarta, seperti ekonomi, keagamaan, sosial, budaya, dan pendidikan. Pergub yang membatasi seluruh kegiatan masyarakat di luar rumah ini kemudian diperpanjang. Hingga pada bulan September 2020, PSBB terus dijalankan. Walaupun kebijakan PSBB terus dijalankan, jumlah positif Covid-19 terus bertambah secara eksponensial dan seolah tidak terkendali. Hingga pada tanggal 24 September 2020 jumlah pasien positif di DKI Jakarta tercatat sebanyak 73.309 orang. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengurai permasalahan ini. Misalnya, Thorik yang mengkaji terkait Efektivitas kebijakan PSBB di Indonesia. Ia menilai bahwa PSBB adalah tindakan yang tepat dalam mengurangi kecepatan penyebaran wabah (Thoriq, 2020:118). Kesimpulan berbeda didapat dari penelitian yang dilakukan oleh Yunud dan Rezki dalam penelitiannya yang berjudul Kebijakan Pemerintah Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19 menemukan bahwa kebijakan PSBB tidak efektif dalam menekan penyebaran wabah (yunud dan Rezki, 2020:228). Dengan mengacu kepada negara lain, dinyatakan bahwa kebijakan lockdown adalah yang paling tepat untuk diambil. Melihat tingginya angka ini menandakan terdapat akar permasalahan yang hendak dipecahkan. Penelitian ini berusaha untuk mengurai berbagai penyebab semakin tingginya angka pasien positif, baik dari segi pemerintah ataupun masyarakat.


Keywords


Covid-19, DKI Jakarta, Efektivitas, Kebijakan, PSBB.

Full Text:

PDF

References


Dwijoyowijoto R.N. 2004. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia. Jakarta

Nasruddin, Rindam dan Islamul Haq. “Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah”, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar- i, Vol. 7 No. 7 (2020), pp. 639-648, DOI: 10.15408/sjsbs.v7i7.15569.

Soerjono Soekamto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Sucipto Rahardjo. 2009. Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta:Genta Publishing.

Sukardi. 2003. Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya. Cetakan

Sunarso, Siswanto. 2012. Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

"PSBB Jakarta Gagal, Anies Perlu Perbaikan Apa Saja di Fase Kedua?", "PSBBhttps://tirto.id/eT16 Setengah Hati"

https://nasional.kompas.com/read/2020/04/20/09233 691/psbb-setengah-hati. "DKI Jakarta Terapkan PSBB, Apa Saja yang Dibatasi?"

https://corona.jakarta.go.id/id/kebijakan diakses pada tanggal 06 Desember 2020

https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--mengawasi-pelayanan-publik-di-masa-pandemi- covid-19 diakses pada tanggal xxxxxxxxx

Creswell, J. W. (2013). Research Design Pendekatan Penelitian Kualitatiif, Kuantitatif, dan Mixed. 1–308. file:///C:/Users/Hp/Documents/buku creswell.pdf

Solichin Abdul Wahab. (2012). In S. A. Wahab, ANALISIS KEBIJAKAN: Dari Formulasi ke penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.




DOI: http://dx.doi.org/10.31604/jips.v9i9.2022.3166-3170

Article Metrics

Abstract view : 279 times
PDF - 197 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.