SISTEMATIS PEMBINAAN TAMBAHAN NARAPIDANA SEUMUR HIDUP

Wahyu Cahyo Wibowo, Mitro Subroto

Abstract


Jika dimengacu kepada Undang-Undang   Nomor   12  Tahun   1995  Tentang Pemasyarakatan, yang menjelaskan mengenai Pembinaan  terhadap narapidana   Indonesia   dijelaskan bahwa  pembinaan tersebut memiliki isi yang menjelaskan tentang hukum pidana yang dibawah 20 tahun dan hukuman seumur hidup yang dijalani sampai narapidana tersebut meninggal dunia.  Permasalahan yang  muncul dalam peraturan ini  adalah  pembinaan jangka Panjang yang dilakukan untuk narapidana yang menjalani hukuman sumur hidup,  hukuman tersebut diajlaankan seumur hidup  karena kita tidak pernah tau waktu meninggal dari narapidana yang bersagkutan.  Sedangkan saat ini peraturan yang berlaku di negara Indonesia menjelaskan mengenai pembinaan yang dilakukan oleh narapidana umum yang tidak ditentukan masa pidananya.  Dengan permsalahan yang ada pada jurnal ini, penuli akan menejelaskan mengenai pengaplikasian pembinaan bagi narapidana yang menjalani hukuman pidana seumur hidup.  Metode hukum normative adalah metode yang digunakan pada penulisan penelitian inipenelitian ini dugunkanan karna akan berfokus pada kebijakan  hukum  pidana  dalam memndang pembinaan yang dilakukan untuk kasus narapidana seumur hidup, metode yang digunakan dengan hukum normative ini menggunakan pendekatan pada konsep yang ada dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melihat kenyataan tersebut. Peraturan yang berlaku di Indonesia menerapkan pembinaan untuk narapidana seumur hidup itu sesuai dengan tahapan baku yang tetrtera,  dan akan sulit menentukan tahapan pembinaan karena masa pidana yang tidak menentu karna ditentukan oleh umur hidup narapidana yang bersangkutan.


Keywords


Pembinaan, Narapidana, dan Pidana Seumur Hidup

Full Text:

PDF

References


PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan n.d.)

PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan,. (n.d.).

Chazawi, A. (2010). Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukim Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kepres Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi. (n.d.).

Menteri Kehakiman No.:M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. (n.d.).

Nawawi, A. B. (2014). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana-Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru. Jakarta: Kencana.

Romli, A. (1971). Dari Pemendjaraan ke Pembinaan Narapidana. Bandung: Alumni.

UU. No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. (n.d.).




DOI: http://dx.doi.org/10.31604/jips.v9i4.2022.1225-1232

Article Metrics

Abstract view : 46 times
PDF - 30 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.