IMPLIKASI PEMBERLAKUAN PASAL 117 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA JO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP STRUKTUR DAN PRODUKTIVITAS BADAN USAHA MILIK DESA

Budi Heryanto, Hayatun Hamid, Fadia Nur Awalia, Eneng Nurhasanah, M.Abdul Zabar Maulana

Abstract


Negara republik Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, Oleh Sebab itu setiap wilayah dalam bingkai negara kesatuan republik Indonesia memiliki hak yang sama untuk mengelola berbagai macam sumber daya alam yang terdapat di wilayah masing-masing. Sebagai ujung tombak dalam pengelolaan sumber daya alam, maka pemerintahan desa memiliki peranan yang sangat penting untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Sebagai implementasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat maka dalam ketenruan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan Desa dinyatakan bahwa Pemerintahan Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Akan tetapi dengan pemberlakuan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Ciptakerja Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa telah menimbulkan beberapa implikasi terhadap struktur dan produktivitas Badan Usaha Milik Desa.  Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu metode yang melukiskan dan menggambarkan realitas yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kemudian dihubungkan dengan peraturan perundnag-undangan yang berlaku. Sedangkan metode pendekatan menggunakan yuridis normative. Hasil penelitian  ini adalah bahwa pemberlakuan pasal 117 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Peraturan Permerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan usaha Milik Desa telah memberikan dampak terhadap struktur dan produktivitas badan usaha milik Desa diantara dampak yang ditimbulkan dari Undang-Undang Cipta kerja terhadap BUMDES antara lain bahwa setiap BUMDES harus merubah badan usahanya menjadi badan hukum


Keywords


BUMDES, Struktur, Produktivitas

Full Text:

PDF

References


Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004.

Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya

Bakti, 2006.

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Rahawali Pers, Jakarta, 2006..

Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan

(Kumpulan Karya Tulis) Penerbit Alumni, Bandung, 2002.

Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan

Nasional, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 2008

Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional,

Penerbit Binacipta, Bandung, 1995.

Otje Salman dan Eddy Damian (ed), Konsep-Konsep Hukum dalam

Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja,S.H.,LL.M., PT.Alumni,

Bandung, 2002.

Otje Salman, S, Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah),

Bandung : PT. Refika Aditama, 2010

Otje Salman, Ikhtisar Filsafat Hukum, Penerbit Armico, Bandung, 1987

Ronny Hanitijio, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Ind., Jakarta, 1994.

Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan,Penerbit

CV Utomo, Jakarta, 2006.

Sonny Keraf, Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya, Kanisius, Yogyakarta,

Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, Hukum sebagai Suatu Sistem, Remaja

Rosdakarya, Bandung, 1993, h. 79-80

Said Sampara,dkk, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Yogyakarta : Total Media, hlm 40

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Ciptakerja

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa




DOI: http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i7.3433-3445

Article Metrics

Abstract view : 754 times
PDF - 244 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora