SISTEM ADMINISTRASI IDENTITAS ANAK DI ERA DIGITAL DI KOTA DENPASAR

Ida Bagus Made Suradnyana, A. A. Gede Putra Pemayun

Abstract


Penataan dan penertiban administrasi kependudukan di Indonesia terus dilaksanakan dengan melakukan berbagai upaya kebijakan publik guna terwujudnya administrasi kependudukan yang baik. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan salah satu kebijakan yang diambil dalam rangka  penertiban data kependudukan sejak awal, Pada saat ini pelayanan KIA di Kota Denpasar sudah berbasis elektronik dengan link https:// taringdukcapil.denpasarkota.go.id. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dari Elemen Support dari pejabat tidak ada kendala, kemudian dilihat dari Elemen Capacity prasarana IT dan SDM juga tidak ditemukan kendala, tetapi dari Elemen Value yaitu manfaat yang mempengaruhi rendahnya kepemilikan kartu identitas anak di Kota Denpasar.  Jadi manfaat dari KIA ini baru terbatas untuk data anak dan penggunaan dalam pendaftaran sekolah baru. Sedangkan di Negara-negara lain kegunaannya sudah difungsikan lebih luas lagi, dimana KIA dilengkapi dengan Chip yang dapat membantu petugas dalam pemantauan anak. Penulis menyarankan agar kepemilikan KIA ini dapat meningkat maka manfaat KIA harus diperluas lagi seperti di Negara lain. Maka dari itu Permendagri Nomor 2 tahun 2016 tersebut harus direvisi sebagai dasar hukum penerbitan KIA di Indonesia.

Kata kunci: administrasi, identitas anak, era digital


Full Text:

PDF

References


Adhityo N Barsei (kompasiana.com), mc.co.id/blog/Perlunya-Layanan-Pemerintah-Berbasis-Teknologi-dan-E-Government-di-Era-Digita di akses tanggal 20 April 2020.

Aji, Rustam (2016) Digitalisasi Era Tantangan Media (Analisis Kritis Kesiapan fakultas Dakwah Dan Komunikasi Menyongsong Era Digital), Islamic Communication Journal, 1(1)

Amiruddin, (2016). Metode Penelitian Sosial. Cetakan Pertama, Yogyakarta: Parama Ilmu.

Antara, Timur Ngakan, (2019). Making Indonesia, Transformasi Industri Manufaktur Nasional ke Industri 4.0, Andi offset, Yogyakarta.

Arista, W. D., & Suderana, W. (2019). Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 3(1), 56-66.

Atmosudirdjo, Prajudi, (1973) Dasar-Dasar Office Management, Ghalia, Jakarta.

Dewi, N. R. (2020). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 10(1), 9-13.

Hafiz, M., Hendrayady, A., & Edison, E. (2020). Efektivitas Pelaksanan Program Kartu Identitas Anak (Kia) Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang. Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 1(2), 364-373.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

Kartawidjaja, Derajat, H.A, (2018). Kebijakan Publik, Analisis Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Alfabeta Bandung.

Miles, Matthew B dan Huberman A, Michael. (1992). Analisis Data Kualitatif. Universitas Indonesia.

Nugroho, S. (2007). Political Environment dalam Implementasi Electronic Government. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Pamudji, (1982). Teori Sistem dan Penerapannya dalam Manajemen, Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta.

Pasaribu, R. R. S. (2019). Implementasi Kebijakan Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 8(1), 158-162.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring

Puspitosari, Hesti dkk (2016), Filosofi Pelayanan Publik, Setara Press: Malang, Jawa Timur.

Savitri, Astrid, (2019) Revolusi Industri 4.0, Mengubah Tantangan Menjadi Peluang di Era Disrupsi 4.0, Genesis, Yogyakarta.

Sondang P Siagian, (1985) Administrasi Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta

Sri Sumantri, (1976). Sistem-Sistem Pemerintahan Negara-Negara, Tarsito, Bandung.

Sugiyono, (2003). Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta: Bandung

Sugiyono, (2018), Metode Penelitian Manajemen, Alfabeta : Bandung.

Syafiie, Inu Kencana, (2003). Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, cetakan pertama, PT Bumi Aksara, Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik




DOI: http://dx.doi.org/10.31604/jim.v5i1.2021.211-225

Article Metrics

Abstract view : 435 times
PDF - 183 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.