PELAKSANAAN PRINSIP YURISDIKSI UNIVERSAL MENGENAI PEMBERANTASAN KEJAHATAN PEROMPAKAN LAUT DI WILAYAH INDONESIA

Budi Pramono, Ayu Larasati

Abstract


Hukum internasional memiliki ketentuan mengenai pelanggaran hak cipta, namun dalam hal pelanggaran hak cipta/perampokan bersenjata, menjadi tanggung jawab masing-masing negara untuk mengaturnya. Dikenal dengan prinsip yurisdiksi universal untuk memberantas pembajakan ini, pembajakan ini dikukuhkan oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut  (UNCLOS 1982) pada tahun 1982 dan diratifikasi oleh Undang-Undang No. 17 tahun 1985 oleh Indonesia. Namun, pembajakan dan pembajakan adalah masalah terbuka. Semua laut  lepas adalah bagian dari  zona ekonomi eksklusif, perairan teritorial, perairan pedalaman nasional, atau laut yang bukan milik perairan kepulauan nusantara. Arti dari definisi ini adalah bahwa tidak ada negara yang mengklaim bahwa laut lepas terbuka untuk negara mana pun dan bahwa wilayah tersebut berada di bawah yurisdiksinya. Suatu negara juga dapat menegakkan atau menerapkan hukumnya di luar wilayahnya. Hal ini biasanya berlaku untuk kejahatan internasional ketika kejahatan tersebut  diakui sebagai kejahatan internasional dan setiap negara memiliki kewajiban untuk memberantas kejahatan tersebut. Bagaimanapun, Negara memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan dan mengambil keputusan hukum untuk menjamin keamanan dan ketertiban Negara terhadap tindakan ilegal oleh orang asing.


Keywords


Prinsip Yurisdiksi, Universal, Perompak, Indonesia

Full Text:

PDF

References


Agustina, Shinta, Pengantar Hukum Pidana Internasional (Dalam Teori dan Praktek), Padang: UNAND Press, 2006.

Ariadno, Melda Kamil, Hukum Internasional, Edisi Pertama, Diadit Media, Jakarta, 2007. Atmasasmita, Romli, Pengantar Hukum Pidana Internasional II, Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama, 2004.

Dam, Syamsumar, Politik Kelautan, Edisi Pertama, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Mauna, Boer, Hukum Internasional, Bandung: P.T Alumni, 2005.

Parthiana, I Wayan, Pengantar Hukum Internasional, Edisi Pertama, Bandung: Mandar Maju, 1990.

R.R. Churchill and A.V. Lowe, The Law Of The Sea, Manchester: Manchester University Press, 1983.

Sefriani, Hukum Internasional, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Tamburaka, Apriadi, 47 Hari dalam Sandera Perompak Somalia, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Cakrawala, 2011.

Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.

Tirtamulia, Tjondro, Zona-Zona Laut UNCLOS, Surabaya: Brilian Internasional, 2011.




DOI: http://dx.doi.org/10.31604/jips.v9i1.2022.343-351

Article Metrics

Abstract view : 713 times
PDF - 467 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.