PENEGAKKAN HUKUM PENIPUAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Robiatul Adawiyah Adhiza Desvieny Priyadi, Taun Taun

Abstract


Kasus penyalahgunaan media elektronik banyak terjadi di Indonesia saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih sangat rentan ketika melakukan aktivitas yang berhubungan dengan media elektronik. Untuk itu perlu menggunakan sarana elektronik untuk menyelidiki kejahatan, khususnya penipuan. Hal ini menjadi perhatian dalam mempertimbangkan kebijakan hukum terhadap penipuan media elektronik dan sanksi pidana terhadap pelaku penipuan media elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sanksi pidana bagi pelaku penipuan media elektronik dan untuk menentukan kebijakan hukum bagi pelaku penipuan media elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penipuan melalui media elektronik memenuhi kriteria Bagian 378 KUHP dan dapat dikenakan klausul ganda untuk pelanggaran yang memenuhi standar Bagian 28(1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata-kata Kunci: Hukum Pidana; Media Elektronik; Penipuan


Full Text:

PDF

References


Act No. 11 of 2008 regarding Electronic Transaction and Information

Ali, M. (2010). Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik. Jurnal Konstitusi, 7(6). Retrieved from https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/255

Arnani, M. (2018). 16.000 Laporan Diterima CekRekening.id, Penipuan "Online" Capai 14.000". nasional.kompas.com. Retrieved fromhttps://nasional.kompas.com/read/2018/09/11/15014481/16000-laporan-diterima-cekrekeningid-penipuan-online-capai-14000

Chazawi, A., & Ferdian, A. (2015). Penyerangan Terhadap Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Malang: Media Nusa Creative.

Danrivanto, B. (2017). Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaruan dan Revisi Undang-undang Informasi danTransaksi Elektronik 2016. Bandung: PT Refika Aditama.Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kurnia, T. S. (2016). Sistem Hukum Indonesia Sebuah Pemahaman Awal. Bandung: CV Mandar Maju.

Lamintang, P. A. F. (2011). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Lay, A. (2011), Pre-Sales Consultant, Symantec, Peringkat Indonesia di Cyber Crime “Indonesia's ranking in Cyber Crime”. Jakarta: Raja Graffindo Persada.

Mahardhika, W. A. (2020). Tahun 2019, Ada 2.300 Laporan Penipuan Online. Kompas.com. Retrieved from https://money.kompas.com/read/2020/01/23/193100826/tahun-2019-ada-2.300-laporan-penipuan-online.

Massudilawe. (2008). Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bandung: Andi.Moeljatno. (2007). KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Jakarta: Bumi Aksara.

Moeljatno. (2002). Asas-Asas Umum Pidana. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Prodjodikoro, W. (1989). Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Eresco

Rahardjo, A. (2002). Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ramli, A. (2004). Cyber Law Dan Haki-Dalam System Hukum Indonesia. Bandung: Rafika Aditama.

Suhariyanto, B. (2012). Tindak Pidana Teknologi Informasi. Jakarta: Raja Graffindo Persada.

Sugandhi. R. (1980). Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya. Surabaya: Usaha Nasional.

Soerodibroto, S. R. (1992). KUHP & KUHAP. Jakarta: Rajawali Pers.

Soesilo. R. (1991). Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia.




DOI: http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v5i2.314-322

Article Metrics

Abstract view : 491 times
PDF - 214 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora