KAJIAN YURIDIS PENGUASAAN TANAH KAWASAN HUTAN MASYARAKAT PESISIR DI DESA TELUK SANTONG KECAMATAN PLAMPANG KABUPATEN SUMBAWA

Abdul Majid, H. Arba, Widodo Dwi Putro

Abstract


Penulis ini bertujuan untuk mengetahui, menguraikan, menjelaskan dan menganalisa Kajian yuridis penguasaan tanah kawasan hutan masyarakat pesisir Di Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa yaitu terkait pengaturan hukum terhadap penguasaan tanah dalam kawasan hutan oleh masyarakat pesisir di Desa Teluk Santong dan Bentuk perlindungan hukum terhadap penguasaan tanah masyarakat pesisir dalam kawasan hutan di Desa Teluk Santong. Metode Penelitian Hukum Empiris adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap penguasaan tanah dalam kawasan yaitu, Penetapan kawasan hutan oleh Menteri didasarkan atas Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan dan Bentuk perlindungan hukum terhadap penguasaan tanah masyarakat pesisir dalam kawasan hutan yaitu, perlindungan hukum secara yuridis ialah legalitas formil terhadap tanah yang diberikan oleh negara namun tidak bertentangan dengan hukum Positif, Perlindungan hukum secara sosial ialah pengakuan terhadap penguasaan tanah yang telah dikuasai secara turun temurun terhadap pengelolaan atas tanah tersebut dan Perlindungan hukum berupa penegakan hukum (aplikatif) ialah upaya preventif dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan hukum dan represif dengan upaya teguran dan dilakukan pembinaan (musyawarah mufakat di tingkat Desa) dan secara Tindakan hukum. Adapun kesimpulan yaitu, penguasaan tanah oleh masyarakat di kawasan hutan terjadi secara turun-temurun bahkan sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai Kawasan hutan oleh pemerintah daerah.


Keywords


Penguasaan Tanah, Kawasan Hutan, Masyarakat Pesisir.

Full Text:

PDF

References


Arba, Hukum Agraria Indonesia, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2015

Amirudin Dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan-Ke 11, Depok, Raja Wali Pers, 2019

Anang Husni, Pluralisme Hukum Pertanahan, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram, 2019

Chadidjah Dalimunthe, Pelaksanaan Landreform di Indonesia dan Permasalahannya, Medan, Universitas Sumatera Utara, 2005

Elza Syarief, Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom, Jakarta, Gramedia, 2014

Noer Fauzi, Kebijakan Agraria di Indonesia, Jakarta, Konsorsium Pembaharuan Agraria, 2011

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia, Surabaya, Bina Ilmu, 1987

Sahnan, Hukum Agraria Indonesia, Edisi Revisi, Setara Press, Malang, 2018

Sahnan, Hukum Agraria Indonesia, Malang, Setara Press, 2016

Irawan Sorodjo, Kepastian Hukum Hak atas Tanah di Indonesia, Arkola, Surabaya, 2005

Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Cetakan Ke-5, Jakarta, Kencana, 2005

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutana Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan

Perpres Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.




DOI: http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i7.%25p

Article Metrics

Abstract view : 376 times
PDF - 326 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora