Dinamika Implementasi Kebijakan Penanggulangan Covid-19 Di Indonesia: Inkonsistensi Pemerintah Pusat Dan Daerah

Jonathan Jacob Paul Latupeirissa

Abstract


Kebijakan untuk menangani wabah Covid-19 cenderung mengarah kepada bentuk kendali terpusat secara tersentralisasi. Padahal pemerintah daerah memiliki otoritas otonomi daerah dan asas desentralisasi yang memberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola daerah. Diskursus tersebut lantaran pemerintah pusat menciptakan ketidakpastian dalam penanggulangan Covid-19, sedangkan pemerintah daerah hanya bersifat subordinat untuk menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Selayaknya pemerintah daerah diberikan hak cukup kuat dalam melakukan improvisasi dan keputusan-keputusan krusial dalam penanggulangan Covid-19 di daerahnya. Sebagai negara yang memiliki bentuk dan luas geografi yang sangat luas ini maka keadaan tingkat penanggulangan Covid-19 di masing-masing daerah berbeda-beda. Tujuan dari penelitian ini menggunakan untuk menguraikan hubungan pemerintah pusat dengan daerah guna memberikan rumusan ideal bagaimana keharusan yang diterapkan dalam melaksanakan penanggulangan Covid-19. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Dengan memadukan metode telaah dokumen dan berbagai sumber dari berbagai literatur. Hasil penelitian mengungkapkan terdapat inkonsistensi kebijakan penanggulangan pandemi, hubungan pemerintah pusat dan daerah yang tidak beriringan, serta dominasi pemerintah pusat atas pemerintah daerah. Upaya melakukan harmonisasi kebijakan, mempersilakan daerah untuk melakukan improvisasi, kewenangan yang diberikan secara luas kepada daerah, dan mensinergikan kebijakan pusat dan daerah menjadi kunci penting dalam penanggulangan Covid-19 di Indonesia


Full Text:

PDF

References


Ahmad Sabirin. (2020). Solusi Problematika Hukum Penanganan Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hubungan Pusat dan Daerah. National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society, 978–979.

Harirah, Z., & Rizaldi, A. (2020). Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid 19 di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia, 7(1), 36–53.

Ismail, G. (2020). Implementasi Otonomi Daerah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 8(3), 426–441.

Juliani, H. (2020). Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020. Administrative Law & Governance Journal, 3(2), 329–348.

Kancana, H., Rahmatinnur, U., Nisa, N. W., J, R. D., & Tuwu, D. (2020). Bentuk Tanggung Jawab Negara Menghadapi Covid-19 Dalam Perspektif Otonomi Daera. Sumpremasi: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum & Pengajarannya, 15(2), 87–100.

Marina, H. (2021). Inkonsistensi Kebijakan Pemerintah Pusat Dalam Penanganan Covid-19 Di Indonesia. Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(2), 215–238.

Mujani, S., & Irvani, D. (2020). Sikap dan Perilaku Warga terhadap Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19. POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik, 11(2), 219–238. https://doi.org/10.14710/politika.11.2.2020.219-238

Oktaviyanti, D., Aprilia, D., Sari, R. U., Rohmah, S. N., & Saputro, W. A. (2020). Pengaruh Otonomi Daerah dalam Percepatan Penanganan Covid-19. Jurnal Manajemen Bisnis, 17(3), 415–424.

Pratiwi, D. K. (2021). Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia. AMNESTI: Jurnal Hukum, 3(1), 32–42.

Ristyawati, A. (2020). Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. Administrative Law & Governance Journal, 3(2), 240–249.

Ryan, J. (2020). Peranan Jaringan Aktor dalam Kebijakan Penanganan Covid-19 di Indonesia. Journal Publlicuho, 3(3), 491–509. https://doi.org/10.35817/jpu.v3i4.15380

Tuwu, D. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. Journal Publlicuho, 3(2), 267–278. https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12535

Ulya, H. N. (2020). Alternatif Strategi Penanganan Dampak Ekonomi Covid-19 Pemerintah Daerah Jawa Timur Pada Kawasan Agropolitan. El Barka: Journal of Islamic Economic and Business, 3(1), 80–109.

Wadi, R. (2020). Konstitusionalitas Pemerintah Daerah dalam Menetapkan Kebijakan Lockdown pada Penananganan Covid-19. SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, 7(7), 613–624. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15319




DOI: http://dx.doi.org/10.31604/jim.v6i2.2022.324-330

Article Metrics

Abstract view : 528 times
PDF - 134 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.