REKRUTMEN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014

Dedy Suhendra

Abstract


Rekrutmen dan Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mencari  sumber daya manusia  yang berkualitas, sehingga untuk pelaksanaannya dibutuhkan satu aturan hukum yang jelas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum rekrutmen dan pengangkatan PPPK, dan bagaimana proses/mekanisme rekrutmen dan pengangkatan PPPK menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menyebutkan bahwa dasar  hukum  pengangkatan  PPPK  berpedoman  pada  UUD 1945,  UU No.43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah diganti dengan UU No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, PP No.78 Tahun  2013, dan proses/ mekanisme  pengangkatan  PPPK dilakukan  melalui tahapan perencanaan , pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pemgumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi PPPK.Kemudian  untuk  menjadi  CPNS,  PPPK harus  mengikuti  semua proses  seleksi yang  dilaksanakan bagi CPNS. Pengangkatan  PPPK menjadi  CPNS  merupakan proses kegiatan  pengisian  formasi yang lowong  dimulai dari  perencanaan, penetapan  nama  yang akan diangkat, seleksi  administrasi,  ujian tertulis,  penetapan Nomor Identitas   Pegawai   Negeri Sipil (NIP) sampai dengan pengangkatan menjadi CPNS.

Kata Kunci : Pegawai, Pemerintah, Rekrutmen, Undang-Undang


References


Attamimi, A. Hamid S. Teori Perundang-undangan Indonesia, Makalah Pada Pidato Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. 1992.

Handayaningrat, Soewarno. Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional. Haji Masagung. Jakarta. 1988.

Siagian, Sondang P. Administrasi Pembangunan. Haji Masagung. Jakarta.1987.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

Badan Kepegawaian Negara, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer.

http://www.bkn.go.id/in/peraturan/pedoman/pedoman-pengadaan.html.

http://www.tribunnews.com/nasional/2013/07/14/kini-kecil-peluang-pegawai- honorer-menjadi-pns.




DOI: http://dx.doi.org/10.31604/jim.v1i2.2017.40-45

Article Metrics

Abstract view : 345 times
PDF (Bahasa Indonesia) - 1855 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.