Efektivitas Penyerapan Aspirasi Masyarakat Melalui Kegiatan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak
Abstract
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui efektifitas kegiatan reses yang dianadak oleh DPRD Kabupaten Siak Daerah Pemilihan 1 dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, dari hasil penelitian yang didapat baik pada kegiatan di lapangan maupun wawancara dengan beberapa narasumber maka dapat disimpulkan bahwa : Kegiatan reses ini merupakan kegiatan anggota DPRD di luar siding dengan tujuan menyerap aspirasi dari masyarakat untuk di jadikan sebuah kebijakan pemerintah daerah. Masa reses mengikuti masa persidangan yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun dalam setahun atau 14 kali reses dalam periode 5 tahun masa jabatan DPRD yang dilaksanakan paling lama enam hari kerja sebagai salah satu ajang bertemunya secara resmi antara anggota DPRD dan konstituen.masa reses oleh anggota DPRD secara perorangan ataupun kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakatsecara, secara teknis kegiatan sudah berjalan dengan efektif. Disisi lain dari beberapa indikator dari efektivitas Menurut David Krech dalam Danim (2012:119- 120) kegiatan yang dilakukan juga sudah efektif apalagi dengan bantuan dari pihak pemerintah desa yang juga antusias dalam menyikapi pelaksanaan kegiatan tersebut, tetapi adapun beberapa hal yang masih menghambat antara lain masih kurangnya sosialisasi politik kepada masyarakat karena masih banyak yang belum mengetahui kegiatan reses tersebut, dan masih banyak juga masyarakat yang mengira kegiatan reses itu merupakan sebuah kampanye politik, padahal kegiatan yang dilaksanakan memang murni dari kelembagaan DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat pada daerah pemilihannya masing-masing.
Kata kunci: Efektivitas, Reses, DPRD Kabupaten Siak
Full Text:
PDFReferences
Agung Kurniawan. (2005). Transformasi Pelayanan Publik. Pembaharuan.
Agus Dwiyanto, et.al, 2003, Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan.
Alva Beriansyah, Analisis Hasil Reses DPRD dalam Penyusunan dan Penetapan APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2014 dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik, Volume 2
Aminudin Latief, 2014, Panduan Bagi Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peran penting Sekretariat DPRD dalam mendukung trifungsi DPRD, Jakarta:ASDEKSI.
Ari Cahyo Nugroho, Analisis Konten Terhadap Aspirasi Pembaca Terkait Isu Dana Aspirasi dalam Rubrik Suara Anda Harian Media Indonesia Edisi Juni 2010, Jakarta: 2011.
Asmawi, 2014, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Perundang Undangan Pemerintahan Daerah Lembaga Legislatif Daerah, Jurnal Cita Bandung : Alfabeta
A.W. Widjaja, 1993, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Jakarta: Bumi Aksara
Badrika, I. N. A., & Sulandari, S. (2022). EFEKTIVITAS PELAKSANAAN RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN TABANAN DALAM MENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT. Jurnal Widya Publika, 10(2), 132-144.
Baskoro, 2005. Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Penyelenggaraan .
Budiarjo dan Ambong , 1995. Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik. Indonesia. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Budiarjo, Miriam. 2009. Dasar-Dasar Ilmu Politik.Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
Burhan Bungin, 2012 Penelitian Kualitatif. Jakarta, Kencana Perdana Media Grup
Carol C. Gould, 1994, Demokrasi Ditinjau Kembali, Yogyakarta: Tiara Wacana.
Dede Rosyada, 1993, Hukum Islam dan Pranata Sosial, Jakarta:Rajawali Pers
Dilla, I. U., Nasution, M. A., & Suriadi, A. (2020). Efektivitas Program Reses DPRD Kota Medan dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat di Kecamatan Medan Labuhan. GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan, 6(4).
Efriza, Studi Parlemen, Sejarah, 2014, Konsep dan Lanskap Politik Indonesia, Malang: Setara Press
Fajri ramadhani, erry gusman,nessa. (2024). Efektivitas Kegiatan Reses Anggota Dprd Daerajh Kab.Tanah Datar. Otentik Law , 2(3031–1624), 16–27.
Goni, M. G., Nayoan, H., & Liando, D. (2019). Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Anggota DPRD Di Kabupaten Minahasa Selatan Periode 2014- 2019. Jurnal Eksekutif, 3(3).
Hasmita. (2014). Program studi ilmu administrasi negara fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas sultan ageng tirtayasa 2014. 1–74.
Hendra, J. (2017). Konsep dan Sistem Demokrasi dalam Ketatanegaraan Indnesia. UIN Suska Riau, Demokrasi, 11–27.
Herda, A. (2022). Program pascasarjana universitas islam riau pekanbaru 2022.
Kurniasih, D., & Rusfiana, Y. (2021). Fungsi Reses Anggota DPRD Dalam Mengartikulasikan Aspirasi Masyarakat Kabupaten Bandung. Jurnal Academia Praja, 4(2), 380-395.
Lolowang, P. J. (2022). Peran Anggota Dprd Fraksi Pdi Perjuangan Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Kabupaten Minahasa. POLITICO: Jurnal Ilmu Politik, 11(1), 118- 129.
Mardikanto dan Soebiato. 2013. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
Miriam Budiardjo, 1995, Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada
Osbin Samosir. 2021. Sistem Perwakilan Politik di Era Modern. Jakarta: UKI Press.
Patianfla, S. V. (2022). EFEKTIVITAS PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT MELALUI RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8nTahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.
Peraturan Bupati Siak Nomor 91 Tahun 2021 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 pada pasal 27.
Philippe Schumitter, penerj. Supeli, Karlina, Mujani, Saiful, The Long Road To Democrac, Jakarta : Habibie Center, 2004
Pujiati, A. (2017). Analisa komparasi jumlah serapan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat melalui musrenbang dan reses. Jurnal Manajemen Mandiri Saburai (JMMS), 1(04), 1-10.
Ramlan Surbakti. (1992). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
Rizka Azzahri, Seno Andri, & Adianto. (2021). Efektivitas Penggunaan Dana Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat. Jurnal Niara, 14(1), 266–275.
RUHUDI, N. A. (2022). EFEKTIVITAS KEGIATAN RESES DPRD INDRAGIRI HULU DAERAH PEMILIHAN I (SATU) MASA BHAKTI 2019-2024 BERDASARKAN PERDA NOMOR 143 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB DPRD INDRAGIRI HULU (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)
Sadu Wasistiono, 2009, Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Bandung: Fokusmedia
Sanit, 1985, Perwakilan Politik di Indonesia, Jakarta: CV. Rajawali
SA, T. D., Hananto, U. D., & Hardjanto, U. S. (2019). Pelaksanaan Tugas Anggota Dprd Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Diponegoro Law Journal, 8(4), 2797-2809.
Schumpeter, Joseph A. (1994). Capitalism, socialism, and democracy . London ; New York: Routledge.
Sirait, L. P., & Afrindo. (2021). Metode Penelitian. Repository STEI. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) Jakarta, 45.
Sugiyono. (2012).Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D
Sulistiani, S. K. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban DPRD Kabupaten Pelalawan Dalam Menampung Dan Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
Suryo Sakti Hadiwijoyo, Negara, Demokrasi Dan Civil Society, Yogyakarta : Graha Ilmu 2012
Susanto, H., Ernungtyas, N. F., Prisanto, G. F., & Afriani, A. L. (2021). Analisis Penyerapan Aspirasi Masyarakat Melalui Kegiatan Kunjungan Kerja: Studi pada Masyarakat Provinsi Sumatera Utara (SUMUT 1). Jurnal Representamen Vol, 7(01).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Wasistiono, S. (2009). Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). fokusmedia.
Wijaya, A., Studi, P., Pemerintahan, I., Ilmu, F., Dan, S., & Riau, U. I. (2019). Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Universitas Islam Riau. Peranan Dinas Kesehatan Indragiri Hilir Dalam Pengawasan Depot Air Minum Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, 1–122.
Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi. Ed. III. Cet. III. (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).
Yusri Munaf, 2016. Hukum Administrasi Negara, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru, Riau.
Zuhriansyah, M. (2013). Penyerapan aspirasi masyarakat dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah pada dinas cipta karya, permukiman dan perumahan (studi di desa Baharu Utara Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan). Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal, 2(2).
DOI: http://dx.doi.org/10.31604/jim.v8i4.2024.%25p
Article Metrics
Abstract view : 221 timesPDF - 8 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.