Pengelolaan Penerimaan Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah Melalui Transaksi Non Tunai di Kabupaten Lamandau

Firdiansyah Firdiansyah, Saipul Saipul

Abstract


Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya upaya Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam menerapkan Penerimaan transaksi non tunai dalam penerimaan pajak dan retribusi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis pengelolaan penerimaan pendapatan pajak dan retribusi daerah melalui transaksi non tunai pada BPKPD Kabupaten Lamandau dengan pertimbangan bahwa walaupun penerimaan pajak daerah pada BPKPD Kabupaten Lamandau sudah menerapkan sistem transaksi non tunai secara keseluruhan namun pada penerapannya belum terlaksana secara optimal. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dengan sistem transaksi non tunai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Lamandau. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pengelolaan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang didasarkan pada 5 (lima) prinsip utama dalam pengelolaan keuangan daerah menurut Chabib dan Heru (2010:10). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dengan sistem transaksi non tunai pada BPKPD Kabupaten Lamandau seluruh aliran dananya dapat ditelusuri, pencatatan transaksi sudah secara langsung dan adanya bukti pertanggungjawaban yang lengkap yang mana dapat mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah. Dengan menggunakan transaksi non tunai, setiap transaksi terekam dalam bukti transaksi perbankan sehingga setiap penerimaan pajak daerah dapat diketahui secara real time oleh BPKPD Kabupaten Lamandau. Sehingga pelaksanaan transaksi non tunai berdampak pada Peningkatan pelayanan publik pada bidang pajak daerah dari tahun 2020 – 2023.

 


Full Text:

PDF

References


Chabib dan Heru. (2010:10), Prinsip Utama Pengelolaan Keuangan Daerah.

Edowai, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. Pusaka Almaida.

Hendrawan, S., Anisah, N., & Nafidah, L. N. (2019). Implementasi Transaksi Non-Tunai Sebagai Dasar Tata Kelola Pemerintah Yang Baik: Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jombang

Kabupaten Lamandau (2020) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) BPKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2020

Kabupaten Lamandau (2021) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) BPKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2021

Kabupaten Lamandau (2022) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) BPKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2022

Kabupaten Lamandau (2023) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) BPKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2023

Kabupaten Lamandau (2023) Kesepakan Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Lamandau Nomor : B-80/KCP/UMM/09/2023 dan 134.19/9/IX/KB/PEM/2023 tentang Penyedian dan Penggunaan Jasa Perbankan dan Dukungan Smart City

Mardiasmo. (2009), Akuntansi Sektor Publik.

Republik Indonesia (2023) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 24 Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757

Republik Indonesia (2016) Instruksi Presiden Nomor 10. (2016). Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Republik Indonesia (2021) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Setiana dan Yuliani. (2017), Pengaruh Pemahaman dan Perangkat Desa Terhadap Akuntabnilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhamadiyah, Vol.1 No.2, 206.

Soleh, C., & Rochmansjah, H. (2010). Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Fokusmedia.

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. CV. Alfabeta.

Yunita dan Chitaningrum (2018:101) Prinsip Akuntabilitas




DOI: http://dx.doi.org/10.31604/jim.v8i2.2024.661-668

Article Metrics

Abstract view : 257 times
PDF - 156 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.