PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN GANTI RUGI AKIBAT PUTUSAN PRA PERADILAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan)

Fajar Padly

Abstract


Abstrak

Dalam penelitian ini yang menjadi masalah adalah, pertama, apakah dasar atau alasan bagi hakim dalam menetapkan ganti rugi sebagai akibat putusan praperadilan? Kedua, apakah yang menghambat pemberian ganti rugi terhadap putusan praperadilan khususnya setelah berlakunya KUHAP? Metode yang digunakan adalah metode penelitian pustaka (library reseaech) dan lapangan (field research), dengan pengumpulan data dilakukan dengan interview (wawancara) dan studi dokumentasi.

Setelah data dianalisa dengan menggunakan teknik pengujian hipotesa berdarkan metode induksi dan deduksi. Maka dapat diperoleh hasil bahwa dasar atau alasan bagi hakim dalam menetapkan ganti rugi sebagai akibat putusan praperadilan adalah kerugian moral atau material yang diderita oleh tersangka/terdakwa  karena akibat upaya paksa yang dibuktikan berdasarkan keyakinan hakim. Kemudian pada bahwa pada dasarnya sebagai penghambat kurangnya pelaksanaan ganti rugi dalam prakteknya, adalah disebabkan belum adanya bentuk secara khusus yang mengatur ketentuan proses pengajuan tuntutan ganti rugi.

Kata Kunci : Ganti Rugi, Putusan, Pra Peradilan


References


Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Sinar Grafika, Jakarta, 1986

Joko Prakoso, Masalah Ganti Rugi Dalam KUHAP, Bina Aksara, Jakarta, 1989

Loebby Loqman, Kapita Selekta Tindak Pidana di Bidang Perekonomian, Data Com, Jakarta, 2002

M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Raja Graindo, Jakarta, 1999

P.A.F. Lumintang, Lamintang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1984

R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001

Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Rajawali, Jakarta, 1993

S.Tanusubroto, Peranan Praaperadilan Dalam Hukum Acara Pidana, Alumni, Bandung, 1984

Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983

Suharsimi Arikunto, Pengantar Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Bina Aksara, Jakarta, 1987

Sudjana, 2008, Metodologi Penelitian Sinar Grafindo, Grafindo, Jakarta, 2008

Sudarto, Metodologi Filsafat, Raja Grafindo Persada, 1997

Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu, Eresco, Jakarta, 1980

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman,

Undang-undang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2009

Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia Tera, Yogyakarta, 2008

KUHAP, Bumi Aksara, Jakarta, 1994

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 8 Tahun1981, Mensegneg RI, Jakarta, 1983




DOI: http://dx.doi.org/10.31604/jim.v2i1.2018.61-75

Article Metrics

Abstract view : 255 times
PDF (Bahasa Indonesia) - 114 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.