Pelaksanaan Otonomi Desa dalam Mewujudkan Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Desa Tambiski Nauli, Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal

Irman Puansah, Soritua Ritonga

Abstract


Abstrak

 

Dengan otonomi desa saat ini, sesungguhnya mengarahkan agar desa-desa yang berada di seluruh Indonesia tidak lagi memiliki ketergantungan yang mutlak terhadap Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan juga Pemerintah Kota. Akan tetapai mampu menjalakan aktifitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara mandiri. Untuk mewujudkan otonomi desa tersebut, sesungguhnya telah dibarengai dengan turunnya dana desa yang dikeluarkan dari APBN dengan besaran tergantung desa yang bersangkutan, yang pengelolaannya dibebaskan kepada pemerintah desa yang bersangkutan dengan aturan yang berlaku. Pelaksanaan otonomi desa sesungguhnya belum dapat dipahami secara baik oleh Kepala Desa, Aparatur Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Dengan kata lain penyelenggara Pemerintahan Desa belum paham akan tugas dan fungsinya masing-masing, struktur organisasinya sesungguhnya telah jelas akan tetapi bagaimana aplikasi dari struktur tersebut tidak jalan. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan otonomi desa dan untuk mengetahui Bagaimana pemberdayaan aparatur Pemerintah desa

 

Kata Kunci : Otonomi Desa, Pemberdayaan Aparatur, Pemerintah Desa


Full Text:

PDF

References


Daftar Pustaka

Abdullah, H. Rozali, 2002, Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu federalisme sebagai suatu alternatif, Pt Rajagrafindo persada, Jakarta.

Fadli, Moh, Jazim Hamidi, 2013, dan Mustafa Lutfi, Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head To Good Village overnance), UB Press, Malang.

Huda, Ni’matul, 2014, Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan, FH UII Press, Yogyakarta.

Idrus, Muhammad, 2009, Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Supriady, Deddy, 2002, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Cetakan ketiga, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Widjaja, HAW, 2003, Otonomi Desa merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zuhraini, 2016, Hukum Pemerintahan Desa, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa




DOI: http://dx.doi.org/10.31604/jim.v4i1.2020.44-54

Article Metrics

Abstract view : 22 times
PDF - 10 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.