KONSEP CYBER NOTARY DALAM PELAKSANAAN LELANG : PEMAKNAAN DAN IMPLEMENTASI

Ketzia Stephanie Edine Siallagan, I Made Pria Dharsana

Abstract


Sudah lama konsep cyber notary dikenal di Indonesia. Namun, sampai sekarang belum ada pengaturan yang jelas mengenai penerapannya. Sehingga menarik untuk dibahas tentang pemaknaan dan implementasi konsep cyber notary dalam pelaksanaan lelang. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach) dengan cara analisis bahan secara deskriptif-analisis. Hasil penelitian ini, pemaknaan konsep cyber notary di indonesia yakni konsep cyber notary ini yang dilakukan secara elektronik adalah transaksinya, dan bukan kewenangan untuk mensertifikasinya. Implementasi konsep cyber notary dalam pelaksanaan lelang yakni proses pelaksanaan lelang melalui internet, yang merupakan implementasi dari penyelenggaraan transaksi dalam lingkup hukum publik. Dalam hal ini Pejabat Lelang Kelas I akan membuat sebuah risalah lelang dari proses pelaksanaan lelang melalui internet yang memuat rincian peristiwa, selanjutnya dibuat dalam bentuk akta autentik, yaitu akta risalah lelang, dimana kewenangan untuk membuat akta autentik itu sendiri dimiliki oleh notaris sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 15 UUJN.

Kata kunci: Cyber Notary, lelang, Notaris.


Keywords


Cyber Notary, lelang, Notaris.

Full Text:

PDF

References


Cyndiarnis Cahyaning dan Abdul Rachmad, Konseptualisasi dan Peluang Cyber Notary dalam Hukum, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol 4, No. 1, 2019.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisaris Gultom, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, (Refika Aditama 2005)

Gian Reza Benedicta, Analisis Yuridis Kewenangan Notaris Membuat Risalah Lelang Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Jurnal Hukum UNESA, Volume 01, Nomor 01, 2015.

Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, (Citra Aditya Bakti 2008) 211.

Muhammad Farid Alwajdi, Urgensi Pengaturan Cyber Notary dalam Mendukung Kemudahan Berusaha di Indonesia, Vol. 9, No. 2, 2020.

Ni Made Ayu Sintya Dewi & Made Gde Subha Karma Resen, Harmonisasi Kewenangan Pembuatan Risalah Lelang Antara Notaris Dengan Pejabat Lelang, Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan, Volume 6, Nomor 01, 2021.

Niniek Suparni, Cyberspace: Problematika dan Antisipasi Pengaturannya, (Sinar Grafika 2009) 9.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/ PMK. 06/ 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Purnama Tioria Sianturi, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang, (Mandar Madju 2008)

R.A. Emma Nurita, Cyber Notary (Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran), (Refika Aditama 2012)

Rachmadi Usman, Hukum Lelang, (Sinar Grafika 2016)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) (Rajawali Pers 2001)

Tomy Indra Sasongko, Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Risalah Lelang Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melaui Internet, Volume 3, Nomor 1, 2018.

Zainatun Rossalina, Moh. Bakri dan Itta Andrijani, Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Autentik, Jurnal Mahasiswa Hukum Universitas Brawijaya, 2016.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris




DOI: http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v5i2.268-278

Article Metrics

Abstract view : 1036 times
PDF - 554 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora