PENDAFTARAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH UNTUK PENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KEPULAUAN RIAU

Agustianto Agustianto, Johnson Wijaya

Abstract


Tanah yang didapat atau dimiliki oleh masyarakat terkadang belum bersertifikat Hak Atas Tanah. Masih banyak lahan yang bukti kepemilikannya hanya berupa alas hak atau hanya surat keterangan dari kelurahan atau kecamatan setempat sebagai bukti kepemilikannya. Jaman modern ini, banyak lembaga pembiayaan yang bisa memberikan bantuan dana lewat fasilitas kredit. Tentunya pembiayaan kredit tersebut memerlukan jaminan untuk dapat menjadi pertimbangan dalam memberikan persetujuan kredit. Penelitian hukum empiris menunjukan bahwa, sebidang tanah sendiri dapat dijadikan objek jaminan hak tanggungan jika sudah memiliki legalitas sertipikat hak atas tanah. Bagi sebidang tanah yang legalitasnya belum memiliki sertipikat hak atas tanah dapat dijadikan objek fidusia jika sudah terdapat bangunan rumah atau bangunan lainnya yang berdiri diatasnya. Permasalahan utamanya bagaimana untuk tanah yang belum memiliki legalitas sertipikat hak atas tanah dan masih merupakan sebidang tanah kosong yang belum dibangun atau dikelola sama sekali.


Keywords


Kredit, Tanah, Kesejahteraan dan Perlindungan

Full Text:

PDF

References


Actika, A., & Agustianto, A. (2020). Tinjauan Hukum Mengenai Pengenaan Uang Wajib Tahunan Terhadap Pemilik Sertipikat Hak Milik yang Berada Diatas Hak Pengelolaan di Kota Batam. Journal of Judicial Review, 22(1), 112-127.

Agustianto, A., & Sartika, Y. (2019). Analisis Yuridis terhadap Penerapan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada Perbankan di Kota Batam. Journal of Judicial Review, 21(2), 129-144.

Astiko. (1996). Manajemen Perkreditan, Yogyakarta: Andi Offset.

Azhar, D. A. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Penyimpanan Sertifikat Hak Atas Tanah Oleh Notaris Pada Proses Pengikatan Jual Beli (Pjb)(Analisis Putusan Nomor 53/Pid. B/2017/Pn. Bkt). Soumatera Law Review, 2(1), 25-42.

Disemadi, H. S., & Roisah, K. (2019). Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Law Reform, 15(2), 177-194.

Disemadi, H. S., & Shaleh, A. I. (2020). Banking credit restructuring policy amid COVID-19 pandemic in Indonesia. Jurnal Inovasi Ekonomi, 5(02).

Disemadi, H. S., & Wardhana, R. P. (2021). Perlindungan Anak Panti Asuhan Terhadap Kekerasan Di Batam, Indonesia: Kajian Hukum Perspektif SDGs. Jurnal Komunitas Yustisia, 3(3), 197-207.

Fitri, W. (2021). Sharia Compliance in Micro Waqf Bank Business Activities: A Study of Protection of Consumer’s Spiritual Rights. LAW REFORM, 17(1), 107-120.

Hadjon, P.M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Ibrahim, A. (2002). Praktek Perbankan, Jakarta: Tritunggal.

Kang, C., & Disemadi, H. S. (2021). The COVID-19 Pandemic Outbreak Impact And Prevention From Legal Perspective: An Indonesian Experience. In CoMBInES-Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences, 1(1), 134-144.

Kansil, C.S.T. (1986). Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka.

Khoidin, M. (2012). Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Obyek Hak Tanggungan, Surabaya: Laksbang Justisia.

Mertokusumo, S. (1991). Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta: Liberty.

Mertokusumo, S. (2010). Mengenal Hukum, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Muljadi, K., & Widjaja, G. (2005). Hak Tanggungan. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Mulyono, T.P. (2002). Manajemen Perkreditan, Yogyakarta: Rineka Cipta.

Nikmah, M., Disemadi, H. S., & Purwanti, A. (2020). Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Rumah Melalui Kredit Pemilikan Rumah Secara Over Credit Di Bawah Tangan. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 6(1), 13-28.

Raharjo, S. (2009). Hukum Progresif, Jakarta: Genta Publishing.

Riardo, R. (2019). Konversi Hak Atas Tanah Ulayat Kaum Menjadi Hak Milik Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap di Kota Solok. Soumatera Law Review, 2(2), 193-206.

Sugiarto, I., & Disemadi, H. S. (2020). Consumers Spiritual Rights In Indonesia: A Legal Study Of Sharia Fintech Implementation In The Consumers Protection Perspective. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 8(3), 437-452.

Untung, B. (2000). Kredit Perbankan di Indonesia, Yogyakarta: Ganesha.




DOI: http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i4.2021.682-692

Article Metrics

Abstract view : 20 times
PDF - 11 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.