Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Implementasi Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus Food Estate Pemerintahan Joko Widodo

Deni Angela

doi:10.31604/jim.v8i4.2024.2015-2028

Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Implementasi Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus Food Estate Pemerintahan Joko Widodo

Deni Angela

Abstract

Penelitian ini bertujuan memberikan analisis seputar upaya penegakan hukum lingkungan dalam program strategis nasional food estate. Kurangnya penegakan hukum lingkungan di Indonesia menjadi sorotan, komitmen yang dipegang pemerintah melalui PBB perlahan memudar. Perubahan kebijakan yang merugikan lingkungan terus dilakukan, mulai dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diganti dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja lalu dirubah Perpu. No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Termasuk dalam pemberian pedoman penggunaan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang cenderung kontradiktif dengan tujuan kementerian tersebut. Sementara itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau studi pustaka. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menjadikan kebijakan atau produk hukum sebagai objek penelitian. Dengan ini implementasi program food estate masih jauh dari aspek good governance sesuai dengan penegakan hukum lingkungan. Oleh karena itu, tantangan untuk menegakan hukum lingkungan masih menjadi sorotan mengingat perubahan kebijakan terus dilakukan oleh pemerintah untuk keberlangsungan proyek strategis nasional yang ambisius. Dengan demikian, penting untuk menegakan hukum lingkungan sesuai dengan konsep dan bentuk good governance pada program food estate. Mengingat pembangunan berkelanjutan mesti ditekan oleh prinsip hukum lingkungan untuk memberikan penyeimbangan dalam setiap proses mekanisme food estate.

Kata kunci: Hukum Lingkungan, Politik Lingkungan, dan Food Estate

Full Text:

PDF

References

Agam, S., & Persada, K. (2017). Food Estate:Pangan Melimpah, Harga Lebih Murah Indonesia Baik. https://indonesiabaik.id/search?s=food+estate

Akhmaddhian, S. (2016). Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kasus Kebakaran Hutan Tahun 2015). Jurnal Unifikasi, 03(1), 1–35. https://doi.org/https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i1.404

Anggara, D. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Program Food Estate Berbasis Lingkungan Hidup [Universitas Wiraraja]. https://repository.wiraraja.ac.id/3117/

BBC Indonesia. (2020, November 19). Food estate: Proyek lumbung pangan di hutan lindung, pegiat lingkungan peringatkan bencana dan konflik dengan masyarakat adat “tidak terhindarkan.” BBC NEWS INDONESIA.

BBC Indonesia. (2023). PDIP sebut food estate ‘kejahatan lingkungan’ – manuver politik atau peduli isu lingkungan? BBC NEWS INDONESIA. https://www.bbc.com/indonesia/articles/cpez33wgvw7o

Calle, M. A. (2015). Sustainable Processes and Production Methods (PPMs) in Private Standards: A Proxy for Trade Barriers or Decentralised Mechanisms for Environmental Governance? In Beyond the UN Global Compact: Institutions and Regulations (Vol. 17, pp. 117–146). Emerald Group Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/S2051-503020150000017014

Celermajer, D., Schlosberg, D., Rickards, L., Harawira-Steewart, M., Thaler, M., Tschakert, P., Verlie, B., & Winter, C. (2022). Multispecies justice: theories, challenges, and a research agenda for environmental politics. In Trajectories in Environmental Politics (p. 22). Routledge.

Dalledonne, S. (2021). International environmental law and environmentally harmful space activities: learning from the past for a more sustainable future. Journal of Property, Planning and Environmental Law, 13(2), 139–151. https://doi.org/10.1108/JPPEL-09-2020-0040

Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung., 1–6. https://digilib.uinsgd.ac.id/32855/

Deutsche Welle. (2023, March 30). PBB Sahkan Resolusi Penting untuk Keadilan Iklim. Dw.Com. https://www.dw.com/id/resolusi-pbb-untuk-keadilan-iklim/a-65179211

Djajadiningrat, S. T. (1994). Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Luas. Jurnal Hukum Dan Lingkungan, Indonesian Center for Environment Law, 1(1).

DPR RI. (1999). Undang Undang (UU) No.41 Tahun 1999. https://peraturan.bpk.go.id/Details/45373/uu-no-41-tahun-1999

Faisal, M. (2024). Tinjauan Yuridis Food Estate di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. Jurnal Pendidikan Tambusai Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan, 8(1), 8552–8557. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.13678

Fallahnda, B. (2023, September 29). Dikritik PDIP Lagi, di Mana Letak Food Estate & Berapa Luasnya? Tirto.Id. https://tirto.id/dikritik-pdip-lagi-di-mana-letak-food-estate-berapa-luasnya-gQwL#:~:text=Sasaran luas lahan food estate tahun 2022 ditetapkan,338 hektar sehingga secara keseluruhan mencapai 1.000 hektar.

Gunningham, N., & Holley, C. (2016). Next-Generation Environmental Regulation : Law , Regulation , and Governance. Annual Reviews, 12, 273–293. https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-110615-084651

Hariandja, R. (2021). Ada Dugaan Maladministrasi dalam Proyek Food Estate? Mongabay Situs Berita Lingkungan. https://www.mongabay.co.id/2021/08/07/ada-dugaan-maladministrasi-dalam-proyek-food-estate/

Herlina, N. (2015). Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 3(2). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v3i2.93

Jazuli, A. (2015). Dinamika Hukum Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 4, 181–197. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/56206351/ART_1_JRV_4.2_WATER-libre.pdf?1522536639=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DDINAMIKA_HUKUM_LINGKUNGAN_HIDUP_DAN_SUMB.pdf&Expires=1711471180&Signature=Qh6INK5AZ9kzH17BIVOePtGW~SCSOHM94VxjqZrYqO

Jong, H. N. (2023, May). LSM: Food Estate Penyebab Deforestasi dan Rusaknya Lahan Gambut. Mongabay Situs Berita Lingkungan. https://www.mongabay.co.id/2023/05/04/lsm-food-estate-penyebab-deforestasi-dan-rusaknya-lahan-gambut/

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2020). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2020.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 (Issue 322).

Kotzé, L. J. (2014). Rethinking Global Environmental Law and Governance in the Anthropocene Rethinking Global Environmental Law and Governance in the Anthropocene. Journal of Energy & Natural Resources Law, 32(2). https://doi.org/10.1080/02646811.2014.11435355

Kotzé, L. J., & Adelman, S. (2023). Environmental Law and the Unsustainability of Sustainable Development : A Tale of Disenchantment and of Hope. Law and Critique, 34(2), 227–248. https://doi.org/10.1007/s10978-022-09323-4

Leal, W., Miranda, U., Balogun, A., Faraoni, A., Setti, F., Mucova, A. R., Ayal, D., Totin, E., Mosunmola, A., Kanungwe, F., & Otienoh, N. (2021). Science of the Total Environment The in fl uence of ecosystems services depletion to climate change adaptation efforts in Africa. Science of the Total Environment, 779. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.146414

Maulidyna, S. A. (2022). Politik Hukum Lingkungan Dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Di Indonesia. Simbur Cahaya Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 265–292. https://doi.org/10.28946/sc.v29i2.1814

Maulina, U., Vania, H. F., & Yoshio, A. (2021). Memastikan Masa Depan Hutan Pasca UU Cipta Kerja. Katadata. https://katadata.co.id/analisisdata/60dbe435153ac/mendorong-investasi-berkelanjutan-berbasiskan-esg

Muchtar, H. (2015). Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia. In Humanus Jurnal Ilmu Ilmu Humaniora (Vol. 14, Issue 1). https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jh.v14i1.5405

Mutia, A. A., Nurlinda, & Astriani, N. (2022). Food Estate Developmeny Arrangements in Forest Areas Realize to Food Security Indonesi. Bina Hukum Lingkungan, 6(2), 2022.

Palmer, G. (2015). New Ways to Make International Environmental Law. American Society of International Law, 86(2), 259–283.

Peraturan Presiden. (2009). UU 32 Tahun 2009.

Pereira, R., Zweede, J., Asner, G. P., & Keller, M. (2020). Forest canopy damage and recovery in reduced-impact and conventional selective logging in eastern Para , Brazil. Forest Ecology and Management, 168, 77–89.

Permana, A. N. (2023). Penggunaan Lahan Gambut Untuk Program Food Estate di Kalimantan Tengah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Lahan Gambut. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Presiden Republik Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Issue 158406). https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022

Purniawati, Kasana, N., & Rodiyah. (2020). Good Environmental Governance In Indonesia (Perspective of Environmental Protection and Management). The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education. https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i1.37328

Purwati, A. (2020). Metode Penelitian Hukum Teori & Praktik. Anggota IKAPI Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog Dalam Terbitan (KDT). http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/2819/1/Untitled buku bu ani.pdf

Putri, I. R. S. (2023). Analisis Pelanggaran Hukum Lingkungan yang Mengakibatkan Banjir Kalimantan Selatan Januari 2021. Jurnal Ilmiah Pendidikan Mahasiswa Sejarah, 8(2), 353–368. https://doi.org/https://doi.org/10.24815/jimps.v8i2.24652

Rahutomo, A. A., Alexander, M. I., Miranda, Y. M., & Nurzirwa, R. Y. (2023). Tinjauan kebijakan penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan food estate. Jurnal Bisnis Kehutanan Dan Lingkungan, 1(1), 31–55. https://doi.org/https://doi.org/10.61511/jbkl.v1i1.2023.256

Rangkuti, S. S. (2015). Hukum Lingkungan & Kebijaksanaan Lingkungan Nasional (4th ed.). Airlangga University Press. 978-602-0820-23-1

Ridwan, H. R. (2009). Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi. FH UII Press.

Said, M. Y., & Nurhayati, Y. (2020). Paradigma Filsafat Etika Lingkungan Dalam Menentukan Arah Politik Hukum Lingkungann. Al Adl Jurnal Hukum, XII(1), 39–60. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v12i1.2598

Santosa, M. A. (2001). Good governance & hukum lingkungan. Penerbit ICEL (Indonesia Center for Environment Law).

Sofian. (2023). Jurnal Hukum Non Diskriminatif Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup Jurnal Hukum Non Diskriminatif. Jurnal Hukum Non Diskriminatif, 2(1), 91–94. https://doi.org/https://doi.org/10.56854/jhdn.v2i1.231

Sood, M. (2021). Hukum Lingkungan Indonesia. Sinar Grafika.

Syaprillah, A. (2016). Environmental Administration LAW Enforcement Throh Spervisin Instrument. Bina Hukum Lingkungan, 1(1).

Umarjonovna, D. D., & Gulomjonovna, Y. Y. (2022). Challenges of food security. International Conferenceon Research in Humanities,Applied Sciences and Education, 505–507. https://www.conferencea.org/index.php/conferences/article/view/691

Wibisana, A. G. (2017). Pembangungan berkelanjutan: status hukum dan pemaknaannya. Jurnal Hukum & Pembangunan. https://pdfs.semanticscholar.org/d5af/c84ba032adf14f7b2657bc8e3ab6dd22547e.pdf

Yuliantika, R. D., Immamulhadi, I., & Sekarwati, S. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Program Pembangunan Food Estate di Kawasan Hutan Ditinjau Dari Eco-Justice Juridical Analysis of Food Estate Development Programs in Forest Areas in Terms OF Eco-Justice. LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang Dan Agraria, 2(24).

DOI: http://dx.doi.org/10.31604/jim.v8i4.2024.2015-2028